cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX CRIMEN
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini merupakan jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, yang dimaksudkan sebagai wadah publikasi tulisan-tulisan tentang dan yang berkaitan dengan hukum pidana. Artikel-artikel skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat merupakan salah satu prioritas dengan tetap memberi kesempatan untuk karya-karya tulis lainnya dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unsrat, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak lainnya, sepanjang menyangkut hukum pidana. Tulisan-tulisan yang dimuat di sini merupakan pendapat pribadi penulisnya dan bukan pendapat Fakultas Hukum Unsrat.
Arjuna Subject : -
Articles 1,742 Documents
 147   148   149   150   151 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MALPRAKTEK MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA Hendro Shanhaz Pally; Jocefina Tendean; Karno Rumondor; Rigen Sumilat
LEX CRIMEN Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah terjadinya malpraktik dan bagaimana menanggulangi tindak pidana malpraktik. Dengan menggunakan metode penelitian Juidis Normatif, disimpulkan : 1. Unsurunsur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum sebagai berikut: a. Adanya unsur kelalaian; b. Adanya wujud perbuatan tertentu; c. Adanya akibat luka berat atau matinya orang lain; d. Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dan akibat kematian orang lain itu. Menentukan kelalaian tersebut, Sofyan Dahlan dalam Muhammad Sadi Is, mengemukakan dengan cara membuktikan unsur 4D-nya: Duty, yaitu adanya kewajiban yang timbul dari hubungan terapeutis; Dereliction of duty, yaitu tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan; Damage, yaitu timbulnya kerugian atau kecederaan; dan Direct causation, yaitu adanya hubungan langsung antara kecederaan atau kerugian itu dengan kegagalan melaksanakan kewajiban. 2. Terhadap kesalahan dokter yang bersifat melanggar tata nilai sumpah atau kaidah etika profsi, pemeriksaan dan tindakan, dilakukan oleh organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan atau atasan langsung yang berwenang (yaitu pihak Departemen Kesehatan Republik Indonesia). Pemeriksaan dibantu oleh perangkat Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) atau Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran (P3EK). Dasar hukum yang digunakan adalah hukum disiplin dan atau hukum administrasi sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan, Surat Keputusan Menteri Kesehatan. dijatuhi sanksi menurutPasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt).
DELIK PEMERASAN SEBAGAI SUATU DELIK TERHADAP HARTA KEKAYAAN MENURUT PASAL 368 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Yoshua Mapanawang
LEX CRIMEN Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan delik pemerasan dalam Pasal 368 KUHP dan bagaimana pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 368 KUHP, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pengaturan delik pemerasan dalam Pasal 368 KUHP yaitu sebagai perbuatan dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang. 2. Pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 368 KUHP perlu memperhatikan sifat berat dari delik ini yang sebanding dengan pencurian dengan kekerasan; dan dalam pengenaan perlu memperhatikan keterkaitan Pasal 368 KUHP dengan delik-delik penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan lain, seperti Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dan Pasal 335 tentang penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan pada umumnya untuk memaksa orang lain.
TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA SENGAJA DAN TANPA HAK DALAM HAL PATEN-PRODUK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN Fariska Djaman
LEX CRIMEN Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tindak pidana sengaja dan tanpa hak dalam hal Paten Produk menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dan bagaimana mekanisme memperoleh Hak Paten dan Perlindungan Hukum terhadap Paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Tindak pidana sengaja dan tanpa hak dalam hal paten-produk dirumuskan dalam Pasal 160 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 2. Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Jika invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.
EKSISTENSI KETERANGANEKSISTENSI KETERANGAN SAKSI ANAK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA SAKSI ANAK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA Billy Bulahari
LEX CRIMEN Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Keterangan Saksi Anak Sebagai alat bukti dalam sidang perkara tindak pidana dan bagaimana Bentuk Perlindungan hukum terhadap saksi anak yang menjadi alatbukti dalam sidang perkara tindak pidana, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang- Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan adalah melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingngan, dan pengawasan terhadap anak. Tugas dan kewenangan dari pembimbing kemasyarakatan sangat strategis dan penting bagi anak yang berhadapan dengan hukum. 2. Berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan kewenangan pembimbing kemasyarakatan dalam tahap pra-adjukasi, tahap adjukasi, sampai dengan tahap post-adjukasi sangat berperan dalam menjamin kepastian hukum dan menjamin hak-hak anak dipenuhi selama proses peradilan pidana anak agar psikis dari anak tersebut tidak terganggu.
KONSEPSI PENGUJIAN PREVENTIF DI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA Juneidi Coloay
LEX CRIMEN Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa yang menjadi alasan pentingnya pengujian preventif di Indonesia dan mengapa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang tepat untuk diberikan kewenangan pengujian preventif, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Terdapat adanya urgensi untuk mengadopsi mekanisme pengujian preventif karena mekanisme judicial review belum dapat mengakomodir sepenuhnya terkait dengan penjaminan hak asasi manusia. Ditambah lagi kualitas dan kompetensi dari anggota DPR yang kurang mumpuni dalam membentuk undangundang yang ideal, serta tingginya tendensi politik yang ada pada pembentuk undang-undang. 2. Mahkamah Konstitusi dinilai mempunyai kapasitas untuk mengemban kewenangan pengujian preventif (judicial preview), karena MK memiliki putusan yang bersifat final dan mengikat, yang kedudukannya setara dengan undang-undang. Ditambah lagi hakim MK mempunyai kualitas dan kompetensi yang mumpuni, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, sehingga mekanisme koreksi dan verifikasi dari MK dapat menciptakan good legislation.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Anjas Mokoginta
LEX CRIMEN Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hak pekerja menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan bagaimana perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan merubah dan menghapus pasal-pasal yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum cukup mengatur terkait masalah hak terhadap tenaga kerja. Misalnya, yang mengatur tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, upah, upah minimum provinsi atau kabupten/kota, Kesalahan berat terjadinya PHK oleh pekerja/buruh, begitu juga hak pemohonan tenaga kerja jika merasa dirugikan. 2. Perlindungan tenaga kerja yang merupakan wujud pengakuan atas hak tenaga kerja secara manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana, yang diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 28D ayat (1) dengan, “menjamin kepastian hukum perlidungan dan diperlakukan sama dihadapan hukum” dan juga memerhatikan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PETISI ONLINE SEBAGAI BAGIAN DARI KEBEBASAN BERPENDAPAT DITINJAU DARI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 Kheren Senduk
LEX CRIMEN Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana eksistensi Petisi Online sebagai bagian dari kebebasan berpendapat di Indonesia dan bagaimana pengaturan Petisi Online di Indonesia, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Eksistensi Petisi Online memberikan dampak baik bagi kalangan pekerja yang dapat memperjuangkan usahanya di tengah maraknya kasus penerapan sistem pemberhentian kerja tanpa adanya alasan yang tepat. Serta memperluas jejaring antara masyarakat kepada pemerintah dengan menyuarakan pendapat serta aspirasi mereka untuk mempermudah penerapan demokrasi yang baik, adil dan berkesejahteraan umum untuk menunjang Hak Asasi Manusia bagi keadilan sosial. 2. Pengaturan petisi online di Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur mengenai petisi tersebut, yang mengakibatkan tidak ada kepastian pihak pemerintah menjawab atau merespon atas petisi yang berisi isu-isu penting dalam jejaring sosial internet. Tapi dengan adanya pasal-pasal yang terkait membawa masyarakat Indonesia lebih mengerti dan memahami adanya kebebasan berpendapat melalui partisipasi sosial dengan menggunakan fasilitas seperti Petisi Online.
SANKSI TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG MEMALSUKAN HASIL POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) Meicy Pontoan
LEX CRIMEN Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana aturan pidana pembuatan Surat Keterangan Polymerase Chain Reaction (PCR) palsu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana penerapan Kode Etik Dan Disiplin Aparatur Sipil Negara yang melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan Polymerase Chain Reaction (PCR), yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Peristiwa Aparatur Sipil Negara yang menjual surat PCR palsu sangad berbahaya bagi keselamatan masyarakat, disaat kawan kawan Aparatur Sipil Negara di bidang publik berjuang di garis depan beberapa oknum jahat ini berkhianat dengan menjual Surat hasil PCR palsu, hal seperti ini menjadi pelajaran bahwa hukuman Pidana saja tidak cukup wajib ada hukuman pemecatan kepada aparatur sipil negara yang melakukan kejahatan seperti ini di masa depan. 2. Sanksi Kode etik dan Disiplin Pegawai harus berani di tegakkan oleh badan kepegawaian daerah selama masa masa pandemi Covid 19, hanya dengan Penegakan sanksi yang tegas bisa memberikan efek jera kepada para oknum pelanggar disiplin kepegawaian. dan apabilan pelaku Aparatur Sipil Negara melakukan kejahatan Pidana dengan Vonis lebih dari 2 tahun maka Pemerintah wajib secepat mungkn memproses pemecatan sebagai aparatur sipil negara.
PERAN AHLI KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA Michael Imbiri
LEX CRIMEN Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pembuktian kasus pembunuhan berencana dalam praktek peradilan Pidana dan bagaimana peranan ahli forensik dalam perkara pidana pembunuhan berencana, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pasal 340 KUHP Pembunuhan Berencana ditinjau berdasarkan langkah demi langkah bagi perilaku membunuhnya, bukan pada siapa yang rencananya akan dibunuh dan siapa yang kemudian terbunuh. Namun bagaimana pembunuhannya, aksi yang dirancang oleh si pelaku, dan akan dibuktikan sesuai dengan pasal 184 KUHAP. 2. Dokter Forensik sangat berperan dalam membantu aparat penegak hukum dalam membuktikan perkara tindak pidana yang terjadi berkaitan dengan tubuh atau jiwa manusia terutama dalam hal pembuatan visum et repertum dan sebagai saksi ahli dipersidangan.
MANDATORY CONSULAR NOTIFICATION SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK TKI YANG TERANCAM PIDANA MATI DI LUAR NEGERI Zefanya Sembel
LEX CRIMEN Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan dengan Mandatory Consular Notification terhadap hak-hak tenaga kerja Indonesiayang terancam pidana mati di luar negeri dan bagaimana pertanggungjawaban negara dalam Mandatory ConsularNotification, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Mandatory Consuler Notification merupakansuatu kesepakatan timbal balik antara dua negara yang mengatur tentang penanganan permasalahan yang dihadapi warganegara Indonesia dengan negara sahabat dalam bentuk notifikasi konsuler. 2. Pertanggungjawaban negara menetapkan bahwa setiap kali melakukan tindakan yang melawan hukum internasional terhadap negara lain, maka pertanggungjawaban internasional wajib ditegakkan di antara keduanya. Pelanggaran kewajiban internasional akan menimbulkan kewajiban untuk melakukan tindakan perbaikan Pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatarbelakangi pemikiran bahwa tidak ada satu pun negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain.

Page 149 of 175 | Total Record : 1742

 147   148   149   150   151 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen Vol. 13 No. 5 (2025): Lex_Crimen Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Crimen Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 2 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 1 (2022): Lex Crimen Vol 10, No 13 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 12 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 11 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 10 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 9 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 8 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 7 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 6 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 5 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 4 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 3 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 2 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 1 (2021): Lex Crimen Vol 9, No 4 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 3 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 2 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 1 (2020): Lex Crimen Vol 8, No 12 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 11 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 10 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 8 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 7 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 6 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 5 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 4 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 3 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 2 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 1 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 10 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 8 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 7 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 6 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 5 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 4 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 3 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 2 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 1 (2018): Lex Crimen Vol 6, No 10 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 8 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 7 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 6 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 5 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 4 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 3 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 2 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 1 (2017): Lex Crimen Vol 5, No 7 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 6 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 5 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 4 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 3 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 2 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 1 (2016): Lex Crimen Vol 4, No 8 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 7 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 6 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 5 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 4 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 3 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 2 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 1 (2015): Lex Crimen Vol 3, No 4 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 3 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 2 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 1 (2014): Lex Crimen Vol 2, No 7 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 6 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 5 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 4 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen Vol. 2 No. 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 1 (2013): Lex Crimen Vol 1, No 4 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 3 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 2 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 1 (2012) More Issue