cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX CRIMEN
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini merupakan jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, yang dimaksudkan sebagai wadah publikasi tulisan-tulisan tentang dan yang berkaitan dengan hukum pidana. Artikel-artikel skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat merupakan salah satu prioritas dengan tetap memberi kesempatan untuk karya-karya tulis lainnya dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unsrat, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak lainnya, sepanjang menyangkut hukum pidana. Tulisan-tulisan yang dimuat di sini merupakan pendapat pribadi penulisnya dan bukan pendapat Fakultas Hukum Unsrat.
Arjuna Subject : -
Articles 1,742 Documents
 148   149   150   151   152 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN Nikita Lantu
LEX CRIMEN Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor undang-undang kepabeanan dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terhadap penyelundupan barang impor di Indonesia, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan di Indonesia diatur dalam, ketentuan Pasal 102, Pasal 102 B, Pasal 102 C, Pasal 102 D, Pasal 103, Pasal 103 A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 108 dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 2. Bentuk pertanggungjawaban pidana penyelundupan terdapat beberapa bentuk yaitu: tanggung jawab perorangan, Pejabat Bea dan Cukai , Pengangkut Barang, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Badan Hukum (Perseroan, Perusahaan, Kumpulan, Yayasan, Koperasi) Bentuk pertanggungjawaban pidana penyelundupan oleh korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
ANALISIS PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Gabriela Andries
LEX CRIMEN Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2019 dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana das sein dalam penyelenggaraan Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1 Perda ini sudah sesuai dengan Pasal 14 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara operasional berlakunya Perda ini juga sudah sesuai dengan 3 kekuatan berlakunya undangundang yang dikemukakan Achmad Ali yaitu kekuatan yuridis, kekuatan sosiologis, dan kekuatan filosofis. 2. Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2019 terhadap pengguna ruang milik jalan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Manado belum maksimal. Masalah pelanggaran ketertiban umum khususnya pemanfaatan fasilitas umum seperti trotoar untuk pejalan kaki telah menyimpang dari fungsi yang sebenarnya yang diatur dalam perda kota Manado No. 2 Tahun 2019.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERATAN HUKUMAN PIDANA BAGI PELAKU SEORANG PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT Righen Kere
LEX CRIMEN Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana syarat syarat pemberatan hukuman menurut KUHP dan bagaimana bentuk bentuk pemberatan hukuman bagi pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1 Syarat-syarat pemberatan pidana, dimana undang undang telah mengaturnya dengan tiga dasar diperberatnya pidana umum, yakni: a) Dasar pemberatan karena jabatan. b)Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan. c) Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (Recidive). 2. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, jika melakukan tindak pidana misalnya pemalsuan, maka pemberatan hukumannya disamping penambahan sepertiga dari hukuman pokok tersebut diatas, maka akan ditambah dengan pemberhentian sementara dari jabatannya dan jika pemalsuan itu merugikan keuangan negara maka ia akan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.
KEDUDUKAN HAKIM DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA INDONESIA Stiklif Loway
LEX CRIMEN Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana kekuatan keyakinan hakim terhadap proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1 Dalam menegakan hukum pidana di Indonesia, hakim memiliki kemandirian atau kemerdekaan, dalam arti adanya kebebasan penuh dan tidak adanya intervensi dalam kekuasaan kehakiman, hal ini mencakup tiga hal yaitu : (1) bebas dari campur tangan kekuasaan apapun; (2) bersih dan berintegritas; (3) profesional. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari setiap peradilan. 2. Sistem pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP berprinsip bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
SANKSI HUKUM TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PENGUNDUH FILM DI INTERNET SECARA ILEGAL Adelina Werung
LEX CRIMEN Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi Hukum tentang Hak Cipta terhadap pengunduh Film di Internet secara Ilegal dan bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi tindakan secra Ilegal para Pengunduh, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1 Aturan hukum hak cipta terhadap pengunduhan film gratis di internet yaitu tidak dibenarkan dan melanggar UU Hak Cipta. Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 2. Dalam aturan hak cipta meskipun menganut prinsip deklaratif yang berarti bahwa hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan dalam bentuk nyata maka pencipta tidak wajib mendaftarkan karya ciptanya dalam rangka untuk mendapatkan legalitas atau perlindungan hukum terhadap karya ciptanya, namun demikian mengingat tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia cukup tinggi maka aspek pendaftaran hak cipta seharusnya dilakukan oleh pencipta.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Irwin Paat
LEX CRIMEN Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam penegakan hukum di Indonesia dan bagaimana peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin juga merupakan wujud pemberian keadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terutama keadilan yang bermartabat juga sebagai pemenuhan hak konstitusional terutama bagi masyarakat miskin. 2. Bahwa penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang. Meskipun tidak mampu tetap harus mendapatkan bantuan dan pembelaan oleh advokat adalah sesuai dengan amanat Kode Etik Profesi Advokat yang adalah sebagai kehormatan Advokat. Organisasi bantuan hukum atau lebih dikenal dengan istilah Lembaga Bantuan Hukum, yaitu memberikan pelayanan dan pemberian jasa kepada para pencari keadilan.
PASAL 204 DAN 205 KUHP DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 Yulio Tubongkasi
LEX CRIMEN Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perbedaan Pasal 204 dan 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan apa kaitan pasal 204 dan 205 KUHP dengan UndangUndang nomor 8 tahun 1999, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perbedaan Pasal 204 dan Pasal 205 KUHPidana yaitu Pasal 204 merupakan delik sengaja (dolus) sedangkan Pasal 205 merupakan delik kealpaan (culpa). 2. Kaitan pasal 204 dan 205 KUHP dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: a. dari aspek norma, yaitu ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan pasal 7 huruf e Undang-Undang nomor 8 tahun 1999. b. dari aspek ketentuan pidana, yaitu ketentuan pidana dalam Pasal Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 10 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat dijadikan sebagai dakwaan subsider, sedangkan dakwaan primernya (utama) yaitu Pasal 204 atau 205 KUHPidana.
HAK RECALL PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sandrina Manahampi
LEX CRIMEN Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan “Recall” anggota DPR-RI oleh Partai Politik dan bagaimana mekanisme Pergantian Antar Waktu Anggota DPRRI oleh Partai Politik, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Secara konstitusional hak Pergantian Antar Waktu (PAW) diatur dalam Pasal 22B UUD 1945 dimana anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, dengan syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang. 2. Ada beberapa tahapan dari Pergantian antar waktu ini yaitu, Tahapan Pengajuan dimana anggota partai politik akan mengajukan pengajuan nama anggota kepada Pimpinan DPR lalu dilakukanlah Tahapan Penyelidikan dan Verifikasi, hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPR atas pengaduan dari pimpinan DPR. Selanjutnya aka nada Reposisi dari Anggota DPR dimana Anggota DPR yang diberhentikan akan digantikan oleh Anggota Pengganti. Kemudian akan ada penyampaian Pergantian Antar Waktu.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN SABUNG AYAM DI WILAYAH KABUPATEN TORAJA UTARA Aswinda .
LEX CRIMEN Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa faktor yang mendasari terjadinya judi sabung ayam di Kabupaten Toraja Utara dan bagaimana upaya penegakan hukum terhadap perjudian sabung ayam, yang terjadi di wilayah kabupaten Toraja Utara, yang dengan metode penelitian hukum empiris disimpulkan: 1. Beberapa faktor yang mendasari terjadinya tindak pidana judi sabung ayam, adalah faktor budaya, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor psikologis dan faktor lemahnya penegakan hukum. 2. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah Kabupaten Toraja Utara antara lain: a). Upaya Preventif di mana dilakukan untuk mencegah kejahatan terjadi untuk pertama kali. Contoh upaya preventif yang dilakukan di Kabupaten Toraja Utara seperti peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah. b) Upaya Represif di mana upaya yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Contoh upaya represif yang dilakukan di Kabupaten Toraja Utara seperti Kepolisian Resor Toraja Utara melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan terhadap pelaku perjudian Sabung, melakukan penyelidikan, penuntutan
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENERBANGAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN Thania Makapunggo
LEX CRIMEN Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan keselamatan dan keamanan penerbangan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan bagaimana pertanggung jawaban terhadap pelanggaran keselamatan dan keamanan penerbangan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan Keselamatan dan Keamanan Penerbangan di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, dapat disimpulkan menjadi 2 konsep, sebagai berikut: a. Pengaturan keselamatan dan keamanan penerbangan bertujuan untuk memberikan rasa aman, tenang, serta memperlancar setiap melakukan penerbangan. b. Pengaturan Keselamatan dan Keamanan Penerbangan di Indonesia bersumber Undang-undang nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. 2. Pertanggung jawaban terhadap pelanggaaran Keselamatan Menurut Undang - undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan yaitu: Kewajiban perusahaan angkutan untuk mengganti kerugian yang dierita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.

Page 150 of 175 | Total Record : 1742

 148   149   150   151   152 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen Vol. 13 No. 5 (2025): Lex_Crimen Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Crimen Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 2 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 1 (2022): Lex Crimen Vol 10, No 13 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 12 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 11 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 10 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 9 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 8 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 7 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 6 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 5 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 4 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 3 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 2 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 1 (2021): Lex Crimen Vol 9, No 4 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 3 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 2 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 1 (2020): Lex Crimen Vol 8, No 12 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 11 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 10 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 8 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 7 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 6 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 5 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 4 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 3 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 2 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 1 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 10 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 8 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 7 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 6 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 5 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 4 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 3 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 2 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 1 (2018): Lex Crimen Vol 6, No 10 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 8 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 7 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 6 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 5 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 4 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 3 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 2 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 1 (2017): Lex Crimen Vol 5, No 7 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 6 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 5 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 4 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 3 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 2 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 1 (2016): Lex Crimen Vol 4, No 8 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 7 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 6 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 5 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 4 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 3 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 2 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 1 (2015): Lex Crimen Vol 3, No 4 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 3 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 2 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 1 (2014): Lex Crimen Vol 2, No 7 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 6 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 5 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 4 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen Vol. 2 No. 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 1 (2013): Lex Crimen Vol 1, No 4 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 3 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 2 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 1 (2012) More Issue