cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Politik
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 560 Documents
Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama Terhadap Preferensi Politik Warga Banten Pada Pilgub 2017 Agus Sutisna; Idil Akbar
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v15i2.732

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran bagaimana pengaruh sosio-politik kasus penistaan agama terhadap dinamika preferensi politik warga Banten yang dikenal sangat relijius dan mayoritas kaum santri. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan penerapan secara kombinatif metode pengumpulan data berupa wawancara, telaah fenomenologis terhadap fakta-fakta yang berkembang di arena publik serta kajian terhadap sumber-sumber informasi/pemberitaan di media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus penistaan agama oleh Ahok sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta telah melahirkan dampak elektoral terhadap Pilgub Banten 2017 berupa terjadinya perubahan preferensi politik warga Banten. Pasangan Rano Karno-Embay Mulya Syarief yang diusung oleh koalisi PDIP, Nasdem dan PPP, yang semula mendapat dukungan luas dari masyarakat karena dianggap merepresentasikan semangat perubahan untuk keluar dari jeratan dinasti politik keluarga Ratu Atut Chosiyah yang korup, secara perlahan mengalami degradasi dukungan seiring dengan pemberitaan negatif seputar kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok yang secara terus menerus mengalami perluasan dan penajaman hingga memasuki masa tenang Pilkada.Kata Kunci: dampak elektoral, penistaan agama, pemilihan Gubernur Banten, preferensi politik
DIMENSI INTERNASIONAL KASUS PAPUA Adriana Elisabeth
Jurnal Penelitian Politik Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v3i1.422

Abstract

Issue on Papua has a strong international dimension. It will remain critical for Indonesian political bargaining when political violence and human rights abuse continue in Papua. The existence of multinational companies contributes to the international dimension of the Papuan case. Although most foreign countries stick on their commitment to support the integrity of Indonesian territory, the future of Papua depends on how the political and economic problems would be resolved.
Bahasa Sebagai Arena dan Instrumen Kekuasaan Anggi Afriansyah
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v14i1.686

Abstract

AbstrakBuku ini menelaah politik penggunaan bahasa dari beragam aspek. Bahasa tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi tetapi lebih dari itu, bahasa dapat menjadi alat yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan. Bahasa beroperasi sebagai piranti kekuasaan dan berhasil dimanfaatkan secara optimal oleh mereka yang memiliki niat berkuasa. Bahasa dapat digunakan untuk praktik dominasi, alat pergerakan, melanggengkan kekuasaan, mendulang suara dan memenangkan pemilihan, sampai meraih keuntungan materil.Kata kunci: bahasa, politik, kekuasaan, Indonesia
DISPARITAS REGIONAL DAN KONFLIK PILKADA ACEH 2012 Fadjri Alihar
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian?
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v9i2.228

Abstract

Pilkada Aceh 2012 mempunyai fenomena yang menarik karena dua orang tokoh GAM maju sebagai calongubernur, tetapi dengan perahu yang berbeda. Pilkada Aceh 2012 akhirnya dimenangkan secara telak oleh pasanganZaini Abdullah dan Muzakir Manaf dengan jumlah suara 56 persen, sementara pasangan Irwandi Yusuf dan MuhyanYunan yang maju melalu jalur independen hanya memperoleh suara 29 persen. Pilkada Aceh 2012 pada tingkatkabupaten/kota juga dimenangkan oleh calon-calon bupati/Wali kota yang didukung Partai Aceh pada 11 daerahdari 18 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Setelah mengalami kekalahan, Irwandi Yusuf mendirikan PartaiNasional Aceh (PNA) sebagai kendaraan politiknya. Kekerasan yang terjadi pada saat Pilkada Aceh 2012 kiranyatidak akan berlarut-larut karena masing-masing pihak tidak ingin mencederai MoU Helsinki yang telah berhasilmembawa perdamaian di Aceh.Kata kunci: Pilkada, GAM, kekerasan, MoUHelsinki, konflik
KOALISI PARTAI ISLAM DI INDONESIA PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 Esty Ekawati
Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik
Publisher : Pusat Riset Politik BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v12i1.524

Abstract

Political coalition is a necessity for a state, like Indonesia, that using multiparty system. Coalition is a mustsince the election could not provide a majority in a parliament. Some factors have determined the parties’ politicalbehavior in Indonesia and present two factors that would determine why were the coalition of Islamic political partiesdifficult to realize in the 2014 Presidential election. Firstly, political pragmatism has made Islamic polical partybecome cartel party in which party become agent of the state and employs the resources of the state to ensure thesurvival of the party. Secondly, Islamic political parties do not have popular figures against Prabowo and Jokowi.Keywords: political party, general election, coalition.
STRATEGI PERTAHANAN MARITIM INDONESIA DI TENGAH DINAMIKA PERANG HIBRIDA KAWASAN LAUT CHINA SELATAN M. Bahtiar Fajri
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v17i1.846

Abstract

Dinamika lingkungan strategis di kawasan Laut China Selatan (LCS) terus mengalami perubahan. Dampaknya, Indonesia yang secara tegas mendeklarasikan dirinya sebagai non-claimant states turut dalam arena persengketaan. Upaya claimant-states (negara pihak) dalam merebutkan hak di LCS menciptakan sebuah perang unconventional yang dinamakan peperangan hibrida. Penelitian ini berfokus pada dinamika perang hibrida di kawasan LCS dan bagaimana strategi pertahanan Indonesia untuk menangkal jenis peperangan ini. Penelitian ini mengambil data dari berbagai sumber literatur kemudian dianalisis mengggunakan faktor lingkungan strategis dan kepentingan claimant-states yang dihubungkan dengan kondisi geopolitik dan geostrategis yang berkembang di kawasan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa peperangan hibrida memang benar-benar terjadi dengan berbagai macam bentuknya. Cara yang tepat bagi Indonesia untuk menangkalnya adalah dengan menyusun dan memperkuat strategi pertahanan maritimnya dan membentuk komponen utama melalui restrukturisasi K/L berdasarkan Militer, Politik, Ekonomi, Sipil, dan Informasi (MPESI). Strategi ini sangat bergantung pada kekuatan eskalasi dan penggunaan kekuatan militer negara di wilayah sengketa. Strategi ini juga memerlukan kajian lebih lanjut apabila terdapat pengaruh penggunaan senjata nuklir dari salah satu negara yang bersengketa.      Kata Kunci: Strategi Maritim Indonesia, Peperangan Hibrida, Sengketa Laut China Selatan
KEMISKINAN DAN KONFLIK PAPUA DI TENGAH SUMBER DAYA YANG MELIMPAH Sri Yanuarti
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v9i1.446

Abstract

Papua merupakan salah satu wilayah nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa Kekayaan alamdidapat terutama dari sektor tambang dan migasnya Limpahan cumber daya alam di Papua ternyata tidak membawaberkah bagi masyarakat setempat Bahkan negeri yang berlimpah kekayaan alamnya ini termasuk wilayah termiskindi Indonesia Padahal di wilayah ini tambang emas terbesar di dunia PT Freeport Indonesia berada Eksplorasiminyak di Teluk Bintuni dan pembukaan lahan besar besar terkait program MIFEE juga tidak membawa kemajuanyang berarti pada masyarakat Papua Dengan demikian tidak mengherankan di tengah limpahan kekayaan alamyang seharusnya menjadi berkah justru yang dituai adalah rasa tidak aman dan konflik Konflik atas pengelolaanSDA di Papua muncul sebagai akibat arogansi negara dan kesewenangan perusahaan nasional maupun swasta asingdalam mengeksploitasi SDA dengan tidak memperhatikan keadilan dalam hal distribusi hasil hasilnyaKata kunch Papua konflik sumber daya alam PT Freeport Indonesia program MIFEE
Dinamika Kerja Sama Subregional di Selat Malaka: City to City Connectivity sebagai Pendukung Koridor Ekonomi Awani Irewati
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v15i1.758

Abstract

Abstrak Konektivitas adalah salah satu faktor penting dalam membangun kerja sama di tingkat bilateral, regional dan internasional. Dunia city to city connectivity  menjadi tulang punggung bagi kelangsungan koridor ekonomi pada kerja sama sub-regional seperti IMT-GT. Artikel ini menyajikan tinjauan dinamika dua koridor ekonomi, yaitu konektivitas Pulau Medan-Penang dan konektivitas Dumai-Melaka di Selat Malaka, dan sedikit ulasan tentang masa depan city to city connectivity bagi  Indonesia dan Malaysia. Metode penulisan artikel ini didasarkan pada analisis kualitatif, dengan esensi dari temuannya adalah bahwa sebagai simpul terkecil dalam konektivitas, city to city connectivity yang dimaksud  menentukan dinamika koridor ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Dan kondisi ini akan tetap menjadi faktor penting bagi kelangsungan kerja sama kedua negara, dan bagi kerja sama subregional  IMT-GT di masa depan. Keywords: kerja sama subregional, city to city connectivity, koridor ekonomi, Selat Malaka
Politik Luar Negeri Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Eropa Agus R Rahman
Jurnal Penelitian Politik Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v2i1.396

Abstract

The airns ofthis paper is to explain the important ofEurope in President Susilo Bambang Yudhoyono foreign policy. The approach ofthis research is based on individual factor as determinant factor that effect Indonesian foreign policy which is conseptualized infour components. The result ofthis research is Europe is not the main priority in Indonesian foreign policy under President SBY because Europe does not have clear position due to their several domestic problems and because the main priority in Indonesian foreign policy is based on two pillars of regionalism, such as ASEAN and APEC.
Neotradisionalisme dan Distopianisme: Tinjauan atas Tiga Buku Robert D. Kaplan Nanto Sriyanto
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v13i1.364

Abstract

Abstrak Artikel ini bertujuan menganalisa tulisan Robert D. Kaplan terutama yang terungkap dalam tiga publikasinya yaitu The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Post Cold War (New York: Vintage Books. 2000), The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate (New York: Random House Publishing. 2013), dan Asia’s Cauldron: the South China Sea and the End of A Stable Pacific (New York: Random House. 2014). Robert D. Kaplan dengan pendekatan geopolitik dan berlatar belakang sebagai wartawan yang mengalami langsung sejumlah perubahan penting pasca-Perang Dingin membawa pesan tentang negaran gagal yang mengancam stabilitas global, utamanya negara-negara maju (2000), kebangkitan pemikiran klasik geopolitik dalam dunia yang semakin padat dengan kekuatan yang terpolarisasi (2013), dan implikasinya terhadap kawasan Asia Timur sebagai kawasan yang rawan konflik. Dari ketiga publikasi Kaplan tersebut, penulis melihat pesan senada yang berwujud dalam bentuk bangkitnya pemikiran neotradisionalisme realis dalam hubungan internasional dan distopianisme. Di lain pihak, penulis juga melihat kekurangan dalam uraiannya yang popular dan menarik minat banyak pembaca dari kalangan luas, baik akademisi, aktivis LSM, bahkan pengambil keputusan, Kaplan terbilang tidak cukup mengupas posisi teoritisnya dibandingkan teori yang ada yang menjadi diskursus akademik. Alih-alih memunculkan paparan yang holistik sebagaimana ia sebagai pengamat lapangan dan travel journalis menempatkan diri dalam setiap publikasinya, tulisan Kaplan harus dikritisi secara akademik karena tidak cukup utuh memberikan pandangan sebagaimana klaimnya yang banyak diungkap. Key Words: Robert D. Kaplan, geopolitik, realis neotradisonalisme, holistik, travel journalist

Filter by Year

2004 2023


Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue