cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JURNAL KERTHA WICAKSANA
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Sebagai salah satu upaya meningkatkan budaya meneliti dan menulis di kalangan akademisi serta ptaktisi hukum, maka diawal tahun 2017 majalah Ilmu Hukum Kertha wicaksana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa terbit dalam edisi Volume 21 Nomor l Januari Tahun 2017. Penerbitan Volume 21 Nomor 1 Januari 2017 kali ini menghadirkan 9 (sembilan) artikel dari berbagai kajian ilmu hukum. Diawali dengan tulisan I Made Minggu Widyantara yang mengkaji tentang Kesengajaan Dan Kealpaan (Suatu Tinjauan dari Sudut Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Hukum Pidana Asing. Ni Komang Ratih Kumala Dewi mengulas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pelaksanaan Hukuman Kebiri Terhadap Terpidana Kejahatan Seksual Pada Anak. I Made Agus Mahendra Iswara membahas tentang Ajaran Hindu Dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia. A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi menguraikan tentang Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia. Made Aripta Wibawa menjabarkan tentang Hukum Komunikasi Dalam Perspektif Hindu (Satyam Vada Dharma Cara). Penulis selanjutnya Ni Wayan Umi Matina dan I Made Arjaya memaparkan tentang Peranan Kurator Dalam Kepailitan Terhadap Nasabah Bank. I Nyoman Prabu Buana Rumiartha menguraikan tentang Era Masyarakat Ekonomi ASEAN Pada Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. I Wayan Wahyu Wira Udytama menjabarkan tentang Perbedaan Leasing Dengan Sewa Beli Dalam Konsep Hukum Keperdataan di Indonesia dan A.A Sagung Ngurah Indradewi memaparkan tentang Akibat Hukum Terhadap Jaminan Kredit yang Hilang Atau Rusak. Semoga artikel yang kami hadirkan dalam Volume/Edisi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca. Selamat membaca Dewan Penyunting
Arjuna Subject : -
Articles 147 Documents
 9   10   11   12   13 
AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA VILLA OLEH ORANG ASING DI KABUPATEN GIANYAR HANDAYANI, NI WAYAN
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 5 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bali merupakan daerah tujuan wisata, sebagian dari masyarakat yang tinggal di daerah kawasan wisata akan memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyediakan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan seperti sarana hunian bagi para wisatawan selama berlibur, sehingga banyak disewakan berbagai macam jenis hunian. Di Kabupaten Gianyar lebih banyak disewakan villa dan yang paling dominan sebagai wisatawan adalah orang asing. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh dalam proses sewa menyewa villa sering dijumpai beberapa villa di kawasan Ubud dan daerah lainnya di Gianyar terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki, baik karena terjadi pelanggaran dari aturan perjanjian sewa menyewa villa ataupun terjadi wanprestasi dari salah satu pihak dan kebanyakan dilakukan oleh orang asing, sehingga Perjanjian menjadi hal yang sangat penting. Dari latar belakang tersebut yang menjadi permasalahan yaitu Bagaimanakah sahnya perjanjian sewa menyewa villa oleh orang asing di Kabupaten Gianyar ? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa villa oleh orang asing di Kabupaten Gianyar dan cara penyelesaiannya ? Tipe penelitian yaitu penelitian yuridis empiris dengan pendekatan masalah sosiologis. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu dengan wawancara terhadap informan yakni beberapa pengelola villa di Kabupaten Gianyar dan data sekundernya diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal dan lainnya. Sedangkan teknik pengumpulan data lapangan dengan wawancara terhadap informan dan teknik pengumpulan data kepustakaan dengan mencatat, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara sistematis dengan menggunakan argumentasi hukum serta dengan metode deduktif induktif yang hasilnya disajikan dengan deskriftif analisis. Dari hasil pembahasan disimpulkan sahnya perjanjian sewa menyewa villa oleh orang asing adalah sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang. Faktor-faktor penyebab wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa villa oleh orang asing yaitu kelalaian, kesengajaan dan overmacht. Dari hasil penelitian yang paling banyak adalah karena kelalaian. Cara penyelesaian yang bisa ditempuh jika terjadi wanprestasi yaitu dengan penyelesaian Litigasi dan Non Litigasi. Kata Kunci : wanprestasi, sewa menyewa villa, orang asing
PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP PUTUSAN VERSTEK PRADNYAWATI, NI PUTU AYU
