cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JURNAL KERTHA WICAKSANA
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Sebagai salah satu upaya meningkatkan budaya meneliti dan menulis di kalangan akademisi serta ptaktisi hukum, maka diawal tahun 2017 majalah Ilmu Hukum Kertha wicaksana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa terbit dalam edisi Volume 21 Nomor l Januari Tahun 2017. Penerbitan Volume 21 Nomor 1 Januari 2017 kali ini menghadirkan 9 (sembilan) artikel dari berbagai kajian ilmu hukum. Diawali dengan tulisan I Made Minggu Widyantara yang mengkaji tentang Kesengajaan Dan Kealpaan (Suatu Tinjauan dari Sudut Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Hukum Pidana Asing. Ni Komang Ratih Kumala Dewi mengulas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pelaksanaan Hukuman Kebiri Terhadap Terpidana Kejahatan Seksual Pada Anak. I Made Agus Mahendra Iswara membahas tentang Ajaran Hindu Dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia. A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi menguraikan tentang Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia. Made Aripta Wibawa menjabarkan tentang Hukum Komunikasi Dalam Perspektif Hindu (Satyam Vada Dharma Cara). Penulis selanjutnya Ni Wayan Umi Matina dan I Made Arjaya memaparkan tentang Peranan Kurator Dalam Kepailitan Terhadap Nasabah Bank. I Nyoman Prabu Buana Rumiartha menguraikan tentang Era Masyarakat Ekonomi ASEAN Pada Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. I Wayan Wahyu Wira Udytama menjabarkan tentang Perbedaan Leasing Dengan Sewa Beli Dalam Konsep Hukum Keperdataan di Indonesia dan A.A Sagung Ngurah Indradewi memaparkan tentang Akibat Hukum Terhadap Jaminan Kredit yang Hilang Atau Rusak. Semoga artikel yang kami hadirkan dalam Volume/Edisi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca. Selamat membaca Dewan Penyunting
Arjuna Subject : -
Articles 147 Documents
 1   2   3   4   5 
KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS PEMEGANG HAK CIPTA ROMADHAN, ROMADHAN
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the development of society human needs more and more diverse, which then cultivate the desire for his ability to other humans. This reflection of recognition is reflected in the work it creates in general by mentioning or writing the name of the author or creator. This is in line with the growth of the concept of property rights in society triggered by the higher human civilization, so he gradually reveal himself. Tipe this study by using the type of normative legal research is by approaching legislation that examines the legislation Applicable and conceptual approach, ie reviewing the materials of literature in the form of theories, the opinions of legal experts, and others related to the problem. Forms of legal protection of Copyright Holder According to Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright, that is: In the case of the creation owned by 2 (two) or more persons, copyright protection is valid for the life of the creator who died last and lasted for 70 Seventy) years thereafter. The copyright protection of a work owned or held by a legal entity is valid for 50 (fifty) years from the first announcement. Copyright Protection of Works in the form of applied artwork is valid for 25 (twenty five) years from the first announcement. The legal status of the heirs in copyright, upon the disclosure of the heirs' inheritance shall be entitled or entitled to determine his or her attitude, among other things: to receive a full inheritance, to receive with the right to hold a recapitled relic or to accept with conditionality, and the right to reject inheritance. The obligation of an heir, among others, to maintain the integrity of the estate after the treasure of the relics divided, seek ways of division according to the provisions, pay off the debts of the heir if the heir leaves the debt, and carry out a will if the heir leaves the testament. Suggested authors are To the government is expected to socialize Law Number 28 Year 2014 on copyright to areas in Indonesia and to the Society as the creator must immediately to register the results of his work to the Office of Director General Haki to obtain legal certainty about copyright ownership as Copyright © 2011 Unikom Center Valid evidence. Keywords: Legal Status, Heirs, Copyright Holder, Inheritance of Copyright
KEDUDUKAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA SUDIASIH, NI KADEK
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 5 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saksi merupakan salah satu alat bukti, yang keterangannya dibutuhkan untuk keperluan proses pembuktian dimuka Hakim, dalam suatu perkara di persidangan. Dengan demikian pendapat, dugaan, anggapan, atau keterangan yang diperoleh dari orang lain manjadi tidak relevan diajadikan kesaksian saksi. Begitu pula seorang saksi tentunya memiliki hak dan kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembuktian yang dianut dalam Undang-undang Nomer 51 Tahun 2009 tentang Pradilan Tata Usaha Negara dan kedudukan saksi dalam proses pembuktian Peradilan Tata Usaha Negara. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan-udangan yang berlaku. Sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan dalam rangka memperoleh kebenaran materiil dan bagaimna jalannya persidangan untuk menemukan suatu putusan hakim. Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut sistem atau ajaran pembutian bebas terbatas Dalam pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disbutkan bahwa hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktiaan, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Begitu pula kedudukan saksi menjadi pendukung dan memperkuat dari alat bukti surat atau tulisan, agar pembuktiannya menjadi lebih sempurna. Dan saksi merupakan salah satu alat bukti yang telah diatur dalam pasal 100 sampai dengan 107 dalam pembuktian Undang-undang Peradiilan Tata Usaha Negara. Kata Kunci : Saksi, Pembuktian, Peradilan Tata Usaha Negara
TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN RUMAH KOS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 24 TAHUN 2013 NUGRAHA, I GUSTI NGURAH PRAMANA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung. Seiring meningkatnya urbanisasi di Kabupaten Badung dalam berbagai macam fasilitas di bidang pariwisata, perdagangan, pendidikan dan fasilitas lainnya, sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan mencari tempat tinggal. Tempat tinggal yang di maksud salah satunya adalah rumah kos dengan sistem sewa dalam waktu bulanan, dengan demikian sehingga perlu adanya kepastian hukum dalam pengelolaan rumah kos dengan memperhatikan nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah (1) Bagaimanakah pengaturan pengelolaan rumah kos menurut Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun 2013? (2) Bagaimanakah prosedur perizinan dalam pengelolaan rumah kos di Kabupaten Badung? Permasalahan yang akan dibahas nantinya akan dikaji berdasarkan sudut pandang normatif, yaitu penelitian yang menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan mengkaji teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pengelolaan Rumah Kos dalam Peraturan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pengaturan usaha pengelolaan rumah kos di Kabupaten Badung diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013. Dalam rangka pengaturan ketentuan dalam usaha pengelolaan rumah kos sesuai dengan konsep negara hukum dan asas otonomi daerah maka ruang lingkup dalam pengaturan pengelolaan rumah kos. Sesuai dengan pengaturan pengelolaan rumah kos yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 bahwa setiap pengelola rumah kos wajib memiliki izin, sehingga izin dikatakan sebagai dasar dalam pengaturan suatu usaha. Prosedur perizinan dalam pengelolaan rumah kos belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Rumah Kos. Kewenangan dalam izin pengelola rumah kos diberikan oleh Bupati sedangkan penerbitan izin tersebut di lakukan oleh Kepala BPPT. Prosedur perizinan pengelolaan rumah kos harus disesuaikan dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah dijelaskan dalam ketentuan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Kata Kunci: Pengelolaan Rumah Kos, Ijin, Prosedur
PERALIHAN HAK ATAS TANAH SETELAH PERCERAIAN MELALUI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ARDANI, NI KETUT SARI
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir bathin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. perceraian akan memberikan dampak yang besar tidak hanya bagi pasangan suami dan istri yang bercerai dengan berakhirnya hak dan kewajiban diantara suami istri tersebut. Dampak lain selain putusnya hak dan kewajiban antara suami istri, berdampak pula pada anak-anak hasil perkawinan dan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Untuk pembagian harta bersama dengan membuat pengikatan perjanjian pembagian secara merata dan adil, dengan pengikatan jual beli dengan membeli kembali tentunya akan menimbulakn masalah bagi para pihak. Peralihan hak atas tanah, yang dilakukan dengan cara jual beli, pewarisan, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Dengan demikian berarti setiap peralihan hak milik atas tanah, yang dilakukan dalam bentuk jual beli, tukar menukar atau hibah harus dibuat di hadapan PPAT. Jual beli, tukar menukar atau hibah ini dalam konsepsi hukum adat adalah suatu perbuatan hukum yang bersifat terang dan tunai. agar peralihan hak atas tanah, dan khususnya hak milik atas tanah tersebut dapat terselenggara secara benar, maka seorang PPAT yang akan membuat peralihan hak atas tanah harus memastikan kebenaran mengenai hak atas tanah (hak milik) tersebut, dan mengenai kecakapan dan kewenangan bertindak dari mereka yang akan mengalihkan dan menerima pengalihan hak atas tanah tersebut. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan hukum normativ, dengan pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini, sehingga mendapatkan penyelesaian tentang isu hukum. Dari hasil penelitian tersebut dapat digambarkan fungsi perjanjian pengikatan jual beli dalam proses peralihan hak atas tanah setelah perceraian sebagai proses pendahuluan seelum pembuatan akta jual beli dan kekuatan hukum mengikat akta pengikatan jual beli dalam peralihan hak atas tanah setelah perceraian. Kata kunci : perceraian, peralihan hak, harta bersama.
KEDUDUKAN PIHAK KETIGA DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA PRANATA, I KADEK RIDWAN
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract In settlement of dispute in the administrative court it is possible there are interested third parties in the case of others who want to come in and have to given opportunity to defend their rights. How about the third party is a person or civil legal body who then be placed as defendants party by the judges, it is course contrary to article 1 number 12 of the Act No. 51 in 2009, which states that who have position is only the agency or officer of Administrative administrative officer. The entry of third parties or the intervenient in dispute of administrative court posible aqivalent in the civil court, the provisions contained in Aricle 83 Act No. 5 in 1986. Someone who felt have interest could enter into the ongoing dispute on their own initiative or at the judge intiatives. In practice a third party that is not a agency or officer of administrative court beside could positioned as plaintiff party, bu the judge can also position them as party of defendant II Intervention. Keywords : intervenient, plaintiff, defendant, the Administrative Court
AJARAN HINDU DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA INDONESIA ISWARA, I MADE AGUS MAHENDRA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 21, No 1 (2017): MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA WICAKSANA
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Agama Hindu adalah salah satu agama yang diakui di Indonesia. Dalam agama Hindu ada peraturan tentang supremasi hukum. Salah satu norma hukum agama Hindu mencakup hukum Pidana. Kita perlu meninjau kembali hukum pidana, reformasi hukum pidana yang terkait dengan agama Hindu. Indonesia masih merupakan warisan kolonial. Hukum pidana Hindu bisa dijadikan bahan dalam pengembangan hukum pidana di Indonesia. Sementara hukum pidana masih merupakan hindu primitif, hukuman balasan (retributif), akan tetapi ada beberapa nilai hukum modern yang diatur di dalam hukum pidana Hindu, seperti memaksimalkan hukuman pidana denda, yang terkenal dengan denda harian, mengakui keterlibatan korban dalam proses peradilan pidana, di mana adanya kompensasi materiil dalam hukuman (sudah menerapkan unsur keadilan restoratif). Dimana nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum pidana Hindu yang merupakan salah satu warisan nasional dapat dimanfaatkan dalam reformasi hukum pidana Indonesia dimasa yang akan datang. Kata kunci: Pidana, Perkembangan Hukum, Hindu. ABSTRACT Hinduism is one of the recognized religions in Indonesia. In the Hindu religion there are regulations regarding the rule of law. One of the legal norms Hindu include criminal law. We need to review the criminal law criminal law reforms related hindu Indonesia are still colonial legacy. Hindu criminal law can be used as ingredients in the development of criminal law in Indonesia. While criminal law is still primitive Hindu, retaliatory punishment (retributive) but there are some values that modern law is governed by the criminal law Hindu, such as maximizing the criminal penalties of a fine, well known to a daily fine, recognizing the involvement of victims in the criminal justice process, where known materril compensation in the case of sentencing (already implemented elements of restorative justice). That the values contained in the criminal law hindu which is one of the national heritage can be utilized in the Indonesian criminal law reform in the future. Keywords: Criminal, Legal Developments, Hindu.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK ALAT KECANTIKAN WIGUNA, I GEDE ADI SATRIA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In Indonesia, business competition between producers (business actors) and other producers (business actors), which in attracting consumers or profits of business actors often use a variety of ways that are not in accordance with the rules set by the government. The existence of such business actors may result in harm to the public or the consumer, and by such actions the rights of the consumer are not protected. So some of the issues that will be discussed are as follows: 1. How the rights and obligations of business actors against beauty equipment products? 2. What is the responsibility of the business actor against the violation of the provisions of the beauty equipment product ?. Problems discussed later using the Normative method, this study only aimed at the written regulations and legislation so that this rule is very closely related because of this writing requires data that is secondary to the library. The result of the research shows that the right and obligation of business actor to beauty equipment product is based on the sound of Article 6 of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection. The right of business actor includes: the right to receive payment in accordance with the agreement on the condition and exchange value of goods and/or services traded, the right to get legal protection from unfavorable behavior of consumers, the right to conduct self-defense properly in the settlement of law Consumer dispute. While the obligations of business actors include: providing correct, clear and honest information about the condition and guarantee of goods and/or services and giving explanation of the use, repair and maintenance, treat or serve the consumer properly and honestly and not discriminative and guarantee the quality of goods and/or services produced and/or traded under the provisions of the applicable quality standards of goods and/or services. Responsibility of business actors against breach of cosmetic product provisions shall be Business actors who sell goods and/or services to other business actors shall remain liable for claims for damages and/or claims of consumers even if they have no contractual relationship with the consumer concerned. Keywords: Legal Protection, Business Actor, Beauty Equipment
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA ROKOK ELEKTRIK (ELECTRONIC CIGARETTE) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOVALANG, I PUTU GELANG
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tobacco is a worldwide problem. The combustion of a tobacco cigarette not only harming the user but also the surroundings, called the second-hard smoker. Study showed that the exhaled cigarette smoke contain 4-6 times nicotine than those inhaled by the user. Electronic cigarette or e-cigarette is a battery-driven inhalers that delivers nicotine that termed by WHO as electronic nicotine delivery system. E-cigarette is used as a regular cigarette and consist of 3 parts , battery, atomizer and catridge. Available data showed that e-cigarette is not yet proven as a safe alternative and further studies are still needed to evaluate the health impact of e-cigarette on long term use.
KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR SEPARATIS ATAS BENDA JAMINAN HAK ATAS TANAH DEBITUR PAILIT NEGARA, IGUNG SURYA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The debtor's bankruptcy is the debtor who has been declared bankrupt by a court decision. Construction fiduciary based jurisprudence is the delivery of trust property rights. The realm of jurisprudence delivery of this material known as constitum possessorium, which is a form submission where the goods delivered are allowed to remain in the possession of the party submitting. The formulation of the issues raised are (1) how creditors rights under the law guarantees and bankruptcy law? (2) How is the legal effect of the suspension of the execution of the object guarantee land rights for the secure creditor? Issues to be discussed will be assessed from the viewpoint of normative, normative legal research is legal research that examines the written laws of the various aspects, namely the theory, history, philosophy, comparative, structure, and composition, scope and content, consistency general description and article after chapter, formality and binding provisions of a law, as well as the legal language used. The results showed, that the right of creditors under the law guarantees and bankruptcy law that authorized the secure creditor rights holders collateral (especially the security rights and the rights of fiduciary) which has been granted by the Law of Guarantees (Article 15 in conjunction with Article 21 of the Act Mortgage and Article 14 in conjunction with Clause 27 Paragraph (3) of the Law Fiduciary) that can execute their rights without being affected by the bankruptcy, so it can be understood that the authority of the creditors separatists have been taken arbitrarily in bankruptcy law (Article 56 Paragraph (1) and Article 59 of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment) and the authority of the separatist creditors replaced by a curator. The legal consequences suspension of execution on bankruptcy law also raises symbolize different things to the position and authority of the creditors rights separatists, which was originally a higher position than other creditors, having rights were separated and the right of precedence, with the postponement of the execution, then the position and authority of the secure creditor to be on par with unsecured creditors and authority replaced by a curator. Keywords: Creditors Separatists, Objects Security, Debtor Bankrupt
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN ADI LAKSANA, I KETUT SASMITA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian Skripsi ini adalah terhadap perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, sebagai akibat dari semakin naiknya tingkat kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan yang terjadi dewasa ini. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan karena meningkatnya kejadian tersebut terjadi pasca dikeluarkannya peraturan-peraturan yang untuk menanggulanginya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan dan bagaimana sistem pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual anak dan perempuan. Penulisan skripsi ini dilakukan metode penelitian normatif yaitu dalam pengkajiannya melakukan berdasarkan bahan-bahan hukum dari literatur dan merupakan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapi. Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan memang hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas keberlangsungan kehidupan masyarakat yang tertib, damai dan sejahtera. Hal ini Mengingat anak dan perempuan merupakan insan yang lemah yang membutuhkan perhatian lebih, untuk hal tersebut sebagai Negara yang menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia dan mengandung asas equality before the law dalam konstitusinya senantiasa perlindungan ini dilakukan. Dalam hal perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan, dewasa ini pemerintah telah mengeluarkan solusi pidana khusus mengenai pelecehan seksual terhadap anak, dengan memberikan pidana maksimal berupa pidana mati atau seumur hidup bahkan dengan mengeluarkan kebijakan dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri terhadap pelaku kejahatan. Kata kunci: perlindungan hukum, anak dan perempuan.

Page 3 of 15 | Total Record : 147

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 6 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 6 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 5 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 5 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 Vol 21, No 1 (2017): MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA WICAKSANA Vol 21, No 1 (2017): MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA WICAKSANA More Issue