cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 529 Documents
 49   50   51   52   53 
Implementasi Program Makanan Bergizi Gratis Di Kota Manado(Studi Kasus: Sd Negeri Pandu, Kelurahan Pandu, Kecamatan Mapanget) Tarigan, Maretti Sinta br; Rengkung, Franky R.D; Sondak, Efvendi R.
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 2 (2026): April 2026
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/d2vnr839

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri Pandu, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, serta mengidentifikasi penyebab dan respons terhadap kasus makanan tidak layak konsumsi yang terjadi pada Mei 2025. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan kepala sekolah, guru pengampu program MBG, orang tua siswa, dan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta melalui observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program MBG di SD Negeri Pandu secara umum telah berjalan cukup efektif. Dari aspek komunikasi, koordinasi antara pihak sekolah, SPPG, dan instansi terkait berlangsung cukup baik, bersifat dua arah, serta responsif terhadap keluhan dan permasalahan yang muncul. Namun, komunikasi kepada orang tua siswa masih belum dilakukan secara formal dan terstruktur. Dari aspek sumber daya, ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta dukungan logistik SPPG relatif memadai, meskipun masih ditemukan kendala teknis berupa ketepatan jumlah porsi dan preferensi siswa terhadap jenis makanan tertentu. Dari aspek disposisi, para pelaksana menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan responsivitas yang baik, terutama dalam melakukan pemeriksaan makanan sebelum diberikan kepada siswa serta meningkatkan kehati-hatian setelah terjadinya insiden. Sementara itu, struktur birokrasi telah memiliki pembagian tugas, SOP, mekanisme pelaporan, dan pengawasan yang cukup jelas, meskipun pengawasan dan keterlibatan orang tua masih perlu diperkuat. Kasus makanan tidak layak konsumsi pada Mei 2025 menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan pengendalian kualitas makanan pada tahap pelaksanaan. Meskipun demikian, makanan tersebut berhasil terdeteksi sebelum dikonsumsi siswa karena adanya pemeriksaan oleh guru. Pihak sekolah kemudian segera menghubungi SPPG untuk melakukan klarifikasi dan penanganan, sedangkan pihak SPPG melakukan evaluasi serta memperketat standar kebersihan, pengolahan, dan distribusi makanan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi MBG di SD Negeri Pandu tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya dan prosedur, tetapi juga oleh komitmen pelaksana, koordinasi antaraktor, serta konsistensi pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan kualitas makanan, komunikasi publik, koordinasi antarlembaga, dan pelibatan orang tua dalam mekanisme pengawasan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Program MBG.   Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Makanan Bergizi Gratis, MBG, SD Negeri Pandu, George C. Edwards III, Kebijakan Publik.   ABSTRACT This study aims to analyze the implementation of the Free Nutritious Meals (MBG) Program at Pandu Public Elementary School, Mapanget District, Manado City, and to identify the causes and responses to cases of unfit food that occurred in May 2025. This study used a descriptive qualitative method with George C. Edwards III's policy implementation theory, which includes four indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were obtained through interviews with the principal, teachers in charge of the MBG program, parents, and the Nutrition Fulfillment Service Unit (SPPG), as well as through observation and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and drawing and verifying conclusions. The results indicate that the implementation of the MBG Program at Pandu Public Elementary School has generally been quite effective. From a communication perspective, coordination between the school, SPPG, and related agencies is quite good, two-way, and responsive to complaints and emerging issues. However, communication with parents has not yet been conducted in a formal and structured manner. In terms of resources, the availability of human resources, infrastructure, and logistical support for the Food and Nutrition Supervisory Agency (SPPG) is relatively adequate, although technical challenges remain, including ensuring accurate portion sizes and student preferences for certain foods. In terms of disposition, implementers demonstrate strong commitment, responsibility, and responsiveness, particularly in inspecting food before serving it to students and increasing vigilance following incidents. Meanwhile, the bureaucratic structure has a clear division of tasks, standard operating procedures (SOPs), reporting mechanisms, and oversight, although parental supervision and involvement still need to be strengthened. The case of unfit food in May 2025 demonstrated weaknesses in food quality monitoring and control during the implementation phase. Despite this, the food was detected before consumption by students due to inspections by teachers. The school immediately contacted the SPPG for clarification and handling, while the SPPG conducted an evaluation and tightened standards for food hygiene, processing, and distribution. Therefore, the success of the MBG implementation at Pandu Public Elementary School is determined not only by the availability of resources and procedures, but also by the commitment of implementers, coordination between stakeholders, and consistent supervision. This study recommends strengthening food quality monitoring, public communication, interagency coordination, and parental involvement in oversight mechanisms to improve the effectiveness and accountability of the MBG Program.   Keywords: Policy Implementation, Free Nutritious Meals, MBG, Pandu Public Elementary School, George C. Edwards III, Public Policy.
Peran Pemerintah Desa Dalam Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Desa Kanonang Lima Lumenta, Sarah Frety Theresia; Najoan, Herman; Rengkung, Franky R.D.
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 2 (2026): April 2026
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/fbhcd917

