Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Penelitian Politik

jpp
Website

Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Education, Social,

Social Sciences Other

Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

Arjuna Subject : -

Articles 560 Documents

17 18 19 20 21

Otoda dalam UU Pemda Baru : Masalah dan Tantangan Hubungan Pusat dan Daerah Zuhro, R. Siti
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

AbstrakDesentralisasi dan otonomi daerah setelah 16 tahun diimplementasikan ternyata belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, terutama dalam kaitannya dengan tata pemerintahan yang baik lokal, daya saing ekonomi lokal, kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat setempat. Meskipun pemerintah daerah di beberapa daerah telah terbukti mampu berinovasi dalam memberikan pelayanan publik, jumlahnya masih minim dibandingkan dengan jumlah daerah yang mengalami stagnasi dalam pembangunan daerahnya. Ada sekitar 122 kabupaten masih dikategorikan sebagai berkembang. Kehadiran Undang-undang nomor 23 tahun 2014, menggantikan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, secara signifikan menuntut kinerja pemerintah daerah. Meskipun masih dipertanyakan, undang-undang ini diharapkan dapat memberikan dasar yang lebih baik dalam melakukan sinergi dan kerjasama antar daerah, meningkatkan hubungan antara pusat dan daerah, mempromosikan inovasi dalam pelayanan publik dan membangun kesejahteraan sosial.Kata kunci: Otonomi Daerah, Hubungan Pusat dan Daerah, Pelayanan Publik, Kesejahteraan Sosial

EVALUASI ATAS PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS ACEH: GAGAL MENYEJAHTERAKAN RAKYAT DAN SARAT KONFLIK INTERNAL Cahyono, Heru
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian?
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Otonomi khusus Aceh diperoleh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, menindaklanjuti MoUHelsinki 2005 sebagai bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politikdi Aceh secara berkelanjutan. Akan tetapi, setelah lebih dari enam tahun berlalu kita menyaksikan bagaimanapelaksanaan otonomi khusus kurang berjalan sesuai dengan harapan. Di bidang ekonomi kita menyaksikan, danaotonomi khusus tidak terkelola dengan baik sehingga membuat kesejahteraan masyarakat Aceh secara umum tidakmengalami perbaikan. Ironisnya, peningkatan kesejahteraan justru hanya dinikmati oleh segelintir orang yang dekatdengan lingkaran kekuasaan sehingga menimbulkan fenomena orang-orang kaya baru di sana. Di bidang politik,adanya partai lokal tidak mampu meredam potensi konflik yang ada, dan bahkan justru memicu konflik internalbaru antara sesama mantan GAM. Friksi tersebut semakin memperumit dinamika konflik di bumi Aceh. Kegagalan pelaksanaan kekhususan di kedua bidang itu, politik dan ekonomi, pada gilirannya akan mempersulit untukmengeluarkan Aceh dari â€œlingkaran setanâ€ konflik sekaligus masalah kemiskinan di sana.Kata kunci: Otonomi khusus, kegagalan, politik, ekonomi.

MENYIAPKAN TATA KELOLA PEMILU SERENTAK 2019 Nuryanti, Sri
Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 telah mengakibatkan perubahan polapenyelenggaraan pemilu menjadi Pemilu Serentak yang akan diselenggarakan mulai tahun 2019. Meskipundemikian, keputusan tersebut sebenarnya agak janggal karena hanya mengumumkan penyelenggaraan pemilusecara serentak, tetapi tidak mempertimbangkan penerapan coattail effect (efek ekor jas) untuk tujuan mendasaryaitu memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Tulisan ini akan mempelajari tata kelola Pemilu Serentak yangharus dipertimbangkan sebelum pelaksanaan keputusan khusus Mahkamah Konstitusi di tahun 2014 tersebut.Kata Kunci: Pemilu Serentak, tata kelola kepemiluan.

INDONESIA DI TENGAH KESEPAKATAN ACFTA Sinaga, Lidya Christin
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas
Publisher : Pusat Penelitian Politik

The ASEAN China Free Trade Area ACFTA formally took effect as ofJanuari 1 2010 The initial phase ofÂ the trade agreement was in force in early 2004 also known as the Early Harvest Programme EHP A free tradeÂ area covering trade in goods between China and the original six ASEAN members including Indonesia is to beÂ completed by 2010 and the remainingfour by 2015 However the socialization ofEHP scheme by Indonesian government relativelypoor and made it difficultfor business sector especially Small and Medium Enterprises SMEsÂ in Indonesia to exploit this scheme The full implementation ofACFTA on January 2010 has given strong pushesÂ from business sectors to delay the implementation The basic problem is in our domestic capacity and capabilityÂ which is not yet competitive enough to compete especially with China products Therefore this paper will analyzeÂ the impact of ACFTA on Indonesia and what should be done to counter the impacts

KEMERDEKAAN PAPUA DAN RELEVANSI REAKSI TIGA NEGARA Djafar, Zainuddin
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia oleh kelompok separatis di Papua telah mencapai titik kritis Hal itu bertambah pelik bila memperhatikan reaksi dari beberapa negara seperti Australia Selandia Baru danAmerika Serikat Berdasarkan hal itu artikel ini bertujuan mendiskusikan secara khusus persoalan persoalan sebagaiberikut 1 dinamika persoalan Papua 2 kondisi terakhir masyarakat Papua dan 3 hubungannya dengan aktorinternasional seperti Australia Selandia Baru dan Amerika Serikat selain juga 4 beberapa peluang dan langkahdiplomasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia Selain itu beberapa temuan penting untuk dikemukakan seperti fakta bahwa Papua berupaya mencapai kemerdekaannya berdasarkan atas hak dan latar belakangbudaya dan sejarah serta kenyataan yang berkembang hingga kini Fakta fakta tersebut akan menjadi sangat rumittatkala sejumlah negara seperti Australia Selandia Baru dan Amerika Serikat juga memiliki kepentingan untukterlibat dalam persoalan dan isu Papua Artikel ini merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk melakukan pilihan sejumlah kebijakan yang menitikberatkan pada kepentingan masyarakat Papua terutama hak untuk terbebasdari kemiskinan bukan hak untuk menjadi negara merdeka Untuk mengakhiri tekanan internasional atas kasusPapua Pemerintah Indonesia harus tegas menyatakan persoalan Papua adalah persoalan domestik yang intervensiterhadapnya merupakan pelanggaran atas hukum dan kedaulatan IndonesiaKata kunci Kemerdekaan Papua reaksi tiga negara

PROBLEMATIKA KEKUATAN POLITIK ISLAM DI YAMAN, SURIAH, DAN ALJAZAIR Ghafur, Muhammad Fakhry
Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis
Publisher : Pusat Penelitian Politik

The wave of democratization in the Middle East today has changed the political map of the region with the emergence of the power of political Islam, in the mean of political activity based on the principles of Islam both from the point of departure, the program, agenda and objectives. Nevertheless, in some countries there is still an attitude phobia against Islam. This shows the regimeâ€™s efforts to return to authoritarianism or â€œbackward bending prossesâ€ as an example in Tunisia, Egypt, and Libya, where the military regime can return to political power. Similarly in Yemen, Ali Abdullah Salehâ€™s regime was replaced by his deputy military, Abd Rabbuh Mansur Hadi, who must be driven by the separatist movement Al-Houti. Whereas in Syria the Islamic political forces are always under attack from the regime of Bashar Al-Assad which is still in power. As for the Algerian Islamic movements like the Muslim Brotherhood and Salafiyyah, they form alliances and achieve a significant voice in the parliamentary elections in 2012 although the military regime may dominate the political life of the country. The phenomenon of the power of political Islam in Yemen, Syria, and Algeria will be the focus of this study.Keywords: Political Islam, Yemen, Syria, Algeria.

KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK: STUDI KASUS PARTAI KEBANGKITAN BANGSA ., Kamarudin
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Kajian ini menunjukkan, pertama, konflik internal yang melanda PKB dipicu oleh masalah yang bersifatpragmatis terkait dengan perebutan posisi dalam partai. Faktor pemicu yang bersifat pragmatis itu tidak hanyaberlaku ketika kalangan nahdliyin bergabung dengan komponen bangsa yang lain, seperti ditunjukkan oleh studiDeliar Noer (kasus NU keluar dari Masyumi) dan Bahtiar Effendy (kasus NU keluar dari PPP), namun studi inimenunjukkan bahwa faktor pragmatis itu juga berlaku saat konflik di antara sesama fungsionaris partai yang dilahirkan oleh kalangan nahdliyin terjadi. Studi Kang Young Soon yang menyimpulkan bahwa konflik merupakanâ€œsalah satu tradisi NUâ€ pada akhirnya perlu ditambah dengan penjelasan bahwa â€œkonflik yang dipicu oleh masalahpragmatisme kekuasaan merupakan salah satu tradisi NU.â€ Memang pemah ada konflik karena faktor ideologi,namun pragmatisme kekuasaan seringkah menjadi motif di balik perseteruan NU dengan pihak lain ataupun dengansesama kalangan nahdliyin seperti terlihat pada kasus konflik internal PKB. Kedua, terjadi pergeseran nilai dalamhubungan kiai-santri dalam tradisi pesantren yang menganut pola hubungan patron-klien ketika kalangan nahdliyinberkiprah di wilayah politik. Kasus konflik internal PKB ini menunjukkan bahwa sikap saling percaya yang menjadiunsur pembentuk budaya pesantren bisa berubah karena masalah pragmatisme kekuasaan.Kata Kunci: konflik internal, kubu, PKB

KORUPSI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK DI ERA OTONOMI DAERAH Hadi, Kisno
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Todays big problem in Indonesian state enforcement and governmental system is corruption in both nationaland local level Corruption in public service bureaucracy can only be minimised ifthere is a hollistic and comprehensive understanding within dimension network and background of corruption and some areas in public servicebureaucracy that are highly touched by corruption Without this understanding efforts ofcorruption elimination inpublic service bureaucracy would be hard to achieve In order to support the process ofcorruption elimination inpublic service sector the role ofpublic institutions that is built to control the execution ofpublic service institutionmust be maximised therefore

DPR DAN REFORMASI POLRI Kajian Evaluatif Fungsi DPR terhadap Pelaksanaan Reformasi Polri Siregar, Sarah Nuraini
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen
Publisher : Pusat Penelitian Politik

The implementation ofPolri Reform and its accountabilityprincipal is determined by manyfactors One ofthefactors is the parliament roles andfunctions It is showed us thatparliament has an important role in guarding theimplementation ofPolri Reform through the parliamentfunctions which are legislation function budgetfunctionand supervisionfunction This article is to analyze the implementation ofparliamentfunction which related to PolriReformation Are parliamentfunctions be effective as a key tools for Polri Reformation or precisely has not beeneffective And how does the impact ofparliamentfunction to the implementation ofPolri Reform

PERDAMAIAN DAN PEMBANGUNAN PAPUA : PROBLEMATIKA POLITIK ATAU EKONOMI? Elisabeth, Adriana
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Papua adalah tanah dengan banyak paradoks Papua memiliki kekayaan alam namun masyarakatnya masihmiskin Papua menderita oleh stigma gerakan separatis tetapi is tetap berkembang secara ekonomi Sejak tahun2001 Papua telah menerima status Otonomi Khusus Otsus Belum lama ini Pemerintah Indonesia menetapkanUnit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat UP413 dengan tujuan utama untuk mempercepat prosespembangunan di Papua Papua membutuhkan pendekatan komprehensi 1 pendekatan infrastruktur dan social ekonomi khususnya empat sektor yang tercantum dalam UU Otsus pendidikan kesehatan ekonomi dan infrastruktur2 politik keamanan dan budaya Perdamaian dan pembangunan adalah dua sisi yang berbeda dari sekeping uanglogam yang sangat cocok dengan kondisi Papua saat ini Untuk membangun dan mengamankan Papua strategi apapun harus dapat menciptakan kesetaraan ekonomi good governance dan penghormatan terhadap hak hak dasartermasuk di dalamnya kekerasan dari kekerasan Salah satu cara terbaik yang dapat menjembatani jurang komunikasi antara Papua dan Jakarta adalah melalui dialog damai untuk mengurangi kesalahpahaman dan prasangka yangmenciptakan ketegangan perselisihan dan konflik selama bertahun tahun di PapuaKata kunci Papua Otsus dialog perdamaian pembangunan pendekatan komprehensif

Page 19 of 56 | Total Record : 560

17 18 19 20 21

Filter by Year

2004 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta selatan, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA