cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JURNAL KERTHA WICAKSANA
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Sebagai salah satu upaya meningkatkan budaya meneliti dan menulis di kalangan akademisi serta ptaktisi hukum, maka diawal tahun 2017 majalah Ilmu Hukum Kertha wicaksana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa terbit dalam edisi Volume 21 Nomor l Januari Tahun 2017. Penerbitan Volume 21 Nomor 1 Januari 2017 kali ini menghadirkan 9 (sembilan) artikel dari berbagai kajian ilmu hukum. Diawali dengan tulisan I Made Minggu Widyantara yang mengkaji tentang Kesengajaan Dan Kealpaan (Suatu Tinjauan dari Sudut Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Hukum Pidana Asing. Ni Komang Ratih Kumala Dewi mengulas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pelaksanaan Hukuman Kebiri Terhadap Terpidana Kejahatan Seksual Pada Anak. I Made Agus Mahendra Iswara membahas tentang Ajaran Hindu Dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia. A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi menguraikan tentang Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia. Made Aripta Wibawa menjabarkan tentang Hukum Komunikasi Dalam Perspektif Hindu (Satyam Vada Dharma Cara). Penulis selanjutnya Ni Wayan Umi Matina dan I Made Arjaya memaparkan tentang Peranan Kurator Dalam Kepailitan Terhadap Nasabah Bank. I Nyoman Prabu Buana Rumiartha menguraikan tentang Era Masyarakat Ekonomi ASEAN Pada Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. I Wayan Wahyu Wira Udytama menjabarkan tentang Perbedaan Leasing Dengan Sewa Beli Dalam Konsep Hukum Keperdataan di Indonesia dan A.A Sagung Ngurah Indradewi memaparkan tentang Akibat Hukum Terhadap Jaminan Kredit yang Hilang Atau Rusak. Semoga artikel yang kami hadirkan dalam Volume/Edisi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca. Selamat membaca Dewan Penyunting
Arjuna Subject : -
Articles 147 Documents
 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA DI BANDARA I GUSTI NGURAH RAI BALI APRILLIA, PUTU RATIH
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bagi pekerja atau buruh perempuan diadakan pembatasan dalam melakukan pekerjaan. Salah satu di antaranya adalah larangan bagi pekerja perempuan untuk bekerja di malam hari. Perumusan masalahnya adalah: Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali? Dan Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum? Tipe penelitian adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali bahwa pihak pengusaha/Angkasa Pura Supports sudah memasukkan klausul-klausul dalam perjanjian kerja sesuai dengan yang diwajibkan oleh undang-undang ketenagakerjaan seperti mengenai besaran upah yang diterima tiap bulannya juga sudah memasukkan tunjangan makan, tunjangan transportasi dan premi lembur, perjalanan dinas, tunjangan hari raya (THR), dan karyawan berhak diikutsertakan dalam program BPJS ketenaga-kerjaan dan BPJS Kesehatan. Jika bekerja pada malam hari berhak mendapat perlindungan dari pihak perusahaan dan mendapatkan pelayanan antar jemput, serta mendapatkan makanan selama istirahat sesuai dengan peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah walaupun hal ini masih banyak yang belum terpenuhi. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum pada Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali adalah karena perusahaan tidak berani mengeluarkan biaya lebih untuk membiayai tenaga kerja yang bekerja pada malam hari, tetapi hambatan juga datang dari pekerja itu sendiri terhadap loyalitas kepada perusahaan yang memperkerjakannya di samping juga adanya kepentingan lain dari perusahaan itu sendiri. Saran yaitu Hendaknya pemerintah mengawasi dan bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja wanita, apakah perusahaan sudah melaksanakan perlindungan terhadap tenaga kerja wanita sesuai perundang-undang yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak tenaga kerja wanita dari pengusaha yang nakal. Pemerintah lebih menyempurnakan lagi peraturan ketenagakerjaan yang mengatur mengenai kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan pada malam hari dengan menambahkan ketentuan sanksi yang harus dikenakan pada pengusaha yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada pada peraturan tersebut, sehingga pekerja/buruh perempuan yang bekerja malam hari merasa benar-benar terlindungi sehingga dapat bekerja dengan nyaman. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Wanita
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN HIV/AIDS YANG DITOLAK OLEH RUMAH SAKIT MURINO, BAMBANG
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 5 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to find out how the legal protection of people with HIV/AIDS patients in order not to get discriminatory treatment. First, the Law is the rules that serve to regulate human life in society. People with HIV/AIDS Patients themselves have international protection as outlined in the form of legislation, modules, guidelines and conferences related discrimination against people with HIV / AIDS. Law no. 36 on Health, Law No. 44. Year 2009 about the Hospital also regulates the prohibition of discrimination against a people with HIV/AIDS. Those who are victims of discrimination should have their justice as human beings who have the natural right of the Creator. Second, a new legal instrument can be said to be effective if it can be implemented and sanctions can be enforced, then in the law there is a mechanism that regulates and determines how these norms can be enforced. This research uses normative method, with step method of data collection and then method of processing / data analysis. To obtain the primary data in this research, library research methods are used (library research) through textbooks, legislation, legal magazines, from the internet, and other written documents related to the issues discussed. Therefore, it can be said that this research is Normative Law Research where data is analyzed by deductive reasoning. From the results of the study it was concluded that people with HIV/AIDS patients had strong legal protection, and had the same rights / duties as other patients. People with HIV/AIDSpatients as well as human beings who have the natural right of God Almighty should have received the protection of human rights, the real health service guarantee from the government, the feasibility of getting work and life which should be the right of people with HIV/AIDS patient, not just a series of regulation writing without concrete action . Keywords: Legal Protection of people with HIV/AIDS patient
PUTUSAN TANPA HADIRNYA TERGUGAT (VERSTEK) DALAM PERKARA PERDATA DHARMA PUTRA, I GUSTI AGUNG GEDE SURYA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai makhluk sosial, berinteraksi dengan sesame adalah hal yang lumrah dilakukan oleh manusia. Namun ada kalanya menyebabkan konflik atau perselisihan yang mana masing-masing pihak mempertahankan apa yang menjadi hak, kepentingan dan kebutuhannya. Apabila tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak secara damai, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh ialah minta penyelesaian melalui pengadilan. Untuk itu, salah satu pihak harus mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Di dalam suatu persidangan apabila pada hari sidang yang telah ditentukan tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya menghadap di persidangan, sekalipun telah dipanggil dengan patut maka gugatan dikabulkan dengan putusan di luar hadirnya tergugat atau verstek.Tergugat yang telah dipanggil secara patut pun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya dan karena hakim menimbang bahwa peristiwa-peristiwa hukum dan fakta-fakta hukum dianggap benar maka majelis hakim memutus gugatan tersebut dengan putusan verstek sesuai dengan pasal 149 RBg/125 HIR. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif, dengan sumber bahan hukum primer berupa bahan-bahan hukum dan sekunder rmeliputi pendapat (doktrin) parasarjana. Di dalam pengumpulan bahan hukum, teknik yang digunakan yaitu teknik pengutipan. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis. Penjatuhan putusan verstek sepenuhnya diserahkan pada pertimbangan Hakim yang didasarkan atas ketidakhadiran para pihak di persidangan setelah dipanggil secara patut. Akibat dari putusan verstek baik terhadap penggugat maupun tergugat adalah bersifat mengikat pihak tergugat dan penggugat untuk memenuhi isi PutusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht). Namun harus tetap diingat, dalam memutuskan secara verstek, Majelis Hakim agar tidaktergesa-gesa dalam menjatuhkan putusan verstek dan mempertimbangkan dengan baik segala fakta persidangan dan memperhatikan syarat-syarat putusanverstek. Kata kunci: Konflik, Pengadilan, dan Verstek.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2011 ELVIANA, EVA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam undang-undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administrative keimigrasian, dan penyidikan. Permasalahannya adalah: Apa saja factor penyebab pelanggaran izin tinggal terhadap orang asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis (overstay) ? dan bagaimana penegakan hukum terhadap Orang Asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis (overstay) ? Penegakan hukum yang digunakan berupa tindakan Hukum Pidana dan Tindakan hukum administrative dan factor penyababnya dengan sengaja tidak memperpanjang izin tinggal, menjalani proses hukum pidana, menjalani hukum pidana, tidak bisa di perpanjang karena alasan darurat (emergency). Metode penelitiannya adalah tipe penelitian normative. Pendekatan masalah adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum primer dan skunder. Pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca atau mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan serta literature lainnya. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deskriptif analistik. Hasil dan pembahasanya itu prosedur pengawasan orang asing pada dasarnya mencangkup pengawasan yang bersifat administrative yaitu termasuk didalam hal pengumpulan dan pengolahan data keluar masuknya orang asing diwilayah Indonesia. Kemudian pengawasan yang bersifat operasional, pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dilakukan secara terkoordinasi. Sanksi administrative adalah salah satu Tindakan Keimigrasian yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing diluar proses pradilan. Kata Kunci:Pelanggaran, IzinTinggal, PenegakanHukum
PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KARAKTER) DALAM TRANSAKSI PERBANKAN DENGAN KARTU KREDIT ADI GUNA, KADEK HENDRA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT IMPLEMENTATION OF KNOWLEDGE PRINCIPLES OF CUSTOMERS (CHARACTER) IN BANKING TRANSACTIONS WITH CREDIT CARDS Problems of banking transactions especially in terms of credit. In the present day, transactions are generally not made in cash, but in the form of electronic transactions (cashless). With electronic transactions, the process that occurs is the transfer of books that only count the numbers. The physical form of the transaction does not exist unless the customer makes a withdrawal for the payment. In its development, the chain of withdrawal of money has a more practical alternative, ie credit card. A credit card is a card containing a customers identity and can be used to make payments electronically. The customers savings will be debited by the bank automatically once the transaction is made, then the bank which will pay the seller (merchant). Credit cards today are common and are the most practical and safe way of payment in modern society. Based on the above description of the background, then the formulation of the problem as follows: How the implementation of the principle of knowing customers in the provision of credit cards? And What are the legal consequences of credit card customers who default? The type of research used in writing this thesis is Normative Law research type. While the approach of the problem used is the approach of legislation and conceptual. Implementation of the principle of knowing the customer in credit card provision, it is important to remember the perfect character of the customer such as strong character, ability to return money, valuable assurance, strong capital and safe economic conditions And the consequences of credit card customers default are: Termination and / or cancellation and / or credit card bookkeeping without prior notice, all cardholders debts become due, and can be billed and must be paid instantly and at the same time paid, Cardholders assets And the guarantor is confiscated and the Cardholder and / or Guarantor Company is liquidated / liquidated or the business license is revoked by theauthorities. Keywords: Know Your Customer Principles, Credit Card and Banking
PROSEDUR DAN WEWENANG PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH (PPAT) DALAM JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT KENCANA, DEWA PUTU FAJAR
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hubungan yang sangat erat antara manusia dengan tanah dan antara masyarakat dengan tanah, menyebabkan manusia (masyarakat) berhak untuk menguasai, memanfaatkan, memungut hasil dari tanah tersebut.Sebelum UUPA berlaku terdapat adanya dualisme hukum tentang hal atas tanah, yaitu hak atas tanah yang berstatus hak barat yang diatur dalam KUH Perdata (BW), peralihannya dilakukan dihadapan Notaris.Dan hak-hak atas tanah yang diatur dalam Hukum Adat, peralihannya dilakukan dihadapan Kepala Desa / Lurah.Dengan berlakunya UUPA, dualisme hukum dalam pertanahan dihapuskan.Semua peralihan hak atas tanah dilakukan dihadapan PPAT.Namun, sampai sekarang belum semua orang mengetahui prosedur pemindahan hak atau peralihan hak khususnya mengenai prosedur jual beli tanah yang benar dan sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan masih mendasarkan pada ketentuan Hukum Adat. Dalam penelitian ini rumusan permasalahan yang akan dibahas yaitu: Bagaimana prosedur jual beli hak milik atas tanah yang belum bersertipikat? Dan bagaimanakah wewenang PPAT dalam proses jual beli hak atas tanah yang belum bersertipikat? Tujuan penelitian ini antara lain: untuk mengetahui prosedur jual beli atas tanah yang belum bersertipikat, serta untuk mengetahui wewenang PPAT dalam menyaksikan proses jual beli hak atas tanah yang belum bersertipikat. Untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, peneliti menggunakan analisis kualitatif.Penelitian ini bersifat deskriptif.Sumber data primer dari perundang-undangan yang relevan dengan penelitian, sumber data sekunder dari buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya dan mengutip beberapa pendapat para sarjana.Metode pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini adalah prosedur jual beli hak milik atas tanah dilakukan setelah ada kesepakatan harga antara kedua belah pihak dengan Camat selaku PPAT selanjutnya Akte tersebut akan dikirim ke Kantor Pendaftaran Tanah untuk dimohonkan sertipikat.Tugas dan Wewenang PPAT yaitu memberikan pelayanan dalam bentuk pembuatan akta atas permintaan orang-orang dan badan hukum yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum peralihan hak atas tanah. Kata Kunci : Tugas, Wewenang, PPAT, Hak Milik Atas Tanah
SANKSI TINDAK PIDANA BAGI PELAKU PERJUDIAN ADU JANGKRIK ARSANA, WAYAN MEMO
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK In the context of customary law, it is possible for a person to be able to choose his customary law, as the law used to solve the inherited problems that arise. As the successor of the descendants of the rights and the obligations of their parents, the children of the Indonesian people will be the support of their parents. Also the obligation to care for the parents later after the parents are unable to work again and maintain the house yard and place of worship (sanggah / pemerajan and other sacred buildings). The transfer of rights and duties of the heirs to the heirs is not inseparable from the familial system applicable to the Indigenous people. In addition to legitimate children or children in the Balinese community is also in the know of a child outside marriage. The formulation of the problem in this research is 1) How is the Legal Status of Outside of Marriage Children according to Bali Customary Law of Inheritance? 2) How to Protection of Inheritance Rights of Married Children According to Balinese Customary Law ?. This research method uses normative law research type with approach of concept of invitation and comparison approach that exist as normative. The conclusion of the result of the research is that the legal status of the child outside of marriage according to the Law of the Traditional Waris of Bali is essentially a legitimate marriage only having a civil relationship with his mother and his mothers family alone, protection of Inheritance Rights of Extraordinary Children According to Balinese Customary Law has not been regulated, Or some who have not been considered as heirs of the line of purusa or predana.
KEPEMILIKAN SENJATA API DIKALANGAN WARGA SIPIL DWI ATMIKA, I MADE AGUNG
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judging from the increasingly modern era, firearms can now be owned by anyone not only by law enforcement officers but also the civilian origin of the person taking care of the permit ownership of firearms, which is quite easy. Therefore many civilians armed themselves with firearms. But the important thing to note is whether all the civilians who arm themselves with firearms are certainly taking care of the ownership permit from their firearms, given the increasing criminal acts that use firearms which are busy in the mass media and electronic print , Of course that fact makes us worried. If left unchecked then the possible misuse of firearms will often occur. This will undermine the stability of the states security, so it is necessary to know the factors required to obtain the ownership permit and the legal consequences of civilian firearms misuse. Based on the background of the problems described above, the issues to be addressed are: (1) How to regulate the ownership of firearms for civilians and (2) How to sanction civilians who possess unlawful firearms. Type of research used in this research is Normative Law Research, problem approach used in this thesis is approach of legislation and conceptual approach. Legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. So that can be taken the research results show, Civilians who hold Fire Weapons must get special permission from the Police according to its designation and meet the requirements in accordance with the provisions of applicable legislation. Sanctions for Civilians who have Firearms without permits in accordance with the provisions of the RI Emergency Constitution. 12 1951 threatened with death or life imprisonment or a maximum prison sentence of 20 years. Keywords: Permits, Firearms and Civilians.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN TABANAN WIDIANTARA, I GEDE PUTU GITA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 5 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul dari penulisan ini adalah penegakan hukum terhadap pelakupelanggaran aturan lalu lintas di kabupaten Tabanan. Rumusan masalah upaya penegakan hukum dan kendala yang dihadapi yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Tujuan dilakukan penelitian untuk memperoleh informasi mengenai upaya-upaya penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran lalu lintas dan kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara narasumber serta ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Sistem transportasi merupakan suatu hal yang penting bagi suatu kota. Masalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan berdampak kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Polisi telah melaksanakan berbagai upaya, baik bersifat preventif represif melalui sosialisasi kepada masyarakat dan memberi blangko denda tilang serta dengan cara persuasif edukatif melalui penyuluhan kepada masyarakat tentang UU lalu lintas dan polisi sahabat anak. Kendala yang dihadapi polisi lalu lintas disebabkan karena faktor pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas, kelemahan Undang-Undang dan kurangnya kesadaran hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTA LAGU DI INDONESIA ARI, NI KADEK DWINING
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Copyrights represent one part of the intellectual properties and represent peripheral of law giving protection of is including to music masterpiece or song and also give arrangement to its consumer. Its problems how arrangement of song copyrights in Indonesia? And How implementation protection of law to right owner create of masterpiece create song evaluated from UU No 28 Year 2014? Target of this research is to know how arrangement of song copyrights in Indonesia, and to know implementation protection of law to right owner create of masterpiece create song evaluated from UU No 28 Year 2014. This research represent type research of normatif with approach of legislation problem and is conceptual. Than result of solution got by the following result: Arrangement of song copyrights in Indonesia by considering culture variety, properties of artistic area and art needing protection of copyrights, despitefully also in order to accommodating Law Copyrights sections with Trips (Trade Related Aspects Intellectual Property Right of), Copyrights arranged in Code of No. 7 Year 1987 and Code yo of No. 12 Year 1999 altered again with Code of No 19 Year 2002. and is last of Code No. 28 Year 2014. Implementation protection of law to right owner create of masterpiece create song evaluated from UU No 28 Year 2014, where law will give protection as according to nature of and the copyrights for menstimulir or stimulate activity all composer so that continuing to create and more creative. Form protection of that law is confirmed in law by placing crime sanction to one who impinge copyrights by contempting of court. Its suggestion is 1) Composer or right owner of song better do registration of its creation, this matter is conducted by for the shake of reaching situation which is kondusif in handling of collision of copyrights 2) Governmental better do serious take action in handling the problem of collision of song copyrights specially the problem of downloading ilegal, considering the condition of Indonesia society which bright to progressively keep abreast of sophisticatedly of existing technology. So also with socialization about stop of and piracy of ilegal downloading [is] which during the time conducted better be executed continually till finally get attention of society and society even also become important awareness of him is esteeming each other result of each masterpiece . Keyword : Legal Protection, Song copyrights.

Page 2 of 15 | Total Record : 147

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 6 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 6 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 5 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 5 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 Vol 21, No 1 (2017): MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA WICAKSANA Vol 21, No 1 (2017): MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA WICAKSANA More Issue