cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX CRIMEN
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini merupakan jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, yang dimaksudkan sebagai wadah publikasi tulisan-tulisan tentang dan yang berkaitan dengan hukum pidana. Artikel-artikel skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat merupakan salah satu prioritas dengan tetap memberi kesempatan untuk karya-karya tulis lainnya dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unsrat, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak lainnya, sepanjang menyangkut hukum pidana. Tulisan-tulisan yang dimuat di sini merupakan pendapat pribadi penulisnya dan bukan pendapat Fakultas Hukum Unsrat.
Arjuna Subject : -
Articles 1,647 Documents
 75   76   77   78   79 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI LIHAT DARI SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 Mai, Jessica Tiara
LEX CRIMEN Vol 8, No 4 (2019): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap perkawinan anak di bawah umur menurut  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apa akibat hukum dan upaya pencegahan terhadap perkawinan anak di bawah umur. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Undang-undang negara kita telah menagatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Banyak dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perkawinan usia dini antara lain masalah terhadap kesehatan reproduksi perempuan, seringkali membahayakan terhadap keselamatan ibu dan bayi, menimbulkan problema sosial, bahakan akibat hukum  lainnya. 2. Akibat hukum terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan tidak tampak jelas, karena apabila perkawinan di baawah umur sodah memperoleh dispensasi, maka pelanggaran terhadap ketentuan suatu perkawinan tidak ada lagi, tetapi akan muncul akibat yuridis lain yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Perkawinan, Anak Di Bawah Umur.
PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS GRATIFIKASI DI INDONESIA Ismail, Praditya Ayu Puspita
LEX CRIMEN Vol 4, No 5 (2015): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa saja tugas dan tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan bagaimana tata cara pelaporan dan penentuan status Tindak Pidana Korupsi berupa Gratifikasi sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas gratifikasi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Komisi pemberantasan korupsi bertanggung bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya untuk menyampaikan laporan terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat, serta peran Badan Pemeriksa Keuangan tidak jauh berperan bersama komisi pemberantasan korupsi “Gratifikasi” di Indonesia. Tugas komisi pemberantasan korupsi yaitu mengkoordinasikan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dengan instansi yang berwenang, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang, melakukan penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, serta melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintah negara untuk mendapatkan  negara yang bersih dari korupsi. 2. Undang–undang No. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi  di atur dalam pasal 16, pasal 17 ayat 1 samapai dengan ayat 6, dan pasal 18 sebagai panglima hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana gratifikasi untuk menjalankan hukum yang pro justicia (berpihak pada keadilan) di atas ketidak adilan dalam praktik Gratifikasi. Kata kunci: KPK, mencegah, memberantas, gratifikasi
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PEMEGANG SAHAM PADA PT. BANK SULAWESI UTARA-GORONTALO MENURUT UU NO. 40 TAHUN 2007 Pasere, Alwi Lalallo
LEX CRIMEN Vol 6, No 2 (2017): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan Hukum Perseroan Terbatas tentang kedudukan dan kewenangan pemegang saham dan bagaimana fungsi Rapat Umum Pemegang Saham pada PT. Bank Sulawesi Utara-Gorontalo. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 digunakan sebagai bentuk badan hukum perbankan yang utama yang menempatkan kedudukan dan kewenangan pemegang saham yang terhimpun dalam RUPS sebagai titik sentralnya, karena pengangkatan dan pemberhentian organ-organ Perseroan Terbatas seperti Direksi dan Dewan Komisaris berada pada RUPS. Dengan menjalankan tugas dan kewenangannya, RUPS berfungsi penting sekali terhadap keberadaan organ-organ perseroan lainnya. 2. PT. Bank Sulawesi Utara-Gorontalorontalo yang para pemegang sahamnya terdiri atas Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo serta daerah-daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi utara dan Provinsi Gorontalo kadangkala timbul perbedaan pandangan dalam RUPS oleh karena tarik-tarikan kepentingan kedaerahan yang harus diselesaikan dalam forum RUPS. Kata kunci: Kedudukan dan kewenangan, pemegang saham
PROSEDUR PENANGKAPAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG MELARIKAN DIRI KELUAR NEGERI MENURUT HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Bangonang, Deyti Daniyarti
LEX CRIMEN Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arrest Procedures,  in this present case: Narcotics offenses among people shows evidence of an increasing trend. Lack of full support in the government to combat the international narcotics network correlates with international cooperation on the issue. With law enforcement efforts to prevent and combat both criminal narcotics and criminal attempts to restore major narcotics players who have fled abroad, in addition to involving all components of society, it is expected that the Indonesian government may also increase international cooperation on the issue on a bilateral, regional and multilateral scale, as well as technical cooperation in accordance with the provisions of current legislation. Keywords: Arrest , Procedures, Narcotics, Criminals, Increase, Government.
KAJIAN HUKUM TERHADAP WEWENANG PENUNTUT UMUM MEMBUAT SURAT DAKWAAN BERDASARKAN PASAL 14 HURUF D KUHAP Pekan, Ekklesia
LEX CRIMEN Vol 7, No 9 (2019): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum bagi penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan bagaimana cara penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan apa akibat dari batalnya surat dakwaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dasar hukum dari penuntut umum dalam membuat surat dakwaan ada pada Pasal 14 huruf D KUHAP yaitu: membuat surat dakwaan. Selain tertulis dalam KUHAP, jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan juga mendapat kekuatan hukum melalui: Penuntut umum mempunyai wewenang membuat surat dakwaan, Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwewenang mengadili, Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. 2. Akibat hukum dari batalnya surat dakwaan adalah hanya berlaku pada surat dakwaannya saja, bukan pada tuntutannya. Surat dakwaan yang dibatalkan masih dapat diperbaiki oleh penuntut umum sesuai dengan persyaratan yang di atur dalam undang-undang yaitu: “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.Kata kunci: Kajian Hukum, Wewenang Penuntut Umum, Dakwaan.
KAJIAN YURIDIS PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA TERORISME Ulukyanan, Hagai Fernando
LEX CRIMEN Vol 8, No 10 (2019): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cara pemberian pembebasan bersyarat  terhadap narapidana terorisme dan apa pentingnya pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana terorisme. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme berbeda dengan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana umum. Dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terdapat syarat administratif yang didalamnya adanya program deradikalisasi, yang bertujuan untuk mengembalikan narapidana terorisme mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme haruslah yang telah memenuhi persyaratan umum yaitu telah menjalankan 2/3 masa pidananya dan telah berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme serta memenuhi persyaratan khusus dengan turut  berkerja sama membantu membongkar tindak pidana terorisme yang dilakukannya dan mengikuti program deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 2. Negara berhak memperbaiki setiap pelanggar hukum yang melakukan suatu tindak pidana melalui sesuatu pembinaan dengan memperhatikan hak-hak dari narapidana selama menjalani masa pidananya tanpa terkecuali narapidana terorisme. Pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana terorisme ini menjadi suatu hal yang penting supaya narapidana tersebut dapat berintegrasi dengan baik terhadap masyarakat dan dapat menjalani fungsi sosialnya kembali ke masyarakat serta tidak lagi melakukan tindakkan melanggar hukum.Kata kunci: Kajian Yuridis, Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Terorisme
PENETAPAN PENGADILAN MENGENAI PENUNJUKAN WALI ANAK Johasan, Yan Rano
LEX CRIMEN Vol 5, No 3 (2016): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui alasan apa yang menyebabkan perlu adanya penunjukan wali dari anak dan bagaimana penunjukan wali anak melalui penetapan pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Kedudukan orang tua sebagai wali dari anak, dapat digantikan seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan, apabila orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya. Perwalian juga dapat terjadi karena perkawinan orang tua putus baik disebabkan salah seorang meninggal, perceraian atau dicabutnya kekuasaan orang tua melalui penetapan pengadilan atau putusan pengadilan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam, karena orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali. Hakim akan mengangkat seorang wali yang disertai wali pengawas yang harus mengawasi pekerjaan wali tersebut. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. 2. Penunjukan perwalian terhadap anak kepada pihak lain melalui penetapan pengadilan  dengan menunjuk seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan sebagai wali dari anak yang bersangkutan.  Wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.   Untuk kepentingan anak, wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.  Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.   Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.  Pengurusan harta sebagaimana dimaksud harus mendapat penetapan  pengadilan. Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.  Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Kata kunci: Penetapan Pengadilan, Wali, Anak
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOMSUMEN MENGKONSUMSI MAKANAN KADALUARSA MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Rawung, Bella
LEX CRIMEN Vol 6, No 8 (2017): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban terhadap makanan yang sudah kadaluarsa yang  beredar dan dijual dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan kadaluarsa.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pihak yang bertanggung jawab atas makanan yang sudah kadaluarsa yang masih beredar dan dijual adalah pihak pelaku usaha. Ketentuan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini jelas sekali menegaskan bahwa apa saja yang terjadi yang menimbulkan kerugian pada konsumen menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha. Hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi konsumen seperti makanan yang sudah kadaluarsa yang masih dijual. Demikian juga pada pasal 1504 KUHPerdata yang berbunyi: “si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, dia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang”. 2. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi makanan yang sudah kadaluarsa adalah dengan menuntut tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai Pasal 28 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan  UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan dan juga menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan atau diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Demikian juga dapat menuntut pelaku usaha untuk dapat diberikan hukuman sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 60, 62 dan 63 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Komsumen, Makanan, Kadaluarsa
AKIBAT HUKUM SURAT DAKWAAN BATAL DAN SURAT DAKWAAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM PERKARA PIDANA Taliak, Wilhelminus
LEX CRIMEN Vol 4, No 1 (2015): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah yang menjadi syarat perubahan surat dakwaan dan apa Akibat Hukum Surat Dakwaan Batal atau Surat Dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normative dan dapat disimpulkan: 1. Surat dakwaan dapat di ubah oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal-hal tertentu yang meliputi, kesalahan mencantumkan waktu dan tempat terjadinya delik dalam surat dakwaan. Perbaikan kata-kata atau redaksi sehingga mudah dimengerti dan dipahami serta di sesuaikan dengan perumusan perundang-undangan yang berlaku, dan perubahan dakwaan yang tunggal menjadi dakwaan alternatif asal saja perubahan itu merupakan perbuatan yang sama dengan demikian, perubahan Surat Dakwaan meliputi: waktu, materi dan tujuan. bahwa perubahan Surat Dakwaan dalam penerapan Kejaksaan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menentukan 7 (tujuh) sebelum di mulai dipersidangkan perkara pidana umum. 2. Akibat hukum dan surat dakwaan yang ditetapkan/diputuskan oleh Hakim sebagai surat dakwaan yang batal atau “batal demi hukum” atau “dinyatakan tidak dapat diterima. Kata kunci: Dakwaan, batal, tidak dapat diterima.
KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI TINJAU DARI PASAL 184 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Tambaani, Gerry
LEX CRIMEN Vol 7, No 4 (2018): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Alat Bukti Elektronik dan bagaimana Keabsahan Alat Bukti Elektronik ditinjau dari Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Eletkronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Jadi, Berdasarkan uraian pembahasan disimpulkan bahwa status Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana dapat di lihat dalam beberapa Undang-Undang Khusus dan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (Surat Nomor 39/TU/88/102/Pid). Dalam hal ini, bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dengan statusnya sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan alat bukti yang tidak sendiri (pengganti surat dan perluasan bukti petunjuk sepanjang berasal dari sistem yang reliable atau terjaga sistem keamanannya sehingga terjamin keautentikannya). Dengan statusnya sebagai alat bukti yang berdiri sendiri berarti bukti elektronik merupakan bagian dari jenis-jenis alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP. Kemudian statusnya sebagai alat bukti yang tidak berdiri sendiri berarti bukti elektronik sebagai bagian dari salah satu jenis alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP, yaitu sebagai pengganti bukti surat apabila memenuhi prinsip kesetaraan fungsional/padanan fungsional (functional equivalent approach) dan bagian dari bukti petunjuk.Kata kunci: alat bukti elektronik, alat bukti

Page 77 of 165 | Total Record : 1647

 75   76   77   78   79 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Crimen Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 2 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 1 (2022): Lex Crimen Vol 10, No 13 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 12 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 11 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 10 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 9 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 8 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 7 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 6 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 5 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 4 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 3 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 2 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 1 (2021): Lex Crimen Vol 9, No 4 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 3 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 2 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 1 (2020): Lex Crimen Vol 8, No 12 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 11 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 10 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 8 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 7 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 6 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 5 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 4 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 3 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 2 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 1 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 10 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 8 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 7 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 6 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 5 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 4 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 3 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 2 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 1 (2018): Lex Crimen Vol 6, No 10 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 8 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 7 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 6 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 5 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 4 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 3 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 2 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 1 (2017): Lex Crimen Vol 5, No 7 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 6 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 5 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 4 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 3 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 2 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 1 (2016): Lex Crimen Vol 4, No 8 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 7 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 6 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 5 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 4 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 3 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 2 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 1 (2015): Lex Crimen Vol 3, No 4 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 3 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 2 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 1 (2014): Lex Crimen Vol 2, No 7 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 6 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 5 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 4 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen Vol. 2 No. 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 1 (2013): Lex Crimen Vol 1, No 4 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 3 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 2 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 1 (2012) More Issue