<![CDATA[1PERILAKU POLITIK PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLIIK(Studi di Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan)OLEH :KIFLY CH. SETLIGTNim : 090814022Dosen Pembimbing :Drs. J.Potabuga,MSiDrs. R.J.D Sumampouw,MSiABSTRAKSIDalam rangka partisipasi politik, kemampuan, kualitas dan kemandirian lembaga kemasyarakatan perlu terus di tingkatkan, sehingga dapat menjalankan perannya secara mantap dalam tatanan budaya politik. Dalam kaitannya dengan partisipasi politik masyarakat di Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat menunjukan pola partisipasi yang konvensional, dalam arti berdasarkan keadaan atau tatacara-tatacara, tergantung pada perilaku politik pemerintahnya.Demikian juga halnya dengan perilaku politik pemerintah terhadap partisipasi politik masyarakat, ada hubungan erat dengan artikulasi aspirasi masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa artikulasi aspirasi yang tidak lain adalah kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan yang sedang di rasakan oleh masyarakat, merupakan motif yang mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan politik. Dan pengertian artikulasi aspirasi ini antara lain dapat di wujudkan dengan mengikut sertakan masyarakat untuk rencana pembangunan serta pembuatan kebijakan. Dengan adanya perilaku politik ini, masyarakat lebih mengenal dan memahami etika, moral, dan nilai-nilai politik pemerintah, yang kemudian akan mempengaruhi partisipasi politiknya. Dengan kata lain, perilaku politik pemerintah merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan politik, dan juga merupakan mata rantai diantara sistem politik.Bertolak dari latar belakang pemikiran diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Perilaku Politik Pemerintah dalam meningkatkan Partisipasi politik masyarakat di desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat.Kata Kunci : Perilaku Politik, Pemerintah, dan Partisipasi PolitikPENDAHULUANDalam rangka partisipasi politik, kemampuan, kualitas dan kemandirian lembaga kemasyarakatan perlu terus di tingkatkan, sehingga dapat menjalankan2perannya secara mantap dalam tatanan budaya politik. Dalam kaitannya dengan partisipasi politik masyarakat di Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat menunjukan pola partisipasi yang konvensional, dalam arti berdasarkan keadaan atau tatacara-tatacara, tergantung pada perilaku politik pemerintahnya.Demikian juga halnya dengan perilaku politik pemerintah terhadap partisipasi politik masyarakat, ada hubungan berat dengan artikulasi aspirasi masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa artikulasi aspirasi yang tidak lain adalah kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan yang sedang di rasakan oleh masyarakat, merupakan motif yang mendorong mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan politik. Dan pengertian artikulasi aspirasi ini antara lain dapat di wujudkan dengan mengikut sertakan masyarakat untuk rencana pembangunan serta pembuatan kebijakan.Dengan adanya perilaku politik ini, masyarakat lebih mengenal dan memahami etika, moral, dan nilai-nilai politik pemerintah, yang kemudian akan mempengaruhi partisipasi politiknya. Dengan kata lain, perilaku politik dalam pemerintah merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan politik, dan juga merupakan mata rantai diantara sistem politik.Bertolak dari latar belekang pemikiran diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Perilaku Politik Pemerintah dalam meningkatkan Partisipasi politik masyarakat di desa kapitu kecamatan amurang baratâ€Manfaat Penelitian1. Dari segi ilmiah, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi yang bersifat ilmiah bagi pengembangan ilmu politik, serta menjadi bahan yang cukup berguna bagi kepentingan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan judul penelitian.2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk mengambil kebijakan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan politik di wilayah penelitian untuk pembangunan di Desa Kapitu.HASIL DAN PEMBAHASANA. Perilaku Politik Pemerintah Dan Masyarakat Dalam MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK DI DESA KAPITUPada dasarnya, perilaku politik tumbuh dan berkembang dari dalam diri seseorang itu. Berbicara perilaku politik pemerintah adalah sangat penting sekali, sejalan dengan sifat dan watak asli kepribadian seorang pemimpin itu yang berlandaskan pada demokrasi, dimana sifat demokratis ini sangat di harapkan oleh masyarakat, agar tercipta suatu partisipasi politik yang merupakan upaya untuk memejukan kecerdasan kehidupan bangsa.Perilaku politik juga sering diartikan suatu tindakan pelayanan publikterhadap masyarakat secara baik dan berkenan. Oleh karena itu sangat3dibutuhkan suatu perilaku politik yang baik dari pemerintah guna meningkatkan suatu kesadaran politik dari masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpatisipasi dalam setiap kegiatan-kegiatan politik.B. IMPLEMENTASI PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI DESA KAPITU KECAMATAN AMURANG BARATPartisipasi politik yang meluas, merupakan ciri khas modernisasi politik. Di dalam masyarakat tradisional, pemerintah dan politik biasanya hanya merupakan urusan satu golongan elite yang kecil. Petani, tukang, dan pedagang yang merupakan bagian penduduk yang paling besar dapat menyadari atau tidak bagaimana tindakan-tindakan pemerintah mempengaruhi kehidupan mereka sendiri. Akan tetapi, biasanya tidak sampai terpikir oleh mereka bahwa mereka dapat atau perlu berusaha untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah dan bukan sekedar sekali-kali mengajukan petisi minta bantuan terhadap tekanan dari luar. Sebaiknya prinsip kewarganegaraan yang aktif sudah diterima oleh semua negara yang sedang berkembang, meskipun bentuk dan kodrat partisipasinya menunjukan perbedaan yang besar satu sama lain.Salah satu tujuan-tujuan pendidikan politik adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik. Hal ini berarti bahwa hasil dari pendidikan politik adalah partisipasi politik. Di mana rakyat atau masyarakat berperan serta dalam politik, yaitu ikut sertanya masyarakan dalam merencanakan, menentukan, melaksanakan politik negara, dan akhirnya menikmati terwujudnya tujuan-tujuan politik yang telah direncanakan.Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik itu mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Menurut pengamatan kegiatan tersebut tidak banyak menyita waktu dan biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilu besar sekali, sebaliknya kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan penuh waktu yang melibatkan diri dalam politik seperti sebagai aktivitas politik.C. PARTISIPASI POLITIK MASYRAKAT DALAM PEMBANGUNANBerdasarkan defenisi partisipasi politik dalam BAB sebelumnya, maka dapatlah dikemukakan pengertian partisipasi politik dalam pembangunan. Memang belum ada defenisi partisipasi politik yang memusatkan dan mencangkup seluruh ruang lingkup yang berhubungan dengan usaha-usaha pembangunan. Adalah kurang tepat untuk memulai dari beberapa batasan pemikiran teori yang dapat mewakili intisari dari partisipasi politik, dan akhirnya mereka tiba pada suatu kesempatan tentang apa yang di maksud dengan partisipasi politik dalam pembangunan, yang disebut sebagai “Development participation†sebagai berikut :1. Keterlibatan rakyat di dalam proses pembuatan keputusan.2. Keterlibatan rakyat dalam implementasi dari program-program.3. Keterlibatan rakyat dalam benefits dan evaluasi dari setiap program pemerintah.Sehubungan dengan hal diatas, bintaro (1991:225), menyatakan bahwa :4a. Terlibat dan ikut sertakan masyarakat sesuai dengan mekanisme atau proses politik dalam suatu negara untuk menentukan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat, maka arah tujuan dan pembangunan hendak mencerminkan kepentingan masyarakat. Cermin kepentingan masyarakat ini dilakukan melalui partisipasi masyarakat dalam keterlibatannya dalam proses politik.b. Meningkatkan artikulasi untuk merumuskan tujuan dan cara tertentu dalam merencanakan tujuan itu sebaliknya. Oleh karena itu pada umumnya perlu pengerahan mengenai cara dan pencapaian dalam pelaksanaan pembangunan yang disebkan oleh partisipasi politik.Dalam partisipasi pembangunan perlu dikembangkan kemampuan-kemampuan masyarakat, terutama organisasi-organisasi kemasyarakatan sendiri untuk mendukung proses pembangunan.c. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik, terkandung dari sistem dan tatacara penyelenggaraan yang berlaku bagi masyarakat. Andaikan dalam mengambil kebijaksanaan harus yang lebih bersifat mobilisasi daripada partisipasi. Misalnya saja dalam hal pengerahan tenagaq untuk berkerja secara sementara waktu pada kegiatan-kegiatan usah tertentu yang bersifat pembangunan. Cara ini kegiatannya lebih bersifat sosialisasi ekonomi. Mobilisasi ini dapat dikenakan antara lain kepada pekerja-pekerja di Desa Kapitu, dan untuk berkerja di pedesaan atau dalam rangka pembangunan wilayah, suatu kegiatan masyarakat yang dapat diselenggarakan atas dasar kesukarelaan, tetapi seringkali pola kekuasaan dan iklim tradisional yang dipergunakan adalah dengan cara mobilisasi gotong-royong.Oleh karena itu, pemerintah dapat pula melaksanakan pengarahan pada akhirnya menggerakkan atau menggairahkan partisipasi masyarakat, dalam hal ini melakukan dengan cara yang tidak langsung dan dengan melakukan keadilan, kebijaksanaan yang dapat dilakukan meliputi berbagai bidang, seperti kebijakan fiskal, bubget, perkreditan, perdagangan, harga dan juga program-program seperti penyuluhan, pembinaan, informasi pasar dan lain-lain.d. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipasi dalam pembangunan yang berencana. Program-program inipada suatu tingkat tertentu memberikan kesempatan secara langsung untuk melaksanakan sendiri serta memetik hasil program tersebut.Pada pokoknya partisipasi dalam pembangunan lebih dapat terselenggarakan dalam masyarakat apabila masyarakat merasa berpatisipasi dalam formulasi arah dan cara pembangunan.Selain partisipasi merupakan salah satu dalam pembangunan politik dan pembangunan bangsa. Di satu pihak, partisipasi penting dalam pembangunan dan bakan menjadi salah satu pembangunan dan bahkan menjadi salah satu tujuan pembangunan itu sendiri. Yakni terlibatnya, tergeraknya seluruh masyarakat dalam suatu proses pembanguan berencana5sesuai dengan arah dan strategi yang telah ditetapkan melalui suatu bentuk partisipasi dalam sistem politik.Di lain pihak, proses pembangunan itu sendiri diharapkan akan menimbulkan perluasan partisipasi.D. BENTUK PARTISIPASI POLITIKKegiatan politik yang tercangkup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Menurut pengamatan penulis yang dilakukan di Desa Kapitu Kec.amurang barat, bahwa yang mengikuti kegiatan yang tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberikan suara dalam pemelihan umum. Sebaliknya kecil jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktifitas politik ini mencakup antara lain menjadi pimpinan partai atau kelompok kepentingan.Ada yang menyamakan dua jenis gejala ini dengan piramida yang basisnya lebar, tetapi menyempit keatas sejalan dengan meningkatnya intensitas kegiatan politik. Diatara basis dan puncak terdapat berbagai kegiatan yang berbeda-beda menurut intensitas kegiatan maupun mengenai bobot komitmen dari orang yang bersangkutan. Termasuk di dalamnya (mulai dari kegiatan yang kurang intensif), memberi suara dalam pemilihan umum, membaca secara teratur berita politik dalam surat kabar, menghadiri rapat yang bersifat politik, menjadi anggota kelompok kepentingan atau anggota partai, melibatkan diri berbagai proyek pekerjaan sosial, pejabat-pejabat yang berkerja aktif sebagai anggota kelompok kepentingan atau partai politik. Yang lebih intensif lagi adalah melibatkan diri dalam kampaye pemelihan, dan sebagai pimpinan partai atau kelompok kepentingan.Suatu bentuk partisipasi yang agak muda diukur intensitasnya adalah perilaku masyarakat dalam pemilihan umum, antara lain melalui penghitungan prosentase orang yang memilih dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang berhak memilih. Ternyata juga pendapatan, pendidikan dan status merupakan faktor penting dalam proses partisipasi, atau dengankata lain orang yang berpendapatan tinggi, yang berpendidikan baik, yang berstatus sosial tinggi cenderung untuk lebih banyak berpartisipasi dari pada orang yang berpendapatan serta berpendidikan rendah.Berhasil tidaknya pembangunan banyak tergantung pada partisipasi politik masyarakat, dan bahwa keikutsertakan akan ikut membantu penanganan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan etnis, budaya status sosial, ekonomi, agama dan sebagainya.PENUTUPA. KesimpulanBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :61. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan tercermin pada sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari.2. Perilaku politik pemerintah yang ideal itu adalah perilaku politik yang baik dan demokratis, yang berlandaskan pada pancasila dan UUD 1945, dengan menerapkan prinsip goog governance dalam menjalankan roda pemerintahan.3. Perilaku politik pemerintah yang baik dan demokratis akan merangsang semangat masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata.4. Dalam penelitian dalam aparat di kantor Desa Kapitu Kec.amurang barat, diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar aparat pemerintah di kantor tersebut telah memahami, menghayati bahkan menerapkan perilaku politik yang baik dalam menjalankan tugasnya, meskipun masi ada beberapa aparat yang masi kurang memahami dan tidak menerapkan perilaku politik yang baik tersebut.5. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kapitu Kecamatan amurang barat sudah berjalan dengan baik, sehingga penulis sampai pada satu kesimpulan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kapitu Kecamatan amurang barat harus di topang dengan adanya perilaku politik yang ideal yang diharapkan, dan juga harus memperhatikan dan memperhitungkan aspek kompetisi dari aparat pemerintah dalam menjalankan tugas.6. Partisipasi politik masyarakat di Desa Kapitu Kecamatan amurang barat sudah cukup bagus. Hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Kapitu Kecamatan amurang barat.Implementasi partisipasi politik masyarakat di Desa Kapitu Kecamatan amurang barat masi menunjukan pola partisipasi yang konvensional, dalam arti berdasarkan keadaan atau tatacara-tatacara tergantung pada perilaku politik pemerintahnya.B. Saran1. Pemerintah di Desa Kapitu Kecamatan amurang barat harus lebih meningkatkan lagi perberdayaan terhadap masyarakat, terutama masyarakat kecil, agar mereka lebih terangsang untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.2. Aparat pemerintahan di kantor Desa diharapkan lebih meningkatkan efisiensi kerjanya. Hendaknya dimulai dari diri, dengan menanamkan jiwa efisiensi.3. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di kantor Desa Kapitu Kecamatan amurang barat hendaknya diusahakan lebih baik lagi. Berikan yang terbaik bagi masyarakat.4. Pemerintah hendaknya harus lebih melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.75. Pemerintah hendaknya harus lebih meningkatkan pemberian rangsangan berupa pendidikan politik, sosialisasi politik, dan lainnya yang berhubungan dengan peningkatan partisipasi politik masyarakat.6. Masyarakat di Desa Kapitu Kecamatan amurang barat akan semakin mengerti dan tahu perkembangan, kemajuan hasil-hasil yang dicapai apabila ditunjang dengan kesedaran serta partisipasi politik masyarakat yang tinggi serta perilaku dari para aktor-aktor politik secara baik dan transparan.7. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, tentunya diharapkan adanya peran serta pembinaan yang ada di Desa Kapitu Kecamatan amurang barat, serta pembinaan dari lembaga-lembaga pendidikan, baik formal ataupun non formal.DAFTAR PUSTAKAAsfar, Muhammad. 2006. Mendesain Managemen Pilkada. Surabaya: PusDeHAM dan Pustaka Eureka.Budiardjo, Miriam (2008) Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.Hendri Zainudin, 2907. Pemilukada dan Kedewasaan Berdemokrasi, Berita Pagi, Rabu 12 Desember 2007Huntington, Samuel P. dan Nelson, Joan.. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.Irvan Mawardi, 2008. Pilkada dan Partisipasi Politik, artikel dalam www. jppr.orgJoko J. Prihatmoko, 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Pustaka Pelajar, YogyakartaKeller, Suzanne. Penguasa dan Kelompok Elite, Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat Modern. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.Lexy J. Moelong. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.Lips, Hilary M. Sex and Gender: An Introduction. London: Myfield Publishing Company, 1993.Maran, Raga, Rafael. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.Miles, Mathew B. dan Huberman, A. Michael. Analisis Data kualitatif. Jakarta: UI Press, 1992.Mirudin dan A. Zaini Bisri, 2006. Pilkada Langsung Problem dan Prospek, Pustaka Pelajar, YogyakartaNelson, Joan.1987.Political Participation dalam “Understanding Political Developmentâ€.USA:Little, Brown, and Company.Pomper, Geral,1987.Voter’s Choice: Varieties of American Electoral Behavior.New York: Dod Mead Company.Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik.Jakarta:Gramedia.Varma,SP.â€2003.Teori Politik Modern.Jakarta:Rajawali Pers.8Sumber-Sumber Lain :- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Citra Umbara, Bandung.- Akuntabilitas dan Good Governance, 2000, Lembaga Administrasi Negara RI.- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999, Balai Pustaka, Jakarta.]]>
