cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX CRIMEN
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini merupakan jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, yang dimaksudkan sebagai wadah publikasi tulisan-tulisan tentang dan yang berkaitan dengan hukum pidana. Artikel-artikel skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat merupakan salah satu prioritas dengan tetap memberi kesempatan untuk karya-karya tulis lainnya dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unsrat, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak lainnya, sepanjang menyangkut hukum pidana. Tulisan-tulisan yang dimuat di sini merupakan pendapat pribadi penulisnya dan bukan pendapat Fakultas Hukum Unsrat.
Arjuna Subject : -
Articles 1,742 Documents
 171   172   173   174   175 
SANKSI HUKUM JUDI ONLINE MENURUT PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DI INDONESIA Imanuel Brandon Woy
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia menetapkan kerangka hukum perjudian online yang dituangkan didalam Pasal 27 ayat 2 UU No.19/2016 tentang ITE. UU ini menyatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja serta tidak izin unruk menyebarkan atau menyediakan informasi elektronik dan/atau platform yang ada unsur konten judi adalah pelanggaran. Meskipun demikian, platform perjudian online masih ada di Indonesia. Penulis mengidentifikasi tantangan dalam menegakkan undang-undang untuk menghilangkan platform perjudian online di Indonesia dan masalah hukuman bagi operator perjudian online di luar negeri menurut sistem peradilan pidana Indonesia. Bertujuan agar penulis dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu hukum. Penulis menggunakan teknik penelitian pendekatan yuridis normatif untuk mengatasi banyak masalah yang diselidiki. Penulis tulisan ini menggunakan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, teori-teori yang berkaitan dengan kejahatan perjudian online. Temuan penelitian ini memvalidasi bahwasanya perilaku menyediakan perjudian online Dimana kerangka hukum Indonesia diatur oleh Pasal 27 ayat 2 UU No.19/2016 tentang ITE. Namun demikian, dalam proses penegakan hukum, terdapat beberapa variabel internal dan eksternal yang menghambat kemajuan. UU No.19/2016 tentang ITE mempunyai yurisdiksi ekstrateritorial, artinya tidak hanya berlaku terhadap perbuatan hukum di Indonesia saja, namun juga terhadap perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia. Termasuk perbuatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau asing, serta badan hukum Indonesia atau asing, sepanjang perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum di Indonesia. Kata Kunci: Sanksi Hukum, Judi Online, UU ITE.
KAJIAN HUKUM PENGALIHAN FUNGSI HUTAN LINDUNG MENJADI LAHAN PERTANIAN OLEH MASYARAKAT DI KECAMATAN MOOAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR Renaldi Maukar
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan fungsi hutan lindung dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses pengalihan fungsi hutan lindung. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan hukum fungsi hutan lindung berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian dioperasionalkan melalui beberapa peraturan pelaksana. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 mengatur aspek teknis tata hutan, perencanaan kehutanan, dan perubahan fungsi kawasan hutan. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan memperkuat aspek pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan lindung. 2. Proses pengalihan fungsi hutan lindung di Kecamatan Mooat merupakan proses yang sangat dibatasi dan diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan serta penetapan fungsi kawasan hutan melalui SK Menteri LHK Nomor SK.29/Menlhk/Sekjen/PLA.2/1/2017, kawasan hutan lindung pada prinsipnya tidak dapat dialihfungsikan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan secara biasa. Kata Kunci : alih fungsi hutan lindung, lahan pertanian, kecamatan mooat kabupaten bolaang mongondow timur

Page 175 of 175 | Total Record : 1742

 171   172   173   174   175 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen Vol. 13 No. 5 (2025): Lex_Crimen Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Crimen Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 2 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 1 (2022): Lex Crimen Vol 10, No 13 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 12 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 11 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 10 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 9 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 8 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 7 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 6 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 5 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 4 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 3 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 2 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 1 (2021): Lex Crimen Vol 9, No 4 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 3 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 2 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 1 (2020): Lex Crimen Vol 8, No 12 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 11 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 10 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 8 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 7 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 6 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 5 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 4 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 3 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 2 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 1 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 10 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 8 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 7 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 6 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 5 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 4 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 3 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 2 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 1 (2018): Lex Crimen Vol 6, No 10 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 8 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 7 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 6 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 5 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 4 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 3 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 2 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 1 (2017): Lex Crimen Vol 5, No 7 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 6 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 5 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 4 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 3 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 2 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 1 (2016): Lex Crimen Vol 4, No 8 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 7 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 6 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 5 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 4 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 3 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 2 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 1 (2015): Lex Crimen Vol 3, No 4 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 3 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 2 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 1 (2014): Lex Crimen Vol 2, No 7 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 6 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 5 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 4 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen Vol. 2 No. 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 1 (2013): Lex Crimen Vol 1, No 4 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 3 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 2 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 1 (2012) More Issue