cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX CRIMEN
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini merupakan jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, yang dimaksudkan sebagai wadah publikasi tulisan-tulisan tentang dan yang berkaitan dengan hukum pidana. Artikel-artikel skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat merupakan salah satu prioritas dengan tetap memberi kesempatan untuk karya-karya tulis lainnya dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unsrat, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak lainnya, sepanjang menyangkut hukum pidana. Tulisan-tulisan yang dimuat di sini merupakan pendapat pribadi penulisnya dan bukan pendapat Fakultas Hukum Unsrat.
Arjuna Subject : -
Articles 1,742 Documents
 149   150   151   152   153 
PERLINDUNGAN ANAK ATAS EKSPLOITASI SEKSUAL MENURUT CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 1989 Hero Lasapu
LEX CRIMEN Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan anak atas eksploitasi seksual menurut Convention on the Rights of the Child 1989 dan bagaimana upaya negara dalam melakukan perlindungan anak atas eksploitasi seksual menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bentuk perlindungan anak atas eksploitasi seksual terdapat dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 35 Convention On The Rights Of The Child 1989 secara langsung mewajibkan negara untuk melindungi anak-anak dari semua bentuk eksploitasi seksual, termasuk pelacuran anak. 2. Perlindungan anak atas eksploitasi seksual menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dilakukan melalui pertama, Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Kedua, pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi. Ketiga, Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
TINJAUAN HUKUM PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MANADO DALAM MEMBERANTAS PENGGUNA SERTA PENGEDAR NARKOBA DI WILAYAH KOTA MANADO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 Intan Tarigan
LEX CRIMEN Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Manado dalam menjalankan tugas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional Kota Manado dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan besar, salah satunya yaitu mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, selain itu Badan Narkotika Nasional juga berkuasa serta berhak melakukan penyelidikan, penyidikan penyalahgunaan narkotika serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 2. Upaya Badan Narkotika Nasional Kota Manado dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dapat dilihat dalam penindakan kasus narkotika yang ada di manado dengan menetapkan dan memberikan hukuman bagi pengguna serta pengedar yang ada sesuai dengan keputusan yang berlaku, dimana kewenangan BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
ANALISIS YURIDIS MENGENAI MERGER BANK SYARIAH MANDIRI, BRI SYARIAH, DAN BNI SYARIAH MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) Yultriani Rantemangiling
LEX CRIMEN Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia dan bagaimana hak-hak dan kewajiban para nasabah Bank Syariah sebelum merger dan setelah merger, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Merger Bank Syariah Indonesia adalah merger BRIS ,BNIS dan Bank Mandiri Syariah (BSM) dengan visi dan misi dari ketiga Bank Syariah disatukan menciptakan visi misi BSI yang kuat dan menjadikan bank Syariah lebih diandalkan seperti bank konvensional. Prosedur mergernya ketiga bank tersebut telah sesuai dengan prosedur merger bank menurut Undang- Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan,Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas tata cara merger perusahaan. 2. Hak dan kewajiban nasabah ada apabila terjadinya akad antara nasabah dan Bank Syariah, seperti yang diatur dalam UndangUndang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 pada Pasal 1 angka 13.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SYARAT BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ANTARA PEMBERI KERJA DAN TENAGA KERJA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 35 TAHUN 2021 Riki Maloring
LEX CRIMEN Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara pemberi kerja dan tenaga kerja menurut Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 dan bagaimana bentuk/upaya perlindungan hukum apabila tenaga kerja di berhentikan oleh pemberi kerja sebelum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berakhir, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena lasan: perusahaan mengalami keadaan memaksa (force majeure) baik yang mengakibatkan perusahaan tutup maupun tidak. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang, Perusahaan pailit, Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun atau Pekerja/ Buruh meninggal dunia. 2. Permasalahan mengenai perlindungan hak-hak pekerja kontrak yang di PHK dari perusahaan dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja kontrak yang di PHK sebelum masa kontrak berakhir, dijamin baik oleh ketentuan UndangUndang No. 13 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 dalam pasal 61.
TANGGUNG GUGAT RUMAH SAKIT ATAS KELALAIAN DIAGNOSIS PADA PASIEN COVID SERTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANANNYA Friscky Polii
LEX CRIMEN Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung gugat Rumah Sakit atas kelalaian diagnosis pada pasien covid dan bagaimana pertanggungjawaban hukum tenaga medis sebagai subjek hukum dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit atas kelalaian diagnosis pada pasien covid serta Standar Operasional Prosedur Penanganannya, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Gugatan yang diajukan pasien untuk dapat meminta pertanggung jawaban rumah sakit juga tertera dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum (Vicarious Liability) apabila kerugian yang ditimbulkan dilakukan oleh tenaga kesehatan atau dokternya 2. Hubungan antara dokter dan pasien merupakan hubungan yang sangat pribadi karena didasarkan atas kepercayaan dari pasien terhadap dokter. Hubungan ini secara khusus disebut sebagai transaksi terapeutik. Persetujuan dalam transaksi tersebut diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap, dan dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan atau yang dikenal dengan informed consent.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN UNSUR YANG MEMBERATKAN DAN UNSUR YANG MERINGANKAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Hermanto Wenas
LEX CRIMEN Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami sanksi tindak pidana terhadap pidana pembunuhan dengan unsur yang memberatkan dalam KUHP serta untuk mengetahui dan memahami sanksi tindak pidana terhadap pidana pembunuhan dengan |unsur yang meringankan dalam KUHP. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan dengan unsur yang memberatkan dalam Pasal 339 KUHP adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Sedangkan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan dengan unsur yang memberatkan dalam Pasal 340 KUHP adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Sanksi ini lebih berat dari sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan biasa atau pembunuhan dalam bentuk pokok dalam Pasal 338 KUHP yakni pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. 2. Sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan dengan unsur yang meringankan dalam Pasal 341 KUHP adalah pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Sanksi ini lebih ringan dari sanksi yan diancamkan dalam tindak pidana pembunuhan biasa karena ada unsur yang meringankan yakni karena seorang ibu takut ketahuan akan melahirkan anak. Kata Kunci : Pembunuhan, Unsur Memberatkan dan Meringankan.
EKSISTENSI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN TERHADAP SUATU USAHA ATAU KEGIATAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 Cantika Karunia Putri Gloria Kaunang
LEX CRIMEN Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat dalam melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yang didapat: 1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting atau tidak berdampak penting. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, setiap usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL dan SPPL. 2. Dalam Pelaksanaan AMDAL, peran masyarakat merupakan suatu hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam proses AMDAL untuk mencegah kerugian yang disebabkan suatu usaha atau kegiatan dan mewujudkan lingkungan hidup yang bersih. Kata Kunci: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Usaha atau Kegiatan, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP KELALAIAN DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI BANGUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Matthew Eduard Dirk Rawung
LEX CRIMEN Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami yang dimaksud dengan kelalaian dalam pekerjaan konstruksi bangunan serta untuk mengetahui dan memahami sanksi hukum pidana terhadap kelalaian dalam pekerjaan konstruksi bangunan menurut Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yang didapat : 1. Kelalaian dalam pekerjaan konstruksi bangunan tidak hanya menyangkut jasa konstruksi, tetapi juga menyangkut bangunan gedung itu sendiri, baik dari segi pemilik maupun penggunanya. Kelalaian dari jasa konstruksi berkaitan dengan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraannya. Kelalaian dari bangunan gedung apabila dihubungkan dengan penyelenggaraan dan pekerjaan konstruksi, yaitu menyangkut perencanaan teknis juga pelaksanaan konstruksi itu sendiri. 2. Sanksi hukum pidana terhadap kelalaian dalam pekerjaan konstruksi bangunan menurut Undang[1]Undang Cipta Kerja berupa pidana penjara atau denda yang ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran dan tata cara pengenaan sanksinya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Kata Kunci : Konstruksi Bangunan, Kelalaian, Sanksi Hukum.
PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN KEDAULATAN DI WILAYAH UDARA NEGARA INDONESIA OLEH PESAWAT UDARA ASING Juneatri Ratu Saputri
LEX CRIMEN Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk penegakan hukum dalam mengatur pelanggaran kedaulatan di ruang udara oleh pesawat udara asing dan untuk mengetahui hambatan negara Indonesia dalam upayanya mempertahankan batas wilayah kedaulatan di ruang udara terkait hak melintas pesawat udara asing, yang dengan metode penelitian yuridis normatif. disimpulkan 1.Penegakan Hukum dalam Mengatur Pelanggaran Kedaulatan Di Wilayah Udara oleh Pesawat Udara Asing dalam hukum internasioal adalah dalam Pasal 1 Konvensi Paris 1919 dan telah diperjelas dalam Konvensi Chicago 1944 tentang international civil aviation yang menegaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayah teritorialnya. Dengan demikian kewenangan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran kedaulatan di wilayah udara tetap ada pada negara yang memiliki wilayah tersebut. Dalam hukum nasional Indonesia, penegakan hukum terhadap pelanggaran kedaulatan di wilayah udara telah diatur dalam Undang[1]Undang No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dalam Pasal 401 Undang- Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2018 tentang Pengaman Wilyah Udara Republik Indonesia. 2.Hambatan negara Indonesia dalam upayanya mempertahankan batas wilyah kedaulatan di ruang udara terkait hak melintas pesawat udara asing, yaitu adanya pemahaman yang berbeda dalam penanganan perkara pelanggaran izin terbang pesawat asing, sehingga terjadi perbedaan pendapat dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan ini oleh TNI-AU dan Kementerian Perhubungan, terbatasnya jumlah pesawat tempur yang dimiliki Indonesia untuk melaksanakan pengamanan di wilayah udara Indonesia dan kurangnya radar yang dimiliki Indonesia untuk mendeteksi aktivitas yang terjadi di wilayah udara Indonesia. Kata Kunci:Penegakan Hukum; Kedaulatan; Wilayah Udara; Pesawat Udara Asing
PENGARUH PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING TERHADAP PEKERJA INDONESIA BERDASARKAN UNDANGUNDANG KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2003 Wenny Ria Sasmita Turnip
LEX CRIMEN Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tenaga kerja merupakan bagian penting bagi pembangunan bangsa Indonesia. Pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, pekerjaan yang jelas merupakan dambaan setiap orang, guna untuk mendapatkan penghasilan, pengalaman, mengasah kemampuan yang dimiliki, dan untuk mendapatkan upah agar mencukupi kebutuhan seseorang atau kelompok. Tak jauh berbeda dengan tenaga kerja asing yang juga mempunyai tujuan yang sama dalam hal pekerjaan, maka tak asing lagi banyak orang yang ingin bekerja ke luar negeri dengan tujuan yang diharapkan lebih baik untuk kehidupan kedepannya. Salah satu contohnya ialah tenaga kerja asing yang tidak dapat dihindari oleh Indonesia, karena Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia tidak dapat terlepas dari perkembangan globalisasi yang terjadi. Perkembangan globalisai telah mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi yang telah terjadi ke berbagai penjuru dunia, sehingga berpengaruh terhadap migrasi penduduk termasuk pergerakan tenaga kerja antar negara. Kata Kunci: Tenaga kerja,Tenaga Kerja Asing, Bekerja

Page 151 of 175 | Total Record : 1742

 149   150   151   152   153 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen Vol. 13 No. 5 (2025): Lex_Crimen Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Crimen Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 2 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 1 (2022): Lex Crimen Vol 10, No 13 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 12 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 11 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 10 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 9 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 8 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 7 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 6 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 5 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 4 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 3 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 2 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 1 (2021): Lex Crimen Vol 9, No 4 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 3 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 2 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 1 (2020): Lex Crimen Vol 8, No 12 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 11 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 10 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 8 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 7 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 6 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 5 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 4 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 3 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 2 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 1 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 10 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 8 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 7 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 6 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 5 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 4 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 3 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 2 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 1 (2018): Lex Crimen Vol 6, No 10 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 8 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 7 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 6 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 5 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 4 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 3 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 2 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 1 (2017): Lex Crimen Vol 5, No 7 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 6 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 5 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 4 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 3 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 2 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 1 (2016): Lex Crimen Vol 4, No 8 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 7 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 6 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 5 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 4 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 3 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 2 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 1 (2015): Lex Crimen Vol 3, No 4 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 3 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 2 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 1 (2014): Lex Crimen Vol 2, No 7 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 6 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 5 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 4 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen Vol. 2 No. 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 1 (2013): Lex Crimen Vol 1, No 4 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 3 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 2 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 1 (2012) More Issue