cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JURNAL KERTHA WICAKSANA
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Sebagai salah satu upaya meningkatkan budaya meneliti dan menulis di kalangan akademisi serta ptaktisi hukum, maka diawal tahun 2017 majalah Ilmu Hukum Kertha wicaksana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa terbit dalam edisi Volume 21 Nomor l Januari Tahun 2017. Penerbitan Volume 21 Nomor 1 Januari 2017 kali ini menghadirkan 9 (sembilan) artikel dari berbagai kajian ilmu hukum. Diawali dengan tulisan I Made Minggu Widyantara yang mengkaji tentang Kesengajaan Dan Kealpaan (Suatu Tinjauan dari Sudut Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Hukum Pidana Asing. Ni Komang Ratih Kumala Dewi mengulas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pelaksanaan Hukuman Kebiri Terhadap Terpidana Kejahatan Seksual Pada Anak. I Made Agus Mahendra Iswara membahas tentang Ajaran Hindu Dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia. A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi menguraikan tentang Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia. Made Aripta Wibawa menjabarkan tentang Hukum Komunikasi Dalam Perspektif Hindu (Satyam Vada Dharma Cara). Penulis selanjutnya Ni Wayan Umi Matina dan I Made Arjaya memaparkan tentang Peranan Kurator Dalam Kepailitan Terhadap Nasabah Bank. I Nyoman Prabu Buana Rumiartha menguraikan tentang Era Masyarakat Ekonomi ASEAN Pada Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. I Wayan Wahyu Wira Udytama menjabarkan tentang Perbedaan Leasing Dengan Sewa Beli Dalam Konsep Hukum Keperdataan di Indonesia dan A.A Sagung Ngurah Indradewi memaparkan tentang Akibat Hukum Terhadap Jaminan Kredit yang Hilang Atau Rusak. Semoga artikel yang kami hadirkan dalam Volume/Edisi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca. Selamat membaca Dewan Penyunting
Arjuna Subject : -
Articles 147 Documents
 2   3   4   5   6 
KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DALAM JUAL BELI TANAH DIHADAPAN KEPALA DESA GRASIANA, YULITA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT In the event that involves the seller and the buyer of the land, there is agreement by which one party binds himself to deliver a material, and the other party to pay the price that was promised. To date there is still a phenomenon in which the sale and purchase of land is done by the village head. Based on these issues, the issues to be studied are how the rule of law in the sale and purchase of land in front of the village chief, and how the forms of legal protection for good faith purchaser in the sale and purchase of land by the village head. The method used is the method of normative research. The role of the village chief in the sale and purchase of land in practice is as a witness, noting the shift of land rights by way of selling the land in the village, creating a certificate of inheritance and collect fees on every transaction of sale and purchase of land. Deed as a proof of contents and signatures contained therein are recognized by both parties. Based on this, the deed that has earned legalization of village heads in terms of evidence, due to the recognition of the signature, then the contents of deed was regarded as agreements between the parties for deed the truth lies in the hands of the parties, with the recognition of the signature, the act is perfect evidence. To ensure legal certainty and protection for holders of rights to the land, it would be good if the government carries out land registration is accompanied by the provision of proof of rights to land parcels which occur as a means of strong evidence. Keywords: Purchase of land, the village chief
SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR BEREK, EGIDIUS KLAU
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 5 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini dilatarbelakangi karena sering terjadinya peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Dps ? Bagaimanakah faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Dps ? Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Penulisan ini menggunakan metode penelitian dan pendekatan masalah dalam penulisan ini bersifat Normatif dengan pendekatan masalah secara Perundang-undangan yang menganalisa Peraturan Perundang-Undangan dan Pendapat para sarjana. Disamping itu dalam penulisan ini juga ini dibuat dengan menggunakan pendekatan masalah secara case approach, yaitu dengan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai putusannya atau dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Dalam Tulisan ini dapat disimpulkan bahwa meskipun anak berhadapan dengan hukum, namun hak-haknya tertetap diberikan. Perbedaan antara orang dewasa dan anak hanya terletak pada perlakuan, masa penahanan dan lama hukuman yang lebih singkat dari orang dewasa dan seharusnya orang yang menangani kasus anak adalah yang sungguh-sungguh mengetahui tentang anak. Kata Kunci : Perlindungan Anak, Anak Berhadapan Hukum, Peradilan Anak
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA SEKOLAH DASAR NOMOR 3 PENATIH DENGAN PT.PRIMAGAMA DENPASAR KARLINA, MEGA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagaimana lazimnya suatu hubungan bisnis terjadinya kerjasama antara Sekolah Dasar Nomor 3 Penatih dengan PT. Primagama Denpasar diatur dalam suatu perjanjian dalam bentuk baku/standar yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama. Adapun perjanjian yang dibuat dalam suatu bentuk baku atau standar ini sesuai dengan kecenderungan masyarakat bisnis untuk bertindak secara praktis untuk mencapai efisiensi dalam hal waktu, dana dan tenaga. Suatu perjanjian kerjasama yang mengikat Sekolah Dasar Nomor 3 Penatih dengan PT. Primagama Denpasar merupakan perjanjian bentuk baru yang sama sekali berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Selama masa perjanjian berjalan dengan tertib wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dikaji beberapa permasalahan sebagai berikut: Bagaimana karakteristik perjanjian kerjasama Sekolah Dasar Nomor 3 Penatih Dengan PT. Primagama Denpasar? Bagaimana upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama Sekolah Dasar Nomor 3 Penatih dengan PT. Primagama Denpasar? Tipe penelitian hukum menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta didukung oleh bahan kepustakaan berupa literatur-literatur, artikel, jurnal, dan internet. Karakteristik perjanjian kerjasama antara Sekolah Dasar Nomor 3 Penatih dengan PT. Primagama Denpasar adalah menggunakan perjanjian baku/standar. Perjanjian baku ditinjau dari segi bentuknya, merupakan perjanjian tertulis dan dalam perkembangannya saat ini kebanyakan perjanjian kerjasama dibuat dalam bentuk tertulis dengan menggunakan perjanjian baku dengan tujuan untuk bertindak secara praktis untuk mencapai efisiensi dalam hal waktu, dana dan tenaga. Upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Sekolah Dasar Nomor 3 Penatih dengan PT. Primagama Denpasar adalah dengan cara non litigasi dan cara litigasi. Dari kedua alternatif tersebut yang dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa adalah melalui cara non litigasi (cara arbitrase) dengan dasar alasan karena dipandang proses penyelesaian melalui cara non litigasi (arbitrase) dapat berjalan cepat dengan biaya yang murah dan tidak memerlukan waktu yang lama serta birokrasinya tidak berbelit-belit karena sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Wanprestasi, Perjanjian Kerjasama  
SANKSI PIDANATERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 YOGA, I KETUT WIDYA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The future of the nation and state is located on the shoulders and responsibilities of teenagers. In Indonesia things are often heard today both from print and electronic media, where rampant cases related to children, the various acts of violence against children who come either from family, school, or the environment around them. As if a frightening specter for the survival of the next generation of future generations. Various acts of violence experienced by children ranging from abuse, physical violence or sexual violence, exploitation of children to the treatment resulting in the loss of the child's life. The formulation of issues raised are (1) What are the factors causing the crime of sexual violence against children? (2) How are criminal sanctions for perpetrators of sexual violence against children viewed from Law Number 35 Year 2014? Problems that will be discussed will be studied based on normative point of view, in accordance with legal research used is normative then approach problem used in this thesis is approach of legislation and conceptual approach. The result of the research shows that the factors of the occurrence of sexual violence in children are caused by parent/family factor, social/community environmental factors and the child's own factor. Besides those factors, there are four other factors causing child sexual violence that is inheritance of intergenerational violence, Social stress, social isolation and lower community involvement and family structure. Criminal sanctions for perpetrators of sexual violence against children in view of Law Number 35 Year 2014 shall be punishable by a maximum of 15 (fifteen), minimum 5 (five) years and a maximum fine of Rp.5.000.000.000,00 (five billion rupiah). What is more specific in this law is that if perpetrators of rape or revocation are committed by a parent, guardian, caregiver, educator or educator then the penalty is added 1/3 (one third). Keywords: Criminal Sanctions, Criminal Actors, Child Sexual Violence
KEKUATAN HUKUM SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK RHABDAGITARA, PUTU KRISNA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 5 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan.Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber sumber lainnya.Berarti perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang kongkrit atau suatu peristiwa. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah (1) Bagaimana kekuatan hukum pembebanan hak tanggungan dalam perjanjian kredit bank? (2) Akibat hukum yang ditimbulkan apabila debitur wanprestasi perjanjian kredit bank? Permasalahan yang akan dibahas nantinya akan dikaji berdasarkan sudut pandang normatif, Sesuai dengan penelitian hukum yang digunakan yaitu normatif maka pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan, Kekuatan hukum surat kuasan membebankan hak tanggungan dalam perjanjian kredit bank adalah berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda yang Berkaitan dengan Tanah menyebutkan bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya tiga bulan sesudah dibeirkan. Dalam ayat (5) menyebutkan bahwa Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal SKMHT diberikan untuk menjamin kredit tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengecualian jangka waktu berlakunya Surat Kuasa Membebankan hak Tanggungan adalah Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 4 Tahun 1996. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila debitur wanprestasi perjanjian kredit bank antara lain: Penyelesaian internal antara pihak debitur dan kreditur; Melakukan lelang terhadap obyek jaminan milik debitur dan Meminta bantuan pengadilan untuk penyelesaian. Berdasarkan simpulan tersebut maka dapat disarankan Bagi Kantor Pertanahan diharapkan agar proses perpanjangan, pembaruan dan peningkatan HGB menjadi HM lebih dipercepat dan menurunkan biaya yang dibebankan kepada debitur, karena dalam praktek debitur merasa keberatan dengan biaya yang dibebankan baik untuk biaya SKMHT maupun biaya perpanjangan Hak Guna bangunan apabila sudah habis masa berlakunya. Kata Kunci: Surat Kuasa, Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit Bank
KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM SISTEM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK DEWI, PUTU EVI KOMALA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAC With the credit facility, need collateral to secure the loan if the debtor default. As for the form of collateral that can be used one of them is a fiduciary. Therefore as a fiduciary guarantee, institution guarantees to help business and serve society’s demands would be legal guarantees, then in 2013 the government launched a registration system electronically fiduciary is expected to provide legal certainty for the parties. The background of the formulation of the problem arises, is : how is validity of fiduciary guarantee registration electronically and how the legal certainty which obtained creditor in the registration of fiduciary electronically linked to a ban on double guarantee on the object of fiduciary. This paper uses normative legal research methods and conceptual approaches. Fiduciary valid if the agreement which was followed by the imposition of model by notarial deed. Then subsequently fiduciary registration is done by the applicant to fill out the application electronically. Material security interest is registered electronically becomes valid after the lender make payment fiduciary registration, followed by printing setificate fiduciary guarantee. Fiduciary guarantee registration electronically performed to provide legal certainty, but the electronic system updates fiduciary unable to give full legal certainty for the parties, especially for the creditors. Keyword : Electronic Fiduciary, Double Guarantee
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU PADA KEJAHATAN MAYANTARA (CYBER CRIME) FIRDAUS, VICKY AGUSTA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Copyright infringement songs that currently concern not to mention piracy through the media CD or DVD cassette, but also through the development of internet technology. Copyright infringement on the internet, either in the form of songs or video clips when this very concern. The large number of websites that provide free songs download, so easily get users quickly and free of charge on the internet. The writing of this law aims to acknowledge and answer the problems regarding the obstacles in the legal protection provided by Act No. 19 of 2002 on copyright and the law number 11 year 2008 about the information and electronic transactions to the creators and prevention efforts should be done in order not to breach copyright on songs and music on the internet. This research is a descriptive nature of normative research. The data source used is the secondary law of the data source. The data collected with technical studies library. From the results of this study, obtained the data that there is a large number of constraints in the protection of copyright on the song and music on the internet and efforts made to prevent the occurrence of violations of copyright songs and music on the internet media with socialization and cultivation of the habit to the community to understand the existing norms, provide the reprimand and the blocking against the website that facilitates illegal downloads. Keywords : Copyright, Internet, Music Piracy
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJAMIN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA KEROBOKAN DHARMA PUTRA, DEWA GEDE BAGUS
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The existence of LPD in Bali is a process of an awareness and a shared willingness of the Indigenous people of Bali that has long existed and developed long before the independence of Indonesia, before the Republic of Indonesia was founded. One of the efforts undertaken by LPD is giving credit to the community. The granting of such credit is a major part of the LPD that contains the highest risk and can affect the health and sustainability of the money circulation of the LPD as the creditor, the need for legal protection against the guarantor in the credit agreement at Kerobokan Village Credit Institution. From the above background then the problem, Are the factors - factors that cause the debtor to default? What are the forms of legal protection of the guarantor of the object, if the debtor is defaulting? The purpose of this study is to determine the factors - factors causing debtors to default. To know the forms of legal protection of the guarantor of the object, if the debtor is defaulting. The research method is done empirically. And the source of legal material used is primary data source and secondary data source. Primary data is, data obtained from the first source (respondent / informant) this data obtained directly from the research site in LPD Kerobokan. Secondary data is data obtained from the source of the two legal materials used is through literature study in the form of books. Factors that cause the defaulted debtor are internal factors and external factors. Forms of legal protection against the guarantor of objects if the debtor performs a wanprestasi of preventive and repressive law protection. KEYWORDS: Legal Protection, Guarantor, Credit Agreement, LPD
PERBEDAAN LEASING DENGAN SEWA BELI DALAM KONSEP HUKUM KEPERDATAAN DI INDONESIA UDYTAMA, I WAYAN WAHYU WIRA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 21, No 1 (2017): MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA WICAKSANA
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Dalam Lingkungan Hukum Perdata dikenal beberapa model pembiayaan ada yang dikenal dengan nama leasing dan pembiayaan sewa beli, dalam pembiayaan leasing memiliki kemiripan dengan pembiayaan sewa beli dalam pelaksanaanya dalam masyarakat sebagai tempat diaplikasikanya hukum. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahuibagaimanaperbedaan antara pembiayaan leasing dengan pembiayaan sewa beli. Metode dalam penulisan ini berupa metode penulisan hukum normatif, dimana metode yang menggunakan ketentuan hukum dan norma positif untuk membedah permasalahan hukum dalam masyarakat (law on the book). Hasilpenulisan ini adalahPembiayaan Leasing dan Pembiayaan sewa beli memiliki perbedaan konseptual yang bersifat fundamental, dalam pembiayaan leasing, lessor biasanya pihak yang menyediakan dana dan membiayai pembelian barang tersebut seluruhnya dan bertindak sebagai lembaga keuangan, sedangkan pada perjanjian sewa beli penjual adalah produsen atau pedagang yang berusaha menjual barangnya antara pembiayaan leasing dengan pembiayaan secara sewa beli karena dalam pelaksanaan keduanya terlihat sepintas sama, sama sama terlihat seperti mengangsur kepada lembaga pembiayaan, baik perusahaan leasing atau perusahaan finance. Kata kunci: Hukum Perdata, Leasing, Sewa Beli ABSTRACT There are several models of financing in Civil Law, some are known by the name of leasing and rent- purchase, leasing has similarity as the rent-purchase financing in its practice in society where the law is applicable. This study is to find out the difference between leasing and rent-purchase financing. The methods applied in this study are normative legal writing, by using legal rules and positive norms to analyze legal issues in a society (law on the book). The result of this study is that leasing and rent-purchase financing has fundamental conceptual difference, where in leasing, the lessor is usually the party providing the fund and finance the purchase of property wholly and acting as the financial institution, whereas in the rent-purchase agreement the seller is a producer or a trader trying to sell his properties. In practice, leasing and rent-purchase financing seem similar, both pay in installment to financial institutions, either leasing companies or finance companies. Keywords: Civil Law, Leasing, Rent-Purchase
PERJANJIAN ANTARA KLUB SEPAK BOLA PELITA BANDUNG RAYA DENGAN PELATIH ASING DIAS PUTRA, PUTU ADITYA WISESA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Football represent very important medium to support development of good nation is physical area, bouncing and also spiritual in order to realizing prosperous and fair society flattened and proportional pursuant to Five Principles and Constitution State Republic Of Indonesia 1945. Efficacy of construction of football measured from reached achievement. The reaching of achievement culminate National Indonesia football determined by some factor, one of them is coach. To reach for successfulness not rarely Indonesia football klub use foreign coach service. In successfulness of growth of Indonesia football world with foreign coach, not yet of course without conflict exist in in is internal of klub. Conflict which often happened between foreign coach with an football klub is the problem of work agreement, foreign coach immigration status and fee / monthly salary which do not be paid intactly and others. As for the problem poured in formula is problem of, for example : How form agreement of which can give protection to Foreign Coach? How legal consequences in the event of wanprestasi in solving of activity between football klub with foreign coach ? Research method which is used in writing of this skripsi is to use method research of normatif with approach of law and regulation and conceptual approach related to the problem of this skripsi. To get result of more comprehensive hence this research is also supported by digging information of side of klub football of Pelita Great Bandung. As for source of law materials which is used in compilation of this skripsi is materials punish materials and primary punish sekunder, and gathering of law materials the used is analyzed bibliography study by utilizing descriptive deductive law logic judicially in the form of skripsi. From entire/all network process this research can be concluded by that is : Form work agreement able to give protection to foreign coach is agreement form written having special character, existence of an protection of other party or third party utilize gift of protection at foreign coach, wanprestasi give legal consequences to side conducting it and bring consequence to incidence of side rights harmed to claim side conducting wanprestasi to give indemnation, so that by law expected in order not to there is one side even also which is harmed because wanprestasi Keyword : Work agreement, football, foreign coach

Page 4 of 15 | Total Record : 147

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 6 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 6 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 5 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 5 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 Vol 21, No 1 (2017): MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA WICAKSANA Vol 21, No 1 (2017): MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA WICAKSANA More Issue