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Derden verzet or third parties are granted rights of article 165 paragraph 6 HerzeinInladsch Reglement (HIR) or Article 379 Rv for someone who is not involved in the proceedings, to oppose an act detrimental to its interests. The action was due to a decision that is resisted. In this third-party resistance is generally in a case not included in the trial court and had nothing to do with the parties to the dispute, but his belongings were valid either for goods movable or immovable seized by court. The formulation of the issues raised are (1) How Derden verzet (resistance third parties) to do against the decision verstek? (2) How to consideration of the judge in giving an assessment of the decision of the requested remedies verstek derden verzet? Issues to be discussed will be assessed based on a normative standpoint, in accordance with legal research used is the normative approach to the problem used in this thesis is the approach of legislation and conceptual approaches. The results showed that of the description derden That verzet and verzet, actually derden verstek verzet against the decision can only be made during the implementation of the execution of the verdict verstek. So in conclusion, before the execution of the decision verstek who have permanent legal force implemented, the resistance of third parties already can be sure to be rejected by the judge who hears the case derden verzet. That is, because that legal remedy against the decision is not derden verzet verstek but verzet. Derden verzet is not a legal action by a third party against the decision verstek, and if it is done by a third party who is not involved in the decision verstek, then this resistance should have been rejected by judges. Resistance derden verzet which has been forwarded by a third party against the decision verstek it should be rejected because it is not a remedy of the ruling verstek. In addition the judge in deciding the case should also consider resistance as well as possible so that what is decided can provide a sense of justice for justice seekers. Keywords: Resistance, Derdenverzet, verzet
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI PERMANA, MADE BRIYANDITA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum Tanah Nasional saat ini terdiri atas suatu rangkaian peraturan – peraturan perundang - undangan, yang dibuat oleh penguasa, dilengkapi dengan ketentuan – ketentuan hukum adat setempat, mengenai hal-hal seperti ini agak sulit menentukan kepastian hukumnya sehingga tidak jarang kalau perselisihan sampai tingkat peradilan, sering salah satu pihak merasa tidak puas akan keputusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang mendapat pengaturan dalam hukum tertulis. Seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang sedemikian besar, dan luas tanah yang relative tidak bertambah, secara nyata hal ini menyebabkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat, sehingga menyebabkan berbagai masalah pertanahan muncul dipermukaan. Untuk mencegah atau paling tidak mengurangi potensi konflik atau sengketa tersebut makamekanisme pemindahan hak atas tanah agar bias didaftar harus dibuktikan dengan akta PPAT. Dalam prakteknya sering kali terjadi pembuatan akta yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT yang mana dapat menimbulkan risiko bagi kepastian hak atas tanah. Akibat hukum dari penyimpangan tersebut akan menempatkan PPAT dimintai suatu pertanggung jawaban yuridis berkaitan dengan akta otentik yang dibuatnya mengandung cacat hukum. Pada tataran ini aspek perlindungan hukum terhadap PPAT tidak diatur secara tegas oleh Peraturan Jabatan PPAT, PPAT sebagai suatu jabatan terhormat sudah selayaknya diberikan pembedaan perlakuan disbanding masyarakat umum karena PPAT merupakan representasi dari Negara yang melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah dalam bidang pertanahan yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah fungsi PPAT dalam peralihan hak atas tanah dan bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melaksanakan tugas jabatannya di bidang pembuatan akta jual beli ? Pendekatan masalah dilakukan dengan metode normatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai akibat hukum dari penyimpangan terhadap tata cara pembuatan akta PPAT maka PPAT dapat dikenai sanksi sebagai wujud pertanggungjawabannya baik secara administratif, perdata maupun pidana. Sedangkan aspek perlindungan hukum dalam proses penegakan hukum terhadap PPAT yang dimintai suatu pertanggungjawaban tidak diatur oleh Peraturan Jabatan PPAT. Kata Kunci : PPAT, Akta PPAT, PerlindunganHukum.
KEDUDUKAN DAN FUNGSI (BPOM) DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN YANG MENGANDUNG BAHAN YANG BERBAHAYA ADYATMAN AP, I MADE INDRA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Consumer protection is an important effort undertaken to ensure legal certainty in providing protection to consumers ", then issued a legislation that is Law no. 8 of 1999 on the Consumer Protection Act (UUPK). Consumer protection is essential where every food and beverage to be distributed must meet standardization and food safety especially health requirements. The problem discussed is first, how the position and function (BPOM) to protect consumers from foods containing hazardous materials? Second, how can the legal efforts that can be done by consumers due to losses in the use of foods containing harmful substances? The authors obtain materials on the issues discussed, the author conducts Library Research (Library Research) is to obtain materials through reading sources or written materials as data that is theoretical scientific or secondary data. The author also conducts normative research, namely legal research that examines written law from various aspects, namely aspects of theory, history, philosophy, comparison, structure, composition, scope and material, consistency of general explanation and article by section, formalities and provisions binding a law Invite, as well as legal subject used. The function and role of BPOM in protecting consumers against foods containing harmful substances where BPOM function is to provide certainty of protection to consumers of production. The circumstances that cause these losses often cornering the consumer, causing the disputes or problems between consumers and business actors, to resolve the dispute the consumer may sue the business actor through an agency in charge of resolving disputes between consumers and business actors or through the courts located in the general judicial environment. Keywords: BPOM, Consumer Protection, Hazardous Substance
VALIDASI PAJAK TERKAIT DENGAN AKTA YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS MENURUT PP NO.34 TAHUN 20116 AGUSTINA, NI KETUT AYU RATIH
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 5 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan. Salah satu jenis pajak yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan adalah pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. PengikatanJual Beli atas Tanah dan/ atau Bangunan Beserta Perubahannya dilakukan dihadapan Notaris.Perumusan masalah dalam dalam penelitian ini yaitu, bagaimanakah fungsi validasi atas pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak dalam pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli di hadapan Notaris, Bagaimanakah implikasi validasi terhadap keabsahan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif sedangkan tehnik analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan tehnik deduksi yang selanjutnya dianalisis menggunakan tehnik editing atas data primer maupun data sekunder untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah kemudian ditarik kesimpulan secara kualitatif.Berdasarkan pembahasan dapat diketahui bahwa : fungsi validasi adalah bertujuan untuk membuat sesuatu yang resmi diterima atau disetujui, terutama setelah melakukan pemeriksaan, sedangkan verifikasi bertujuan untuk membuktikan bahwa sesuatu ada atau benar, atau untuk memastikan bahwa sesuatu adalah benar.Implikasi validasi terhadap keabsahan akta PPJB terletak pada perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak karena diatur pada Pasal 1 ayat (1 dan 2) PP Nomor 34 tahun 2016.PP nomor 34 Tahun 2016 mengatur tentang pajak terhutang yang bersifat final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Kata kunci : Validasi Pajak Penghasilan, Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM MELAKUKAN TINDAKAN DILUAR KEWENANGAN PERSEROAN TERBATAS (ULTRA VIRES) SEPTIAWAN, I KADEK DWI
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Perseroan terbatas merupakan wadah untuk melakukan kegiatan usaha yang membatasi tanggung jawab pemilik modal, yaitu sebesar jumlah saham yang dimiliki. Direksi dan Dewan Komisaris tersebut menjadi landasan untuk mengambil keputusan bagi langkah strategi untuk perseroan, ada pun beberapa kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat yang sampai di pengadilan, umumnya melibatkan sengketa tentang penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak direksi dalam perusahaan maupun badan hukum privat yang aktif menjalankan kegiatan di tengah-tengah masyarakat, maka perlu dilakukan kajian hukum untuk memperjelas batas-batas wewenang yang diberikan pada direksi perseroan. Untuk itu maka lingkup pembahasan melingkupi pemahaman doktrin terkait yaitu ultra vires. Maka beberapa permasalahan yang akan dibahas yakni sebagai berikut: 1. Bagaimana bentuk tindakan direksi yang di kualifikasikan melakukan tindakan diluar kewenangan? 2. Bagaimana tanggung jawab direksi yang melakukan tindakan diluar kewenangannya (ultra vires)?. Permasalahan yang dibahas nantinya menggunakan metode Normatif, penelitian ini hanya di tujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan peraturan perundang-undangan sehingga peraturan ini sangat erat hubungannya karena penulisan ini membutuhkan data-data yang bersifat skunder pada perpustakaan. Direksi yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dikategorisasikan telah melampaui tindakan kewenangan yang termasuk dokrin ultra vires, menurut doktrin ini tindakan direksi yang berada diluar maksud dan tujuan perseroan. Doktrin ultra vires pada prinsipnya merupakan tindakan hukum direksi yang tidak mengikat perseroan, dikarenakan yaitu tindakan yang dilakukan berada di luar maksud dan tujuan perseroan dan di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tanggung jawab direksi melekat penuh secara pribadi atas kerugian perseroan, apabila anggota direksi lalai dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita perseroan dan tidak mengikat badan hukum. Direksi terbukti telah melakukan kesalahan dengan melakukan tindakan ultra vires, maka terhadap dirinya dapat dikenakan sanksi yang bukan merupakan tanggung jawab terbatas melainkan adalah tanggung jawab tidak terbatas. Namun doktrin ini tidak merumuskan sanksi terhadap direksi yang melakukan ultra vires. Kata Kunci : Tanggung Jawab Direksi, Ultra Vires
KEKUATAN HUKUM BARANG BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA SAPUTRA, COKORDA GEDE BAGUS
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di dalam perkembangannya, kemajuan teknologi juga berdampak pada tatanan sosial, kehidupan dan bahkan aturan yang berlaku di masyarakat. Namun meskipun hukum di Indonsesia bersifat fleksibel, tidak semua aspek kehidupan dapat diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana tidak diatur secara tegas mengenai barang bukti elektronik di dalam persidangan. Yang diakui dalam KUHAP hanya 5 alat bukti yang sah, yaitu alat bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa. meskipun barang bukti elektronik terkesan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat jika ditinjau dari sudut pandang hukum pidana biasa, namun di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus telah mengakui dan mengatur secara tegas tentang kedudukan barang bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan. Di dalam persidangan tentang suatu kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jessicka Kumala Wongso, sempat terjadi perdebatan mengenai keabsahan dari barang bukti elektronik berupa rekaman CCTV yang di hadirkan di dalam persidangan tersebut. Saksi ahli dari kuasa hukum terpidana mengatakan bahwa rekaman tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena alat bukti tersebut tidak termasuk kedalam 5 alat bukti yang sah dalam KUHAP. Dalam kasus lain, bukti rekaman suara yang merekam percakapan antara Setya Novanto, Riza Chalid, dan Maroef Sjamsoeddin juga sempat dijadikan perdebatan di dalam persidangan. Kasus tersebut akhirnya ditutup setelah Setya Novanto memilih mundur dari jabatan ketua DPR RI Kata Kunci : Alat bukti, bukti elektronik, kekuatan pembuktian
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA SEBAGAI UPAYA PENAGIHAN AKTIF HUTANG WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR ANTOLIS, THERECIA FLORENCIA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan umum.Banyakcara yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, salahsatunya dengan melaksanakan penagihan pajak. Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yangtepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Penagihan pajak dengan surat paksa merupakanupaya pemerintah untuk mendorong masyarakat agar bertanggung jawab dan ikut berperan dalamperkembangan pembangunan. Permasalahannya adalah bagaimanakah prosedur penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Denpasar Timur? Dan bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa atas hutang wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur?Penelitian ini adalah penilitian hukum empiris yang menitikberatkan pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan sosiologis hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap wajib pajak yang memiliki hutang pajak. Berdasarkan permasalahan tersebut, bahwa prosedur penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Denpasar Timur diawali dengan terbitnya SuratTeguran atas utang wajib pajak yang diikuti denganpenerbitan Surat Paksa jika setelah lewat dua puluhsatu hari sejak surat teguran disampaikan wajibpajak tidak kunjung membayar pajaknya. Adapun efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa atas hutang wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timurtergolong efektif dimana terjadi peningkatan jika dilihat dari tahun 2011 sampai tahun 2015, hal ini disebabkan Jurusita Pajak berperan aktif dalam penerbitan dan penyampaian Surat Paksa, sehingga proses penagihan aktif dapat berjalan optimal.Saran yang dapat diberikan agar Kantor Pelayanan Pajak mengintensifkan kegiatan mapping penunggak pajak terbesar agar penagihan pajak lebih efektif dan Diektorat Jenderal Pajak lebih menggencarkan sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak tentang peraturan-peraturan, agar kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak meningkat. KataKunci : Penagihan Pajak, Surat Paksa, Efektifitas
KESENGAJAAN DAN KEALPAAN (SUATU TINJAUAN DARI SUDUT PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN HUKUM PIDANA ASING) WIDYANTARA, I MADE MINGGU
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 21, No 1 (2017): MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA WICAKSANA
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Hukum pidana positif Indonesia masih menganut pengertian tindak pidana dari Strafbaar Feit WvS Belanda. Konsekuensi dianutnya pengertian tindak pidana yang demikian menjadikan bentuk pertanggungjawaban pidana berupa kesengajaan dan kealpaan menjadi unsur langsung dari tindak pidana. Hal ini berbeda dengan KUHP negara asing yang memisahkan unsur-unsur tindak pidana, dengan unsur- unsur pertanggungjawaban pidana. Di dalam Hukum Pidana Positif Indonesia, tidak ada satu ketentuanpun yang merumuskan pengertian yang merumuskan pengertian kesengajaan dan kealpaan. Perumusan kedua hal tersebut baru ditentukan pada Rancangan KUHP di dalam Bab 2 Buku I. Kata Kunci: Kesengajaan, Kealpaan, Perbandingan Hukum Pidana ABTRACT Positive criminal law of Indonesia still adheres to notion of criminal acts of Strafbaar Feit WvS of Netherlands. As the consequences of the adherence of such criminal acts understanding has made the criminal responsibility in the form of intention and omission as a direct element of a crime. This is in contrast to the Criminal Code of foreign countries that separates elements of criminal acts with the elements of criminal accountability. In Positive Criminal Law of Indonesia, no provision defines intention and omission. The formulation of these two matters is only governed in the draft Penal Code in Chapter 2 of Book I. Key words: Intention, Omission, Criminal Law Comparison
TANGGUNG GUGAT JIKA TERJADI KEBAKARAN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA VILLA PRIBADI, AGUSTINUS KOMANG BAYU
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The increasing flow of tourist arrivals to Bali, causing this area experiencing rapid development in the field of development, especially the economic sector, see the opportunity that most people of Bali took the initiative to build villas / homes for rent to tourists, both in rent in a day, a month or up to a year. This Villa Rental as a service engaged in the rental of residence, in providing legal protection to both parties for both tenants and leasing required an agreement to bind to minimize any risks that will arise within the lease term. From the above background then some of the issues that will be discussed are: (1) How are the rights and obligations of the parties in the lease agreement of the villa for the parties ?, (2) How is the party's liability if the rental villa is experiencing a fire? This research is a normative legal research that is legal research conducted by examining premier legal materials, secondary legal materials and materials tertiary law material. Technique used in research of collecting material done by inventory and categorization then do record either in the form of direct or indirect quotation which obtained in the form of direct or indirect quotation obtained from premier and secondary material. From this study can be concluded, the tenant's obligation is to use the leased goods properly in accordance with the purposes specified in the agreement. While the right to lease is entitled to reprimand the tenant whether the tenant does not perform the obligation to maintain the rented villa with a good attitude, in accordance with the applicable agreement. Responsibility of the parties if the villa is rented in a fire, then in this case the tenant is fully responsible for the risk of physical damage caused, the tenant must pay the losses achieved, if the tenant declared negligent in the rental period of the villa because in the lease Buildings, the absence of applicable insurance therefore it can be reinforced by the agreement made by the tenant with the leasing party, so this is where the importance of the lease agreement is binding the parties who make the agreement. Keywords: Liability, Rental Agreement Renting Villa

Page 11 of 15 | Total Record : 147

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 6 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 6 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 5 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 5 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 Vol 21, No 1 (2017): MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA WICAKSANA Vol 21, No 1 (2017): MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA WICAKSANA More Issue