cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 511 Documents
 33   34   35   36   37 
PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PARTISIPASI POLITIK KAUM MILENIAL DALAM PEMILIHAN UMUM DI KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2019 Jamin Potabuga, Ezra Zefanya Figo Polii, Agustinus B. Pati,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK                Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sebuah proses untuk mencapai otoritas secara legal formal yang dilaksanakan atas partisipasi kandidat dan dikontrol oleh lembaga pengawas, agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang disahkan oleh hukum yang berlaku. Sebagai salah satu instrument demokrasi, indicator dari Pemilu adalah partisipasi masyarakat, yang salah satunya adalah partisipasi kaum milenial. Keterlibatan kaum milenial dalam pemilu, sangat penting karena disamping jumlah mereka cukup signifikan, mereka juga merupakan generasi masa depan penerus bangsa. Namun, bagaimana mereka berpartisipasi dan factor-faktor apa yang mempengaruhi mereka dalam berpartisipasi perlu di identifikasi, agar kedepan bisa memfasilitasi mereka bagaimana menjadi partisipan yang benar dalam Pemilihan Umum. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi seberapa besar pengaruh media sosial pada kaum milenial terhadap partisipasi politik mereka. penelitian ini dilakukan di kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Temuan penelitian mengambarkan media social ternyata sangat berpengaruh terhadap kaum milenial khusunya dalam mengenali profil para kandidat. Kata kunci : Media Sosial , Pemilu , Milenial , Kecamatan Tareran   ABSTRACTGeneral Election (Pemilu) is a process to achieve legal and formal authority which is exercised on the participation of candidates and controlled by a supervisory institution, in order to gain legitimacy from the community which is validated by applicable law. As one of the instruments of democracy, the indicator of the General Election is public participation, one of which is the participation of millennials. The involvement of millennials in elections is very important because in addition to their significant numbers, they are also the future generation of the nation's future. However, how they participate and what factors influence them to participate need to be identified, so that in the future it can facilitate them how to become true participants in the General Election. This research tries to identify how much influence social media has on millennials on their political participation. This research was conducted in Tareran district, South Minahasa Regency. The research findings describe social media as being very influential on millennials, especially in recognizing the profiles of candidates. Keywords: Social Media, Election, Millennial, Tareran District
PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL (Studi di Pasar Langowan) Sumilat, Refrenri D.
JURNAL POLITICO Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKeberadaan pasar tradisional sangat penting bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Namun pada kenyataannya masih banyak keberadaan pasar tradisional masih sangat memprihatinkan. Penelitian ini akan melihat bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan pasar tradisional di Kabupsten Minahasa khususnya di Pasar Langowan. Dengan menggunakan metode kualitatif, peran pemerintah akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004:18), tentang pemerintahan yang baik (good governance) yang dilihat dari bagaimana Participaton, Transparency, Responsiveness, dan Consensus of orientation. Temuan penelitian menggambarkan dari semua indicator peran pemerintah kabupaten Minahasa masih perlu berbagai perbaikan agar pengembangan pasar tradisional Langowan berjalan seperti yang diharapkan. Kata Kunci: Peran; Pasar Tradisional  ABSTRACTThe existence of traditional markets is very important for the economic empowerment of the community at the village level. However, in reality there are many traditional markets that are still very poor. This research will look at the role of the government in the development of traditional markets in Minahasa Regency, especially in Langowan Market. By using qualitative methods, the role of government will be studied using the approach proposed by Mardiasmo (2004: 18), regarding good governance as seen from how Participation, Transparency, Responsiveness, and Consensus of orientation. The research findings illustrate that all indicators of the role of the Minahasa district government still need various improvements so that the development of the Langowan traditional market runs as expected. Keywords: Role; Traditional MarketABSTRAKKeberadaan pasar tradisional sangat penting bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Namun pada kenyataannya masih banyak keberadaan pasar tradisional masih sangat memprihatinkan. Penelitian ini akan melihat bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan pasar tradisional di Kabupsten Minahasa khususnya di Pasar Langowan. Dengan menggunakan metode kualitatif, peran pemerintah akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004:18), tentang pemerintahan yang baik (good governance) yang dilihat dari bagaimana Participaton, Transparency, Responsiveness, dan Consensus of orientation. Temuan penelitian menggambarkan dari semua indicator peran pemerintah kabupaten Minahasa masih perlu berbagai perbaikan agar pengembangan pasar tradisional Langowan berjalan seperti yang diharapkan. Kata Kunci: Peran; Pasar Tradisional  ABSTRACTThe existence of traditional markets is very important for the economic empowerment of the community at the village level. However, in reality there are many traditional markets that are still very poor. This research will look at the role of the government in the development of traditional markets in Minahasa Regency, especially in Langowan Market. By using qualitative methods, the role of government will be studied using the approach proposed by Mardiasmo (2004: 18), regarding good governance as seen from how Participation, Transparency, Responsiveness, and Consensus of orientation. The research findings illustrate that all indicators of the role of the Minahasa district government still need various improvements so that the development of the Langowan traditional market runs as expected. Keywords: Role; Traditional market
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE Michael Mamentu, Andrie Fajar Halyb, Daud M. Liando,
JURNAL POLITICO Vol 7, No 2 (2018): April 2018
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK                Penelitian ini memfokuskan perhatian pada dimensi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dengan tujuan untuk dapat menemukan penyebab tidak baiknya  akuntabilitas pengelolaan keuangan pada kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe. Penelitian ini dilakukan karena pengelola keuangan dalam menyelenggarakan administrasi keuangannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor KPU Kabupaten Konawe dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan desain penelitian kualitatif pada kantor KPU Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai informan adalah para pejabat pengelola keuangan di kantor KPU Kabupaten Konawe.                 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dilihat dalam dimensi akuntabilitas Hukum dan kejujuran, dimensi akuntabilitas Program, dimensi akuntabilitas proses, dan akuntabilitas kebijakan tidak satupun yang diterapkan secara akuntabel oleh unsur pejabat pengelola keuangan pada kantor KPU Kabupaten Konawe terutama oleh unsur pimpinan selaku penerima kewenangan, Namun terlihat secara proses pengelolaan keuangan nampaknya berjalan secara akuntabel hal ini dikarenakan peran staf dan pihak eksternal yakni Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lebih aktif dalam sosialisasi maupun komunikasi kepada staf pengelola keuangan. Kesimpulan dari penelitian ini Bahwa Kuasa Pengguna anggaran (KPA)  tidak memiliki integritas terhadap jabatan yang diembannya, sehingga menghambat akuntabilitas pengelolaan keuangan. Undang-undang keuangan negara nomor 17 tahun 2003 belum menyesuaikan sistem pengelolaan keuangan dengan model kelembagaan seperti KPU. Sosialisasi regulasi kurang tepat sasaran dan minat oleh KPA untuk menghadiri sosialisasi terkait pengelolaan keuangan oleh KPPN kurang. Sosialisasi terkait regulasi pengelolaan keuangan lebih disosialisasikan ditingkat bawah. Apabila ada undangan untuk KPA lebih sering diwakilkan oleh staf pengelola keuangan. Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan,  Pengawasan. ABSTRACT                This study focuses on the dimension of accountability in public finance management in order to find the cause of non-performing accountability of financial management at the office of the General Election Commission (KPU) of Konawe Regency. This research is conducted because the financial manager in organizing its financial administration not in accordance with applicable provisions. This research is expected to be useful for KPU Office of Konawe Regency in an effort to improve financial management accountability. This research was conducted with qualitative research design at KPU office of Konawe Regency of Southeast Sulawesi Province, as the location of Financial Management implementation. As selected informants are the managers of financial management in Finance. The research was conducted by in-depth interviews and by direct observation on the implementation of financial management.                The results of this study indicate that the application of accountability seen in the dimensions of accountability Law and honesty, the dimensions of Accountability Program, dimensions of accountability process, and accountability of the policy none applied by the accountant officials in the office of KPU Kabupaten Konawe mainly by the elements of leadership as the recipient of authority, But visible in the financial management process seems to run accountably this is because the role of staff and external parties that the Office of State Treasury Services more active in socialization and communication to the financial management staff. The conclusion of this study that the Budget User Authority (KPA) does not have integrity to its position, thus hampering accountability of financial management, State law number 17 of 2003 has not adjusted financial management system with institutional Model such as KPU. Regulation socialization is less appropriate target and interest by KPA to attend socialization related to financial management by KPPN less. Socialization related to financial management regulation more socialized at lower level. If there is an invitation for KPA more often represented by the financial management staff. Keywords: Accountability, Financial Management,  Supervision.
PERILAKU PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 Ibrahim, Anzal B.P.
JURNAL POLITICO Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 pemilih pemula memiliki porsi yang cukup signifikan. Tercatat jumlah mereka berkisar 20 juta pemilih. Oleh karena itu keberadaan mereka sangat diperhitungkan dalam kontestasi politik pada tahun 2014. Maka sangat menarik untuk mengetahui bagaimana orientasi politik mereka ketika menentukan atau memilih cara dalam menjatuhkan pilihan mereka dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perilaku pemilih pemula tersebut terutama ketika menjatuhkan pilihan mereka. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan informan yang telah ditetapkan oleh peneliti. Hasil penelitian yang dilakukan di desa Sangkub menunjukkan bahwa  hanya sedikit pemilih pemula yang menunjukkan model perilaku memilih dengan pendekatan sosiologis dalam menjatuhkan pilihan politiknya. Factor adanya kesamaan daerah dan pengaruh latar belakang lingkungan keluarga yang masih mempengaruhi perilaku pemilih pemula dalam menjatuhkan pilihan politiknya hanya minim. Sebagian besar pemilih pemula menunjukkan perilakunya dengan melihat visi dan misi dari calon Presiden dan Wakil Presiden sehingga kebanyakan dari pemilih pemula dalam menjatuhkan pilihannya mengedepankan persepsi terhadap kandidat. pemilih pemula yang menunjukkan model pilihan rasional dalam penelitian ini adalah mereka yang memilih seorang kandidat melihat prestasi, keberhasilan, serta kapasitas kepemimpinan yang dimiliki dari seorang kandidat calon presiden dan calon wakil presiden dan melihat kinerja-kinerja kepemimpinan sebelumnya. Namun, rasionalitas yang mereka tunjukkan pula tidak lepas dari faktor sosiologis. Maka dari itu dibutuhkan komitmen Komisi Pemilihan Umum dan Pihak kelurahan untuk melakukan sosialisasi terkait pemilihan umum dan cara memilih kandidat dengan cerdas serta pentingnya pendidikan politik usia dini. Kata kunci : Pemilih Pemula ABSTRACTIn the 2014 presidential and vice presidential elections beginner voters had a significant portion. Their numbers range from 20 million voters. Therefore their existence was taken into account in political contestation in 2014. So it is very interesting to know how their political orientation when determining or choosing a way to make their choice in the 2014 presidential and vice presidential elections. This study aims to identify the behavior of the new voter especially when dropping their choices. This research is a qualitative descriptive study. Data collection techniques are carried out by interview observation with informants who have been determined by the researcher. The results of research conducted in Sangkub village showed that only a few beginner voters showed a model of voting behavior with a sociological approach in dropping political choices. Where there are similarities in the area and the influence of the background of the family environment which still influences the behavior of beginner voters in dropping their political choices. Most of the beginner voters showed their behavior by looking at the vision and mission of the candidates for President and Vice President so that most of the voters in dropping their choices put forward the perception of the candidates. Beginner voters who show a rational choice model in this study are those who choose a candidate to see the achievement, success, and leadership capacity possessed of a presidential candidate and vice presidential candidate and see previous leadership performance. However, the rationality they show is also inseparable from sociological factors. Therefore, it requires the commitment of the General Election Commission and the Kelurahan to conduct socialization related to the general elections and ways to intelligently elect candidates and the importance of early political education. Keywords: Beginner Voter
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PERIZINAN PEMBANGUNAN SARANA TELEKOMUNIKASI Sondakh, Fandy
JURNAL POLITICO Vol 8, No 2 (2019): April 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSeiring dengan perkembangan kebutuhan akan sarana telekomunikasi, telah mendorong meningkatnya tuntutan pembangunan infrastruktur sarana telekomunikasi yang perlu dilakukan oleh penyedia jasa telekomunikasi. Terkait dengan itu banyak dijumpai pembangunan sarana telekomunikasi yang begitu agresif yang dilakukan oleh pelaku usaha telpon seluler telah mengakibatkan gesekan-gesekan dengan masyarakat. Penyebab terjadinya benturan tersebut karena disatu sisi penyedia jasa telekomunikasi ingin memberikan pelayanan terbaik dengan membangun menara (tower) di dekat pemukiman warga, sedangkan warga justru sering merasa terganggu keamanan dan kenyamanannya terkait dengan pembangunan menara telomunikasi tersebut. Oleh karena itu agar dalam proses penderian menara telekomunikasi tersebut berjalan dengan baik dan lancar maka diperlukan adanya suatu aturan dan perijinan yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa telekomunikasi. Dengan menggunakan metode kualitatif penelitian ini akan mencoba melihat bagaimana pengelolaan perijinan pembangunan menara/ tower telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Dari temuan penelitian pengelolaan perijinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berpatokan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor:02/Per/M.Kominfo/03/2008, tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Namun pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangun dan Lingkungan (RTBL), dan peraturan daerah tentang bangunan gedung. Akibatnya, penempatan menara itu terkadang masih tidak sesuai dengan ketentuan. Seperti misalnya jarak menara tower dengan kawasan pemukiman harus menjamin kesehatan masyarakat, atau jarak menara tower ke bangunan terdekat adalah sebesar minimum tinggi bangunan tower, yang bertujuan menjaga keamanan masyarakat, apabila sewaktu-waktu menara itu rubuh tidak akan mengenai bangunan rumah warga. Kata Kunci: Kebijakan; Perizinan; Telekomunikasi  ABSTRACTIn line with the development of the need for telecommunications facilities, this has led to the increasing demands for telecommunication infrastructure development that need to be carried out by telecommunication service providers. Related to that, there have been many cases of aggressive development of telecommunication facilities carried out by cellular telephone business actors which have resulted in friction with the community. The cause of the collision was because on the one hand the telecommunication service providers wanted to provide the best service by building towers near residential areas, while residents often felt their security and comfort was disturbed in connection with the construction of the telecommunication tower. Therefore, in order for the process of obtaining the telecommunication tower to run well and smoothly, it is necessary to have a regulation and license that must be fulfilled by the telecommunication service provider. By using a qualitative method, this research will try to see how the licensing management of telecommunication tower / tower construction is carried out by the South Minahasa Regency government. From the findings of the licensing management research conducted by the South Minahasa Regency Government, based on the regulations stipulated in the Regulation of the Minister of Communication and Information Technology (Permenkominfo) Number: 02 / Per / M.Kominfo / 03/2008, regarding Guidelines for the Construction and Use of Telecommunication Joint Towers. However, the South Minahasa District government does not yet have a Regional Spatial Plan (RTRW), Detailed Spatial Planning (RDTR), Environmental and Construction Planning (RTBL), and regional regulations regarding buildings. As a result, the placement of the towers is sometimes not in accordance with the regulations. For example, the distance between the tower and the residential area must ensure public health, or the distance between the tower and the nearest building is the minimum height of the tower building, which aims to maintain public safety, if at any time the tower collapses it will not hit the residents' houses. Keywords: Policy; Licensing; Telecommunication
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI PALA DI KECAMATAN LIRUNG KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Tulong, Julian
JURNAL POLITICO Vol 10, No 2 (2021): April 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPertanian merupakan sektor ekonomi yang utama di Negara-Negara Berkembang. Kabupaten Kepulauan Talaud terdapat lahan yang sesuai bagi pengembangan pertanian dan secara operasional. Penelitian ini akan mengkaji mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani pala di Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dukumentasi. Dari hasil penelitian, bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap petani dalam bentuk kepastian harga belum optimal dimana harga pala sering turun terkadang hampir tidak berimbang dengan biaya produksi. Dalam rangka menguatkan kemampuan petani untuk memproduksi pala di Kecamatan Lirung, disarankan agar bantuan yang diberikan kepada petani bukan hanya berupa bibit biasa namun bibit yang telah diteliti terlebih dahulu dengan memperhatikan iklim dan tanah di kecamata Lirung, selain itu untuk lebih mensejahterakan petani pala, perlu diberikan bantuan pinjaman dana modal agar mampu meningkatkan produksi. Kata Kunci : Peran; Pemerintah Daerah; Pemberdayaan; Petani Pala   ABSTRACTAgriculture is a major economic sector in developing countries. Talaud Islands Regency has land suitable for agricultural development and operationally. This study will examine the role of local government in empowering nutmeg farmers in Lirung District, Talaud Islands Regency. The research method used is a qualitative approach, data collection through observation, interviews and documentation studies. From the research results, that the implementation of protection for farmers in the form of price certainty is not optimal where the price of nutmeg often decreases, sometimes it is almost not balanced with production costs. In order to strengthen the ability of farmers to produce nutmeg in Lirung District, it is recommended that the assistance provided to farmers is not only in the form of ordinary seeds but seeds that have been researched first with due regard to the climate and soil in Lirung District, besides that to make nutmeg farmers more prosperous, it needs to be given capital loan assistance to be able to increase production. Keywords: Role; Local Government; Empowerment; Nutmeg Farmers
PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA BUOL DALAM PEMILIHAN UMUM 2019 Fand. Ajada, Yusril Pontoh &
JURNAL POLITICO Vol 8, No 2 (2019): April 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKeberadaan mahasiswa Buol yang tergabung dalam organisasi Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Buol (PPMIB) di Gorontalo berjumlah 152 orang dengan komposisi laki-laki 69 orang dan perempuan 83 orang[1]. Dalam menggunakan hak pilih hanya berkisar 57% yang berpartisipasi dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Buol, sementara sekitar 43 % yang tidak menggunakan hak pilih. Tulisan ini bertujuan untuk melihat partisipasi politik mahasiwa Buol dalam menggunakan hak politik serta faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dalam menggunakan hak politik. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa, secara keseluruhan mahasiswa Buol di Gorontalo mempunyai keinginan untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2019, namun aspek biaya transportasi yang menjadi kendala bagi mahasiswa untuk menyalurkan hak politiknya. Disisi lain ada sekitar 57% mahasiswa yang mendapat akomodasi transportasi melalui partai politik dan calon legislatif. Adapun yang menjadi faktor pendorong partisipasi politik mahsiswa Buol dalam memberikan hak politik adalah pertimbangan kandidat, faktor mobilisasi dan kinsip atau kekerabatan melalui peguyuban (PPMIB) di Gorontalo. Kata Kunci : Partisipasi Politik, Mahasiswa, Pemilu 2019  ABSTRACT                The existence of Buol students who are members of the Indonesian Buol Student Association (PPMIB) in Gorontalo totaled 152 people with a composition of 69 men and 83 women. In exercising the right to vote only around 57% participated in the 2019 elections in Buol District, while around 43% did not exercise their right to vote. This paper aims to look at the political participation of Buol students in exercising political rights as well as the factors that influence political participation in using political rights. This paper uses a qualitative method with a phenomenological approach. The results showed that, overall, the Buol students in Gorontalo had the desire to participate in the 2019 elections, but aspects of transportation costs were an obstacle for students to channel their political rights. On the other hand there are around 57% of students who get transportation accommodations through political parties and legislative candidates. As for the factors that drive the political participation of Buol students in providing political rights is the consideration of candidates, mobilization factors and principles or kinship through community groups (PPMIB) in Gorontalo. Keywords: Political Participation, Students, 2019 Elections[1] Sumber : Sekretariat PPMIB di Gorontalo tahun 2019
KERJASAMA PEMERINTAH FILIPINA DENGAN INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MENANGANI KASUS SEX TRAFFICKING Darongke, Viky
JURNAL POLITICO Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDalam penanganan masalah perdagangan manusia (sex trafficking), pemerintah Filipina merasa melakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia dan Malaysia yang berbatasan langsung dengan Filipina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan hasil kerjasama Filipina dengan Indonesia dan Malaysia dalam penanganan kasus sex trafficking di Filipina. Dengan menggunakan metode kualitatif, kerjasama trilateral tersebut akan dikaji dengan mengunakan pendekatan yang dikemukakan oleh  James dan Robert (1986:419), yang mengemukakan bahwasanya isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama yang di lakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama antara Filipina dengan Indonesia dan Malaysia berdampak signifikan terhadap penanganan perdagangan manusia di Filipina. Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan adalah meningkatkan kewaspadaan keamanan di kawasan perbatasan, meningkatkan peran masyarakat sipil dan LSM. Selain itu ketiga negara meningkatkan kesepakatan tentang perlindungan, pencegahan dan penuntutan terkait pelanggaran sex trafficking. Kata Kunci: Kerjasama; Sex Trafficking  ABSTRACTIn handling the problem of human trafficking (sex trafficking), the Philippine government feels that it is cooperating with the governments of Indonesia and Malaysia which are directly adjacent to the Philippines. This study aims to analyze the forms and results of cooperation between the Philippines and Indonesia and Malaysia in handling cases of sex trafficking in the Philippines. By using qualitative methods, the trilateral cooperation will be studied using the approach proposed by James and Robert (1986: 419), who argued that the main issue of international cooperation is based on the extent to which mutual benefits are obtained through the cooperation carried out. The results showed that the collaboration between the Philippines and Indonesia and Malaysia had a significant impact on the handling of human trafficking in the Philippines. The form of cooperation carried out is increasing security vigilance in border areas, increasing the role of civil society and NGOs. In addition, the three countries increased the agreement on protection, prevention and prosecution related to sex trafficking violations. Keywords: Cooperation; Sex Trafficking
KOREAN WAVE SEBAGAI INSTRUMEN SOFT POWER DIPLOMASI KEBUDAYAAN KOREAN SELATAN DI INDONESIA Franky Rengkung, Beatrix E.D. Sendow, Michael Mamentu,
JURNAL POLITICO Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKorean Wave atau Hallyu merupakan penyebaran budaya popular dan hiburan Korea yang mulai tersebar pada pertengahan tahun 1990an yang akhirnya menjadi salah satu soft power diplomasi kebudayaan Korea Selatan dan masih terus bertransformasi hingga saat ini. Kesuksesan Korean Wave saat ini tidak lepas dari dukungan pemerintahnya yang memberikan dukungan penuh terhadap peningkatan Korean Wave. Saatini dimana pemerintah Korea Selatan sangat gencar meningkatkan dan menyebarkan Korean Wave di belahan dunia termasuk di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana sejarah terbentuknya Korean Wave sebagai instrument soft power diplomasi kebudayaan Korea Selatan dan bagaimana Penerapan Korean Wave sebagai Instrument Soft Power Diplomasi Kebudayaan Korea Selatan di Indonesia serta mengetahui dan menjelaskan apa pengaruh Korean Wave sebagai instrument soft power diplomasi kebudayaan dalam membangun citra Korea Selatan di Indonesia. Untuk itu metode yang digunakan dalam penelitian ini berbasis dokumen serta berbasis internet melalui buku, jurnal, dokumen, artikel,koran online, maupun laporan penelitian dari penelitian terdahulu. Dalam menganalisa data digunakan analisis kualitatif dimana dari data yang didapat disusun berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian mengkorelasikannya satu sama lain untuk melihat bagaimana penerapan Korean wave di Indonesia yang dijalankan oleh pemerintah Korea Selatan dan di dukung oleh para pelaku bisnis industri,media serta masyarakat secara umum serta pengaruh yang ditimbulkan terhadap citra Korea Selatan di Indonesia untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa melalui kepopuleran Korean Wave pemerintah Korea Selatan dapat mengelola dan memanfaatkan budaya Korean Wave menjadi soft diplomasi Korea Selatan sehingga dapat memperkuat posisinya dan meningkatkan citra Korea selatan di Indonesia bahkan di belahan bumi lainnya. Kata Kunci: Korean Wave; Soft Power; Diplomasi Kebudayaan. ABSTRACT               Korean Wave or Hallyu is the spread of popular culture and entertainment in Korea which began to spread in the mid-1990s which eventually became one of South Korea's soft power cultural diplomacy and still continues to transform today. The success of the Korean Wave is currently inseparable from the support of the government which provides full support for the improvement of the Korean Wave. At present, the South Korean government is intensely increasing and spreading Korean Wave in parts of the world, including in Indonesia. This research was conducted to find out and explain how the history of the Korean Wave was formed as a soft power instrument of South Korean cultural diplomacy and how to apply the Korean Wave as a South Korean Cultural Diplomacy Soft Instrument in Indonesia and to know and explain what Korean Wave influences as a soft power instrument in cultural diplomacy build the image of South Korea in Indonesia. For this reason the method used in this study is document-based and internet-based through books, journals, documents, articles, online newspapers, and research reports from previous studies. In analyzing the data, qualitative analysis is used where the data obtained is compiled based on the facts and then correlates with each other to see how the application of the Korean wave in Indonesia is run by the South Korean government and is supported by industrial, media and community businesses. general as well as the influence that has been made on the image of South Korea in Indonesia to draw a conclusion. From the data obtained shows that through the popularity of the Korean Wave the South Korean government can manage and utilize the Korean Wave culture into South Korea's soft diplomacy so that it can strengthen its position and enhance the image of South Korea in Indonesia even in the other hemisphere. Keywords: Korean Wave; Soft Power; Cultural Diplomacy.ABSTRAKKorean Wave atau Hallyu merupakan penyebaran budaya popular dan hiburan Korea yang mulai tersebar pada pertengahan tahun 1990an yang akhirnya menjadi salah satu soft power diplomasi kebudayaan Korea Selatan dan masih terus bertransformasi hingga saat ini. Kesuksesan Korean Wave saat ini tidak lepas dari dukungan pemerintahnya yang memberikan dukungan penuh terhadap peningkatan Korean Wave. Saatini dimana pemerintah Korea Selatan sangat gencar meningkatkan dan menyebarkan Korean Wave di belahan dunia termasuk di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana sejarah terbentuknya Korean Wave sebagai instrument soft power diplomasi kebudayaan Korea Selatan dan bagaimana Penerapan Korean Wave sebagai Instrument Soft Power Diplomasi Kebudayaan Korea Selatan di Indonesia serta mengetahui dan menjelaskan apa pengaruh Korean Wave sebagai instrument soft power diplomasi kebudayaan dalam membangun citra Korea Selatan di Indonesia. Untuk itu metode yang digunakan dalam penelitian ini berbasis dokumen serta berbasis internet melalui buku, jurnal, dokumen, artikel,koran online, maupun laporan penelitian dari penelitian terdahulu. Dalam menganalisa data digunakan analisis kualitatif dimana dari data yang didapat disusun berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian mengkorelasikannya satu sama lain untuk melihat bagaimana penerapan Korean wave di Indonesia yang dijalankan oleh pemerintah Korea Selatan dan di dukung oleh para pelaku bisnis industri,media serta masyarakat secara umum serta pengaruh yang ditimbulkan terhadap citra Korea Selatan di Indonesia untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa melalui kepopuleran Korean Wave pemerintah Korea Selatan dapat mengelola dan memanfaatkan budaya Korean Wave menjadi soft diplomasi Korea Selatan sehingga dapat memperkuat posisinya dan meningkatkan citra Korea selatan di Indonesia bahkan di belahan bumi lainnya. Kata Kunci: Korean Wave; Soft Power; Diplomasi Kebudayaan.  ABSTRACT               Korean Wave or Hallyu is the spread of popular culture and entertainment in Korea which began to spread in the mid-1990s which eventually became one of South Korea's soft power cultural diplomacy and still continues to transform today. The success of the Korean Wave is currently inseparable from the support of the government which provides full support for the improvement of the Korean Wave. At present, the South Korean government is intensely increasing and spreading Korean Wave in parts of the world, including in Indonesia. This research was conducted to find out and explain how the history of the Korean Wave was formed as a soft power instrument of South Korean cultural diplomacy and how to apply the Korean Wave as a South Korean Cultural Diplomacy Soft Instrument in Indonesia and to know and explain what Korean Wave influences as a soft power instrument in cultural diplomacy build the image of South Korea in Indonesia. For this reason the method used in this study is document-based and internet-based through books, journals, documents, articles, online newspapers, and research reports from previous studies. In analyzing the data, qualitative analysis is used where the data obtained is compiled based on the facts and then correlates with each other to see how the application of the Korean wave in Indonesia is run by the South Korean government and is supported by industrial, media and community businesses. general as well as the influence that has been made on the image of South Korea in Indonesia to draw a conclusion. From the data obtained shows that through the popularity of the Korean Wave the South Korean government can manage and utilize the Korean Wave culture into South Korea's soft diplomacy so that it can strengthen its position and enhance the image of South Korea in Indonesia even in the other hemisphere. Keywords: Korean Wave; Soft Power; Cultural Diplomacy.
IMPLEMENTASI SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI DINAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Makawata, Raynaldo Vialy
JURNAL POLITICO Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis saat ini. Fakta menunjukan perbaikan pelayanan publik di Indonesia cenderung “berjalan di tempat” sedangkan implikasinya sangatlah luas, khususnya di bidang ekonomi. Salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki pelayanan public adalah kehadiran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kehadiran PTSP mempunyai tujuan untuk memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau serta mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat. Namun dibeberapa tempat termasuk Kabupaten Kepulauan Sangihe, tujuan tersebut belum bisa terwujud. Penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai problem yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga belum bisa memenuhi tugas dan kewajibannya tersebut.  Dalam upayanya, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai penyelenggara Perizinan dan terbentuk dari sebuah proses dalam rangka pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mencari pola yang terbaik dalam memberikan pelayanan Perizinan dan kepada masyarakat, terkendala oleh beberapa permasalahan seperti, sarana prasarana yang dimiliki, sumber daya manusia yang tersedia, komitmen dari pihak-pihak yang terlibat, yang diperparah dengan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat yang belum maksimal. Oleh sebab itu berbagai upaya yang komprehensif dan terpadu juga perlu dilakukan, agar dinas ini bisa menjalankan tugas dan fungsinya seperti yang di harapkan. Kata Kunci: Implementasi, Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).  ABSTRACTPublic services are becoming an increasingly strategic policy issue today. The facts show that the improvement of public services in Indonesia tends to "run in place" while the implications are very broad, especially in the economic sector. One of the government's efforts to improve public services is the presence of One Stop Services (PTSP). The presence of PTSP has the aim of shortening the service process, realizing a service process that is fast, easy, inexpensive, transparent, sure and affordable and to bring and provide a wider range of services to the community. However, in several places, including Sangihe Islands Regency, this goal has not yet been realized. This research will identify various problems faced by the Integrated Licensing Service Agency of Sangihe Islands Regency, so that it cannot fulfill its duties and obligations. In its efforts, the Sangihe Islands Regency Integrated Licensing Service Agency, as the organizer of licensing and was formed from a process in the framework of the Sangihe Islands Regency government looking for the best pattern in providing licensing services and to the community, constrained by several problems such as, owned infrastructure, resources available human beings, commitment from the parties involved, which is exacerbated by the socialization that has not been maximized. Therefore, various comprehensive and integrated efforts also need to be made, so that this service can carry out its duties and functions as expected. Keywords: Implementation, One Stop Integrated Service System (PTSP).

Page 35 of 52 | Total Record : 511

 33   34   35   36   37 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue