cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX CRIMEN
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini merupakan jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, yang dimaksudkan sebagai wadah publikasi tulisan-tulisan tentang dan yang berkaitan dengan hukum pidana. Artikel-artikel skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat merupakan salah satu prioritas dengan tetap memberi kesempatan untuk karya-karya tulis lainnya dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unsrat, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak lainnya, sepanjang menyangkut hukum pidana. Tulisan-tulisan yang dimuat di sini merupakan pendapat pribadi penulisnya dan bukan pendapat Fakultas Hukum Unsrat.
Arjuna Subject : -
Articles 1,856 Documents
 173   174   175   176   177 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ONLINE Indah Vika Rolos; Anna S. Wahongan; Vonny A. Wongkar
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan tindak pidana eksploitasi seksual online dan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual online. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan tindak pidana eksploitasi seksual online terhadap anak di Indonesia pada dasarnya telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Anak beserta peraturan pelaksananya. 2. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual online mencakup upaya perlindungan preventif dan represif, antara lain melalui pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan psikologis, pemenuhan hak korban, serta jaminan kerahasiaan identitas anak. Meskipun secara normatif telah diatur, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, serta belum optimalnya penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam proses peradilan. Kata Kunci : anak, korban, tindak pidana eksploitasi seksual, online
PENEGAKAN HUKUM DALAM PERISTIWA TINDAK PIDANA UMUM TERHADAP OKNUM TNI BERSTATUS AKTIF Cristiano J. H. Komaling; Nurhikmah Nachrawy; Christine J. J. G. Goni
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk penegakan hukum oknum TNI berstatus aktif dalam sistem peradilan pidana umum berdasarkan ketentuan perundang undangan di Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami apa saja faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan tindak pidana umum, dan bagaimana solusi untuk mengatasinya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penegakan hukum terhadap oknum TNI berstatus aktif dalam sistem peradilan pidana umum belum berjalan optimal karena masih terikat dualisme kewenangan peradilan. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur bahwa prajurit yang melakukan tindak pidana tunduk pada peradilan militer, realitas hukum memperlihatkan adanya kebutuhan penegakan hukum yang lebih transparan melalui peradilan umum. 2. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan tindak pidana umum berasal dari aspek struktural, regulatif, dan budaya organisasi. Hambatan tersebut meliputi: kurangnya harmonisasi peraturan perundang-undangan antara hukum pidana umum dan hukum pidana militer; dominasi kewenangan institusi militer dalam proses penanganan perkara; lemahnya transparansi serta pengawasan eksternal; sampai pada budaya korps yang mengedepankan solidaritas internal. Selain itu, faktor teknis seperti keterbatasan koordinasi antar aparat penegak hukum, lambatnya proses penyerahan perkara ke ranah peradilan umum, serta minimnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme hukum militer turut memperparah ketidakefektifan penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum. Kata Kunci : penegakan hukum, tindak pidana umum, oknum TNI berstatus aktif
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA MAKANAN TERHADAP ULASAN NEGATIF FOOD VLOGGER MENURUT UNDANG-UNDANG ITE Timothy Rex Pattymahu
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan hukum yang ditimbulkan terhadap pelaku usaha makanan di Indonesia akibat ulasan negatif dari Food Vlogger, dan untuk mengkaji dan mengevaluasi bentuk serta efektivitas perlindungan hukum yang tersedia bagi pelaku usaha makanan di Indonesia terhadap ulasan negatif Food Vlogger. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Food Vlogger, sebagai bagian dari aktor komunikasi digital, memiliki daya pengaruh yang besar dalam membentuk opini publik, khususnya di sektor kuliner. Dalam praktiknya, ulasan negatif yang bersifat berlebihan, tidak objektif, atau mengandung pernyataan faktual yang tidak diverifikasi berpotensi menimbulkan kerugian nyata bagi pelaku usaha, mulai dari penurunan omzet, berkurangnya jumlah pelanggan, hingga rusaknya reputasi usaha dalam jangka panjang. 2. Hukum positif Indonesia memberikan ruang perlindungan melalui beberapa rezim hukum, antara lain hukum pidana, hukum perdata, hukum perlindungan konsumen, serta regulasi mengenai sistem elektronik dan kebijakan platform digital. Namun, perkembangan terbaru melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi penggunaan delik pencemaran nama baik dalam UU ITE oleh badan usaha menunjukkan bahwa jalur pidana tidak selalu menjadi instrumen yang efektif bagi pelaku usaha makanan. Dalam konteks ini, gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata menjadi alternatif yang lebih relevan, khususnya ketika pelaku usaha dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, hubungan kausal, dan unsur kesalahan dari Food Vlogger. Kata Kunci : ulasan negatif, food vlogger, undang-undang ITE
PENGATURAN PARTISIPASI WARGA SIPIL DALAM SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN RAKYAT SEMESTA Sarah Shakira; Donald A. Rumokoy; Donna Okthalia Setiabudhi
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi warga sipil dalam sistem pertahanan dan keamanan negara merupakan konsekuensi logis dari pilihan konstitusional Indonesia yang menganut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Konstitusi secara eksplisit menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pertahanan negara, partisipasi warga sipil kerap dipahami secara terbatas dan subordinatif terhadap peran komponen utama, yakni Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan partisipasi warga sipil dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta serta menafsirkan makna konstitusional frasa “berhak dan wajib” dalam konteks keterlibatan warga sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan partisipasi warga sipil dalam Sishankamrata tidak hanya mencakup keterlibatan dalam komponen cadangan dan pendukung, tetapi juga menuntut pengakuan atas hak-hak warga sipil serta perlindungan hukum yang memadai dalam pelaksanaan kewajiban bela negara. Kata Kunci: Partisipasi warga sipil; Pertahanan negara; Sishankamrata; Konstitusi
PEMBATASAN HAK AKSES INTERNET PADA DAERAH KONFLIK DI PAPUA SEBAGAI PELANGGARAN HAM Allan Septian Makal; Youla O. Aguw; Frits Marannu Dapu
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Internet merupakan sarana penting dalam pemenuhan hak atas informasi dan kebebasan berekspresi dalam kerangka hak asasi manusia. Namun, pembatasan akses internet di daerah konflik menimbulkan persoalan konstitusional yang serius. Penelitian ini menganalisis kerangka hukum dan implementasi pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat pada tahun 2019 dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dilakukan tanpa penetapan keadaan darurat, serta tidak memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembatasan akses internet hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan berdasarkan hukum, bersifat sementara dan terbatas, serta berada di bawah pengawasan hukum yang ketat dalam negara hukum demokratis. Kata Kunci : hak asasi manusia, akses internet, daerah konflik, Papua
ASPEK HUKUM PENINJAUAN KEPUTUSAN WASIT DENGAN PENGGUNAAN VIDEO ASSISTANT REFEREE DALAM SEPAK BOLA Alessandro Toar Kaunang; Josepus J. Pinori; Stefan O. Voges
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, serta memahami aspek hukum peninjauan keputusan wasit dengan penggunaan Video Assistant Referee dalam sepak bola dan untuk mengetahui, serta memahami penanganan terkait pengaduan terhadap keputusan wasit dengan penggunaan Video Assistant Referee. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Aspek hukum peninjauan keputusan wasit dengan penggunaan Video Assistant Referee dalam sepak bola ada beberapa. Pertama, proses peninjauan, dimana wasit dapat melakukan peninjauan di lapangan, atau berkonsultasi dengan Video Assistant Referee. Kedua, standar peninjauan, dimana keputusan awal yang diberikan wasit tidak akan diubah, kecuali tinjauan video dengan jelas menunjukkan, bahwa keputusan tersebut adalah kesalahan jelas, dan nyata. Ketiga, keputusan akhir, dimana wasit bertanggung jawab penuh atas keputusan akhir, meskipun Video Assistant Referee telah memberikan saran, maupun informasi. Kempat, persetujuan Federation Internationale de Football Association, dimana penggunaan Video Assistant Referee hanya diizinkan jika penyelenggara pertandingan, atau kompetisi telah memenuhi semua persyaratan Program Bantuan, dan Persetujuan Implementasi, serta menerima izin tertulis dari Federation Internationale de Football Association. 2. Penanganan terkait pengaduan terhadap keputusan wasit dengan penggunaan Video Assistant Referee. Secara pidana Jika ada bukti bahwa Video Assistant Referee dimanipulasi atau digunakan secara tidak benar dengan tujuan untuk menguntungkan satu pihak atau merugikan pihak lain, maka hal ini bisa dianggap sebagai tindak pidana. Kata Kunci : keputusan wasit, sepak bola, VAR
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LEGALITAS JUAL-BELI KARYA ARTIFICAL INTELLIGENCE ART GENERATOR MAKER DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA Ariel Julius Monareh
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dari jual beli Artifical Intelligence art generator maker dalam undang-undang hak cipta dan untuk mengetahui penerapan sanksi jika terjadinya kegiatan jual-beli Artifical Intelligence art generator maker. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Hasil karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence Art Generator Maker secara hukum belum secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa hak cipta diberikan kepada pencipta, yaitu manusia sebagai subjek hukum, dan karya cipta harus bersifat orisinal. 2. Penerapan sanksi terhadap pelaku jual-beli karya AI yang melanggar hak cipta tetap mengikuti ketentuan umum Undang-Undang Hak Cipta. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa denda atau hukuman penjara apabila terbukti menjual karya cipta orang lain tanpa izin. Namun, karena karya AI seringkali tidak memiliki pencipta manusia yang jelas, proses pembuktian pelanggaran menjadi susah dalam penegakan hukum, terutama terkait pembuktian kepemilikan, itikad pelanggaran, dan keterlibatan pihak-pihak dalam transaksi jual-beli. Kata Kunci : legalitas jual-beli, karya artifical intelligence art generator maker, undang-undang hak cipta
KEWENANGAN KEPALA DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU Princessa Z. Ngantung
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa memegang peranan penting, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa diberikan kewenangan yang luas dalam mengelola dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Namun, besarnya kewenangan tersebut juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus penyalahgunaan dana desa yang berujung pada tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa serta bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai batas kewenangan dan tanggung jawab Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa. Kata Kunci : Kewenangan Kepala Desa; Dana Desa; Pengelolaan Keuangan Desa; Pertanggungjawaban; Pemerintahan Desa.
PENERAPAN TEKNOLOGI QRIS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Elvian Janier Menanti
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap praktik pencucian uang melalui teknologi QRIS serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pencucian uang melalui QRIS telah memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta regulasi Bank Indonesia terkait sistem pembayaran digital. Meskipun demikian, belum terdapat pengaturan teknis yang secara khusus mengatur mitigasi risiko pencucian uang melalui QRIS, sehingga menimbulkan celah hukum dalam aspek verifikasi merchant, pengawasan transaksi mikro berulang, serta efektivitas penerapan KYC dan pelaporan transaksi mencurigakan oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP/PJSP). Modus umum yang ditemukan meliputi penggunaan merchant fiktif, structuring melalui multi-akun, serta transaksi mikro berfrekuensi tinggi untuk menyamarkan asal-usul dana. Dalam aspek penegakan hukum, aparat sebenarnya telah memiliki dasar untuk menjerat pelaku melalui Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU. Namun, hambatan teknis seperti keterbatasan deteksi transaksi real time, minimnya koordinasi antar lembaga, dan kesulitan pembuktian digital menyebabkan proses penyidikan dan penuntutan belum optimal. Penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan kebijakan, penguatan verifikasi merchant, serta pengembangan sistem deteksi otomatis agar inovasi QRIS tidak menjadi celah baru bagi kejahatan ekonomi digital Kata Kunci : QRIS; pencucian uang; UU TPPU; financial technology; merchant fiktif; transaksi digital.
PENGUATAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENGATURAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK Nadya Angela Hutapea
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan anak di Indonesia sebelum dan sesudah perubahan perlindungan anak dan untuk mengetahui implementasi perlindungan anak nomor 23 tahun terhadap anak di Indonesia. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Sebelum perubahan, regulasi telah memberikan dasar perlindungan terhadap hak-hak anak, namun masih terdapat sejumlah kelemahan seperti belum jelasnya pengaturan mengenai peran negara, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya sanksi bagi pelanggaran terhadap hak anak. Setelah perubahan, UU No. 35 Tahun 2014 mempertegas definisi dan kedudukan anak, memperluas jenis kekerasan yang diatur, memperberat sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran, serta memperjelas tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam pemenuhan hak anak. 2. Perubahan UU Perlindungan Anak dari UU No. 23 Tahun 2002 menjadi UU No. 35 Tahun 2014 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penguatan status hukum anak di Indonesia. Sebelum perubahan, berbagai ketentuan mengenai Perlindungan Anak masih bersifat umum dan belum secara tegas memberikan batasan maupun konsekuensi hukum yang jelas terkait pelanggaran hak anak. Setelah perubahan, regulasi baru memperluas cakupan perlindungan, mempertegas definisi anak, memperberat sanksi bagi pelaku kekerasan, serta menegaskan peran negara, pemerintah daerah, dan lembaga terkait dalam pemenuhan hak anak. Kata Kunci : penguatan status anak, UU Perlindungan Anak.

Page 175 of 186 | Total Record : 1856

 173   174   175   176   177 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen Vol. 14 No. 2 (2025): Lex_Crimen Vol. 13 No. 5 (2025): Lex_Crimen Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Crimen Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 2 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 1 (2022): Lex Crimen Vol 10, No 13 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 12 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 11 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 10 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 9 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 8 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 7 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 6 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 5 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 4 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 3 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 2 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 1 (2021): Lex Crimen Vol 9, No 4 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 3 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 2 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 1 (2020): Lex Crimen Vol 8, No 12 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 11 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 10 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 8 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 7 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 6 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 5 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 4 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 3 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 2 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 1 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 10 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 8 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 7 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 6 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 5 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 4 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 3 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 2 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 1 (2018): Lex Crimen Vol 6, No 10 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 8 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 7 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 6 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 5 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 4 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 3 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 2 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 1 (2017): Lex Crimen Vol 5, No 7 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 6 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 5 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 4 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 3 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 2 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 1 (2016): Lex Crimen Vol 4, No 8 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 7 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 6 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 5 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 4 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 3 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 2 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 1 (2015): Lex Crimen Vol 3, No 4 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 3 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 2 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 1 (2014): Lex Crimen Vol 2, No 7 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 6 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 5 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 4 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen Vol. 2 No. 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 1 (2013): Lex Crimen Vol 1, No 4 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 3 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 2 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 1 (2012) More Issue