Abstract

Program pupuk bersubsidi merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian melalui penyediaan pupuk dengan harga yang terjangkau bagi petani. Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh efektivitas penyaluran di tingkat desa, sehingga pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah, penyuluh pertanian, kelompok tani, dan petani penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Desa Kanonang Lima dalam menunjang efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pemerintah desa, penyuluh pertanian, ketua kelompok tani, serta petani penerima pupuk bersubsidi. Analisis data menggunakan teori peran Bruce J. Biddle yang meliputi indikator expectation, identities, dan behaviors. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan fungsi koordinasi, pendataan petani melalui RDKK, sosialisasi kebijakan, serta fasilitasi penyelesaian berbagai kendala distribusi pupuk. Namun efektivitas penyaluran masih dipengaruhi keterbatasan kuota pupuk bersubsidi, keterlambatan distribusi, dan perlunya pembaruan data penerima secara berkala. Penelitian merekomendasikan peningkatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi pemutakhiran data petani, peningkatan sosialisasi, serta penguatan pengawasan distribusi agar penyaluran pupuk bersubsidi menjadi lebih efektif.   Kata Kunci: Pemerintah Desa; Efektivitas; Pupuk Bersubsidi; Distribusi; Kelompok Tani.   ABSTRACT The subsidized fertilizer program is one of the Indonesian government's policies aimed at improving agricultural productivity by providing affordable fertilizers for farmers. The effectiveness of this policy largely depends on the distribution process at the village level, where the village government plays a strategic role in coordinating stakeholders and ensuring proper implementation. This study aims to analyze the role of the Kanonang Lima Village Government in supporting the effectiveness of subsidized fertilizer distribution. A qualitative descriptive approach was employed. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving village officials, agricultural extension officers, farmer group leaders, and beneficiary farmers. Data analysis was conducted using Bruce J. Biddle's Role Theory, consisting of expectation, identities, and behaviors. The findings indicate that the village government has performed important roles in farmer registration through the Farmer Group Definitive Needs Plan (RDKK), coordination with agricultural extension officers, dissemination of information, and facilitation of problem solving during fertilizer distribution. Nevertheless, several obstacles remain, including limited fertilizer quotas, delays in distribution, and the need for regular beneficiary data updates. The study recommends strengthening institutional coordination, improving beneficiary data accuracy, enhancing program socialization, and reinforcing distribution supervision to improve the effectiveness of subsidized fertilizer distribution.   Keywords: Village Government; Effectiveness; Subsidized Fertilizer; Distribution; Farmers.
Implementasi E-Government Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Dinas Sosial Kota Bitung Wakim, Wilhelmina Engel Christy; Sampe, Stefanus; Waworundeng, Welly
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 2 (2026): April 2026
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/gjygqs10

Abstract

Transformasi digital melalui penerapan e-government menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk pada bidang kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi e-government dalam penanganan fakir miskin di Dinas Sosial Kota Bitung melalui pemanfaatan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, operator dan verifikator SIKS-NG, pendamping sosial, aparat kelurahan, serta masyarakat penerima bantuan sosial. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government melalui SIKS-NG telah mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), khususnya dalam proses verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Komunikasi antar pelaksana berlangsung cukup efektif, sumber daya manusia relatif memadai, disposisi pelaksana menunjukkan komitmen terhadap digitalisasi pelayanan, serta struktur birokrasi telah mendukung pembagian tugas secara jelas. Namun demikian, implementasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kompetensi digital aparatur, kualitas jaringan internet, koordinasi lintas instansi, serta akurasi data masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antar lembaga, evaluasi berkala terhadap sistem, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pemutakhiran data agar implementasi e-government mampu mendukung pelayanan kesejahteraan sosial yang lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.   Kata Kunci: Implementasi; E-Government; SIKS-NG; Fakir Miskin; Dinas Sosial.   ABSTRACT The implementation of e-government has become an essential strategy for improving public service delivery, particularly in the social welfare sector. This study aims to analyze the implementation of e-government in handling poverty at the Social Affairs Office of Bitung City through the Social Welfare Information System Next Generation (SIKS-NG). A qualitative descriptive approach was employed. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving the Head of the Social Affairs Office, the Head of the Poverty Handling Division, SIKS-NG operators and verifiers, social facilitators, village officials, and social assistance beneficiaries. Data analysis followed the Miles, Huberman, and Saldaña interactive model using George C. Edwards III's policy implementation framework, consisting of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings reveal that SIKS-NG has improved the effectiveness of integrated social welfare data management, particularly in data verification, validation, and updating processes. Effective communication, adequate human resources, positive implementer commitment, and a well-defined bureaucratic structure have contributed to better service delivery. Nevertheless, several challenges remain, including limited digital competencies among personnel, unstable internet connectivity, insufficient inter-agency coordination, and data accuracy issues. Therefore, strengthening human resource capacity, improving institutional coordination, conducting periodic evaluations, and encouraging community participation in data updating are necessary to optimize e-government implementation and improve the quality of social welfare services.   Keywords: Implementation; E-Government; SIKS-NG; Poverty Handling; Social Affairs Office
Pengaruh Pemberitaan Media Terhadap Citra Politik Gubernur Sherly Tjoanda Di Kalangan Mahasiswa Paguyuban Maluku Utara  Di Manado Tuguis, Ananda Safitri; Posumah, Daisy; Rengkung , Franky R. D.
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 2 (2026): April 2026
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/3d72hv66

Abstract

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pemberitaan Media terhadap Citra Politik Gubernur Sherly Tjoanda di Kalangan Mahasiswa Paguyuban Maluku Utara di Manado.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemberitaan media berpengaruh terhadap citra politik Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda serta mengetahui besarnya pengaruh tersebut di kalangan mahasiswa Paguyuban Maluku Utara di Manado. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Data diperoleh melalui kuesioner kepada 126 responden mahasiswa Paguyuban Maluku Utara di Kota Manado. Variabel pemberitaan media (X) diukur melalui empat dimensi, yaitu frekuensi, durasi, jenis media, dan kognisi, sedangkan citra politik (Y) diukur melalui kredibilitas, kepemimpinan, integritas, dan kinerja. Data dianalisis menggunakan program SPSS melalui uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi, dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari paparan pemberitaan media terhadap citra politik Gubernur Sherly Tjoanda, dengan nilai signifikansi uji F sebesar 0,000 < 0,05. Secara parsial, frekuensi dan jenis media menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap citra politik. Sementara itu, durasi paparan memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan nilai Beta = -0,462 dan signifikansi 0,000 < 0,05. Pada analisis terhadap tone pemberitaan, diperoleh bahwa jenis media dan kognisi berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan frekuensi dan durasi tidak berpengaruh signifikan. Nilai R Square sebesar 37,1% menunjukkan bahwa variasi tone pemberitaan dapat dijelaskan oleh frekuensi, durasi, jenis media, dan kognisi, sementara 62,9% dipengaruhi faktor lain di luar model. Kata kunci: Pemberitaan Media, Citra Politik, Sherly Tjoanda, Mahasiswa, Maluku Utara.     ABSTRACT This study is entitled “The Influence of Media Coverage on the Political Image of Governor Sherly Tjoanda among North Maluku Student Association Students in Manado.” The study aims to determine whether media coverage influences the political image of North Maluku Governor Sherly Tjoanda and to determine the extent of this influence among students of North Maluku Student Associations in Manado.This research employed a quantitative approach with an explanatory research design. Data were collected through questionnaires from 126 students who are members of North Maluku Student Associations in Manado. The media coverage variable (X) was measured through four dimensions: frequency, duration, media type, and cognition, while the political image variable (Y) was measured through credibility, leadership, integrity, and performance. The data were analyzed using SPSS through validity and reliability tests, classical assumption tests, regression analysis, and hypothesis testing.The results show that, simultaneously, media coverage has a significant influence on the political image of Governor Sherly Tjoanda, with an F-test significance value of 0.000 < 0.05. Partially, frequency and media type have a positive and significant influence on political image. Meanwhile, media exposure duration has a negative and significant relationship, with a Beta value of -0.462 and a significance value of 0.000 < 0.05.The analysis of media coverage tone shows that media type and cognition have a positive and significant influence, while frequency and duration do not have a significant influence. The R Square value of 37.1% indicates that frequency, duration, media type, and cognition explain 37.1% of the variation in media coverage tone, while the remaining 62.9% is influenced by other factors outside the research model.   Keywords: Media Coverage, Political Image, Sherly Tjoanda, Students, North Maluku.
Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Malingkas, Injilly Angel; Pati, Agustinus B.; Wilar, Wiesje Fenny
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 2 (2026): April 2026
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/czt2e318

Abstract

Penelitian ini mengkaji perilaku pemilih pemula di Desa Lopana, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, dalam Pemilihan Legislatif DPRD tahun 2024. Fokus penelitian terletak pada faktor-faktor yang memengaruhi pilihan dan pola politik mereka. Pemilih pemula (berusia 17-20 tahun) merupakan kelompok demografis yang signifikan, namun sering kali menghadapi tantangan seperti minimnya pengalaman politik, keterbatasan pengetahuan, dan kerentanan terhadap pengaruh luar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yang mencakup pemilih pemula yang telah menggunakan hak pilihnya, tokoh masyarakat, dan penyelenggara pemilihan tingkat desa. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku memilih pemilih pemula di Desa Lopana tidak sepenuhnya rasional ataupun didasarkan pada pertimbangan ideologis-partisan. Sebaliknya, keputusan mereka terutama dipengaruhi oleh kedekatan personal, tekanan sosial dari lingkungan sekitar, dan daya tarik sosok kandidat. Hal ini mengindikasikan perlunya pendidikan politik yang lebih intensif dan berkelanjutan bagi para pemilih pemula agar mereka dapat bertransformasi menjadi partisipan yang matang secara politik di desa tersebut.   Kata Kunci: Perilaku; Pemilih Pemula; Pemilihan Umum: Anggota Legislatif: Desa Lopana     ABSTRACT This study examines the voting behavior of first-time voters in Lopana Village, East Amurang District, South Minahasa Regency, during the 2024 legislative election. The research focuses on the factors influencing their choices and political patterns. First-time voters (aged 17–20) constitute a significant demographic group but often face challenges such as a lack of political experience, limited knowledge, and susceptibility to external influences. This study employs a descriptive qualitative method, with data collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis. Informants were selected using purposive sampling, comprising first-time voters who had exercised their right to vote, community leaders, and village-level election officials. Data analysis followed the Miles and Huberman interactive model, encompassing data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The results indicate that the voting behavior of first-time voters in Lopana Village is neither entirely rational nor based on ideological-partisan considerations. Instead, their decisions are primarily influenced by personal ties, social pressure from their immediate environment, and the appeal of the candidates themselves. These findings highlight the need for more intensive and sustained political education for first-time voters to enable them to evolve into politically mature participants within the village.   Keywords: Behavior; First-time Voters; General Election; Legislative Members; Lopana Village
Peran Badan Kerjasama Antar Umat Beragama Dalam Dinamika Politik Lokal Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Manado Sirambang, Ridel; Sumampouw, Rivo J.D.; Tulung, Trilke Erita
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 3 (2026): Juli 2026
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/qywzgg34

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran penting Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dan mengelola potensi konflik politik selama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024. Menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi, studi ini menganalisis fenomena sosial, pengalaman, persepsi, dan interaksi aktor dalam dinamika politik lokal. Kerangka teoritisnya didasarkan pada Teori Peran Bruce J. Biddle & Edwin J. Thomas dan Teori Konflik Ralf Dahrendorf. Metodologi penelitian melibatkan wawancara mendalam dengan informan kunci seperti pengurus BKSAUA, KPU/Bawaslu, pemilih, dan tokoh agama, observasi kegiatan BKSAUA, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat, pemerintah, dan penyelenggara pemilu memiliki harapan tinggi agar BKSAUA menjaga kerukunan dan menjadi mediator konflik. BKSAUA secara aktif melaksanakan perannya melalui dialog lintas agama, sosialisasi toleransi, mediasi konflik, dan koordinasi dengan berbagai pihak. Meskipun menghadapi konflik peran, terutama antara netralitas sebagai lembaga keagamaan dan tuntutan untuk menjaga stabilitas politik, BKSAUA berhasil mengelola potensi konflik identitas berbasis agama. Hubungan antarperan yang kuat dengan pemangku kepentingan, seperti KPU dan pemerintah, memungkinkan sinergi dalam menjaga kondusivitas Pilkada  . Kesimpulannya, BKSAUA memainkan peran signifikan dalam menjaga kerukunan, mengelola konflik politik, dan mendukung Pilkada Manado 2024 yang aman, damai, dan demokratis, menjadikannya aktor strategis dalam stabilitas sosial dan penguatan demokrasi lokal.   Kata Kunci: Peran; BKSAUA: Dinamika; Politik Lokal; Manado; Pemilu     ABSTRACT This study examines the pivotal role of the Inter-Religious Cooperation Body (BKSAUA) in maintaining inter-religious harmony and managing potential political conflict during the 2024 Manado Mayoral and Deputy Mayoral Election. Employing a qualitative phenomenological approach, the study analyzes social phenomena, experiences, perceptions, and actor interactions within local political dynamics. Its theoretical framework is grounded in Bruce J. Biddle and Edwin J. Thomas’s Role Theory and Ralf Dahrendorf’s Conflict Theory. The research methodology involved in-depth interviews with key informants—such as BKSAUA officials, election commission (KPU/Bawaslu) members, voters, and religious leaders—alongside observations of BKSAUA activities and document analysis. Data analysis utilized the Miles and Huberman interactive model. The findings indicate that the public, the government, and election organizers hold high expectations for BKSAUA to uphold harmony and act as a conflict mediator. BKSAUA actively fulfills its role through interfaith dialogue, the promotion of tolerance, conflict mediation, and coordination with various stakeholders. Despite facing role conflicts—particularly between maintaining neutrality as a religious institution and the demand to preserve political stability—BKSAUA successfully managed potential religion-based identity conflicts. Strong inter-role relationships with stakeholders, such as the KPU and the government, enabled synergy in maintaining a conducive environment for the election. In conclusion, BKSAUA plays a significant role in maintaining harmony, managing political conflict, and supporting a safe, peaceful, and democratic 2024 Manado election, thereby serving as a strategic actor in ensuring social stability and strengthening local democracy.   Keywords: Role; BKSAUA; Dynamics; Local Politics; Manado; Election
Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rambitan, Keyzia Oktaviana; Pati, Agustinus Bonifacius; Sondak, Efvendi
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 3 (2026): Juli 2026
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/q8hkfk24

Abstract

Penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sendangan, Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa. Musrenbang merupakan mekanisme perencanaan pembangunan bottom-up, yang bertujuan untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat guna mewujudkan pembangunan yang demokratis dan berorientasi pada kebutuhan riil warga. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat seringkali masih terbatas pada kehadiran formal dan belum sepenuhnya mencerminkan kontribusi nyata dalam pengambilan keputusan pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam empat tahapan utama menurut Cohen dan Uphoff (1977): pengambilan keputusan (decision making), pelaksanaan (implementation), menikmati hasil (benefit), dan evaluasi (evaluation). Informan penelitian meliputi Lurah, Ketua LPMK, perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, dan masyarakat Kelurahan Sendangan . Teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan telah dilaksanakan melalui rapat lingkungan dan Musrenbang kelurahan, namun masih didominasi oleh sistem perwakilan sehingga belum semua masyarakat berpartisipasi langsung. Dalam pelaksanaan, masyarakat berkontribusi melalui gotong royong dan kerja bakti, meskipun tingkat keterlibatan belum merata karena keterbatasan anggaran dan waktu. Masyarakat telah merasakan manfaat pembangunan, terutama peningkatan infrastruktur, namun kesadaran dalam pemeliharaan hasil masih perlu ditingkatkan. Partisipasi dalam evaluasi juga telah dilakukan melalui penyampaian kritik dan saran, tetapi masih tergolong rendah karena belum semua masyarakat aktif terlibat dalam pengawasan . Secara keseluruhan, meskipun mekanisme partisipasi telah tersedia, kualitas dan pemerataan keterlibatan masyarakat masih memerlukan peningkatan.   Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Musrembang; Kelurahan Sendangan     ABSTRACT This study examines community participation in the Development Planning Deliberation (Musrenbang) in Sendangan Urban Village, Kawangkoan District, Minahasa Regency. Musrenbang is a bottom-up development planning mechanism aimed at capturing community aspirations and needs to realize development that is democratic and oriented toward residents' actual requirements. However, in practice, community participation is often limited to formal attendance and does not yet fully reflect tangible contributions to development decision-making. This study employs a descriptive qualitative approach to analyze community participation across four key stages identified by Cohen and Uphoff (1977): decision-making, implementation, benefit, and evaluation. Research informants included the Urban Village Head, the Head of the Community Empowerment Institute (LPMK), urban village officials, community leaders, and residents of Sendangan Urban Village. Data collection techniques involved observation, interviews, and documentation. The results indicate that community participation in decision-making has been carried out through neighborhood meetings and the urban village Musrenbang; however, the process remains dominated by a representative system, meaning not all residents participate directly. Regarding implementation, the community contributes through *gotong royong* (mutual cooperation) and communal work activities, although the level of involvement is uneven due to budget and time constraints. Residents have experienced the benefits of development—particularly infrastructure improvements—yet awareness regarding the maintenance of these outcomes needs to be enhanced. Participation in evaluation has also occurred through the submission of criticisms and suggestions, but remains low as not all residents are actively involved in oversight. Overall, while participatory mechanisms are in place, the quality and inclusiveness of community involvement still require improvement.   Keywords: Community Participation; Musrenbang; Sendangan Urban Village
Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 Tumadang, Marsyanda Marlin; Tulung, Trilke Erita; Sondak, Efvendi
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 3 (2026): Juli 2026
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/j8zt4r75

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi keterbukaan informasi publik sebagai instrumen pemenuhan hak konstitusional pemilih dan penguat legitimasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah perkotaan yang heterogen. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik guna menjamin pemenuhan hak pilih masyarakat pada Pilkada 2024, dengan fokus lokus di Kecamatan Malalayang, Kelurahan Malalayang Satu Timur. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam bersama komisioner dan staf KPU Kota Manado, mantan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Malalayang, serta elemen masyarakat termasuk mahasiswa pendatang, dan diperkuat oleh data sekunder berupa dokumen resmi kepemiluan. Analisis dilakukan menggunakan Teori Strategi Komunikasi Hafied Cangara (mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode, serta seleksi dan penggunaan media) yang dilengkapi dengan Teori Komunikasi Politik Brian McNair dan prinsip keterbukaan informasi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Manado telah merancang strategi keterbukaan informasi secara formal melalui pemetaan khalayak, penyusunan pesan populer, metode sosialisasi edukatif-persuasif, serta pendekatan omnichannel. Namun demikian, implementasinya di tingkat akar rumput masih bersifat top-down, administratif, dan cenderung pasif, sehingga menyisakan kesenjangan informasi yang signifikan, terutama bagi kelompok pemilih non-permanen seperti mahasiswa pendatang. Penelitian ini merekomendasikan revitalisasi pemetaan khalayak berbasis ruang sosiologis, penyederhanaan narasi informasi yang aplikatif, serta penguatan budaya komunikasi partisipatif dan kehadiran fisik petugas di tengah masyarakat guna mewujudkan keterbukaan informasi yang substantif, bukan sekadar formalitas prosedural.   Kata Kunci: Keterbukaan Informasi; Strategi Komunikasi; Komisi Pemilihan Umum; Pemilihan Kepala Daerah; Partisipasi Pemilih.   ABSTRACT This research is motivated by the urgency of public information disclosure as an instrument for fulfilling voters' constitutional rights and strengthening the legitimacy of the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in a heterogeneous urban area. This study aims to describe and analyze the strategy of the Manado City General Election Commission (KPU) in enhancing public information disclosure to guarantee the fulfillment of citizens' voting rights in the 2024 Pilkada, focusing on Malalayang Sub-district, Malalayang Satu Timur Village. The research employs a qualitative method with a case study approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with commissioners and staff of the Manado City KPU, the former Chair of the Malalayang Sub-district Election Committee (PPK), and community elements including migrant students, supported by secondary data from official electoral documents. The analysis applies Hafied Cangara's Communication Strategy Theory (audience analysis, message design, communication methods, and media selection), complemented by Brian McNair's Political Communication Theory and the disclosure principles of Law Number 14 of 2008. The results indicate that the Manado City KPU has formally designed an information disclosure strategy through audience mapping, popular message construction, educative-persuasive socialization methods, and an omnichannel approach. However, its implementation at the grassroots level remains top-down, administrative, and largely passive, leaving a significant information gap, particularly for non-permanent voter groups such as migrant students. This study recommends revitalizing audience mapping based on sociological space, simplifying information narratives to be more applicable, and strengthening a participatory communication culture along with the physical presence of officers among the community to realize substantive, rather than merely procedural, information disclosure.   Keywords: Information Disclosure; Communication Strategy; General Election Commission; Regional Head Election; Voter Participation.
Strategi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pencegahan Dan Penindakan Politik Uang Pada Masa Tenang Pemilu Legislatif Djeddin, Fransisko Rafael; Rengkung, Franky R.D; Willar, Wiesje Fenny
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 3 (2026): Juli 2026
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/fm1fs581

Abstract

Praktik politik uang merupakan tantangan bagi integritas pemilu, terutama pada masa tenang ketika aktivitas kampanye formal dilarang tetapi transaksi politik dapat berlangsung secara tertutup melalui jaringan sosial maupun sarana digital. Artikel ini bertujuan menganalisis strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara dalam mencegah dan menindak praktik politik uang pada masa tenang Pemilihan Legislatif 2024, termasuk kendala dan upaya penanganannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dalam naskah penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang meliputi unsur pimpinan dan divisi Bawaslu serta pemilih di masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, edukasi politik, pemanfaatan media sosial, pengawasan partisipatif, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Penindakan dilakukan melalui pemeriksaan awal dan koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Naskah penelitian juga mencatat 28 laporan dan 70 temuan dugaan pelanggaran dalam rekapitulasi yang disajikan, tetapi angka tersebut merupakan data penanganan dugaan pelanggaran secara keseluruhan dan tidak dapat dianggap seluruhnya sebagai perkara politik uang pada masa tenang tanpa verifikasi lebih lanjut. Kendala utama mencakup rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor, kesulitan memperoleh bukti dan saksi, keterbatasan sumber daya, serta berkembangnya modus transaksi digital. Artikel ini menyimpulkan bahwa efektivitas pengawasan membutuhkan perpaduan penegakan hukum, pendidikan politik yang menjangkau komunitas lokal, perlindungan pelapor, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi.   Kata kunci: Bawaslu; politik uang; masa tenang; pengawasan pemilu; Sulawesi Utara.       ABSTRACT Money politics remains a challenge to electoral integrity, particularly during the quiet period, when formal campaigning is prohibited but political transactions may occur discreetly through social networks and digital channels. This article examines the strategies of the North Sulawesi Provincial Election Supervisory Agency (Bawaslu) to prevent and address money politics during the 2024 legislative election quiet period, as well as the obstacles encountered and responses adopted. The study uses a descriptive qualitative approach and a case-study design. The underlying research describes data collection through interviews, observation, and documentation, involving Bawaslu officials and community voters. The findings indicate that prevention measures included public outreach, political education, social-media communication, participatory monitoring, and coordination with relevant stakeholders. Enforcement relied on preliminary examination and coordination through the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu). The research document reports 28 complaints and 70 findings of alleged violations in its overall recap; these figures should not be interpreted as confirmed money-politics cases during the quiet period without further verification. Key challenges included community reluctance to report violations, difficulties in securing evidence and witnesses, limited resources, and the emergence of digital transaction methods. The article argues that effective oversight requires a combination of law enforcement, locally accessible civic education, reporter protection, and adaptation to technological change.   Keywords: Bawaslu; money politics; quiet period; election oversight; North Sulawesi.

Page 53 of 53 | Total Record : 529

 49   50   51   52   53 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 3 (2026): Juli 2026 Vol. 15 No. 2 (2026): April 2026 Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue