cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 511 Documents
 37   38   39   40   41 
EFEKTIVITAS PEGAWAI DALAM MENDUKUNG KEGIATAN DIVISI HUKUM, PENINDAKAN, PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO Tangkau, Bravehart Charles
JURNAL POLITICO Vol 10, No 2 (2021): April 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKBadan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Manado mempunyai peran penting dalam suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Salah satunya adalah peran dari Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.  Artikel ini akan mendeskripsikan kinerja pegawai dan staf yang ada di Divisi ini. Kinerja akan di kaji dengan Richard Steers (2011) yang mengatakan untuk mengukur kinerja dapat dilakukan melalui kemampuan, kepuasan kerja, dan prestasi kerja. Dengan menggunakan metode kualitatif, temuan penelitian manggambarkan dari indicator kemampuan, kinerja pegawai dan staf yang ada di Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Manado dapat dikatakan buruk karena kemampuan yang minim yang dimiliki setiap pegawai. Dari  indikator kepuasan kerja dapat dikatakan kinerja pegawai di divisi ini sudah baik. Sedangkan dilihat dari indikator prestasi kerja, kinerja pegawai di Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, dapat dikatakan belum cukup baik, dibuktikan dengan minimnya penghargaan yang diperoleh oleh pegawai dan staf yang ada.  Kata Kunci: Efektifitas; Pegawai Bawaslu   ABSTRACTThe General Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Manado City has an important role in the successful implementation of the 2019 General Elections (Pemilu). One of them is the role of the Legal, Enforcement, Abuse and Dispute Resolution Division. This article will describe the performance of employees and staff in this division. Performance will be reviewed by Richard Steers (2011) who says that measuring performance can be done through ability, job satisfaction, and job performance. By using a qualitative method, the research findings illustrate the ability indicators, performance of employees and staff in the Legal, Enforcement, Violation and Dispute Resolution Division of Bawaslu in Manado City to be said to be bad because of the minimal abilities possessed by each employee. From the job satisfaction indicator, it can be said that the performance of employees in this division is good. Meanwhile, seen from the indicators of work performance, the performance of employees in the Legal, Enforcement, Violation and Dispute Resolution Division, it can be said that it is not good enough, as evidenced by the lack of awards received by existing employees and staff. Keywords: Effectiveness; Bawaslu employees
PERAN KPU DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI ERA PANDEMI COVID-19 Kolonio, Vebiola Eliza
JURNAL POLITICO Vol 10, No 4 (2021): Repository
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini akan mengkaji bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2014), akan dilihat bagaimana peran KPUD Kabupaten Minahasa Selatan dalam pelaksanaan Pilkada pada tahun 2020 khususnya di era pandemi Covid-19. Temuan penelitian menggambarkan walaupun KPUD Kabupaten Minahasa Selatan, dalam pelaksanaannya sudah mengatur tentang pedoman protokol kesehatan pengendalian dan pencegahan Covid-19 masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan pada kegiatan pilkada khususnya pada saat kampanye. Akibat PKPU yang ada kurang tegas sehingga masih banyak terjadi pelanggaran, akibatnya pasca Pilkada terjadi peningkatan kasus Covid-19 dan resiko klaster baru penularan virus Covid-19 yang semakin meluas. Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum Daerah; Pemilihan Kepala Daerah; Covid-19  ABSTRACTThis article will examine the role of the General Election Commission (KPU) in the implementation of the Regional Head Election (Pilkada). By using a qualitative method (Sugiyono, 2014), it will be seen how the role of the KPUD of South Minahasa Regency in the implementation of the Pilkada in 2020, especially in the era of the Covid-19 pandemic. The research findings illustrate that although the KPUD of South Minahasa Regency, in its implementation, has regulated the guidelines for health protocols for controlling and preventing Covid-19, there are still many violations committed in election activities, especially during campaigning. As a result, the existing PKPU is not firm enough so that there are still many violations, as a result, after the Pilkada there was an increase in Covid-19 cases and the risk of new clusters of spreading the Covid-19 virus. Keywords: Regional General Election Commission; Regional Head Election; Covid-19
KONFLIK TAPAL BATAS WILAYAH ANTARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Stefanus Sampe, Wili Yandra Palakum &
JURNAL POLITICO Vol 10, No 2 (2021): April 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konflik perbatasan wilayah merupakan hal yang sering terjadi di beberapa kabupaten maupun kota. Hal  ini merupakan salah satu masalah penting yang luput dari perhatian pemerintah, sehingga berbagai perselisihan muncul antar kalangan masyarakat maupun elit politik yang ada di perbatasan. Konflik yang terjadi lebih di sebabkan oleh faktor pemicu adanya sengketa tapal batas yang pada umumnya belum tuntas di karenakan masalah penyelesaian garis batas akibat persepsi masyarakat maupun elit politik yang berbeda-beda. Konflik tapal batas biasanya sangat rentan terjadi apabila daerah yang diperebutkan memiliki potensi sumberdaya alam dan ekonomi yang sangat baik. Konflik  tapal  batas  daerah  yang terjadi di dua kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara  yaitu  Kabupaten Bolaang Mongondow  dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dimana dua daerah kabupaten tersebut  saling  mengklaim wilayahnya yang  berada di wilayah tambang emas PT. JResousrces  Bakan  Gold Mining Bolaang Mongondow, dimana Kabupeten Bolaang Mongondow berpendapat  wilayahnya  digeser  kurang lebih 4 meter kali 30 km didalam wilayah aktivitas tambang. Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2012), penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui penyebab konflik tapal batas wilayah antara Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hasil penelitian diperoleh secara interest yang dimana kalau dihubungkan dengen PT. JResources Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow (JRBM) sejak beroperasi dan mulai beroperasi segala pengurusan menyangkut administrasi baik itu perijinan sampai berlangsungnya eksplorasi terhadap kandungan yang ada didalamnya, pertambangan tersebut diurus melalui pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, kemudian pada saat pembagian royalty daerah Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi dirugikan. Dari konflik realistis dipicu oleh kebencian atau prasangka terhadap lawan konflik yang mendorong melakukan agresi untuk mengalahkan atau menghancurkan lawan konfliknya. Dilihat dari konflik bidang kehidupan, hasil penelitian dan observasi dilapangan menggambarkan bahwa konflik persoalan konflik perebutan wilayah ada kaitannya dengan ekonomi. Kata kunci:  Konflik; Tapal Batas. ABSTRACTTerritorial border conflicts are common in several districts and cities. This is one of the important issues that has escaped the attention of the government, so that various disputes arise between the community and political elites on the border. The conflicts that occur are caused more by the triggering factor for boundary disputes which are generally not yet resolved due to the problem of borderline resolution due to different perceptions of the community and political elites. Boundary conflicts are usually very vulnerable to occur when the contested area has excellent natural and economic resource potential. Conflict over regional boundaries that occurred in two districts in North Sulawesi Province, namely Bolaang Mongondow Regency and Bolaang Mongondow Selatan Regency where the two districts claimed each other's territory in the gold mining area of PT. JResousrces Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow, where the Kabupeten Bolaang Mongondow argues that its area has been moved approximately 4 meters by 30 km within the mining activity area. By using qualitative methods (Sugiyono, 2012), this study aims to identify and determine the causes of conflict over the boundaries of the territory between Bolaang Mongondow and Bolaang Mongondow Selatan districts. The results of the research were obtained with an interest which, when connected with PT. JResources Bakan Gold Mining Bolaang Mongondow (JRBM) since its operation and commencement of operations, all management related to administration, from licensing to exploration of the contents in it, the mining is managed through the Bolaang Mongondow Regency government, then at the time of the distribution of regional royalty, Bolaang Mongondow Regency is disadvantaged . From realistic conflicts triggered by hatred or prejudice against conflict opponents that encourage aggression to defeat or destroy the opponents of the conflict. Judging from the conflict in the field of life, the results of research and observations in the field illustrate that the conflict over territorial conflicts has something to do with the economy. Keywords: Conflict; Boundary
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PILKADA 2020 DI KELURAHAN KAKASKASEN II Trintje Lambey, Nadya Stefany Lasut, Wiesje.F Wilar,
JURNAL POLITICO Vol 10, No 2 (2021): April 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keterlibatan pemilih pemula dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sangat menarik untuk dikaji. Artikel ini dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2014) akan mengkaji partisipasi politik pemilih pemula yang ada di Kelurahan Kakaskasen II pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon pada tanggal 9 Desember 2020. Partisipasi politik pemilih pemula ini akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Almond dan Verba (1984) tentang bentuk-bentuk partisipasi. Temuan penelitian menggambarkan bahwa partisipasi politik dalam bentuk pemberian hak suara (voting) pemilih pemula yang ada di Kelurahan Kakaskasen II begitu antusias dalam menggunakan hak pilihnya secara langsung. Walaupun dalam pemberian hak suara mereka menentukan pilihan mereka hanya sekedar ikut-ikutan dengan pilihan teman, pihak keluarga namun mereka tidak mau melewatkan kesempatan pertama mereka dalam ajang pemilihan dan bahwa factor keluargalah yang ternyata lebih menonjol dalam hal pemberian suara. Pemilih pemula yang ada di Kelurahan Kakaskasen II secara umum belum semua membicarakan masalah-masalah politik atau peristiwa politik selama proses pilkada berlangsung, ini terlihat dari respon pemilih pemula yang kurang peduli akan perkembangan politik. Bentuk partisipasi politik selanjutnya yang ditunjukan pemilih pemula yang ada di Kelurahan Kakaskasen II yakni kegiatan kampanye. Terlihat bahwa pemilih pemula di Kelurahan Kakaskasen II turut berpartisipasi dalam kegiatan kampanye, namun sebagian besar pemilih pemula yang mengikuti kegiatan kampanye belum memahami betul tujuan dari kampanye mereka condong mengikuti kegiatan kampanye karena mengikuti ajakan dari teman. Kata Kunci: Partisipasi Politik; Pemilih Pemula  ABSTRACTThe involvement of novice voters in the Regional Head Election (Pilkada) is very interesting to study. This article using a qualitative method (Sugiyono, 2014) will examine the political participation of novice voters in Kakaskasen II Village in the election of Mayor and Deputy Mayor of Tomohon City on December 9, 2020. Political participation of beginner voters will be studied using the approach proposed by Almond and Verba (1984) on forms of participation. The findings of the study illustrate that political participation in the form of voting rights for novice voters in Kakaskasen II Village is very enthusiastic in using their voting rights directly. Even though in giving their voting rights, they made their choice just to go along with the choice of friends, the family, but they did not want to miss their first chance in the election and that it was the family factor that turned out to be more prominent in terms of voting. In general, novice voters in Kakaskasen II Sub-district did not discuss political issues or political events during the pilkada process, this can be seen from the response of novice voters who were less concerned about political developments. The next form of political participation shown by novice voters in Kakaskasen II Village is campaign activities. It can be seen that novice voters in Kakaskasen II Sub-district participated in campaign activities, but most of the novice voters who participated in campaign activities did not fully understand the purpose of the campaign, they tended to participate in campaign activities because they followed an invitation from friends. Keywords: Political Participation; Beginner Voter
PERAN PEREMPUAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DI DPRD KOTA MANADO PERIODE 2014-2019 Balirante, Herald G
JURNAL POLITICO Vol 10, No 2 (2021): April 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam perspektif gender, kondisi biologis bersifat tetap sama dan tidak akan pernah berubah, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis ini menjadi bermakna politis, ekonomi dan sosial saat dalam tatanan kultural mengenal pembagian kerja secara hierarkis antara perempuan dan laki-laki. Sehingga faktor kultural di transformasikan bersama faktor biologis ke dalam masalah sosial dan politik. Yang muncul kemudian adalah subordinasi perempuan oleh kaum laki-laki dalam sektor publik maupun domestik. Badan legislatif Indonesia dalam hal ini MPR, DPR, DPRD dan DPD juga tidak lepas dari permasalahan ini, dimana posisi perempuan cenderung berada di bawah kaum laki-laki dalam berbagai hal, khususnya dalam hal pengambilan keputusan dilembaga-lembaga politik, selalu ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Lemahnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan berimplikasi pada produk kebijakan yang cenderung lebih memperlebar jurang kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Cresswel, 2012), penelitian ini mengkaji peran perempuan anggota DPRD Kota Manado terkait dengan proses perumusan kebijakan. Kajian dilakukan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2002:441) tentang unsur-unsur peranan atau role seperti Aspek dinamis dari kedudukan, Perangkat hak-hak dan kedudukan, Perilaku sosial dari pemegang kedudukan, Bagian dari aktivitas yang di mainkan seseorang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perempuan anggota DPRD periode 2014-2019 belum bisa berperan aktiv dalam menjalankan perannya sebagai representasi masyarakat Kota Manado. Sehingga membuat kerja-kerja legislatif di DPRD Kota Manado pada periode 2014-2019 tidak bisa berjalan secara maksimal. Pasifnya anggota DPRD Perempuan dalam hal perumusan kebijakan di DPRD Kota Manado periode 2014-2019 disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal dalam hal ini adalah konatruksi sosial dari setiap perempuan anggota DPRD Kota Manado periode 20114-2019. Konstruksi sosial yang terbangun pada umumnya masih mempertahankan nilai-nilai patriarkhi. Faktor internal adalah faktor dari dalam DPRD Kota Manado periode 2014-2019 sendiri. Kepentingan fraksi sangat mendominasi kepentingan lainnya dalam hal ini kepentingan dapil yang diwakili. Setiaap anggota dewan hanya difokuskan untuk menyuarakan hal apa saja yang dibahas dan telah disepakati raksi untuk diusulkan dalam persidangan, sehingga setiap anggota dewan tidak lagi berfokus dalam menyuarakan permasalahan yang ada pada dapil masing-masing. Kata Kunci :  Peran perempuan; Kebijakan  ABSTRACTIn a gender perspective, biological conditions are the same and will never change, namely between men and women. This biological difference becomes meaningful politically, economically and socially when the cultural order recognizes the hierarchical division of labor between men and women. So that cultural factors are transformed with biological factors into social and political problems. What emerged then was the subordination of women by men in the public and domestic sectors. The Indonesian legislative body, in this case the MPR, DPR, DPRD and DPD are also inseparable from this problem, where the position of women tends to be below men in various ways, especially in terms of decision making in political institutions, there is always a gap between men. -men and women. The weak role of women in decision making has implications for policy products that tend to further widen the gap between men and women. Using a qualitative approach, this study examines the role of women members of the Manado City DPRD in the policy formulation process. The study was carried out using the theory put forward by Soerjono Soekanto (2002: 441) regarding the elements of a role such as dynamic aspects of position, tools of rights and position, social behavior of position holders, part of the activities that a person plays. That women DPRD members for the 2014-2019 period have not been able to play an active role in carrying out their roles as representatives of the people of Manado City. So that the legislative work in the Manado City DPRD in the 2014-2019 period cannot run optimally. The passivity of women DPRD members in formulating policies in the Manado City DPRD for the 2014-2019 period is caused by external and internal factors. The external factor in this case is the social construction of each woman member of the Manado City DPRD for the 20114-2019 period. The social construction that is built generally still maintains patriarchal values. Internal factors are factors from within the Manado City DPRD for the 2014-2019 period itself. The interests of the factions dominate other interests, in this case the interests of the electoral districts being represented. Each member of the council is only focused on voicing whatever matters are discussed and agreed upon by the factions to be proposed in the trial, so that each member of the council is no longer focused on voicing the problems that exist in their respective electoral districts. Keywords: Role of Women; Policy
IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA REKRUTMEN POLITIK (Studi pada Partai Nasdem Halmahera Utara Dalam Pelaksanaan Pilkada 2020) Kaputeni, Steven J.
JURNAL POLITICO Vol 10, No 2 (2021): April 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen politik. Artikel ini akan mengkaji implementasi fungsi rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem) Halmahera Utara pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020. Dengan menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2010) fungsi rekrutmen akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Mirriam Budiardjo (2008) tentang rekrutmen politik. Temuan penelitian menggambarkan dalam melakukan rekrutmen politik pada pilkada 2020, Partai Nasdem tidak memungut biaya atau mahar politik, ini merupakan terobosan dan gaung terbesar bagi partai yang baru muncul dalam pencaturan politik di Indonesia yang sesuai dengan komitmen yaitu Restorasi Indonesia. Sebelum munculnya penetapan dukungan terhadap calon kandidat kepala daerah di Halmahera Utara ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh DPD partai Nasdem dalam menyeleksi bakal calon kepala daerah di Halmahera Utara, yaitu melakukan penjaringan, penyaringan dan menetapkan calon terpilih untuk diteruskan ke DPW dan DPP Partai Nasdem. Kemudian dalam proses yang disebut penjaringan, dimana di dalamnya dilaksanakan proses seleksi bakal calon internal. Proses-proses ini dilaksanakan oleh tim pemilukada DPD Partai Nasdem Halmahera Utara. Sesuai mekanisme partai, penetapan dilakukan lembaga survei yang ditunjuk oleh DPP. Yang terlibat dalam proses penetapan ini adalah ketua, sekretaris DPP, dan badan pemenangan pemilu DPP. Selebihnya bisa diundang jika dibutuhkan. Dalam proses rekrutmen calon Bupati/Wakil Bupati oleh DPD Partai Nasdem cendrung tertutup dan masih melihat pada sisi pragmatisme politik, serta kedekatan secara emosional terhadap bakal calon masih cendrung sangat dominan terhadap hasil putusan di tingkat DPD Partai Nasdem Halmahera Utara. Kata Kunci: Rekrutmen Politik; Partai Nasdem    ABSTRACTOne of the functions of political parties is to carry out political recruitment. This article will examine the implementation of the political recruitment function carried out by the North Halmahera National Democratic Party (Nasdem Party) during the 2020 Regional Head Election (Pilkada). Using a qualitative method (Moleong, 2010) the recruitment function will be studied using the approach proposed by Mirriam Budiardjo (2008) on political recruitment. The research findings illustrate that in carrying out political recruitment in the 2020 pilkada, the Nasdem Party does not charge political fees or dowries, this is a breakthrough and the biggest echo for parties that have just emerged in political chess in Indonesia in accordance with the commitment, namely Restoration Indonesia. Before the emergence of the determination of support for regional head candidates in North Halmahera, there were several stages carried out by the Nasdem Party DPD in selecting regional head candidates in North Halmahera, namely screening, screening and determining the elected candidates to be forwarded to the DPW and the Nasdem Party DPP. Then in a process called screening, in which the internal candidate selection process is carried out. These processes were carried out by the election team for the DPD Nasdem Party of North Halmahera. In accordance with the party mechanism, the determination is made by a survey agency appointed by the DPP. Those involved in this determination process are the chairman, secretary of the DPP, and the election winning body of the DPP. The rest can be invited if needed. In the process of recruiting candidates for Regent/Deputy Regent by the DPD, the Nasdem Party tends to be closed and still looks at the side of political pragmatism, as well as emotional closeness to prospective candidates still tends to be very dominant in the results of decisions at the DPD level of the North Halmahera Nasdem Party. Keywords: Political Recruitment; Nasdem Party
KEDEWASAAN ELIT POLITIK DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 (Suatu Studi Di Desa Sea Satu) Polimpung, Anette D.L
JURNAL POLITICO Vol 10, No 2 (2021): April 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia yang merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Salah satu wujud dari proses demokrasi yakni dengan dilaksanakannya kegiatan pemilu dimana mengikutsertakan seluruh rakyat Indonesia untuk bebas memilih, misalnya mengikuti kegiatan politik melalui proses pelaksanaan pemilihan legislatif. Agar proses demokrasi berjalan baik diperlukan kematangan atau kedewasaan dari seluruh pemangku kepentingan yang akan terlibat. Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2014), artikel ini akan mendeskripsikan kematangan atau kedewasaan elit politik di desa Sea Satu dalam partisipasi politik pada Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2019. Kedewasaan politik akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Mirriam Budiardjo (2009) tentang partisipasi politik. Hasil penelitian menunjukkan kedewasaan elit politik di Desa Sea Satu dilihat dari sisi pengetahuan dapat dikatakan sudah cukup baik, namun masih ada kelemahan yaitu belum memiliki kesiapan dalam menerima kekalahan. Kata Kunci: Kedewasaan Politik; Elit Politik  ABSTRACTIndonesia is a country that adheres to a democratic system. One manifestation of the democratic process is the implementation of election activities which involve all Indonesian people to freely choose, for example participating in political activities through the process of implementing legislative elections. In order for the democratic process to run well, maturity or maturity is needed from all stakeholders who will be involved. Using a qualitative method (Sugiyono, 2014), this article will describe the maturity or maturity of the political elite in the village of Sea Satu in political participation in the 2019 Legislative Election (Pileg). Political maturity will be studied using the approach proposed by Mirriam Budiardjo (2009) about political participation. The results of the study show that the maturity of the political elite in Sea Satu Village in terms of knowledge can be said to be quite good, but there are still weaknesses, namely not having the readiness to accept defeat. Keywords: Political Maturity; Political Elite
EVALUASI PELAYANAN PUBLIK SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU DI POLISI DAERAH SULAWESI UTARA Kamoda, Aprilio P.D.A.
JURNAL POLITICO Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSalah satu jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Kepolisian Repulik Indonesia (Polri)  adalah pelayanan adminsitratif, yang pelaksanaan dilakukan melalui unit yang bernama Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Unit kerja ini bertugas memberikan layanan berupa Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTPLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD), Surat Ijin Keramaian, Surat Rekomendasi Ijin Usaha Jasa Pengamatan, Surat Ijin Mengemudi (SIM), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Namun dalam pelaksanaan tugas ini, Polri masih dianggap oleh sebagian masyarakat masih belum maksimal. Polri masih dianggap kurang resonsif yang dinilai dari cara petugas melayani warga. Buktinya, masih banyak keluhan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap pengaduan tindak pidana yang diadukan namun tidak segera ditindaklanjuti. Dengan menggunakan metode kualitatif penelitian akan mengkaji dan mengevaluasi kinerja dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sulawesi Utara, dengan menggunakan konsep Zeithhaml dkk (dalam Pasolong 2011:135), yang mengatakan untuk mengevaluasi kinerja bisa dilihat dari indikator-indikator seperti: Tangibles (Kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi di Unit SPKT POLDA SULUT; Reliability (Kemampuan dan keandalan petugas untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya di Unit SPKT POLDA SULUT); Responsivess (Kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen di Unit SPKT POLDA SULUT); dan Assurance (Kemampuan dan keramahan serta sopan santun petugas dalam meyakinkan kepercayaan konsumen di Unit SPKT POLDA SULUT). Temuan penelitian menggambarkan dari sisi Tangibles: Dalam menunjang kenyamanan penerima layanan unit SPKT masih perlu memperhatikan tampak fisik ruangan karena masih ditemukan beberapa fasilitas yang kurang memadai. Dari sisi Reability: Kemampuan para anggota kepolisian di unit SPKT sudah sangat baik dalam merespon laporan atau keluhan masyarakat. Darisi sisi Responsiveness : Para anggota yang ada di SPKT Polda Sulut selalu berusaha untuk membantu kesulitan yang dialami pemohon. Hal ini terlihat pada saat pemohon  belum jelas dan mengerti mengenai prosedur dalam membuat laporan kepolisian, dengan sikap yang sopan dan tutur kata yang baik, petugas pun memberikan penjelasan dengan baik. Dan dari sisi Assurance: Berdasarkan hasil penelitian para anggota kepolisian yang ada pada unit SPKT Polda Sulut benar-benar memahami prosedur yang ada dalam hal ini pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kata Kunci: Evaluasi; Pelayanan Publik; Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu   ABSTRACTOne of the types of services provided by the Indonesian Repulik Police (Polri) is administrative services, which are implemented through a unit called the Integrated Police Service Center (SPKT). This work unit is in charge of providing services in the form of Police Reports (LP), Police Report Receipt (STTPLP), Notification on Progress of Investigation Results (SP2HP), Certificate of Lost Report Signs (SKTLK), Police Record Certificate (SKCK), Certificate Self-Report (SKLD), Crowd Permit, Observation Service Business Permit Recommendation, Driving License (SIM), and Motor Vehicle Registration Certificate (STNK). However, in carrying out this task, Polri is still considered by some people to be still not optimal. Polri is still considered less responsive, judging by the way officers serve residents. The proof is that there are still many complaints or public dissatisfaction with complaints about criminal acts that were filed but not immediately followed up. By using a qualitative research method, the research will review and evaluate the performance of the North Sulawesi Police Integrated Service Center, using the concept of Zeithhaml et al (in Pasolong 2011: 135), which says that evaluating performance can be seen from indicators such as: Tangibles (Quality of service in the form of office physical facilities, computerized administration, waiting room, information place in the North Sulawesi POLDA SPKT Unit; Reliability (Ability and reliability of officers to provide reliable services at the SPKT POLDA North Sulawesi Unit); Responsivess (Ability to assist and provide services quickly and accurately, and responsive to consumer wishes in the SPKT POLDA North Sulawesi Unit); and Assurance (Ability and friendliness and courtesy of officers in convincing consumer confidence in the North Sulawesi SPKT POLDA Unit). physical room because some inadequate facilities were still found. From the perspective of Reability: The ability of police officers in the SPKT unit is very good in responding to public reports or complaints. From the side of responsiveness: The members in the SPKT Polda North Sulawesi always try to help the difficulties experienced by the applicant. This can be seen when the applicant is not clear and understands the procedures for making police reports, with a polite attitude and good words, the officers also provide good explanations. And in terms of Assurance: Based on the results of research, the police officers at the SPKT unit of the North Sulawesi Police really understand the existing procedures, in this case the provision of services to the community. Keywords: Evaluation; Public service; Integrated Police Service Center
KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN SERTIFIKAT HAK MILIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO Tumuju, Stevan Sevry
JURNAL POLITICO Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPelayanan public merupakan salah satu tugas utama dari pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah wajib melayani kebutuhan masyarakat sebaik mungkin. Namun dalam menjalankan tugas utama tersebut, sangat sering terjadi bahwa pihak yang seharusnya melayani yang dalam hal ini pemerintah, justru di lapangan yang meminta untuk dilayani oleh masyarakat yang seharusnya mereka layani. Problematika terkait dengan pelayanan public hingga kini masih terasa sulit untuk di atasi. Seperti yang terjadi di Kantor Pertanahan Kota Manado yang salah satu tugasnya adalah melayani pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM).  Masih dirasakan oleh masyarakat dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik di Kantor Pertanahan Kota Manado sangat tidak maksimal, jika dikaitkan dengan pelayanan public yang berintegritas. Dari hasil penelitian pihak Kantor Pertanahan Kota Manado mengakui hal tersebut, dengan berbagai alasan yang dijadikan penyebabnya. Tidak  maksimalnya pelayanan yang mereka bisa berikan kepada masyarakat terkait dengan pembuatan Sertifikat Hak Milik, adalah selain personil, sarana prasarana yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kota Manado, juga yang tidak memungkinkan maksimalnya pelayanan tersebut. Kata Kunci: Kualitas Pelayanan; SHM; Kantor Pertanahan Kota Manado  ABSTRACTPublic service is one of the main tasks of the government. Therefore, the government is obliged to serve the needs of the community as best as possible. However, in carrying out this main task, it very often happens that those who are supposed to serve, in this case the government, are actually in the field who ask to be served by the people they are supposed to serve. Until now, the problems related to public services are still difficult to overcome. As happened at the Manado City Land Office, which one of the tasks is to provide services for the making of Property Rights Certificates (SHM). It is still felt by the community that in the management of Property Rights Certificates at the Manado City Land Office, it is not optimal, if it is related to public services with integrity. From the results of research, the Manado City Land Office acknowledged this, with various reasons being the cause. The services they can provide to the community are not maximal in relation to the making of Freehold Certificates. Apart from personnel, the infrastructure owned by the Manado City Land Office also does not allow the maximum service. Keywords: Service Quality; SHM; Manado City Land Office
KINERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM MENGATASI PEMBALAKAN LIAR DI HUTAN LINDUNG MANIMPOROK DESA NOONGAN PROVINSI SULAWESI UTARA Mengie, Frangki B.
JURNAL POLITICO Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKinerja merupakan suatu tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan dari suatu organisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara dalam mengatasi pembalakan liar di hutan lindung Manimporok Desa Noongan Provinsi Sulawesi Utara. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kinerja dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara berkaitan dengan adanya pembalakan liar yang terjadi di Hutan Lindung Manimporok  masih belum  maksimal pelaksanaanya, karena ada banyak hal yang  menjadi hambatan dalam proses pelaksanaannya. Perlunya meningkatkan sinergitas dengan instasi lainnya, perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk melaksanakan berbagai tugas dalam mengatasi pembalakan liar tersebut, dan juga koordinasi dengan masyarakat sekitar menjadi hal penting sehingga pelaksanaan penanggulangan pembalakan liar yang terjadi di Hutan Lindung Manimporok dapat berjalan dengan baik dan dapat diatasi dengan maksimal. Kata Kunci : Kinerja; Pembalakan Liar; Dinas Kehutanan  ABSTRACTPerformance is a level of achievement of the implementation of an activity, program or policy in realizing the goals, objectives, mission and vision of the organization which are contained in the planning strategy of an organization. The purpose of this study was to determine how the performance of the Forestry Service of North Sulawesi Province in overcoming illegal logging in the protected forest of Manimpok, Noongan Village, North Sulawesi Province. From the results of the study, it was found that the performance of the North Sulawesi Provincial Forestry Service was related to the illegal logging that occurred in the Man Importok Protected Forest which had not been maximally implemented, because there were many obstacles in the implementation process. The need to increase synergy with other institutions, the need to improve the quality of human resources to carry out various tasks in overcoming illegal logging, and also coordination with the surrounding community is important so that the implementation of tackling illegal logging that occurs in Man Importok Protection Forest can run well and can be overcome maximally. Keywords: Performance; Illegal logging; forestry Service

Page 39 of 52 | Total Record : 511

 37   38   39   40   41 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue