cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 511 Documents
 38   39   40   41   42 
KUALITAS KPU KOTA MANADO SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO TAHUN 2015 Johny P. Lengkong, Fachrudin Lauma, Daud M. Liando,
JURNAL POLITICO Vol 7, No 2 (2018): April 2018
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini menggambarkan tentang kualitas penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Manado tahun 2015 yang fungsinya dijalankan oleh KPU Kota Manado dengan tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh data dan gambaran secara aktual dan faktual tentang kualitas penyelenggara, melalui pengetahuan, keterampilan dan kemampuan penyelenggara pemilu. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas KPU Kota Manado sebagai lembaga independen dan netral dalam penyelenggaraan Pilwako Manado tahun 2015 sangat penting untuk menciptakan kehidupan demokrasi di tingkat lokal daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pilwako Manado tahun 2015 yang diselenggarakan oleh KPU Kota Manado secara independen dan netral, pencapaiannya belum memuaskan. Disebabkan tidak saja karena belum sepenuhnya didasarkan pada aspek kualitas, yakni: pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, akan tetapi juga karena diabaikannya aspek komitmen organisasi yang menjadi sebagai salah satu syarat untuk menentukan pencapaian hasil dari setiap aspek kualitas tersebut. Kata kunci : Kualitas Penyelenggara, KPU Kota Manado, Pilwako.  ABSTRACTThis study describes the quality of the organizers of the 2015 Manado Mayor and Deputy Mayor election (Pilwako) whose functions are carried out by the Manado City KPU with the aim of research, namely to obtain actual and factual data and images about the quality of organizers, through the knowledge, skills and abilities of election organizers. By using a qualitative approach, the results of the study show that the quality of the Manado City Election Commission as an independent and neutral institution in organizing the Manado Pilwako in 2015 is very important for creating democratic life at the local regional level. So it can be concluded that the 2015 Manado Pilwako organized by the Manado City KPU independently and neutrally has not achieved satisfactory results. This is caused not only because it is not fully based on quality aspects, namely: knowledge, skills, and abilities, but also because of the neglect of the aspect of organizational commitment which is one of the conditions for determining the achievement of the results of each of these quality aspects. Keywords: Quality of the organizers, Manado City KPU, Pilwako
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LANY JAYA PROVINSI PAPUA TAHUN 2017 (Studi Di Desa Gumagame Kecamatan Yiginua Kabupaten Lany Jaya ) Yigibalom, Yepius
JURNAL POLITICO Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSalah satu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan politik adalah berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Partisipasi politik masyarakat dalam sebuah kompetisi politik seperti pemilihan umum dipengaruhi oleh banyak factor, diantaranya peran pemerintah dalam bentuk peraturan perundangan yang digunakan, penyelenggara pemilihan umum, partai politik, kepemimpinan, disamping factor budaya dan system social yang ada dan berkembang di tengah masyarakat.Masyarakat desa Gumagame yang dalam kehidupan sehari-harinya hanya bertani dan kehidupan social yang terbilang miskin, kepercayaan terhadap proses politik (pilkada) yang dapat membantu menyelesaikan masalah mereka ternyata telah menjadikan mereka cenderung apatis terhadap politik. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat partisipasi masyarakat politik masyarakat didesa Gumagame pada pemilihan bupati dan wakil bupati pada tahun 2017 tersebut. Dari data yang ada masyarakat yang menggunakan hak pilih hanya sekitar 200 orang dari 300 daftar pemilih tetap dalam pilkada. Hal itu dapat asumsikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada tersebut sangat rendah. Kenapa hal itu terjadi tentu menarik untuk ditelusuri. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi keinginan tersebut agar kedepannya dapat dicarikan solusi untuk mengatasi persoalan terkait partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum. Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemilu  PUBLIC POLITICAL PARTICIPATION IN THE ELECTION OF REGENT AND DEPUTY REGENT OF LANY JAYA DISTRICT, PAPUA PROVINCE, 2017(Study in Gumagame Village, Yiginua District, Lany Jaya Regency) By: Yepius Yigibalom  ABSTRACTOne of the people's participation in political activities is participating in the holding of general elections. Public political participation in a political competition such as a general election is influenced by many factors, including the role of the government in the form of laws and regulations used, general election organizers, political parties, leadership, in addition to cultural factors and social systems that exist and develop in society.The people of Gumagame village, who in their daily lives only farm and in a relatively poor social life, believe in the political process (pilkada) that can help solve their problems, which has made them tend to be apathetic towards politics. This is evidenced by the level of participation of the political community in the village of Gumagame in the election of the regent and deputy regent in 2017. From the existing data, only about 200 people from 300 final voter lists in the regional elections use their right to vote. It can be assumed that the level of public participation in the pilkada is very low. Why this happens is certainly interesting to explore. This research was conducted to fulfill this desire so that in the future solutions can be found to overcome problems related to public political participation in general elections. Keywords: Political Participation, Election
PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN2018 (Studi Kasus di Gereja Masehi Injili di Minahasa Wilayah Kawangkoan Dua) Wiesje Wilar, Bobby Sondakh, Marlien Lapian,
JURNAL POLITICO Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten MinahasaTahun 2018 adalah momentum masyarakat Kabupaten Minahasa dalam berpartisipasi di pelaksanaan pemilukada. Partisipasi politik masyarakat tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong yang memegang peran dan fungsi. Salah satu pendorong terciptanya partisipasi politik masyarakat adalah tokoh agama. Tokoh agama merupakan faktor pendorong terlibatnya masyarakat dalam pemilukada melalui tugas dan fungsiny amelayani masyarakat. Penelitian ini fokus pada peran tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilukada khususnya Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilukada Minahasa Tahun 2019. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori partisipasi politik Mirriam Budiardjo dan teori elite Pareto. Data yang diperoleh dalam penulisan ini melalui kepustakaan, dan kantor-kantor institusi terkai tRumusan masalah yang di ambil dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilukada Minahasa tahun 2018?. Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat terlibat dalam proses pemilukada terlebih khusus dalam memberikan hak pilih yang sebelumnya masih apatis terhadap pelaksanaan pemilukada. Hal tersebut tercipta dari peran tokoh agama yang berfungsi memberikan pemahaman politk dan nasehat-nasehat ketika proses pemilukada berjalan, baik melalui khotbah di ibadah maupun dialog di lingkungan masyarakat. Kata Kunci: Tokoh Agama, Gereja Masehi Injili di Minahasa, Partisipasi Politik Masyarakat, PemilihanUmum Kepala Daerah.  THE ROLE OF RELIGIOUS FIGURE IN INCREASING COMMUNITY POLITICAL PARTICIPATION IN MINAHASA REGENCY GENERAL ELECTION IN 2018 (Case Studies in The Christian Evangelical Church in Minahasa Kawangkoan Two Area)  ABSTRACTThe Minahasa Regency Regional Head General Election in 2018 is the momentum of the Minahasa District community in participating in the post-conflict local election implementation. Community political participation is inseparable from the driving factors that hold roles and functions. One of the drivers of the creation of community political participation is religious leaders. Religious leaders are a driving factor for the involvement of the community in post-conflict local elections through their duties and functions to serve the community. This study focuses on the role of religious leaders in increasing community political participation in post-conflict local elections, especially the Election of Minahasa District Head in 2018. This research uses qualitative research methods with descriptive translation, namely research that aims to obtain an overview to understand and explain the Role of Religious Leaders in Improving Community Political Participation in Minahasa Election in 2019. In this study, researchers used Mirriam Budiardjo's theory of political participation and Pareto's elite theory. The data obtained in this paper is through literature, and related institutional offices. The formulation of the problem taken in this study is what is the role of religious leaders in increasing public political participation in the Minahasa post-conflict local election in 2018 ?. The results of the analysis show that the community is involved in the post-conflict local election process especially in giving voting rights which were still apathetic towards the implementation of post-conflict local election. This is created by the role of religious leaders who function to provide political understanding and advice when the post-conflict local election process runs, both through sermons in worship and dialogue in the community. Keywords: Religious Leaders, The Christian Evangelical Church in Minahasa, Community Political Participation, Regional Head Elections
KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ( KPUD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILU SERENTAK 2019 Oya, Juan Charlos
JURNAL POLITICO Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenyelenggaraan pemilihan umum merupakan tugas pokok dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tugas tersebut harus bisa dilaksanakan dengan cara independen dan non partisian, agar kedaulatan rakyat untuk menghasilkan suatu pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Partisipasi politik merupakan salah satu indikator dari keberhasilan KPU dalam pelaksanaan pemilihan umum. Penelitian ini mencoba melihat kinerja KPUD Kabupaten Halmahera Barat pada pemilihan umum serentak tahun 2019, dikaitkan dengan partisipasi politik masyarakat. Temuan penelitian menggambarkan kinerja KPUD Kabupaten Halmahera Barat sudah baik dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu tersebut yang tergolong tinggi. Kata Kunci: Kinerja; Komisi Pemilihan Umum; Partisipsasi Masyarakat   ABSTRACTThe holding of general elections is the main task of the General Election Commission (KPU). This task must be carried out in an independent and non-partisan way, so that the people's sovereignty to produce a government can run properly. Political participation is one indicator of the KPU's success in the implementation of general elections. This research tries to see the performance of the Election Commission for West Halmahera Regency in the 2019 simultaneous general election, in relation to the political participation of the community. The research findings illustrate that the performance of the Election Commission of West Halmahera Regency is good, seen from the relatively high level of community participation in the election. Keywords: Performance; General Election Commissions; Community Participation
KINERJA APARAT SIPIL NEGARA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN DI KANTOR CAMAT PULAU BATANG DUA KOTA TERNATE Kuadang, Terry Vadly
JURNAL POLITICO Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDalam menjalankan tugasnya para Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan memiliki standar pelayanan prima sesuai kebutuhan masyarakat. Standar pelayanan prima ini tidak cukup hanya bermodalkan pengalaman tetapi benar-benar didukung oleh kinerja profesional di lingkungannya masing-masing. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, fungsi utama pemerintah daerah adalah sebagai pelayan masyarakat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Namun pada kenyataannya kinerja dari ASN hingga kini masih banyak yang belum menunjukan kinerja yang baik seperti yang diharapkan. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini akan mendeskripsikan kinerja ASN, khususnya di kantor Camat Pulau Batang Dua Kota Ternate, dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Bernardin dan Russel (2005:67) yang menetapkan pengukuran kinerja, yaitu dengan melihat kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektifitas, dan kemandirian serta komitmen kerja. Temuan penelitian menggambarkan kinerja ASN yang ada di kantor Camat Pulau Batang Dua Kota Ternate, jika dilihat dari indicator tersebut masih menunjukan kinerja yang kurang baik atau dapat dikatakan jauh dari harapan. Kata Kunci: Kinerja; ASN; Pelayanan Publik  ABSTRACTIn carrying out their duties, the State Civil Apparatus (ASN) is expected to have excellent service standards according to community needs. This excellent service standard is not sufficient only with experience but also supported by professional performance in their respective environments. Based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the main function of local government is as a public servant in order to improve coordination of government administration, public services, and community empowerment. However, in reality the performance of these ASNs is still not showing the good performance as expected. By using a qualitative method, this research will describe the performance of ASN, especially in the office of the Head of the Pulau Batang Dua Sub-district, Ternate City, using the concept proposed by Bernardin and Russel (2005: 67) which determines performance measurement, namely by looking at quality, quantity, timeliness. , effectiveness, and independence and work commitment. The research findings describe the performance of ASN in the office of the Head of the Pulau Batang Dua Sub-district, Ternate City, when viewed from this indicator it still shows poor performance or can be said to be far from expectations. Keywords: Performance; ASN; Public service
PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018 (Studi Di Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika Provinsi Papua) Johny Lengkong, Soter Jangkup, Arpi R. Rondonuwu,
JURNAL POLITICO Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDalam menganalisis voting behavior dan untuk menjelaskan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan sebagai alasan para pemilih dalam menjatuhkan pilihannya, dikenal dengan tiga pendekatan, yaitu Mazhab Columbia yang mengunakan sosiologis, Mazhab Michigan yang dikenal dengan pedekatan psikologis, Mazhab Virginia yang dikenal dengan pendekatan atau model Rasional. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat perilaku pemilih di kabupaten Mimika pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018. Penelitian ini disusun berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mendeskripsikan hasil wawancara terhadap tokoh masyarakat, kepala suku setempat, kepala desa, dan tokoh agama, serta para pemilih di Distrik Tembagapura yang berhak memilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilih memilih karena ada kaitannya dengan pendidikan, jabatan, pekerjaan, kesukuan, kekeluargaan, serta wilayah tempat tingal, memilih dilihat dari keterkaitan seseorang dengan partai politik, orientasi seseorang dengan isu-isu dan orientasi seseorang terhadap kandidat, serta visi misi dan program maupun strategi. Memilih tujuan untuk diri sendiri dengan beberapa alternative mana yang maksimal baginya, pemilih yang lebih melihat sosok figure dari kandidat paslon bupati, meski diberi barang berupa kebutuhan pokok atau dalam bentuk apapun, tidak mempengaruhi pemilih pada umumnya karena banyak masyarakat Distrik Tembagapura yang bekerja dan studi diluar daerah. Oleh karena itu perlunya pendidikan politik bagi masyarakat Distrik Tembagapura, bukan hanya para memilih, tetapi seluruh lapisan masyarakat agar pemilih tidak salah pilih melainkan dapat menggunakan hak pilih dengan memilih calon yang tepat diwaktu yang mendatang, selain itu perlunya kesadaran yang tinggi bagi pemilih untuk memilih agar partisipasi politik masyarakat di Distrik Tembagapura semangkin baik dan dapat memberi pengaruh bagi kemajuan pembangunan di daerah pemilihan. Kata Kunci: Perilaku Pemilih   ABSTRACTIn analyzing voting behavior and to explain the considerations used as reasons for voters in making their choices, there are three approaches, namely the Columbia School which uses sociology, the Michigan School which is known as psychological approach, the Virginia School which is known as the Rational approach or model. The approach was used to see voter behavior in Mimika district in the election of the regent and deputy regent in 2018. This research was compiled based on qualitative research methods with data collection techniques namely observation, in-depth interviews and documentation. The data analysis technique used in this study is to describe the results of interviews with community leaders, local tribal chiefs, village heads, and religious leaders, as well as voters in Tembagapura District who have the right to vote. The results showed that voters chose because there was a connection with education, position, occupation, ethnicity, family, and the region where they lived, choosing was seen from the relationship of a person with a political party, one's orientation to one's issues and orientation towards the candidate, and vision and mission and program or strategy. Choosing a goal for oneself with a number of alternatives which is the maximum for him, voters who see the figure of the candidate candidate for regent, although given goods in the form of basic needs or in any form, does not affect voters in general because many people in Tembagapura District work and study outside area. Therefore the need for political education for the people of Tembagapura District, not only the voters, but all levels of society so that voters do not vote wrong but can exercise their right to vote by choosing the right candidates in the future, besides the need for high awareness for voters to vote so that the political participation of the community in the Tembagapura District is likely to be good and can have an impact on the progress of development in the electoral district. Keywords: Voter Behavior
OPINI PUBLIK TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DI KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT Fanataf, Boyke R
JURNAL POLITICO Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSalah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah bagaimana menampilkan aparatur yang profesional, memiliki etos kerja yang tinggi, menjalankan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peran dari aparat pemerintah sangatlah penting karena untuk terlaksananya roda pemerintahan yang baik serta pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan sikap profesional dari setiap aparat pemerintah  baik pimpinan  sampai  pada bawahan. Sikap profesional yang melekat pada setiap aparat pemerintah tentunya akan dapat meningkatkan produktifitas kerja dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat lewat pelayanan yang baik. Namun pada kenyataannya yang dihadapi adalah sulitnya menggerakkan setiap aparatur pemerintah agar senantiasa mau dan bersedia mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk kepentingan organisasi serta pelayanan kepada masyarakat. Apabila kinerja aparatur pemerintah baik maka akan membangun opini publik yang baik, sebaliknya jika kinerja aparatur pemerintah kurang baik maka hal ini juga akan membentuk opini publik yang tidak baik juga. Hal ini akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah itu sendiri. Hal inilah yang terjadi di Kabupaten Maybrat, dmana kinerja pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dinilai oleh masyarakat kurang baik, terlihat dari opini masyarakat yang terbentuk terhadap kinerja bupati. Hal ini perlu di carikan solusi agar tidak berlarut dan dapat menciptakan kepercayaan masyarakat kepada legitimasi pemerintahan di kabupaten Maybrat. Realita yang terjadi di kabupaten Maybrat selama kepemimpinan pak Bupati Drs. Bernard Sagrim M.M, sebagai pejabat bupati periode 2017-2022, banyak sekali ditemukan masalah- masalah yang menghambat pembangunan kemajuan pemerintah didaerah tersebut. Permasalahan yang terjadi antara lain: pelayanan admistrasi yang belum berjalan dengan baik, yang disebabkan karena Kabupaten Maybrat hingga saat ini belum ada kantor bupati, kantor sekertaris daerah, kantor DPRD milik kabupaten. Selain itu, pelayanan adminstrasi juga yang belum berjalan dengan baik, pembangunan infrastruktur  jalan antara desa dan distrik yang belum berjalan dengan baik, yang menghambat proses pelayanan transportasi masyarakat di kabupaten Maybrat. Sementara di bidang ekonomi dikabupaten Maybrat sendiri belum punya pasar umum milik pemerintah daerah, hal ini yang menjadi salah satu penghambat kemajuan ekonomi masyarakat pemerintah kabupaten Maybrat. Sedangkan di bidang pendidikan banyak fasilitas bangunan sekolah yang sudah rusak dan tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah, dibidang kesehatan hingga sekarang pemerintah belum memiliki rumah sakit umum milik pemerintah daerah dan lain-lain sebagainya.  Permasalahan ini perlu dicarikan solusi agar kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi pemerintahan dapat terjaga dan agar tidak terjadi kekacauan di tengah masyarakat sebagai akibat dari kepemimpinan bupati.  Kata Kunci: Opini Publik: Kinerja: Aparat Pemerintah   PUBLIC OPINION ON THE PERFORMANCE OF GOVERNMENT PERSONNELIN MAYBRAT DISTRICT, WEST PAPUA PROVINCE  ABSTRACTOne of the big challenges faced by the government, especially local governments, is how to present a professional apparatus, have a high work ethic, carry out their duties and functions in realizing people's welfare. The role of the government apparatus is very important because for the implementation of good governance and service to the community, a professional attitude is needed from every government apparatus, both leaders and subordinates. The professional attitude inherent in every government apparatus will certainly be able to increase work productivity and the realization of community welfare through good services. However, in reality what is faced is the difficulty of moving every government apparatus so that they are always willing and willing to mobilize their best for the benefit of the organization and service to the community. If the performance of the government apparatus is good, it will build good public opinion, on the other hand, if the performance of the government apparatus is not good, this will also form a bad public opinion as well. This will greatly affect public confidence in the government apparatus itself. This is what happened in Maybrat Regency, where the performance of the local government, in this case the Regent, was judged by the community to be poor, as seen from the public opinion formed on the regent's performance. It is necessary to find a solution so that it does not drag on and can create public trust in the legitimacy of the government in Maybrat district. The reality that happened in Maybrat district during the leadership of the Regent Drs. Bernard Sagrim M.M, as regent official for the 2017-2022 period, found many problems that hindered the development of government progress in the area. The problems that occur include: administrative services that have not been running well, which is because Maybrat Regency does not yet have a regent's office, regional secretary office, and district-owned DPRD office. Apart from that, administrative services are also not running well, road infrastructure development between villages and districts is not yet running well, which hinders the process of community transportation services in Maybrat district. Meanwhile, in the economic sector, Maybrat Regency itself does not yet have a public market owned by the regional government, this is one of the obstacles to the economic progress of the Maybrat district government community. Meanwhile, in the education sector, many school building facilities have been damaged and have not been paid attention to by the local government. In the health sector, until now the government has not had a public hospital owned by the local government and so on. This problem needs to be found a solution so that public trust in the legitimacy of government can be maintained and so that chaos does not occur in the community as a result of the regent leadership. Keywords: Public Opinion: Performance: Government Officials
STRATEGI POLITIK PARTAI HATI NURANI RAKYAT DAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DALAM MEMENANGKAN PILKADA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015 Koranyo, Delman
JURNAL POLITICO Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPeran partai pendukung dalam memenangkan pasangan yang diusung dalamsebuah pilkada sangatlah penting. Yang lebih menarik apabila calon yang diusung didukung oleh lebih dari satu partai. Bagaimana mensinergikan visi, misi dan program masing-masing partai dengan peluang kandidat dalam memenangkan kompetisi menjadi satu hal yang menarik untuk dilihat. tulisan ini mencoba menggambarkan bagaimana strategi politik Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Kebangkitan Bangsa dalam memenangkan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 di kabupaten Halmahera Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dengan informan dan studi kepustakaan. Temuan peneliian menunjukan bahwa strategi yang dilakukan oleh partai pengusung untuk memenangkan pasangan yang diusung diantaranya dengan cara membuat isu akan dijual kepada masyarakat, mengamati kemampuan partai pesaing yang menjadi rival politiknya, melakmukan pendekatan secara Agama, Suku, dan Budaya. Selain itu strategi mengedepankan isu mayoritas dan minoritas sehingga mampu menarik simpati dari masyarakat untuk memilih pasangan Danny Missy dan Ahmad Zaki Mando.Kata Kunci: Strategi, Partai Politik, Pemilihan Kepala Daerah. ABSTRACTThe role of the supporting party in winning the pair carried in a local election is very important. Even more interesting if the candidate being promoted is supported by more than one party. How to synergize the vision, mission and programs of each party with the opportunity for candidates to win the competition is an interesting thing to see. This paper tries to describe how the political strategy of the People's Conscience Party and the National Awakening Party in winning the 2015 Regional Elections in West Halmahera district. This study uses a qualitative method. Data were collected by interview method with informants and literature study. The research findings show that the strategy carried out by the bearer party to win the pair being carried out among others by making the issue will be sold to the public, observing the ability of rival parties who become political rivals, approaching in Religion, Tribe, and Culture. Besides that, the strategy is to prioritize the majority and minority issues so that it can attract sympathy from the community to choose the pair Danny Missy and Ahmad Zaki Mando.Keywords: Strategy, Political Parties, Regional Head Elections
PERAN LEMBAGA NU (NADLATUL ULAMA) DALAM MENDUKUNG PEROLEHAN SUARA PKB PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA TERNATE TAHUN 2009 Ali, Ali
JURNAL POLITICO Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKehadiran Partai PKB sebagai anak emasnya NU telah menunjukan eksistensi yang cukup memadai meskipun Peran organisasi NU yang baru masuk di Kota ternate pada tahun 2008 di bawah pimpinan Drs. Hi.Ibrahim Muhamad dalam memfasilitasi pemenangan PKB sudah dianggap maksimal namun hal ini perlu di kaji lebih jauh mengapa PKB sebagi partai anak emasnya NU khususnya di Kota Ternate tidak mampu memenangi Pemilu tahun 2009. Hal inilah yang menjadi Tujuan Penelitian penulis untuk memperoleh gambaran peran Lembaga NU dalam mendukung perolehan suara PKB pada pemilihan legislatif di Kota Ternate. Untuk mendapatkan gambaran tersebut penulis melakukan penelitian yang mana Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode analisis deskriptif. Kemudian setelah dilakukan penelitian penulis menemukan titik terang peran lembaga NU yang terdapat dalam tiga unsur pokok yaitu pertama Menggunakan Tema Islam Sebagai Alat Perjuangan, kedua Menjalin Hubungan Kerjasama Antara NU dengan PKB, dan yang ketiga Lembaga NU Sebagai Kekuatan Utama PKB Meskipun secara politis, PKB mendapatkan suara secara legitimasi kelahirannya dibidani oleh struktural NU, tetapi tetap terjadi terbelahnya suara NU di kota ternate menjadi dua yaitu ke PKB dan ke partai lama yaitu PPP. Dari hasil penelitian inilah penulis dapat mengabil kesimpulan bahwa Sejak awal pembentukan PKB, sebetulnya telah menimbulkan bibit konflik terutama dengan makin terseretnya struktural NU dalam kelahiran Partai baru PKB, Hal ini menjadi masalah serius karena akan berdampak pada polarisasi suara pada tingkat grass root, terbelah mengelompok pada massa PKB dan PPP. Dan Jika struktural NU tidak berhati-hati dalam bersikap, yaitu menaungi semua warga Nadliyin yang bernaung pada partai lain selain PKB, dapat diramalkan akan terjadi eskalasi konflik yang mengakibatkan pecahnya konflik secara fisik pada basis massa antar kedua partai PKB dan PPP, yang semua berasal dari rumah internal Nadliyin. Meskipun demikian dapat dipahami keterlibatan NU tersebut berakibat pada perolehan suara yang secara signifikant mampu menempatkan PKB di atas perolehan suara PPP dalam pemilu 2009 secara Nasional, dan khususnya di Kota ternate mendapatkan sebuah kursi di lembaga legislatif.Key words : Peran Lembaga NU, PKB Pemilu Legislatif
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dode, Remi
JURNAL POLITICO Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKArtikel ini akan mengkaji strategi dari pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur jalan berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Arujaya Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat. Dalam mengkaji teori yang digunakan untuk melihat  permasalahan terkait pembangunan infrastruktur jalan berbasis pemberdayaan masyarakat yaitu teori dari Aprillia Theresia, yang mengatakan bahwa, pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat (dan individu-individu didalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan cara pengumpulan data melalui wawancara langsung, observasi dilapangan serta melalui kajian dokumen. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pemerintah desa belum makasimal atau belum berhasil dalam melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan berbasis pemberdayaan masuarakat di Desa Arujaya Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat. Hal ini disebabkan karena pembangunan yang dilakukan masih bersifat dari atas kebawah yang pada gilirannya menimbulkan dominasi pemerintah dalam proses pelaksanaan pembangunan, sehingga kegiatan lain seperti pemberdayaan masyarakat terabaikan yang secara tidak langsung hal tersebut berdampak pada minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Kata Kunci: Pembangunan; Infrastruktur; Pemberdayaan Masyarakat   ABSTRACTThis article will examine the strategy of the government in carrying out road infrastructure development based on community empowerment in Arujaya Village, Tabaru District, West Halmahera Regency. In examining the theory used to look at problems related to community empowerment-based road infrastructure development, namely the theory from Aprillia Theresia, which says that development is an effort or process of change, in order to achieve a level of welfare or quality of life of a community (and the individuals in it). will and carry out that development. The method used in this study is a qualitative research method by collecting data through direct interviews, field observations and through document review. Based on the results of the study, it was found that the village government had not been maximized or had not succeeded in carrying out road infrastructure development activities based on community empowerment in Arujaya Village, Tabaru District, West Halmahera Regency. This is because the development carried out is still from the top down which in turn leads to government domination in the development process, so that other activities such as community empowerment are neglected which indirectly has an impact on the lack of community participation in the development process in the village. Keywords: Development; Infrastructure; Community development

Page 40 of 52 | Total Record : 511

 38   39   40   41   42 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue