cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 511 Documents
 35   36   37   38   39 
PENGELOLAAN RETRIBUSI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Aloo, Yulen
JURNAL POLITICO Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu aset yang menjadi primadona untuk dikembangkan. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi daerah yang memiliki potensi dalam sektor ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan restribusi sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Talaud. Dengan menggunakan metode kualitatif, pengelolaan retribusi sector kelauatan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten KepulauanTalaud akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh George R Terry (2009), yang mengatakan bahwa pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan masih kurang maksimal karena hanya bersumber dari pengurusan surat izin. Dan realisasi dilapangan menunjukkan bahwa dari perencanaan yang dibuat itupun hanya ada beberapa yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. Padahal dilihat dari potensi yang dimilikki banyak hal yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan apabila perencanaan yag dibuat juga maksimal. Kata Kunci : Pengelolaan: Retribusi: PAD   ABSTRACTThe marine and fisheries sector is one of the prima donna assets to develop. This is of particular concern to regions that have potential in this sector. This research was conducted to determine how the management process of marine and fisheries sector levies to increase local revenue (PAD) in Talaud Islands Regency. By using qualitative methods, the management of the marine sector levies carried out by the Fisheries and Maritime Affairs Office of the Talaud Islands Regency will be studied using the approach proposed by George R Terry (2009), which states that management is a unique process, which consists of the following actions: planning, organizing, and monitoring carried out to determine and achieve predetermined targets through the use of human resources and other sources. From the research results, it was found that the management of marine and fisheries sector levies carried out by the Fisheries and Maritime Affairs Office was still not optimal because it only came from obtaining permits. And the realization in the field shows that even from the plans made, there are only a few that have contributed to the increase in Regional Original Revenue in Talaud Islands Regency. In fact, seen from the potential, there are many things that can be done to maximize the contribution of the marine and fisheries sector if the planning is maximized. Keywords: Management: Retribution: PAD
KUALITAS KERJA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILU LEGISLATIF DI KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2014 Gorantokan, Eduard Ola Bebe
JURNAL POLITICO Vol 7, No 2 (2018): April 2018
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKeberadaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan salah satu penentu dalam menghasilkan pemilu yang berkualitas. Namun dalam kenyataannya kinerja dari KPPS ini terus menjadi sorotan dari masyarakat terkait dengan berbagai persoalan. Misalnya saja hasil temuan tim pemantau Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DIY yang mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran Pemilu Legislatif 2014 di TPS. Pelanggaran yang banyak terjadi yakni, adanya perbedaan jumlah DPT, perbedaan C-1 dengan C-1 Plano dan D-1, C-1 Plano yang mengalami penggelembungan suara, KPPS memalsukan jumlah suara di form C-1, KPPS dan PPS tidak memberikan form C1 kepada Saksi, KPPS memaksa Saksi menulis C-1, KPPS menggunakan kalender sebagai pengganti C-1 plano, serta petugas KPPS yang masih kelas 2 SMA dan belum memenuhi syarat menjadi anggota KPPS, padahal ini bertentangan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Permasalahan lain sesuai  hasil laporan pemantauan pemilu legislatif tahun 2014 oleh Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) di beberapa propinsi, ditemukan ada  291 TPS yang tidak memasang DPT di tempat pemungutan suara, masih banyak masyarakat yang tidak menerima surat C6, yakni surat pemberitahuan untuk memilih, masih ada pemilih yang menerima surat suara tanpa tandatangan KPPS. Selain itu sesuai dengan laporan hasil evaluasi pemilu legislatif 2014 oleh Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) adalah banyak ditemukannya TPS yang tidak menjalankan ketentuan terkait ketepatan dimulai dan berakhirnya waktu pemungutan suara hingga penghitungan, petugas KPPS masih memberikan kesempatan kepada pemilih untuk mendaftar di TPS menunggu pemanggilan untuk pemungutan suara, sekalipun sudah melewati batas waktu yang telah ditetapkan, terdapat KPPS yang justru melakukan sendiri pemungutan suara atau pencoblosan terhadap seluruh kertas suara. Berbagai fakta serupa juga terjadi di Kabupaten Lembata pada pemilu legislatif 2014. Banyak tahapan yang terlaksana pada pemilu legislatif 2014 masih menyalahi aturan atau regulasi pemilu yang ada. Salah satunya adalah pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu legislatif. Untk itu penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi berbagai problematika yang dihadapi oleh KPPS di Kabupaten Lembaga guna mencari solusi pemecahannya.   Kata Kunci : Kinerja, KPPS ABSTRACTThe existence of Voting Organizing Groups (KPPS) is one of the determinants in producing quality elections. However, in reality the performance of the KPPS continues to be under the spotlight of the public regarding various problems. For example, the findings of the PKS DIY Regional Leadership Council (DPW) monitoring team identified various forms of violations in the 2014 Legislative Election at TPS. The most frequent violations, namely, the difference in the number of DPT, the difference between C-1 and C-1 Plano and D-1, C-1 Plano which experienced an inflation of votes, KPPS falsified the number of votes in the C-1 form, KPPS and PPS did not provide the form C1 to the Witness, KPPS forced the Witness to write C-1, KPPS used a calendar as a substitute for the C-1 plano, and KPPS officers who are still in grade 2 of high school and have not met the requirements to become members of KPPS, even though this is contrary to Article 53 of Law Number 15 Years 2011 Regarding the General Election Organizer. Another problem according to the results of the 2014 legislative election monitoring report by the People's Voter Education Network (JPPR) in several provinces, it was found that 291 polling stations did not install DPT at polling stations, there were still many people who did not receive a C6 letter, namely a notification letter to vote, there are still voters who receive ballots without the signature of the KPPS. In addition, according to the 2014 legislative election evaluation results report by the Social Economic Information Education Research Institute (LP3ES), there were many polling stations that did not carry out the provisions regarding the starting and ending of voting time until the counting, KPPS officers still gave voters the opportunity to register at TPS. waiting for the summons for voting, even though it has passed the predetermined time limit, there is a KPPS which in fact conducts voting or voting for all ballot papers.Similar facts also occurred in Lembata Regency in the 2014 legislative elections. Many of the stages carried out in the 2014 legislative elections still violated existing election rules or regulations. One of them is at the stages of voting and counting votes in the legislative elections. For this reason, this research will try to identify the various problems faced by KPPS in the District Institutions in order to find solutions to solve them. Keywords: Performance; KPPS
ORIENTASI BUDAYA POLITIK PEREMPUAN (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNG Pada Pemilihan Umum 2019) Rasid Yunus, Ramli Mahmud &
JURNAL POLITICO Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKData Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo tahun 2017 menunjukan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan pada  pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 397.019 orang dari total pemilih 791.129. Hal ini menandakan bahwa jumlah pemilih perempuan mendominasi pemilih laki-laki, walaupun pada segi sex rasio hanya berkisar 0,99% tingkat perbedaannya. Dengan demikian maka partisipasi politik perempuan pada pelaksanaan pemilihan umum sangat mendukung agenda demokrasi lokal. Tinggi atau rendahnya angka partisipasi politik sangat ditentukan oleh budaya politik warga negara, oleh sebab itu perlu dilihat bagiman orientasi budaya politik pemilih dalam berpartisipasi pada setiap pemilu, termasuk pemilih perempuan dalam menggunakan hak pilihnya.  Oleh sebab itu, Penelitian ini ingin menganalisis dan menginterpretasikan orioentasi budaya politik perempuan pada Pemilihan Umum 2019. Dengan demikian maka, penelitian diharapakan dapat menjawab pertanyaan ; 1) Apa orientasi budaya Politik Perempaun dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum, 2) Bagaimana peran keluarga sebagai agen orientasi politik pemilih perempuan.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi solusi dan jawaban terkait permasalahan orientasi budaya politik dan bagaimana meningkatkan partisipasi politik partisipan bagi pemilih perempuan menjelang Pemilu 2019.  Kata kunci: Orientasi Budaya Politik , Perempuan, Pemilihan Umum ABSTRACTData of the Gorontalo Province General Election Commission (KPU) in 2017 shows that the female Permanent Voter List (DPT) in the election of the Governor and Deputy Governor numbered 397,019 people out of a total of 791,129 voters. This indicates that the number of female voters dominates male voters, even though in terms of sex the ratio is only around 0.99%. Thus, women's political participation in the holding of general elections strongly supports the local democratic agenda. High or low numbers of political participation is largely determined by the political culture of citizens, therefore it is necessary to see how the orientation of the political culture of voters in participating in each election, including women voters in exercising their voting rights. Therefore, this research wants to analyze and interpret the orientation of women's political culture in the 2019 General Elections. Thus, research is expected to answer questions; 1) What is the cultural orientation of the Politics of Women in exercising their right to vote in general elections, 2) What is the role of the family as an agent of political orientation of women voters. The results of this study are expected to provide solutions and answers related to the problems of political culture orientation and how to increase political participation of participants for women voters ahead of the 2019 elections. Keywords: Political Cultural Orientation, Women, General Elections
PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT (Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Halamahera Barat Periode 2014-2019 terhadap Pengelolaan APBD Tahun 2018) Alfon Kimbal, George Stenlly Tjaane, Tuerah A.M.R Gosal
JURNAL POLITICO Vol 8, No 2 (2019): April 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK                    Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat terhadap pengelolaan APBD, hanya bisa dinilai jika ada mekanisme yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, proses pengawasan menjadi penting untuk melihat proses pengelolaan APBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mengapa pengawasan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018 masih lemah. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa lebih memungkinkan  pengkajian secara komprehensif terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan. Analisis difokuskan pada tiga tahap pengawasan, yaitu: pengawasan awal, pengawasan proses dan pengawasan akhir. Temuan penelitian menggambarkan bahwa, pengawasan awal yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Halmahera Barat pada pengelolaan APBD sudah sesuai mekanisme atau peraturan yang ada, hanya saja dalam pelaksanaan dilapangan masih belum optimal, karena ada beberapa program usulan dari masyarakat yang tidak terakomodir dalam pembahasan APBD tahun 2018. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sebagai repsesentasi masyarakat. Pada pengawasan proses yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Halmahera Barat dengan instrumen menggunakan komisi dan hak yang dimilikinya, juga masih jauh dari harapan, hal ini disebabkan karena DPRD belum mampu memaksimalkan perannya dengan baik dalam mengawasi setiap program dari pemerintah. Dari aspek pengawasan akhir sudah dilakukan dengan baik, hanya saja perlu untuk lebih optimal lagi, sehingga dalam proses pertanggungjawaban eksekutif terhadap DPRD bisa berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada bukan karena hasil loby-loby antar fraksi. Kata Kunci: Pengawasan; Anggaran;  Pemerintah  ABSTRACT                      The oversight function of the West Halmahera District People's Representative Council (DPRD) on the management of the APBD can only be assessed if there is a transparent and accountable mechanism. Therefore, the monitoring process is important to see the APBD management process carried out by local governments. This research is intended to find out why supervision in the management of the Regional Budget (APBD) of West Halmahera Regency in 2018 is still weak. This research uses qualitative methods, with a descriptive approach. This is based on the consideration that it is more likely to make a comprehensive assessment of the implementation of the supervisory function. The analysis is focused on three stages of supervision, namely: initial supervision, process supervision and final supervision. The research findings illustrate that, the initial supervision carried out by the West Halmahera Regency DPRD on the management of the APBD is in accordance with the existing mechanisms or regulations, it's just that in field implementation it is still not optimal, because there are several proposed programs from the community that are not accommodated in the 2018 APBD discussion. This is due to the lack of supervision carried out by the DPRD as a community representation. The supervision of the process carried out by the West Halmahera DPRD with instruments using commissions and the rights it has, is also still far from expectations, this is because the DPRD has not been able to maximize its role properly in overseeing every program of the government. From the aspect of final supervision it has been carried out well, it's just that it needs to be more optimal, so that the executive accountability process to the DPRD can run according to the existing mechanism, not because of the results of lobbies between factions. Keywords: Supervision, Budget, Government
FUNGSI FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM Tuwone, Stephan L.R.
JURNAL POLITICO Vol 10, No 2 (2021): April 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompincam) bertujuan salah satunya adalah untuk menjaga keamanan wilayah di tingkat kecamatan. Penelitian ini akan mendeskripsikan peran Forkompincam Kecamatan Esang Selatan Kabupaten Talaud dalam melakukan koordinasi unutk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dengan menggunakan metode kualitatif tugas pokok Forkompincam ini akan dikaji dengan menggunakan teori koordinasi dari Handayaningrat (2016:118) yang menjelaskan ciri-ciri koordinasi seperti tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan, koordinasi adalah suatu usaha kerjasama, dan konsep kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi. Temuan penelitian menggambarkan bahwa fungsi Forkompincam Kecamatan Essang Selatan secara umum sudah dapat dikatakan baik, namun masih ada faktor yang menghambat dalam pelaksanaan tugasnya. Hal itu terlihat dari kondisi keamanan dan ketertiban umum di Kecamatan Essang Selatan yang terbilang kondusif. Terkait hambatan yang dihadapi berupa, jaringan telekomunikasi (signal), infrastruktur jalan penghubung, dan bahan bakar. Ketiga hal tersebut cukup menghambat fungsi koordinasi yang dijalankan oleh Forkompincam Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud. Kata Kunci: Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompincam)  ABSTRACTOne of the aims of the formation of the Sub-District Leadership Coordination Forum (Forkompincam) is to maintain regional security at the sub-district level. This study will describe the role of Forkompincam, South Essang District, Talaud Regency in coordinating to maintain security and public order. By using a qualitative method, the main task of Forkompincam will be studied using the coordination theory from Handayaningrat (2016: 118) which explains the characteristics of coordination such as the responsibility for coordination lies with the leader, coordination is a collaborative effort, and the concept of unity of action is the core of coordination. The research findings illustrate that the function of the Forkompincam in South Essang District is generally good, but there are still factors that hinder the implementation of its duties. This can be seen from the condition of security and public order in Essang District which is fairly conducive. Related to the obstacles faced in the form of telecommunications networks (signal), connecting road infrastructure, and fuel. These three things quite hamper the coordination function carried out by Forkompincam, South Essang District, Talaud Regency. Keywords: District Leadership Coordination Forum (Forkompincam)
BENTUK PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL (Identifikasi Bentuk Penyelesaian Konflik antara Public Relations PT DONGGI SENORO LIQUEFIED NATURAL GAS Kabupaten Luwuk Banggai dengan Masyarakat) Mahmud, Siska
JURNAL POLITICO Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKonflik Sosial adalah suatu peristiwa sosial yang mana orang perorangan atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyelesaian konflik sosial antara Public Relations PT Donggi Senoro Liquefied Natural Gas dengan masyarakat sekitar perusahaan, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan di kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah. Data diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dengan informan yang mengetahui dan terkait dengan masalah serta penyelesaian konflik sosial yang terjadi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyelesaian konflik sosial yang dilakukan adalah dengan cara mediasi yang mengikut sertakan pemerintah setempat dan masyarakat melalui bentuk kebijakan manajemen Public Relations PT DSLNG Luwuk Banggai dengan melakukan langkah Community Relations melalui kegiatan CSR kepada masyarakat sekitar perusahaan melalui rumah pendampingan kepada masyarakat petani dan nelayan dalam bentuk pendidikan bidang sosial, dan pertanian. Kata Kunci : Public Relations; Konflik Sosial  ABSTRACTSocial Conflict is a social event in which an individual or group tries to fulfill its objectives by opposing an opposing party accompanied by threats or violence. This study aims to determine the form of social conflict resolution between the Public Relations of PT Donggi Senoro Liquefied Natural Gas and the community around the company. The method used in this research is descriptive qualitative conducted in Banggai Regency, Central Sulawesi Province. Data obtained from the results of observations, documentation and interviews with informants who know and are associated with problems and resolution of social conflicts that occur. The results showed that the form of social conflict resolution carried out was by means of mediation which included the local government and the community through the form of Public Relations management policy of PT DSLNG Luwuk Banggai by carrying out Community Relations steps through CSR activities to the community around the company through a house of assistance to the farming community and fishermen in the form of social education, and agriculture. Keywords: Public Relations; Social Conflict
PENGARUH ASEAN ECONOMIC COMMUNITY TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SULAWESI UTARA Trilke E. Tulung, Irjan Sangadji, Michael Mamentu,
JURNAL POLITICO Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKerjasama ekonomi antar negara-negara anggota ASEAN telah di mulai sejak di sahkannya Deklarasi Bangkok tahun 1967. Tujuan kerjasama ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam dinamika perkembangannya ASEAN di arahkan pada pembentukan Asean Economic Community (AEC) . Dalam konteks ekonomi, kehadiran AEC seharusnya memberi kenaikan pada ekonomi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengaruh AEC terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya di Sulawesi Utara. Penelitian ini dilakukan melalui pengambilan data dan wawancara dengan stake holder dimana didapati bahwa masuknya AEC ternyata berpengaruh terhadap ekonomi di Sulawesi Utara. Karena dari data yang ada ternyata perumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara pada tahun 2012-2015 menurun dari 6,86%-6,12%. Dengan masuknya AEC mulai pada tahun 2016 dan 2017 ekonomi Sulawesi Utara meningkat 6,17%-6,32%. Tetapi 2018 menurun 6,01% akibat dari perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Kata Kunci : ASEAN Economic Community; Pertumbuhan ekonomi; Sulawesi Utara.  ABSTRACTEconomic cooperation between ASEAN member countries has begun since the declaration of Bangkok in 1967. The purpose of this cooperation is to accelerate economic growth. In the development dynamics of ASEAN directed at the establishment of the Asean Economic Community (AEC). In the economic context, the presence of AEC should give a hike in the economy of North Sulawesi. This research aims to illustrate the influence of AEC on economic growth, especially in North Sulawesi. This research was conducted through data retrieval and interview with the stake holder where the inclusion of AEC was found to affect the economy in North Sulawesi. Because of the data is apparently the economic establishment in North Sulawesi in 2012-2015 decreased from 6.86%-6.12%. With the inclusion of AEC began in 2016 and 2017 economic North Sulawesi increased 6.17%-6.32%. But the 2018 decreased by 6.01% of the trade war between the United States and China.  Keywords: ASEAN Economic Community; Economic growth; North SulawesiABSTRAKKerjasama ekonomi antar negara-negara anggota ASEAN telah di mulai sejak di sahkannya Deklarasi Bangkok tahun 1967. Tujuan kerjasama ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam dinamika perkembangannya ASEAN di arahkan pada pembentukan Asean Economic Community (AEC) . Dalam konteks ekonomi, kehadiran AEC seharusnya memberi kenaikan pada ekonomi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengaruh AEC terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya di Sulawesi Utara. Penelitian ini dilakukan melalui pengambilan data dan wawancara dengan stake holder dimana didapati bahwa masuknya AEC ternyata berpengaruh terhadap ekonomi di Sulawesi Utara. Karena dari data yang ada ternyata perumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara pada tahun 2012-2015 menurun dari 6,86%-6,12%. Dengan masuknya AEC mulai pada tahun 2016 dan 2017 ekonomi Sulawesi Utara meningkat 6,17%-6,32%. Tetapi 2018 menurun 6,01% akibat dari perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Kata Kunci : ASEAN Economic Community; Pertumbuhan ekonomi; Sulawesi Utara.  ABSTRACTEconomic cooperation between ASEAN member countries has begun since the declaration of Bangkok in 1967. The purpose of this cooperation is to accelerate economic growth. In the development dynamics of ASEAN directed at the establishment of the Asean Economic Community (AEC). In the economic context, the presence of AEC should give a hike in the economy of North Sulawesi. This research aims to illustrate the influence of AEC on economic growth, especially in North Sulawesi. This research was conducted through data retrieval and interview with the stake holder where the inclusion of AEC was found to affect the economy in North Sulawesi. Because of the data is apparently the economic establishment in North Sulawesi in 2012-2015 decreased from 6.86%-6.12%. With the inclusion of AEC began in 2016 and 2017 economic North Sulawesi increased 6.17%-6.32%. But the 2018 decreased by 6.01% of the trade war between the United States and China.  Keywords: ASEAN Economic Community; Economic growth; North Sulawesi
EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI MASYARAKAT MISKIN TERKENA DAMPAK COVID-19 DI DESA TALAITAD KECAMATAN SULUUN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN Maun, Carly E.F
JURNAL POLITICO Vol 9, No 2 (2020): April 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKAwal tahun 2020, pandemic COVID-19 menjadi masalah dunia. Seluruh pemerintahan di dunia bahkan ada yang kewalahan namun terus berupaya mengatasi penyebaran virus ini, sekaligus mengatasi berbagai dampaknya. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh pandemic Covid-19 adalah factor perekonomian. Di Indonesia tidak terkecuali, akibat pandemic ini perekonomian masyarakat menjadi menurun. Dan untuk mengatasi hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan refocusing anggaran dari berbagai pos anggaran yang ada. Dan salah satu pos anggaran yang juga dilakukan refocusing adalah Dana Desa. Dana desa yang sebenarnya diperuntukkan bagi pembangunan dan pengembangan desa, dialihkan menjadi dana bantuan tunai yang dinamakan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa). Dalam implementasinya program ini dari sisi efektifitasnya masih banyak mengundang pertanyaan. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk melihat efektifitas dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Penelitian ini dilakukan di desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Temuan penelitian menunjukkan efektifitas program ini khususnya bagi masyarakat miskin dirasakan sangat bermanfaat bagi mereka, dan sebagian besar masyarakat mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut. Kata Kunci: Efektifitas; BLT; Dana Desa  ABSTRACTEarly 2020, the COVID-19 pandemic will become a world problem. Even some governments in the world are overwhelmed but continue to work to overcome the spread of this virus, as well as to overcome its various effects. One of the impacts caused by the Covid-19 pandemic is an economic factor. In Indonesia, there is no exception, as a result of this pandemic the people's economy has declined. And to overcome this, one of the efforts made by the Indonesian government is to refocus the budget from various existing budget items. And one of the budget items that is also being refocused is the Village Fund. Village funds, which are actually intended for village development and development, have been converted into cash assistance funds called Village Fund Direct Cash Assistance (BLT Dana Desa). In terms of its effectiveness, this program still raises many questions. Therefore this research was conducted to see the effectiveness of the Village Fund Direct Cash Assistance program. This research was conducted in the village of Talaitad, Suluun Tareran, South Minahasa Regency. The research findings show that the effectiveness of this program, especially for the poor, is felt to be very beneficial for them, and most people support the program carried out by the central government. Keywords: Effectiveness; BLT ; Village Fund 
KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MINAHASA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA Runtu, Veronica A.
JURNAL POLITICO Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di tempat yang bukan peruntukannya, selalu menimbulkan permasalahan tata kota dan gangguan ketertiban umum. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) merupakan unsur pendukung tugas pemerintah kabupaten dalam mengamankan dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah yang bersifat khusus dibidang ketentraman dan ketertiban umum. Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa dalam melakukan penertiban PKL. Dengan menggunakan metode kualitatif, kinerja SATPOL PP akan dikaji dengan menggunakan beberapa teori kinerja dari Agus Dwiyanto (2008:45) yang mengatakan bahwa untuk mengukur kinerja dapat dilakukan dengan melihat bagaimana produktifitas kerja, daya tanggap (responsivitas), dan akuntabilitas publik. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Kemampuan aparat SATPOL PP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah sesuai dengan standar operasional prosedur, meskipun ada beberapa yang mengatakan masih ada tebang pilih dalam penertiban PKL, hampir setiap hari ada petugas yang datang untuk memberikan peringatan dan penertiban bagi PKL yang melanggar aturan, akan tetapi setelah penertiban selesai dilakukan masih ada PKL yang kembali berjualan. SATPOL PP selalu siap menerima keluhan dan laporan dari masyarakat kemudian langsung menilai dan menindaki. Kata Kunci: Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima  ABSTRACTThe presence of street vendors (PKL) in places that are not their designation, always creates urban planning problems and disturbances of public order. Therefore, the Civil Service Police Unit (SATPOL PP) is an element supporting the task of the district government in securing and implementing local government policies that are specific in the field of peace and public order. This research was conducted to find out how the performance of the Minahasa District Civil Service Police Unit in controlling street vendors. By using qualitative methods, the performance of SATPOL PP will be studied using several performance theories from Agus Dwiyanto (2008: 45) which states that to measure performance can be done by looking at how work productivity, responsiveness (responsiveness), and public accountability. From the results of the research it was found that the ability of the SATPOL PP apparatus in carrying out their main duties and functions was in accordance with standard operating procedures, although there were some who said there was still selective cutting in controlling street vendors, almost every day officers came to give warnings and control for street vendors who violated the rules, but after the control was completed there were still street vendors who returned to selling. SATPOL PP is always ready to receive complaints and reports from the public and then immediately assesses and takes action. Keywords: Performance, Civil Service Police Unit, Street Vendors
MANAJEMEN PEMERINTAH DALAM PENATAAN PERPARKIRAN DI KOTA MANADO Lasahinda, Riandi
JURNAL POLITICO Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini dilatar belakangi oleh manajemen pemerintah dalam penataan perparkiran di kota manado yang belum berjalan maksimal karena masih ditemukannya masalah dalam hal pengelolaan, ketersediaan sarana dan parsarana yang belum memadai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang manajemen pemerintah dalam penataan perparkiran di kota manado. Teori yang digunakan menurut George. R. Terry dalam (Hasibuan, 2012:16) yaitu manajemen merupakan proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Penggerakan (Actuanting) dan Pengawasan (Controlling). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dukumentasi. Informan terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Manado, Seksi UPT Perparkiran, Bidang Lalulintas dan Jalan, Masyarakat. Temuan penelitian menunjukan terkait dengan penataan perpakiran di Kota Manado, dapat dikatakan tidak masksimal. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: manajemen pemerintahan dari sisi perencanaan belum dijalankan secara maksimal, masih perlu pembenahan dalam berbagai sistem yang ada, kurang koordinasi serta kurang ketegasan dan pengawasan yang belum maksimal dalam hal evaluasi, sanksi dan alternatif solusi. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam berbagai segi, sistem yang jelas, dan peningkatan pengawasan. Kata Kunci: Manajemen; Penataan; Perparkiran  ABSTRACTThis research is motivated by government management in managing parking in Manado city which has not been running optimally because there are still problems in terms of management, the availability of facilities and inadequate facilities. The purpose of this study was to determine and analyze government management in parking arrangements in the city of Manado. The theory used according to George. R. Terry in (Hasibuan, 2012: 16) that management is a distinctive process, which consists of Planning, Organizing, Actuanting and Controlling actions. The research method used is a qualitative approach, data collection through observation, interviews and documentation studies. The informants consisted of the Head of the Manado City Transportation Agency, the UPT Parking Section, the Traffic and Road Sector, the Community. The findings of the study show that it can be said that it is related to the arrangement of estimates in the city of Manado, which is not maximal. This is due to several things including: government management in terms of planning has not been implemented optimally, still needs improvement in various existing systems, lack of coordination and lack of decisiveness and supervision that has not been maximal in terms of evaluation, sanctions and alternative solutions. This requires careful planning in various aspects, a clear system, and increased supervision. Keywords: Management; Arrangement; Parking

Page 37 of 52 | Total Record : 511

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue