cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 511 Documents
 39   40   41   42   43 
ASET TANAH DAN BANGUNAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MANADO Damopoli, Meyflin R.K
JURNAL POLITICO Vol 9, No 2 (2020): April 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPengelolaan aset daerah atas tanah di Kota Manado didalam pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan maupun pembukuan terutama pemanfaatan dan pengamanan masih belum berjalan dengan baik. Permasalahan ini apabila dibiarkan berlarut-larut tentunya akan memunculkan permasalahan di kemudian hari, terutama jika menjadi temuan BPK (Badan Pengelola Keuangan), atau ada pihak-pihak yang melakukan penuntutan terkait kepemilikan asset pemerintah kota Manado. Karena pemerintah Kota Manado akan mengalami kesulitan dalam membuktikan keabsahan kepemilikan asset yang dimilikki. Dan jika itu terjadi bisa mengakibatkan munculnya kasus pencemaran nama baik bukan hanya bagi individu maupun kelompok tetapi nama daerah Kota Manado juga ikut tercemar. Kata kunci: Pengelolaan; Aset Daerah; Pemerintah Kota Manado  ABSTRACTManagement of regional assets on land in Manado City in terms of utilization, security and maintenance as well as bookkeeping, especially utilization and security, is still not running well. If this problem is allowed to drag on, it will certainly cause problems in the future, especially if it is the finding of the BPK (Financial Management Agency), or there are parties who carry out prosecutions regarding the ownership of assets of the Manado city government. Because the city government of Manado will experience difficulties in proving the validity of ownership of its assets. And if that happens it can result in the emergence of cases of defamation, not only for individuals and groups but also the name of the area of Manado City. Key words: Management; Regional assets; Manado City Government
EVALUASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KECAMATAN RATAHAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Rorong, Mega
JURNAL POLITICO Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan yang baik dan berkualitas memberikan implikasi kepuasan kepada masyarakat, karena masyarakat secara langsung menilai terhadap kinerja pelayanan yang diberikan. Indicator kepuasan masyarakat itulah yang menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2017), penelitian ini akan mengkaji kinerja pemerintah Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara terkait pelayanan public khususnya di masa pandemic Covid 19. Dalam mengkaji akan digunakan pendekatan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2003) tentang evaluasi kinerja. Temuan penelitian menggambarkan pelayanan yang diberikan oleh aparat di Kantor Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara masih jauh dari harapan masyarakat khususnya di pasca pandemic Covid 19. Hal ini terlihat dari beberapa masalah kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat, seperti pembuatan surat-surat keterangan atau pengantar yang diperlukan masyarakat masih terlihat lambat karena sering menunda-nunda penyelesaian urusan yang menjadi keperluan masyarakat. Selain itu tingkat disiplin yang kurang, yang dimiliki oleh aparat kecamatan juga merupakan masalah utama yang dihadapi masyarakat saat berurusan di Kantor Kecamatan, karena pada saat masyarakat mengharapkan untuk mendapatkan pelayanan, sering terjadi aparat yang berkaitan tidak ada ditempat untuk melayani masyarakat. Kata Kunci : Evaluasi; Kinerja; Pelayanan Publik   ABSTRACTPublic services are basic services in government administration. Good and quality services give satisfaction implications to the community, because people directly assess the performance of the services provided. The indicators of community satisfaction are the benchmarks for the success of governance. By using qualitative methods (Moleong, 2017), this study will examine the performance of the government of Ratahan District, Southeast Minahasa Regency regarding public services, especially during the Covid 19 pandemic. In examining the approach proposed by William N. Dunn (2003) regarding performance evaluation, this study will be used. The research findings illustrate that the services provided by the officials at the Ratahan District Office, Southeast Minahasa Regency are still far from the expectations of the community, especially in the post-COVID-19 pandemic. This can be seen from several service quality problems felt by the community, such as making necessary certificates or introductions. the community still looks slow because they often delay in completing the affairs of the community's need. In addition, the level of discipline that is lacking in the sub-district apparatus is also the main problem faced by the community when dealing with the District Office, because when people expect to get services, it often happens that the related apparatus is not available to serve the community. Keywords: Evaluation; Performance; Public service
KERJASAMA INDONESIA DENGAN SINGAPURA DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI SINGAPURA Trilke E. Tulung, Billy Ponggohong, Burhan Niode,
JURNAL POLITICO Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia, selain itu PMI biasa disebut sebagai penyumbang devisa terbanyak untuk Indonesia. Pekerja Migran Indonesia ditempatkan diberbagai negara, salah satunya Singapura. Karena dengan julukan penyumbang terbanyak devisa negara perlu adanya campur tangan pemerintah untuk penempatan dan perlindungan PMI untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang ada diluar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia. Untuk itu dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sampai dimana kerjasama Indoensia dengan Singapura dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan juga peranan pemerintah dalam menanggapi kasus-kasus PMI di Singapura. Penelitian ini menggunakan analisa narrative dengan menggunakan catatan yang ada dilapangan. Hasil penelitian menunjukan kerjasama sama yang pernah ada antara kedua negara adalah seperti Memorandum of Understanding antara Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Association Employment of Agencies Singapore (AEA(S)) tentang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Tindak lanjut dari kedua negara setelah adanya MoU ini adalah dari Indonesia lewat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura mengeluarkan kartu pekerja Indonesia Singapura dan dari Singapura lewat Ministry of Manpower Singapore mengeluarkan Employment of Foreign Manpower atau Undang-undang ketenagakerjaan asing. Peran pemerintah dalam menanggapi kasus PMI di Singapura sudah sangat baik karena pengaduan yang di terima oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tahun 2018 ada 62 pengaduan tinggal 9 pengaduan yang masih dalam proses penyelesaian. Kata kunci: Pekerja Migran Indonesia; Kerjasama; Peran Negara  INDONESIA AND SINGAPORE COOPERATION IN PROTECTING INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN SINGAPORE ABSTRACTIndonesian Migrant Workers (IMW) are every Indonesian citizen who will, is, or has done work by receiving wages outside the territory of the Republic of Indonesia, besides that IMWs are commonly referred to as contributors to the most foreign exchange. IMWs are placed in various countries, one of which is Singapore. Because with the name of the largest contributor to foreign exchange, there is a need for government intervention for the placement and protection of Indonesian Migrant Workers to ensure the safety of Indonesian citizens abroad including Indonesian Migrant Workers. For this reason, this research can be known to the extent of Indonesia's cooperation with Singapore in the protection of migrant workers and also the role of the government in responding to cases of Indonesian migrant workers in Singapore. In this study using narrative analysis using notes in the field. The results of collaborative research that has ever existed such as the Memorandum of Understanding between the National Board for the Placement and Protection of Indonesian Overseas Workers and the Employment of Association Agencies concerning the placement and protection of Indonesian migrant workers. Follow-up from both countries after the MoU was from Indonesia through the Republic of Indonesia Embassy in Singapore release cards for Indonesian workers from Singapore and Singapore Singapore Ministry of Manpower Singapore release the Employment of Foreign Manpower. The government's role in responding to cases of migrant workers in Singapore has been very good because of complaints 2018 there are 62 complaints, only 9 complaints that are still in the process of being resolved. Key word: Indonesian Migrant Workers; Coorperation; Nation Roles
PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA dkk, Johannis E. Kaawoan,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Setiap  desa pasti membuat Peraturan Desa, namun tidak semua desa dapat membuat Peraturan Desa. Terkadang keputusan atau kebijakan dalam peraturan desa tidak menghasilkan kebijakan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sebagian masyarakat merasa tidak adil dan proses pembuatan kebijakan sering tidak melibatkan semua unsur warga, di mana peraturan desa merupakan satu mata rantai dalam sistem atau proses pembangunan desa. Untuk menghasilkan Peraturan Desa, perlu dilakukan proses musyawarah desa, persoalannya musyawarah tingkatan desa sering menjadi formalitas belaka, keputusan sudah diambil sepihak oleh pemerintah desa. Proses pembuatan pembuatan peraturan desa menjadi tidak partisipatif sebagaimana prinsip pembangunan masyarakat desa, sehingga hasil dari peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik atau tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat.Mengacu pada aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini UU No 25 Tahun 2004 tentang Strategi Perencanaan Pembangunan Nasional, maka partisipasi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam merencanakan pembangunan sebagai bentuk dari proses demokrasi. Bahwa perencanaan sebagai awal dari pembangunan yang harus melibatkan semua elemen masyarakat. Kata Kunci : Peran; Tokoh Masyarakat; Peraturan Desa   ABSTRACTEvery village must make Village Regulations, but not all villages can make Village Regulations. Sometimes decisions or policies in village regulations do not produce development policies that are felt directly by the community, some people feel unfair and the policy-making process often does not involve all elements of the community, where village regulations are a link in the village development system or process. To produce a Village Regulation, it is necessary to carry out a village deliberation process, the problem is that deliberation at the village level is often a mere formality, decisions have been taken unilaterally by the village government. The process of making village regulations is not participatory as is the principle of village community development, so that the results of these regulations do not run well or do not receive full support from the community.Referring to the prevailing legal regulations, in this case Law No. 25 of 2004 concerning the National Development Planning Strategy, community participation must be a top priority in planning development as a form of democratic process. That planning is the beginning of development that must involve all elements of society. Keywords: Role; Public figure; Village Regulations
SMART GOVERNANCE DI HALMAHERA UTARA SEBAGAI UPAYA INOVASI PELAYANAN PUBLIC DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Latuheru, Jurles J.
JURNAL POLITICO Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPelayanan publik merupakan proses sekaligus output yang menunjukkan bagaimana fungsi pemerintah dijalankan. Sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 tentang pelayanan publik, dinyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atau penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public. Fakta tentang persoalan akses rentang kendali, dan minimnya sarana transportasi, serta ketersediaan sumber daya manusia menjadi persoalan dalam pengurusan dokumen seperti KTP E, KK dan Kartu Keluarga.. Selain itu masih di dapati juga pola atau budaya kalau boleh di perlambat kenapa harus di percepat, sehingga pengurusan kepemilikan dokumen, masyarakat harus bolak balik di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini mengkaji inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara terkait penerapan smart governance serta dampaknya, kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Rogers (1995) tentang atribut inovasi, seperti keuntungan relative, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba, dan kemudahan diamati. Temuan penelitian menggambarkan bahwa dengan di terapkannya Smart Governance di tahun 2018 melalui inovasi yang ada di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Halmahera Utara, segala pengurusan terkait dengan pembuatan dokumen kependudukan menjadi tidak berbelit-belit lagi. Dengan munculnya inovasi berbasis teknologi  yang ada, seperti inovasi kebijakan three in one (satu pemohon 3 dokumen kependudukan), sangat berdampak baik pada peningkatan pelayanan public yg ada di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, sangat berbeda dengan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan yang sebelumnya dengan cara manual. Kata Kunci :  Pelayanan Public; Smart Governance  ABSTRACTPublic service is a process as well as an output that shows how government functions are carried out. In line with Law Number 25 of 2009 Article 1 concerning public services, it is stated that public services are activities or series of activities in the context of fulfilling service needs in accordance with statutory regulations for every citizen or resident for goods, services and administrative services provided by public service providers. Facts about the issue of access to control ranges, and the lack of means of transportation, as well as the availability of human resources are problems in processing documents such as KTP E, KK and family cards. In addition, there is also a pattern or culture, if you can slow it down, why should it be accelerated, so that the management of document ownership, the community must go back and forth at the Office of Population and Civil Registration of North Halmahera Regency. By using a qualitative approach, this research examines the innovations made by the North Halmahera Regency Population and Civil Registration Service regarding the implementation of smart governance and its impact, the study is carried out using the approach proposed by Rogers (1995) regarding the attributes of innovation, such as relative advantage, suitability, complexity, possibility to be tried, and easily observable. The research findings illustrate that with the implementation of Smart Governance in 2018 through innovations in the North Halmahera Population and Civil Registration Service, all management related to the creation of population documents is no longer convoluted. With the emergence of existing technology-based innovations, such as the three in one policy innovation (one applicant for 3 population documents), it has a very good impact on improving public services in the Department of Population and Civil Registration, very different from the service for making population documents that were previously manual . Keywords: Public Services; Smart Governance
DINAMIKA POLITIK LOKAL PADA PILKADA KABUPATEN HALMAHERA UTARA (Suatu Kajian Peran Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera Pada Pilkada Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015) Johny P. Lengkong, Renaldo Y Garedja, T.A.M Ronny Gosal,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDewasa ini ada suatu fenomena dimana agama direkayasa dan dijadikan alat politik oleh kelompok-kelompok tertentu. Agama bahkan dijadikan kendaraan politik demi tercapainya suatu maksud dari kelompok-kelompok tertentu. Agama dipolitisasi sedemikian rupa dan dijadikan alat untuk melestarikan kekuasaan. Fenomena ini harus kita cermati dan kita sadari agar kita tidak terjebak pada teori konspirasi yang sengaja diciptakan untuk mempertahankan status quo. Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) merupakan salah satu organisasi Gereja yang berada di wilayah Maluku Utara, Halmahera dan kepulauan di sekitarnya. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui apakah yang menyebabkan Sinode GMIH terlibat pada Pilkada di Kabupaten Halmahera Utara tahun 2015. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan penjabaran deskriptif. Dari hasil wawancara, peneliti dalam hal ini menemukan ada keterlibatan Sinode GMIH pada pilkada bupati kabupaten Halmahera Utara tahun 2015. Peneliti menemukan bahwa secara kelembagaan BPHS GMIH yang memiliki kekuasaan yang dilembagakan, authority (Max Weber) digunakan untuk mendorong umat atau warga jemaat agar lebih menggunakan hak politik secara baik. Kemudian BPHS GMIH yang memiliki otoritas secara formal ini, dengan kondisi Sinode GMIH yang pecah, meinstruksikan warga jemaatnya untuk memilih salah satu kandidat untuk mendapatkan kekuasaan di daerah. Peneliti juga menemukan bahwa Keputusan Strategis yang di ambil oleh Badan Pekerja Sinode GMIH melalui hasil  Sidang Majelis Sinode Ke IV tahun 2015 di bacan, ada pesan agar Gereja  mempersiapkan calon-calon pemimpin daerah di Maluku  Utara, dan BPHS menyampaikan pesan kenabian kepada Pemerintah Provinsi untuk mengubah sikap politik yang sebelumnya dan bahkan sampai saat ini mendukung kelompok Vak 1 dan GPH. Kata Kunci: Dinamika, Keterlibatan, Gereja, Politik  LOCAL POLITICAL DYNAMICS IN NORTH HALMAHERA REGENCY ELECTION(A Study on Role the Synod of the Evangelical Christian Church in Halmahera in the 2015 North Halmahera Regent Election) ABSTRACTToday there is a phenomenon where religion is engineered and used as a political tool by certain groups. Religion is even used as a political vehicle in order to achieve the goals of certain groups. Religion is politicized in such a way and used as a tool to preserve power. We have to pay close attention to this phenomenon and realize that we are not trapped in a conspiracy theory that was deliberately created to maintain the status quo. The Synod of the Evangelical Christian Church in Halmahera (GMIH) is one of the church organizations located in North Maluku, Halmahera and the surrounding islands. In this case, the researcher wanted to find out what caused the GMIH Synod to be involved in the 2015 Pilkada in North Halmahera Regency. The researcher used a qualitative approach with descriptive elaboration. From the results of interviews, researchers in this case found that there was the involvement of the GMIH Synod in the 2015 elections for the regent of North Halmahera regency. Researchers found that institutionally BPHS GMIH has institutionalized power, authority (Max Weber) is used to encourage people or congregation members to use more political rights well. Then BPHS GMIH which has formal authority, with the condition of the GMIH Synod being broken, instructed the members of its congregation to choose one of the candidates to gain power in the regions. The researcher also found that the strategic decisions taken by the GMIH Synod Worker Body through the results of the 2015 Fourth Synod Council Session in Bacan, there was a message that the Church should prepare candidates for regional leaders in North Maluku, and BPHS conveyed prophetic messages to the Provincial Government to change political attitudes that previously and even now support the Vak 1 and GPH groups. Keywords: Dynamics, Involvement, Church, Politics
INTERAKSI SOSIAL ANTAR PEGUYUBAN DI GORONTALO Fiki Kobandaha, Ikra Paulus &
JURNAL POLITICO Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSebagai mahluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dengan manusia lain. Pola intekasi sosial yang terbangun melalui beberapa faktor seperti kerjasama, asmiliasi, akomodasi dan akulturasi. Dengan melihat konteks tersebut, paguyuban adalah bagian dari komponen terpenting dalam membangun relasi sosial. Baik buruknya relasi sosial tergantung dari pola interaksi yang terbangun. Di kota Gorontalo, aspek pendidikan mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga kota Gorontalo menjadi alternatif bagi daerah lain untuk melanjutkan studi. Dengan keberadaan warga yang berasal dari daerah-daerah lain tersebut telah membentuk tatanan sosial baru dalam bentuk kelompok paguyuban. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana interaksi sosial antar paguyuban di kota Gorontalo. Interaksi sosial antar paguyuban berjalan dengan baik, faktor pembentukan interaksi sosial yang terbangun melalui kerjasama antar paguyuban, terjadinya proses asimiliasi dan akulturasi antar budaya. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai salah satu sumber atau hasanah keilmuan yang pada khususnya adalah melihat realitas interaksi sosial antara kelompok paguyuban khususnya di Kota Gorontalo.  Kata Kunci : Interaksi Sosial, Paguyuban, Kota Gorontalo  ABSTRACTAs social beings, humans need interaction with other humans. The pattern of social intimacy is built through several factors such as cooperation, affiliation, accommodation and acculturation. By looking at this context, the community is part of the most important component in building social relations. Good or bad social relations depend on the pattern of interaction that is built up. In the city of Gorontalo, the aspect of education experienced very rapid development, so that the city of Gorontalo became an alternative for other regions to continue their studies. The existence of residents from other regions has formed a new social order in the form of community groups. This paper aims to find out how social interaction between communities in the city of Gorontalo. Social interaction between communities runs well, factors forming the formation of social interaction through collaboration between communities, the process of assimilation and acculturation between cultures. The expected results of this study are as one of the sources or scientific literature which in particular is looking at the reality of social interaction between groups of groups, especially in Gorontalo City. Keywords: Social Interaction, Circle of Friends, Gorontalo City
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM REDISTRIBUSI TANAH EKS HAK ERPACHT (Suatu studi di Desa Lopana Satu Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan) Gustaf J.E Undap, Sinyo Bawintil, Herman Najoan,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKonflik Agraria adalah salah satu konflik yang sering terjadi di Indonesia, Provinsi Sulawesi utara merupakan salah satu wilayah yang rentan terjadi konflik agraria. Seperti yang terjadi didesa Lopana Satu, kecamatan Amurang Timur, kabupaten Minahasa Selatan, dimana terjado konflik agrarian akibat adanya ketimpangan terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah diatas redistribusi    tanah eks hak erpacht perkebunan kelapa “malebu”. Dalam sejarahnya setelah redistribusi    tanah eks hak erpacht dijadikan sebagai pemukiman pada tahun 1964, pertama kali ditempati oleh 18 kepala keluarga. Luas tanah tersebut adalah 55 Ha. Dan pada tahun 2003 di keluarkanlah legalitas hukum atas kepemilkan tanah melalui “PRONA” dengan luas wilayah sekitar 6 Ha. Permasalahan timbul ketika ada beberapa orang datang dengan membawah bukti legalitas atas kepemilikan tanah tersebut, dan mengklaim bahwa ada tanah yang dimiliki oleh pemegang sertifikat itu, dan sudah ditempati masyarakat desa  Lopana Satu. Hal itu tentunya berpotensi menyebabkan terjadi konflik antara masyarakat dan warga pemilik sertifikat-sertifikat tersebut. Hasil penelitian menunjukan permaslahan implementasi kebijakan redistribusi    tanah eks hak erpacht, di desa Lopana Satu, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, belum berjalan baik, disebabkan karena berbagai dimensi implementasi seperti yang dikemukakan Edwards III, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Disposisi, termasuk Struktur Birokrasi yang ada, belum maksimal. Kata Kunci : Redistribusi    Tanah, Implementasi Kebijakan.  ABSTRACTAgrarian conflict is one of the conflicts that often occurs in Indonesia, North Sulawesi Province is one of the areas that is prone to agrarian conflicts. As happened in Lopana Satu village, Amurang Timur sub-district, South Minahasa district, where there was agrarian conflict due to imbalances in land control and ownership over land redistribution of the former erpacht rights of “malebu” coconut plantations. In its history, after the redistribution of the land, the former erpacht rights were made into settlements in 1964, it was first occupied by 18 heads of families. The land area is 55 Ha. And in 2003 the legal legality of land ownership was issued through "PRONA" with an area of about 6 hectares. The problem arose when some people came with proof of legality of ownership of the land, and claimed that there was land that was owned by the certificate holder, and was already occupied by the people of Lopana Satu village. This of course has the potential to cause conflict between the community and the residents who hold these certificates. The results showed that the problem of implementing the land redistribution policy of ex-erpacht rights, in Lopana Satu Village, Amurang Timur District, South Minahasa Regency, has not been going well, due to various dimensions of implementation as stated by Edwards III, namely: Communication, Human Resources, Disposition, including the existing bureaucratic structure, it is not optimal. Keywords: Land Redistribution, Policy Implementation.
KERJASAMA TRILATERAL INDONESIA MALAYSIA DAN FILIPINA DALAM MENANGGULAGI MASALAH KEAMANAN MARITIM DI PERAIRAN SULU Rantung, Giska
JURNAL POLITICO Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perairan Sulu merupakan salah satu kawasan yang saat ini mengandung tingkat kerawanan yang cukup tinggi di Asia Tenggara. Perairan ini terletak di antara Indonesia, Malaysia dan Filipina ini terbentang seluas 900.000 km². Peraiaran Sulu merupakan jalur pelayaran paling ramai dan juga paling berbahaya kedua setelah selat malaka. Rata-rata sekitar 3900 kapal pertahun melintas jalur laut ini. Wilayah perairan Sulawesi-Sulu memiliki nilai strategis dan digunakan untuk kepentingan banyak negara. Ribuan armada tanker minyak dan armada dagang melintasi jalur tersebut. Karena potensi, letak, dan intensitas aktivitas lautnya yang ramai, jalur ini memiliki potensi ancaman, seperti masalah pelanggaran wilayah karena posisi tepat di perbatasan tiga negara, masalah penangkapan ikan secara ilegal, masalah penyelundupan senjata dan perdagangan manusia serta masalah perompakan kapal yang disertai dengan penculikan awak kapal, dan terorisme. Tentunya hal tersebut menjadi beban dan tugas bagi pemerintah Indonesia, Malaysia dan Filipina. Belum lagi ketiga negara, memiliki kepentingan ekonomi yang berbeda-beda pada perairan ini. Dengan menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2017), penelitian ini akan mengkaji kerjasama antara Indonesia, Filipina dan Malaysia khususnya dalam menangani permasalahan terorisme di sekitar Perairan Sulu. Di mana ketiga negara yang berbatasan langsung dengan laut tersebut memiliki tanggung jawab terhadap keamanan di sekitar kawasannya. Ketiga negara mengakui diperlukannya kerjasama trilateral antara mereka, karena ancaman keamanan di perairan Sulu bukan hanya menjadi ancaman ketiga negara, namun juga menjadi ancaman bagi banyak negara yang berkepentingan pada lalu lintas internasional diwilayah perairan tersebut. Temuan penelitian menunjukan kerjasama ketiga negara ditandai dengan melakukan deklarasi bersama yang menyepakati, pertama sepakat akan mengadakan patroli bersama. Kedua, memberikan bantuan kepada korban penyerangan di perairan Sulu. Ketiga, menentukan titik fokus di setiap negara untuk memfasilitasi sebuah jaringan information sharing juga sebagai pusat koordinasi keadaan darurat. Keempat, membentuk sebuah jaringan telekomunikasi sebagai pendukung situasi darurat. Kata Kunci: Kerjasama Trilateral; Perairan Sulu   ABSTRACTSulu waters are one of the areas that currently contain a fairly high level of vulnerability in Southeast Asia. These waters are located between Indonesia, Malaysia and the Philippines and span an area of 900,000 km². The waters of Sulu are the most crowded shipping lanes and also the second most dangerous after the Malacca Strait. On average, about 3900 ships per year pass this sea route. The Sulawesi-Sulu water area has strategic value and is used for the benefit of many countries. Thousands of oil tankers and trading fleets crossed the route. Due to the potential, location, and intensity of its bustling marine activities, this route has potential threats, such as the problem of territorial violations due to its exact position on the border of the three countries, problems with illegal fishing, problems with weapons smuggling and human trafficking and problems with ship piracy accompanied by kidnapping. crew, and terrorism. Of course, this is a burden and a task for the governments of Indonesia, Malaysia and the Philippines. Not to mention the three countries, have different economic interests in these waters. By using a qualitative method (Moleong, 2017), this study will examine the cooperation between Indonesia, the Philippines and Malaysia, especially in dealing with the problem of terrorism around the Sulu Waters. Where the three countries directly bordering the sea have responsibility for security around their area. The three countries recognized the need for trilateral cooperation between them, because the security threat in Sulu waters is not only a threat to the three countries, but also a threat to many countries with an interest in international traffic in these waters. The research findings show that the cooperation between the three countries is marked by making a joint declaration that agrees, first agreeing to hold a joint patrol. Second, providing assistance to victims of attacks in Sulu waters. Third, determine the focal point in each country to facilitate an information sharing network as well as an emergency coordination center. Fourth, establish a telecommunications network to support emergency situations. Keywords: Trilateral Cooperation; Sulu Waters
EVALUASI PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO DI MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020 DI KOTA MANADO (Analisis Strategi Yang Dilakukan KPU Kota Manado Dalam Sosialisasi Pilwako Kota Manado) Wiesje Wilar, Siti Aisyah Maulidah, Agustinus B. Pati,
JURNAL POLITICO Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Manado pada tahun 2020, merupakan pelaksanaan Pilwako yang unik karena belum pernah terjadi pada pelaksanaan Pilwako-Pilwako sebelumnya. Hal itu terjadi karena pelaksanaan Pilwako Kota Manado tahun 2020 ketika itu, sama dengan terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia yaitu dilaksanakan di tengah wabah pandemi Covid 19. Keadaan tersebut pada kenyataannya menyebabkan banyaknya kendala yang dihadapi oleh para penyelenggaran khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan menggunakan metode kualitatif, artikel ini mengkaji pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Kota Manado pada tahun 2020. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado dalam melakukan sosialisasi pelaksanaan Pilwako Kota Manado tahun 2020 di saat masa Pandemi Covid 19. Temuan penelitian menggambarkan bahwa pada pelaksanaan sosialisasi Pilwako yang dilakukan oleh KPU Kota Manado dilakukan melalui beberapa strategi, diantaranya adalah strategi rasionalisasi khusus yang diperuntukan bagi pemilih muda, dan strategi bujukan bagi pemilih umum. Kata Kunci: Evaluasi; Pilwako; Strategi; Sosialisasi  ABSTRACTThe election of the Mayor and Deputy Mayor (Pilwako) of Manado in 2020 is a unique election for Wako because it has never happened before in the previous Pilwako-Pilwako. This happened because the implementation of the 2020 Manado City Election at that time, was the same as in several other regions in Indonesia, namely in the midst of the Covid 19 pandemic. This situation actually caused many obstacles faced by the organizers, especially the General Election Commission (KPU). . Using a qualitative method, this article examines the implementation of the election of the Mayor and Deputy Mayor (Pilwako) of the City of Manado in 2020. This study focuses on how the strategy is carried out by the General Election Commission (KPU) of the City of Manado in disseminating the implementation of the Election of Mayor of Manado City in 2020 in during the Covid 19 Pandemic. The research findings illustrate that the implementation of the socialization of the Election for Mayoral Election carried out by the Manado City KPU was carried out through several strategies, including a special rationalization strategy intended for young voters, and a persuasion strategy for general voters. Keywords: Evaluation; Election; Strategy; Socialization

Page 41 of 52 | Total Record : 511

 39   40   41   42   43 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue