cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 511 Documents
 34   35   36   37   38 
FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI POLITIK (Suatu Studi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud) Maarotong, Jenli
JURNAL POLITICO Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSebagai pilar dalam demokrasi, partai politik mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah sebagai sarana rekrutmen politik, pendidikan politik, dan komunikasi politik. Pada kenyataannya fungsi partai politik terutama dibidang komunikasi politik hingga kini dirasa masih sangat lemah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi partai politik PDIP dalam melaksanakan komunikasi politik di Kecamatan Essang Kabupaten Talaud, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik yang dilakukan oleh PDIP Kecamatan Essang hanyalah terbatas pada tingkatan internal pengurus partai, sedangkan dengan kader dan simpatisannya terbatas pada saat menjelang kempanye pemilihan umum, baik pemilihan presiden maupun legislative, sehingga secara umum PDIP Kecamatan Essang belum melaksanakan fungsi komunikasi politik secara maksimal. Kata Kunci: Partai politik; Komunikasi Politik. ABSTRACTAs a pillar in democracy, political parties have several functions, among others, as a means of political recruitment, political education, and political communication. In fact, the function of political parties, especially in the field of political communication, is still considered to be very weak. This study aims to find out how the PDIP political party functions in carrying out political communication in the Essang District of Talaud Regency, using qualitative descriptive methods. The research findings show that political communication conducted by the Essang District PDIP is only limited to the internal level of party officials, while the cadres and sympathizers are limited to approaching the general election campaign, both presidential and legislative elections, so that in general the Essang District PDIP has not yet carried out the political communication function maximally. Keywords: Political Parties; Political Communication.
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI Trintje Lambey, Birdie Kevin Momor, Wiesje Wilar,
JURNAL POLITICO Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPemilukada secara langsung merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar rakyat dalam memilih pemimpin daerah secara langsung, bebas dan rahasia tanpa intervensi dari manapun. Partisipasi politik merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah satu hal yang sangat mendasar dalam proses Demokrasi. Penelitian ini akan mengidentifikasi dan mengkaji tentang partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Minahasa terkait bentuk dan bagaimana mereka berpartisipasi. Dalam pengumpulan data metode yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2018 di Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa masyarakat begitu antusias dalam menyukseskan pesta demokrasi tersebut tidak terkecuali dari kalangan pemilih pemula. Pemilih pemula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat juga mempunyai bagian yang penting dalam suksesnya pemilukada secara langsung. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh para pemilih pemula tidak berbeda dengan aktivitas masyarakat yang lain seperti terlibat dalam kampanye, diskusi politik, hingga pemberian suara. Kata Kunci : Partisipasi Politik; Pemilih Pemul; Pemilihan Kepala Daerah.  ABSTRACTThe Pemilukada is directly the realization of the return of basic rights of the people in choosing regional leaders directly, freely and confidentially without intervention from anywhere. Political participation as a manifestation of the implementation of popular sovereignty is a very basic thing in the process of Democracy. This research will identify and examine the political participation of the novice voters in Minahasa District regarding the shape and how they participated. In data collection methods carried out through interviews, observation, documentation. From the results of the study it was found that the General Election of Regional Heads in 2018 in the East Langowan District of the District of Minahasa was so enthusiastic in the success of the democratic party, no exception among the beginner voters. Beginner voters as an inseparable part of society also have an important part in the success of direct post-conflict local elections. The forms of political participation carried out by novice voters are no different from other people's activities such as being involved in campaigns, political discussions, and voting. Keywords: Political Participation; Elector Voter; Election of Regional Heads.
PERAN INDONESIA SEBAGAI PRESIDEN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TAHUN 2019 Seba, David William
JURNAL POLITICO Vol 10, No 4 (2021): Repository
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKTahun 2019, Indonesia pernah mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Kesempatan tersebut seharusnya bisa membuat Indonesia dapat memainkan perannya lebih baik, khususnya dalam merealisasikan seluruh agenda Indonesia ketika menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Sejak menjadi anggota DKK PBB Indonesia telah menetapkan 4 Isu Prioritas dan 1 Isu Perhatian Khusus.Dengan menggunakan metode kualitatif (Creswell, 2014), artikel ini akan mengidentifikasi mengapa Indonesia tidak dapat maksimal memanfaatkan posisinya ketika menjadi presidensi DK PBB, untuk merealisasikan isu-isu prioritas yang sudah ditetapkan. Temuan penelitian menggambarkan beberapa penyebab mengapa Indonesia tidak dapat maksimal dalam memanfaatkan posisinya sebagai presidensi DK PBB yaitu: isu yang diangkat, adanya hak veto yang dimiliki oleh negara-negara super power, dan masa jabatan yang terlalu singkat. Kata Kunci: Peran; Presidensi DK PBB  ABSTRACTIn 2019, Indonesia had the opportunity to serve as President of the United Nations Security Council (UNSC). This opportunity should have enabled Indonesia to play a better role, especially in realizing Indonesia's entire agenda when it was a non-permanent member of the UN Security Council. Since becoming a member of the UN Security Council, Indonesia has determined 4 Priority Issues and 1 Issue of Special Attention. Using qualitative methods (Creswell, 2014), this article will identify why Indonesia was unable to make the most of its position when it was the UNSC presidency, to realize the priority issues that have been determined. The research findings illustrate several reasons why Indonesia is unable to maximize its position as the UNSC presidency, namely: the issues raised, the existence of veto rights held by super power countries, and too short terms of office. Keywords: Role; United Nation Security Council Presidency
KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) DENGAN VIETNAM Trilke E. Tulung, Zerah Amelia Belo, Michael Mamentu,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 2 (2020): April 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKIndonesia merupakan negara maritim yang memiliki ribuan pulau, sebagian besar negara Indonesia terdiri dari perairan laut sehingga sangat penting bagi Indonesia dalam mempertahankan wilayah laut. Penelitian ini terkait dengan kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyelesaikan masalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Vietnam. Seperti yang diketahui perairan Indonesia tepatnya di Natuna Utara memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, gas, dan pasokan ikan ynag juga melimpah. Hal tersebut menyebabkan diwilayah ini sering sekali terjadi konflik dengan negara tetangga seperti halnya sengketa wilayah laut di zona ekonomi eksklusif dengan Vietnam. Saat ini Indonesia telah mengklaim secara sepihak ZEE karena dalam Hukum Laut Internasional (UNCLOS) tahun 1982 merupakan hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas kawasan laut yang berada di bawah yurisdiksi nasionalnya sehingga Indonesia berhak menarik 200 mil ZEE, karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Namun pihak Vietnam juga mengklaim secara sepihak wilayah ZEE mereka sehingga menyebabkan sengketa wilayah laut antara Indonesia dan Vietnam. Untuk menyelesaikan masalah tersebut Indonesia melalui Kementrian Luar Negeri telah melakukan negosiasi dengan Vietnam, dari tahun 2010 sampai saat ini, dan tercatat Indonesia dan Vietnam sudah melakukan dua belas kali perundingan. Saat ini Indonesia dan Vietnam telah sepakat memulai untuk menyusun peraturan sebagai upaya menghindari konflik di ZEE. Jadi Kedepannya hubungan antara Indonesia dan Vietnam dapat terjalin dengan baik sebagai sesama anggota ASEAN. Kata Kunci : Kebijakan, ZEE, Indonesia, Vietnam   ABSTRACTIndonesia is a maritime country that has thousands of islands, most of the Indonesian state consists of marine waters, so it is very important for Indonesia to defend its maritime territory. This research is related to Indonesia's foreign policy in resolving the Exclusive Economic Zone (EEZ) problem with Vietnam. As is well known, Indonesian waters in North Natuna, to be precise, have abundant natural resources such as oil, gas and fish supplies which are also abundant. This causes conflicts with neighboring countries to occur frequently, such as disputes over maritime territories in the exclusive economic zone with Vietnam. Currently, Indonesia has unilaterally claimed the EEZ because in 1982 International Maritime Law (UNCLOS) is a law that regulates the rights and authorities of a country over marine areas under its national jurisdiction so that Indonesia has the right to withdraw 200 EEZ miles, because Indonesia is an archipelago. However, the Vietnamese side also claimed unilaterally on their EEZ area, causing a maritime dispute between Indonesia and Vietnam. To resolve this problem, Indonesia through the Ministry of Foreign Affairs has been negotiating with Vietnam, from 2010 to the present, and it is noted that Indonesia and Vietnam have conducted twelve negotiations. Currently, Indonesia and Vietnam have agreed to start drafting regulations in an effort to avoid conflict in the EEZ. So in the future, the relationship between Indonesia and Vietnam can be well-established as fellow ASEAN members. Keywords: Policy, EEZ, Indonesia, Vietnam
TATA KELOLA RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MANADO Sambur, Resky Christian
JURNAL POLITICO Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKeberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan sangat penting. Karena RTH selain memiliki fungsi ekologi, juga menjadi ruang tempat warga dapat bersilaturahmi dan berekreasi. Selain itu keberadaan RTH memiliki fungsi estetis, fungsi planologi dalam Tata Kota, fungsi ekonomis menyerap kadar karbondioksida (CO2), menambah oksigen, menurunkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan tanaman, menjadi area resapan air, serta meredam kebisingan. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, telah memicu pembangunan fisik kota diseluruh penjuru tanah air Indonesia. Seiring dengan itu telah menyebabkan kondisi alam di bumi yang terus memburuk akibat dari pemanasan iklim. Masalah  penghijauan dan kelestarian menjadi perhatian serius tak hanya bagi bangsa Indonesia tapi juga masyarakat dunia. Penelitian ini akan melihat bagaimana Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau, yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Situmorang (2015), tentang prinsip-prinsip tata kelola, yaitu: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran. Temuan penelitian menggambarkan dari sisi akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, telah berupaya melakukan kebijakan Ruang Terbuka Hijau sesuai tugas dan fungsi sebenarnya, sesuai dengan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Dari segi responsibility, Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dalam kebijakan RTH kota Manado,  telah mengikuti ketentuan sesuai dengan Perda Kota Manado Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado. Terkait Soal prinsip kemandirian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, cukup mandiri dalam menjalankan tugasnya. Kata kunci: Ruang Terbuka Hijau; Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado   ABSTRACTThe existence of Green Open Space (RTH) in urban areas is very important. Apart from having an ecological function, green open space is also a space where residents can stay in touch and have recreation. In addition, the existence of green open space has an aesthetic function, a planological function in city planning, an economic function of absorbing carbon dioxide (CO2) levels, adding oxygen, reducing the temperature with the shade and coolness of plants, becoming a water absorption area, and reducing noise. Since the implementation of regional autonomy, it has triggered the physical development of cities throughout Indonesia. Along with that, it has caused natural conditions on earth to continue to deteriorate due to climate warming. The problem of reforestation and sustainability is a serious concern not only for the Indonesian people but also for the world community. This research will look at how Green Open Space Governance, which is carried out by the Environment Agency of Manado City. By using the concept put forward by Situmorang (2015), regarding the principles of governance, namely: transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. The research findings illustrate that in terms of accountability, the Manado City Environment Agency has made efforts to implement a Green Open Space policy according to its actual duties and functions, in accordance with its implementation and accountability. In terms of responsibility, the Manado City Environment Agency in the Manado City RTH policy has followed the provisions in accordance with the Manado City Regulation Number 1 of 2012 concerning Manado City Spatial Planning. Regarding the principle of independence, the Manado City Environment Agency is quite independent in carrying out its duties. Key words: Green Open Space; Manado City Environmental Service
PEMANFAATAN APLIKASI SISTEM OPERASI BERBASIS ELEKTRONIK TERPADU DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI UTARA Donald K. Monintja, Deo Jeremy Tulangow, Novie R. Pioh,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDalam konteks pelayanan public, sudah tidak zaman lagi pelayanan publik yang lamban, berbelit-belit jauh dari kemudahan apalagi diskriminatif, termasuk para ASN atau penyelenggara negara yang mindset-nya masih kaku, kolot dan tidak reformis ditambah ‘gaptek’ (gagap teknologi) serta minim kreasi dan inovasi. Apabila terjadi, konsekuensinya di era ini akan semakin tertinggal jauh bahkan dengan sendirinya akan tergusur. Demikian pula dalam sektor pelayanan perizinan, pemerintah dituntut untuk dapat mempermudah proses pengurusan perizinan guna menunjang ekonomi masyarakan dan pengusaha sehingga tidak ada lagi proses yang berbelit-belit dalam mengurus ijin. Aplikasi Sistem Operasi Berbasis Elektronik Terpadu merupakan inovasi yang dilakukan pemerintah provinsi Sulawesi Utara untuk dapat meningkatkan pelayanan publik serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dari aspek pemenuhan hak dan kewajiban yang jelas. Aplikasi ini sangat membantu meminimalisir Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan mendorong meningkatnya pelayanan publik itu sendiri. Namun sayangnya aplikasi ini telah diganti dengan aplikasi perijinan dari pemerintah pusat yaitu SI CANTIK. Meskipun telah diganti dengan aplikasi yang sesuai dengan aturan pemerintah pusat, aplikasi Sistem Operasi Berbasis Elektronik Terpadu ini telah mampu menjangkau semua jenis perizinan dengan kualitas, proses, dan hasil pelayanan yang memudahkan pemohon dalam proses pengurusan perizinan tersebut. Hanya saja sosialisasi yang masih kurang dari pemerintah, sehingga pengurusan ijin berbasis elektronik masih belum banyak degunakan sebagai alternative utama masyarakat dalam mengurus ijin. Aplikasi berbasis elektronik ini mendorong masyarakat atau pemohon masuk kedalam sistem sehingga masyarakat pun dapat ikut serta dalam penyelenggaraannya. Namun aplikasi ini belum dapat di akses semua kalangan. Dikarenakan masih banyak wilayah di pelosok daerah yang belum mendapat akses jaringan internet. Kata Kunci : Pelayanan Publik; Sistem Operasi Berbasis Elektronik Terpadu; Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  ABSTRACTIn the context of public services, it is no longer an era of slow, convoluted public services that are far from easy, let alone discriminatory, including civil servants or state officials whose mindsets are still rigid, old-fashioned and not reformist plus 'clueless' (not technologically) and minimal creation and innovation. If this happens, the consequences in this era will be further left far behind and even be displaced by itself. Likewise, in the licensing service sector, the government is required to be able to simplify the process of obtaining permits to support the economy of the community and entrepreneurs so that there are no more convoluted processes in processing permits. The Integrated Electronic Based Operating System Application is an innovation carried out by the North Sulawesi provincial government to be able to improve public services and the level of community satisfaction with public services, from the aspect of fulfilling clear rights and obligations. This application is very helpful in minimizing corruption, collusion and nepotism (KKN) and encouraging the improvement of public services themselves. But unfortunately this application has been replaced by a licensing application from the central government, namely SI CANTIK. Even though it has been replaced with an application that is in accordance with central government regulations, this Integrated Electronic Based Operating System application has been able to reach all types of licenses with quality, process, and service results that make it easier for applicants in the licensing process. It's just that socialization is still lacking from the government, so electronic-based licensing is still not widely used as the community's main alternative in processing permits. This electronic-based application encourages the public or the applicant to enter the system so that the public can participate in its implementation. However, this application cannot be accessed by all groups. This is because there are still many areas in remote areas that do not have internet network access. Keywords: Public Service; Integrated Electronic Based Operating System; One Stop Services and Investment Service
PENANGANAN KEKERASAN MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF NATION AND CHARACTER BUILDING Dr Sastro M Wantu, SH MSi, Dr Udin Hamim SH MSi,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKTujuan penelitian ini melihat pengelolaan diakronis karakteristik kekerasan dan anarkisme mahasiswa serta penanganan dan pengembangan pendidikan karakter di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo. Pelaksanaan pembelajaran pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan untuk membantu perguruan tinggi dalam meningkatkan pembangunan jati diri yang menjadi karakter yang baik bagi para mahasiswa. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk melihat penanganan kekerasan mahasiswa melalui upaya pendidikan karakter. Riset ini diharapkan untuk mencari solusi terhadap pembentukan sikap yang memiliki karakter yang luhur sesuai nilai Pancasila. Meskipun secara empirik penanganannya selama ini seringkali mengalami kendala dalam segala dimensi terutama pemberdayaan sumberdaya yang mempunyai nilai-nilai luhur untuk membentuk  disiplin diri yang berkarakter yang memiliki toleransi, keharmonisan sosial, sikap menghargai, menjunjung tinggi dan mematuhi tata tertib, sikap jujur, keterbukaan, adil, sportif dan menjunjung tinggi supremasi hukum termasuk code conduct (kode etik) berupa aturan akademis dan kemahasiswaan kampus. Kata Kunci: Nation And Character Building  ABSTRACTThe purpose of this research is to look at the diachronic management of student violence and anarchism characteristics as well as the handling and development of character education in the State University of Gorontalo. Implementation of character education and civic education learning to assist universities in enhancing the development of identity that becomes good character for students. This research was conducted with a qualitative approach to see the handling of student violence through character education efforts. This research is expected to find solutions to the formation of attitudes that have a noble character according to the values of Pancasila. Even though empirically the handling so far has often experienced obstacles in all dimensions, especially the empowerment of resources who have noble values to form self-discipline characterized by tolerance, social harmony, respect, upholding and obeying order, honesty, openness, fairness. , is sportsmanship and upholds the rule of law, including the code of conduct (code of ethics) in the form of academic rules and campus student affairs. Keywords: Nation And Character Building 
PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA (Suatu Studi di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara) Manembu, Angelia E
JURNAL POLITICO Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKeterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan   pembangunan   yang   berkeadilan.   Negara   tidak   mungkin sejahtera jika para perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan dan tertindas.  Seperti  yang  di  ungkapkan  oleh  Vivekananda  (Darwin 2005:8) bahwa: negara dan bangsa yang tidak menghormati kaum perempuannya tidak akan pernah menjadi besar, baik di saat ini maupun di masa depan. Satu alasan mendasar sebagai penyebab kejatuhan bangsa secara drastis adalah karena tidak memiliki rasa hormat pada kehidupan perempuan yang di lukiskan sebagai sakti(istri). Sehingga pembangunan yang utuh dan menyeluruh dari suatu negara menuntut   peranan   penuh   dari   kaum  perempuan   dalam   segala   bidang kehidupan. Bahwa wanita baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber insan pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria dalam segenap kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan. Peran perempuan juga telah diakomodir oleh segenap peraturan pembangunan nasional, seperti UU No 6 tahun 2014 tentang desa, yang menyajikan keterlibatan perempuan yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan desa.Keberadaan perempuan di Desa Maumbi yang menjadi lokasi penelitian ini, kebanyakan berlatar belakang etnik Minahasa, yang memposisikan perempuan sejajar dengan laki-laki. Artinya perempuan juga bisa menduduki jabatan-jabatan pemerintahan mulai dari BPD, Meweteng, Perangkat Desa, hingga Kepala Desa. Di Maumbi sendiri, peran perempuan dalam segenap aspek pembangunan cukup terasa, mulai dari turut serta dalam pembangunan fasilitas desa, menjaga keamanan desa, PKK dalam pemberdayaan keluarga, dan lain sebagainya.. Hanya permasalahannya yang ada di Desa Maumbi berkaitan dengan peranan tersebut, sebetulnya sedikit menyimpang dari tradisi perempuan Minahasa, yakni peran mereka dalam kepemimpinan Desa di Maumbi terlihat kurang, seperti kurangnya perempuan dalam menduduki jabatan-jabatan yang ada di desa, kurang dalam jabatan di aparatur desa. Ini menjadi menarik untuk dikaji karena perubahan masyarakat telah menganulir peran perempuan tersebut, sehingga perlu dicarikan akar permasalahannya.  Kata Kunci : Peranan Perempuan, Pembangunan Desa,
PROBLEMATIKA TRANSPORTASI DI ERA KEHADIRAN APLIKASI ONLINE (Study Kasus Konflik Ojek Online Dan Ojek Konvensional Di Kota Gorontalo) Hermita Gilalom, Rian Haka &
JURNAL POLITICO Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKonflik transportasi pada era sekarang tidak bisa dianggap sepele, kehadiran aplikasi transportasi online menjadi boomerang bagi pengemudi baik konvensional maupun online. Kota Gorontalo pada khususnya mengalami berbagai  permasalahan tersebut menyangkut dengan konflik antar pengemudi  hingga mengarah pada konflik terbuka. Hal ini ditandai dengan berbagai macam aksi yang dilakukan oleh pengemudi konvensional hingga berakhir pada pengrusakan, pengeroyokan hingga pemblokiran jalur pengemudi online ditempat tempat umum. Penelitian ini menjawab beberapa pertanyaan diantaranya adalah: 1) bagaimana konflik transportasi di kota Gorontalo dan 2) factor apa yang melatarbelakangi terjadinya konflik di kota Gorontalo. Tulisan ini diharapkan akan memberikan masukan dan kontribusi pemecahan masalah pada pemerintah kota Gorontalo maupun pemangku kepentingan (asosiasi tranportasi konvensional dan online) untuk menyelesaikan ketegangan konfilk antara pengemudi konvensional dan pengemudi online. Kata Kunci: Konflik, transportasi konvensional, transportasi online  ABSTRACTTransportation conflicts in the current era cannot be considered trivial, the presence of online transportation applications has become a boomerang for both conventional and online drivers. Gorontalo City in particular experiences various problems related to conflicts between drivers to lead to open conflicts. This is characterized by a variety of actions carried out by conventional drivers to end in vandalism, beatings and blocking of the driver's lanes online in public places. This study answers several questions including: 1) how the transportation conflict in Gorontalo city and 2) what factors are behind the conflict in Gorontalo city. This paper is expected to provide input and contribute to problem solving in Gorontalo city government and stakeholders (conventional and online transportation associations) to resolve conflict tensions between conventional and online drivers. Keywords: Conflict, conventional transportation, online transportation
MODALITAS DAN STRATEGI KANDIDAT PADA PILKADA MITRA 2018 Wanta, Resky Brando
JURNAL POLITICO Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKeikutsertaan petahana sebagai kontestan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) memang menjadi fenomena yang menarik perhatian. Meskipun di beberapa daerah, petahana tidak selalu bisa mengulang kesuksesannya untuk memenangkan pilkada. Namun setidaknya ada beberapa hal yang menjadi alasan bahwa keberadaannya sebagai kontestan pilkada penting untuk diperhitungkan. Dengan menggunakan metode kualititif, artikel ini  akan mendeskripsikan pemanfaatan berbagai modalitas yang dimiliki sebagai strategi yang dilakukan oleh pasangan James Sumendap. SH, dan Drs. Jesaja Jocke Legi, pada Pilkada Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2018.  Modalitas menurut Pierre Bourdieu (1986) yang dimiliki seseorang terdiri modal ekonomi, social, budaya, dan modalitas politik. Temuan penelitian menggambarkan berbagai modalitas tersebut dimanfaatkan oleh pasangan James Sumendap. SH, dan Drs. Jesaja Jocke Legi, untuk merebut dukungan dari masyarakat pemilih dan juga dukungan dari partai politik. Bahkan keunggulan kepemilikan berbagai modalitas tersebut, membuat pasangan ini tidak memiliki lawan, sehingga hanya melawan kotak kosong, pada saat pilkada tahun 2018.  Kata Kunci: Modalitas, Strategi, Pilkada  ABSTRACTThe incumbent's participation as contestants in the Regional Head General Election (Pilkada) has indeed become a phenomenon that has attracted attention. Although in some areas, incumbents are not always able to repeat their success in winning the elections. But at least there are several reasons why his existence as a contestant for the elections is important to be reckoned with. By using a qualitative method, this article will describe the use of various modalities as a strategy undertaken by the James Sumendap couple. SH, and Drs. Jesaja Jocke Legi, in the 2018 Southeast Minahasa Regional Election. The modalities according to Pierre Bourdieu (1986) that a person has consist of economic, social, cultural, and political modalities. The research findings illustrate that the various modalities are utilized by the James Sumendap partner. SH, and Drs. Jesaja Jocke Legi, to win support from the voting community and also support from political parties. Even the advantages of ownership of these various modalities make this pair have no opponents, so they only fight empty boxes, during the 2018 regional elections. Keywords: Modality, Strategy, Pilkada

Page 36 of 52 | Total Record : 511

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue