cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Politik
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 560 Documents
 28   29   30   31   32 
POLITIK UANG DAN DINAMIKA ELEKTORAL DI INDONESIA: SEBUAH KAJIAN AWAL INTERAKSI ANTARA “ PARTY-ID” DAN PATRON-KLIEN Burhanuddin Muhtadi
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v10i1.217

Abstract

Seiring dengan penyebaran rezim demokrasi di negara-negara berkembang, politik uang ternyata menjadielemen kunci mobilisasi elektoral di banyak demokrasi gelombang ketiga. Benarkah patron-klien menjadi satusatunya faktor determinan maraknya politik uang? Literatur kesarjanaan mengenai klientelisme dapat dibagi menjaditiga aliran: Pertama, aliran determinis yang paralel dengan teori modernisasi. Kubu kedua adalah argumen kebudayaan. Tradisi ketiga adalah pendekatan institusionalis yang menekankan desain institusi politik ikut menyumbangmaraknya praktik patron-klien.Banyak ahli yang terlalu banyak memberikan perhatian relasi antara politik uang dan patron-klien, tetapisedikit sekali yang mengkaji dari sudut pandang identitas kepartaian (party-ID). Tulisan ini menyatakan bahwarendahnya party-ID juga berkontribusi bagi semakin maraknya politik uang di tingkat massa. Semakin rendahparty-ID seseorang semakin besar kemungkinan dia menerima praktik politik uang. Sebaliknya, semakin tinggitingkat party-ID pemilih maka semakin kecil sikap penerimaannya terhadap praktik politik uang.Tren party-ID di Indonesia terus menurun dan penurunan ini disumbang oleh buruknya kinerja partai di matapemilih. Iklim ketidakpercayaan publik terhadap partai terus meningkat seiring dengan terbukanya kasus-kasuskorupsi yang melibatkan elite partai. Jika partai politik tak berbenah maka pemilih makin menjauhi partai dan biayapolitik makin mahal karena pemilih cenderung memakai pendekatan transaksional dengan partai. Jadi, fenomenapolitik uang yang semakin merajalela di tingkat massa dipicu oleh kegagalan partai politik itu sendiri dalam meningkatkan kinerjanya di mata pemilih.Kata kunci: jual beli suara, politik uang, identifikasi partai, klientelisme, dinamika elektoral, Indonesi
EVALUASI PEMILU LEGISLATIF 2009 : Tinjauan atas Proses Pemilu, Strategi Kampanye, Perilaku Memilih, dan Konstelasi Politik Hasil Pemilu Lili Romli
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v7i1.514

Abstract

In general the 2009 legislative election has been conducted condusively However there were some problemsin the implementation ofthe election such asfixed voter lists and the election results decision In this election participation ofthe voter was decreasing relatively compare to previous election and the trend of the voter behaviourtend to be transactional In this regards there were frictions of the 2009 election results with the victory of theDemocratic Party accompanied by the decline of the Golkar Party PDIP and Islamic parties
POLRI DI ERA DEMOKRASI : Dinamika Pemikiran Internal Sri Yanuarti
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v8i1.481

Abstract

Police reform is an integralpart ofholistic security sector reform SSR which aims to create goodgovernancein the security sector and to create a secure and orderly environment Thus in accordance with the principles ofdemocracy police reform should have been directed to build a civilian policing character based on democraticnorms openness and accountability Although police reform already been done since more than a decade ago itsimplementation has not been optimal Thepresence ofpolice as an institution and its members still have a negativeimage in the eyes ofpeople because ofthe actions ofcertain person ofpolice personnel The study is to describe1 How does the present shift ofIndonesian police from the era ofauthoritarianism to era of democracy 2 whatfactors that encourage and inhibit the process ofpolice reform what kind ofconstraints that itface as well as theimpact ofthe constraints 3 How do internal dynamics which occurs in the thought ofpolice reform itself
Polisi Sipil dalam Reformasi Polri : Upaya & Dilema Antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian Sarah Nuraini Siregar
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v14i2.720

Abstract

AbstrakParadigma sebagai Polisi Sipil adalah perubahan paradigma besar Polri. Ini bukan pekerjaan mudah karena identitas Polri saat masih menjadi bagian dari ABRI tidak jauh dari watak militeristik dan sarat dengan pola tindak kekerasan. Tulisan ini mencoba mengkaji dan menganalisa fungsi Polri sebagai Polisi Sipil selama masa reformasi dalam konteks Reformasi Polri. Analisa ini disertakan dengan berbagai problematika yang dihadapi Polri, sehingga acapkali membuat posisi Polri menjadi dilematis; antara menjalankan fungsinya dengan ketat namun berkonsekuensi pada isu pelanggaran HAM, atau membuat pilihan-pilihan strategis yang dapat menyokong citra Polri dalam koridor sebagai Polisi Sipil.Kata Kunci : Polisi Sipil, Reformasi Polri, Isu Pelanggaran HAM
Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia Lili Romli
Jurnal Penelitian Politik Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v1i1.370

Abstract

The resurgent o f Islamic parties occurs in the reform era because o f many factors which are theological, sociological, historical, reformation and democratization. Unfortunately the resurgent of Islamic parties cannot be endorsed by the Islamic voters. This can be seen from a small and unsignificant vote reached by the Islamic parties. In the 1999 general election, the Islamic parties only have !7,8 percent vote and in the 2004 general election only have 21,17percent vote. This small and unsignificant vote o f the Islamic parties happened because o f fragmentation o f Islamic parties and ideological orientation change o f Islamic voters.
PKB, KEGAGALAN PELEMBAGAAN SHARED VALUES DAN DAMPAKNYA Firman Noor
Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v12i2.538

Abstract

The failure of PKB to institutionalize shared values has provided deep impact of its existence. The presence of vague or indistinct values and party less commitment to establish shared values as working ideology and collective identity are factors behind such a failure. Moreover, the massive role of outsiders in assisting party to create and socialize shared values also becomes the thing that confuses the value infusion process. There are three impacts of the absent of shared values in PKB namely, the establishment of internal factions or grouping based on the spirit of pragmatism, the growth of loyalty dedicated to the figures rather than the party itself which over time overshadows cadres’ loyalty to the party and the appearance of different or gradation in understanding party’s ideology. Those three impacts eventually have become reason behind catastrophic condition that ruins party’s internal solidity.Keywords: PKB, political party, institutionalization.
ANEKSASI RUSIA DI KRIMEA DAN KONSEKUENSI BAGI UKRAINA Indriana Kartini
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY
Publisher : Pusat Riset Politik BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v11i2.199

Abstract

Aneksasi wilayah Krimea oleh Rusia terjadi menyusul jatuhnya Presiden Ukraina Viktor Yanukovych yangdianggap pro Rusia oleh kelompok oposisi. Referendum yang dilakukan rakyat Krimea pasca aneksasi menegaskankembali tuntutan kemerdekaan Krimea dari Ukraina dan pilihan untuk bergabung dengan Rusia. Meski referendumtersebut dianggap tidak sah oleh Kiev, secara de facto Krimea kini berada di bawah penguasaan Kremlin. Tulisanini memfokuskan pada aksi aneksasi Rusia di Krimea dengan menganalisis kepentingan strategis Rusia di wilayahKrimea yang mendorong aksi aneksasi; termasuk menganalisis posisi Ukraina, Krimea, dan Rusia pasca runtuhnyaUni Soviet; serta konsekuensi lepasnya Krimea dari Ukraina yang merubah konstelasi politik domestik, sosial, danekonomi, serta batas wilayah Ukraina-Krimea-Rusia.Kata Kunci : aneksasi, Rusia, Krimea, Ukraina.
Nasionalisme, Demokratisasi, dan Sentimen Primordialisme di Indonesia: Problematika Identitas Keetnisan Versus Keindonesiaan (Studi Kasus Aceh, Papua, Bali, dan Riau) Firman Noor
Jurnal Penelitian Politik Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v5i1.505

Abstract

This research explores theoretically the reasons behind the emergence ofprimordial sentiment in Indonesia in the era of democratization The research indicates six factors that determine this phenomenon namely the continuation of incorrect interpretation about the true meaning of Indonesia the existence offormalistic understanding on the role ofreligion in the state economical disparity political injustice and state domination in interpreting national symbols In this regards the research finds that mismanage in governing people and the repressive tendency ofprevious government as the trigger of the emergence ofprimordial sentiment in reformasi era.
PILAR PENYANGGA KEMAJUAN CHINA AN PELUANG MENJADI NEGARA ADI KUASA Sandhy Nur Ikfal Raharjo
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v8i2.471

Abstract

After the declaration ofeconomic reform in 1978 China has transformed to be one of the bigpowers in theworld Thisfact then leads curiosity on the determinantfactors ofChina s miracle This essay summarizes John andDoris Naisbitt s research based book on 8 pillars ofChina s new society that consist ofemancipation ofthe mindbalancing top down and bottom up framing theforest and letting the trees grow crossing the river byfeeling thestones artistic and intellectualferment joining the world freedom andfairness andfrom Olympic medals to Nobelprizes This essay also tries to grasp China s possibility to be the solely superpower and leaving the U S behind
Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca Pemilu 2019 Subkhi, Muhammad Imam
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019
Publisher : Pusat Riset Politik BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v16i2.797

Abstract

Salah satu syarat untuk dapat memilih adalah menjadi pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bahkan, daftar ini tampaknya menjadi masalah klasik yang belum pernah diselesaikan, termasuk DPT untuk Pemilu Serentak 2019. Menggunakan metode kualitatif, makalah ini membahas mengapa DPT untuk Pemilu 2019 masih bermasalah, bahkan digugat di pengadilan, dan bagaimana mengatasi masalah ini. Meskipun UU No. 7/2017 tentang Pemilu menetapkan pendaftaran pemilih menggunakan metode pendaftaran pemilih berkelanjutan, penerapan metode ini belum memenuhi prasyarat. Setidaknya ada sebelas prasyarat yang harus dipenuhi. UU Pemilu tidak mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan pembaruan data pemilih pada periode pasca pemilihan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Indonesia juga belum mengorganisir mekanisme untuk memperbarui data pemilih setelah Pemilihan Umum 2019. Kondisi ini berkontribusi pada 'pincang' pemutakhiran pemilihan data selama periode pasca pemilihan. Idealnya, UU Pemilu harus dapat memfasilitasi komisi pemilihan untuk mengelola data pemilih yang berkelanjutan dari pemerintah yang diperbarui. Di masa depan, komisi pemilihan juga harus memadai untuk membangun kerja sama antar lembaga negara. Selain itu, komisi harus lebih dekat dengan pemilih untuk mewujudkan daftar pemilih yang terintegrasi, inklusif, komprehensif, akurat, dapat diakses, diinformasikan, transparan, aman, pribadi, efektif, dapat diterima, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan.Kata Kunci : pemilu, daftar pemilih, pendaftaran pemilih berkelanjutan, data pemilih yang mutakhir dan akurat, penyelenggara pemilu.

Page 30 of 56 | Total Record : 560

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2004 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue