cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Politik
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 560 Documents
 26   27   28   29   30 
TINJAUAN KRITIS REFORMASI KULTURAL POLRI (1999-2012) Sarah Nuraini Siregar
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v11i1.194

Abstract

Selama 14 tahun terakhir, Polri telah berusaha memenuhi tuntutan gerakan reformasi meski belum berhasilseluruhnya. Khusus reformasi kultural, menurut klaim Polri, telah ada beberapa upaya yang dilakukan olehPolri, seperti perubahan doktrin, perumusan pedoman tata perilaku anggota Polri, dan sebagainya. Namun dalamperkembangannya, khusus untuk aspek kultural selaku muara dari reformasi, Polri tampak belum berhasil menjadi‘polisi sipil’ yang berwajah humanis serta demokratis. Padahal peran Polri sebagai penegak hukum dan fungsinyayang berhubungan dengan masyarakat melekat satu dengan yang lainnya. Fungsinya sebagai pelindung, pengayom,pelayan, dan penegakan hukum merupakan satu kesatuan universal yang melekat pada identitas Polri sendiri.Kualitas dari implementasi fungsi tersebut yang akan mencerminkan bagaimana perilaku Polri sesungguhnya didalam masyarakat. Oleh karena itu, berbicara mengenai reformasi kultural Polri, turut menganalisis pula seluruhfungsi-fungsi tersebut dijalankan oleh anggota Polri.Kata Kunci : Polri, polisi, reformasi, budaya, kultural, sipil, humanis.
Evaluasi Sepuluh Tahun Reformasi Polri Sarah Nuraini Siregar
Jurnal Penelitian Politik Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v5i1.500

Abstract

The reform of the Indonesian Police Institution (Polri) was one of the Indonesian 'reformasi' deniand that began in 1998. This aspect was the reason behind the emergence of nnanv policies related with efforts to reform Polri in structural, instrumental and cultural aspects. These efforts were part of internal refornn of Polri and admittedly, it showed that there has been significant changes in Polri in terms ofits organisation system. However, these efforts have not been able to create maximum results due to some constraints, not only from internal Polri, but also from government regulation assumed to be normative. As a consequence, there were still barriers for Polri to fulfill the 'reformasi' demand and to act in proportional and professional way.
KETERBELAHAN POLITIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT TERKAIT COVID-19 DAN KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MENAATI PROTOKOL KESEHATAN: STUDI PERBANDINGAN DI AS DAN INDONESIA Arita Nugraheni; Rangga Eka Sakti
Jurnal Penelitian Politik Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v18i1.901

Abstract

Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan dua kasus positif Covid-19 pertama pada 2 Maret 2020, momok virus korona jenis baru menjadi ketakutan nyata di Indonesia. Kebijakan-kebijakan untuk memutus rantai penularan mulai disusun berpacu dengan jumlah kasus yang terus bertambah. Namun, persoalan penanganan Covid-19 tidak hanya terbatas pada dimensi kesehatan, melainkan juga dimensi politk. Adanya keterbelahan politik di tingkat elit dan masyarakat dapat berpotensi menghambat upaya penanganan Covid-19. AS dan Indonesia, sebagai dua negara yang memiliki riwayat keterbelahan politik perlu mewaspadai dampak negatif dari persoalan politik tersebut dalam upayanya melawan Covid-19. Maka, tulisan ini berusaha untuk menganalisis pengaruh dari keterbelahan politik terhadap upaya penanganan Covid-19. Dalam menganalisis isu tersebut, tulisan akan membandingkan fenomena keterbelahan politik dan dampaknya pada penanganan Covid-19 di AS dan Indonesia menggunakan studi literatur, arsip pemberitaan, dan instrumen jajak pendapat.Kata Kunci: Covid-19, keterbelahan politik, keberpihakan politik 
PROBLEMATIKA PENGGABUNGAN DAERAH Mardyanto Wahyu Tryatmoko
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v8i2.466

Abstract

The implementation of regional government splitting or proliferation in Indonesia has created many acuteproblems in the local level Meanwhile amalgamation of local government as clearly stated in the regulationis considered as being impossible implemented by the central government itself Government is concerned thatamalgamation policy will only bring turmoil in the region This study explores both society s understanding andgovernment s strategy regarding the possibility of local government amalgamation in Indonesia This study alsomaps both driving and inhibiting factors of the amalgamation policy implementation in Indonesia This studyshows that both elite and people in the study areas do not have an understanding ofconcepts about the benefits ofamalgamation as an alternative policy of regional arrangement
Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi Sutan Sorik
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v16i1.773

Abstract

AbstrakTulisan ini mengulas buku yang ditulis oleh Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef tentang Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Ulasan berfokus pada tiga hal yaitu tentang dinamika pelaksanaan demokrasi dan pemilu di Indonesia dengan batasan pasca reformasi baik dari segi aspek normatif maupun empiris, bagaimana desain sistem penyelenggaraan pemilu, serta bagaimana pemecahan dan harapan untuk masa depan demokrasi dan kelembagaan penyelenggara pemilu agar mampu meng-upgrade demokrasi yang sedang dibangun. Walaupun ada kritik untuk buku ini tentang belum mengupas persoalan sumber daya manusia (SDM) yang memengaruhi performa lembaga-lembaga yang menjalankan demokrasi dan pemilu, akan tetapi ulasan ini sepakat dengan penulis bahwa masih perlu adanya penataan demokrasi dan pemilu di Indonesia.Kata kunci: Penataan Demokrasi dan Pemilu, Indonesia, Pasca Reformasi
MEDIA AND POLITICAL PERSUASION: THE ROLE OF MEDIA IN INDONESIA PRESIDENTIAL CAMPAIGN 2001-2009 Wasisto Raharjo Jati
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v10i2.432

Abstract

Tulisan ini bertujuan menganalisis tentang peran media dalam konstelasi pemilu presiden Indonesia selama2001-2009. Pada masa reformasi, media sendiri telah menunjukkan posisi dilematis dalam mendukung demokrasi,bahkan berupaya mengidentifikasi sebagai aktor politik. Dalam beragam cara, media menampilkan adanyarelasi ketergantungan kuat dengan patronase ekonomi politik. Hadirnya jurnalisme politik sendiri kemudianberwujud dalam mesin propaganda yang bertujuan menyampaikan pesan politik kepada publik. Tulisan ini akanmengelaborasi lebih lanjut mengani dilema media dalam proses transisi demokrasi di Indonesia.Kata Kunci: persuasif media, konglomerasi media, kampanye polittik, dan jurnalisme politik
Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia : Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi – Laut Sulu Ismah Rustam
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v14i2.717

Abstract

AbstrakTulisan ini membahas mengenai kebijakan keamanan maritim pada wilayah Laut Sulawesi – Laut Sulu yang sering kali dihadapkan pada permasalahan kejahatan terutama penyanderaan dan pembajakan kapal. Meski tiga negara; Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah melaksanakan patroli bersama di kedua perairan namun angka tindak kejahatan di wilayah tersebut masih tergolong tinggi. Pendekatan yang ingin dilihat dalam tulisan ini yaitu pembentukan kerja sama trilateral, dimana pemerintah perlu melakukan pendekatan diplomatik dan membentuk rezim kerjasama yang cukup mengikat. Indonesia selaku negara yang memiliki kepentingan teritorial cukup besar di wilayah tersebut harus menginisiasi tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan yang telah dilaksanakan di antara tiga negara. Layaknya Selat Malaka, alur laut wilayah perbatasan Laut Sulawesi - Laut Sulu termasuk jalur pelayaran yang berbahaya. Berbagai inisiatif rezim di Selat Malaka membuat  penurunan angka kriminalitas dan meningkatkan angka keselamatan navigasi. Sementara di wilayah perbatasan Laut Sulawesi – Laut Sulu belum nampak rezim yang cukup kuat dalam pengamanan lautnya.Kata Kunci : keamanan maritim, Laut Sulawesi – Laut Sulu, rezim, wilayah teritorial
Lakuna Pemimpin Versus Kristalisasi Politik Mochtar Pabottingi
Jurnal Penelitian Politik Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v5i1.490

Abstract

For at least the last five year of the Reform Efforts in Indonesia there has been a loud clamor concerning the serious dearth of leadership precisely at the time when it is most needed a grim fact that has indeed affected the morale of the nation Indonesia has become a leaderless country Unfortunately no one tries to unravel the serious dearth At close examination we find layers of wrong political practices that has over time undermined the normal recruitment process This paper traces the layers from the very beginning of the New Order to the present stage of the Reform Efforts including negligence in political science theories The politics of depoliticization the systemic nipping of the buds of leadership the absence of regime change in the true sense of the word the hampering of the initiative for a transitional constitution the insincerity of initiative toward truth and reconciliation commission the eruption of horizontal conflicts the practice of impunity and introduction of anachronistic politics if in reverse manner along the New Order and in the current Era of Reform Efforts all this blurs the distinction between what is right and what is wrong in politics and malignantly compromising ethical standards These were eight roots that have made leadership doomed Above all however the leadership lacuna has a great deal to do with the trampling down ofthe concernfor nation andlor nationhood especially the severity of corruption among so called people s representative and with the flagrant abuse of regional autonomy The greater the political collectivity is slighted and confused withforces ofpetty irrationalities and or primordialism the more numerous the distortions of leadership become The author maintains that only a conscious undertaking towards political crystallization could Indonesia recovers its leadership i e by the inculcation of the respectability of politics and of political profession by sharpening of the understanding of our nation s blue print and by heeding the imperative of nation in democracy by separating the business ofstate from that of religion and or primordial concern and by making room for transitional rulings in the next constitutional amendment in order to get rid of the numerous vicious circles brought about by the distortions of the transitional period as well as the anachronistic policiesIf democracy is to survive it will have to employ and use every bit ofskill and knowledge and leadership it can get hold of This complicated interdependent world in which we are living cannot be run without knowledge and skill foresight and leadership (A D Lindsay)
ASESMEN PUBLIK ATAS KINERJA PEMERINTAH INDONESIA MENANGANI WABAH COVID-19: SEBUAH PENJELASAN EKONOMI POLITIK Saiful Mujani
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I)
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v17i2.871

Abstract

Wabah Covid-19 merupakan gejala global yang diperkirakan berdampak luas secara multidimensional pada kehidupan masyarakat dunia. Negara-negara di dunia bervariasi dalam memberikan respons kebijakan dan juga kinerjanya terhadap pandemi ini. Bagaimana dengan Indonesia? Di samping ahli yang kompeten, dalam demokrasi, warga negara juga biasa memberikan respons dan penilaian terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, termasuk dalam menangani pandemi tersebut. Seberapa responsif, seberapa baik atau buruk, seberapa memuaskan atau tidak memuaskan kinerja pemerintah dalam menangani pandemi merupakan pertanyaan-pertanyaan terkait yang biasa diajukan untuk menilai kinerja pemerintah yang bisa masuk dalam rubrik studi dukungan publik terhadap sistem politik. Publikasi ilmiah tentang evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan faktor-faktor penyebabnya masih sangat sedikit, apalagi untuk kasus di Indonesia. Tulisan ini pertama-tama dibuat untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan jawaban-jawaban publik nasional terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kedua, tulisan ini mencoba menjelaskan variasi atas jawaban-jawaban tersebut dengan model ekonomi politik. Dengan bersandar pada data dari serangkaian survei opini publik nasional, yang merupakan standar untuk mengungkap penilian publik pada kinerja pemerintah, tulisan ini menemukan bahwa model ekonomi politik persuasif dalam menjelaskan asesmen publik pada kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 di tanah air. Kondisi ekonomi dan pilihan politik memengaruhi evaluasi publik pada kinerja pemerintah dalam mengatasi pandemi. Studi ini memberikan sumbangan baru dari sisi data dan model teoretis untuk menjelaskan kinerja pemerintah Indonesia dalam kasus penanganan wabah tersebut. 
DINAMIKA PERAN ELITE LOKAL DALAM PEMILUKADA BIMA 2010 Septi Satriani
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v9i1.455

Abstract

Kaiian ini mengupas dimensi kekuasaan lokal yang digambarkan melalui kontestasi elite dalam pemilukadaBima 2010 Pemilukada menjadi medium untuk memotret perjuangan elite lokal meraih kemenangannya Meminjamstilah Leo Agustinopergeseran ruang politik dari dalam ruangan ke luar ruangan sangat mempengaruhi prosesdemokrasi di tingkat lokal Munculnya paradoks demokrasi dalam berbagai praktik pemilukada di hampir seluuh wilayah di Indonesia merupakan imbas dari pilihan untuk memindahkan ruang politik tersebut Asumsi awalyang dibangun dari perpindahan ruang ini adalah pengakuan hak dasar bagi warga negara untuk ikut menentukanpemimpinnya Namun dalam kenyataannya ternyata kurang mampu memberi garansi pada kualitas kemimpinanang dihasilkan Ketika kemenangan menjadi tujuan utama maka proses cenderung dipinggirkan Hal inilah yangerjadi pada pemilukada Bima 2010 Tulisan ini ingin menunjukkan bagaimana elite lokal menjalankan pemilukadasebagai bagian dari demokrasi dengan cara cara yang justru tidak demokratisKata kunci Bima demokrasi pemilukada elite lokal

Page 28 of 56 | Total Record : 560

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2004 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue