cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Politik
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 560 Documents
 29   30   31   32   33 
MENCARI SISTEM PEMILU DAN KEPARTAIAN YANG MEMPERKUAT SISTEM PRESIDENSIAL Sri Yanuarti; Moch Nurhasim
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v10i2.437

Abstract

Upaya untuk mencari dan membenahi sistem pemilu dan partai politik yang efektif bagi demokrasipresidensial, membutuhkan proses koreksi dari sistem pemilu dan kepartaian yang saat ini dianut. Proses perbaikanitu dimaksudkan agar terjadi perbaikan dan penataan sistem pemilu, sistem kepartaian yang memperkuat sistempresidensial. Kajian ini merekomendasikan bahwa perbaikan sistem pemilu perlu diarahkan pada terjadinyapraktik sistem multipartai yang mampu menghasilkan tingkat fragmentasi partai yang relatif rendah di parlemen.Rendahnya tingkat fragmentasi partai di parlemen pada gilirannya dapat mengkondisikan terciptanya prosespengambilan keputusan yang relatif cepat dan tidak berlarut-larut. Dalam konteks itu, sistem pemilu perlu dibangunsecara sungguh-sungguh dan ideal agar mampu menciptakan partai politik yang moderat (5-7 partai) secaraalamiah dan mendorong lahirnya partai pemenang pemilu minimal di parlemen. Untuk kebutuhan itu diperlukanrekayasa perubahan sistem pemilu dari sistem proporsional ke sistem yang lain. Kajian ini sedang menjajakitingkat fisibilitas sistem pemilu campuran, sejauh mana tingkat kecocokannya bagi Indoenesia. Dari kesimpulanawal, perbaikian sistem pemilu dapat dilakukan melalui pemberian ruang penggunaan sistem campuran, melaluipenerapan Mixed Member Majoritarian (MMM) yang secara teoretik dan pengalaman negara-negara lain telahterbukti dapat menciptakan munculnya partai mayoritas di parlemen.Kata kunci: Sistem pemilu, sistem kepartaian, sistem presidensial dan fisibilitas sistem pemilu campuran
Nasionalisme, Demokratisasi, dan Sentimen Primordialisme di Indonesia: Problematika Identitas Keetnisan versus Keindonesian pada Studi Kasus Aceh, Papua, Bali, dan Riau Syafuan Rozi
Jurnal Penelitian Politik Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v6i1.529

Abstract

Ethnicity problem has been flaming the Indonesian political dynamics due to conflictual point of views between multiethnic and state position since Indonesian independence This problem is still unfinished Every region with its ethnichities expresses high demand of their symbolic political representative fair economic allocation and distribution of resources This article examines ethnicity problems in Aceh Papua Bali and Riau In Aceh and Papua cases coercive approach is used to achieve prosperity while Bali and Riau tend to use symbolic andpersuasive approach like Melayu people congress andAjeg Bali rising cores values to achieve fairness justice and sustainability This has been an on going process of rethinking and re evaluating of a biggest project of Indonesianess Keindonesiaan in a new way.
MENINJAU MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN DI ASEAN Awani Irewati
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v11i1.190

Abstract

Sengketa perbatasan antarnegara diASEAN secara mendasar dipicu oleh belum tuntasnya penentuan garis-garisbatas darat. Garis-garis batas sebagai penanda fisik tegaknya kedaulatan suatu negara adalah hal yang sensitif diASEAN. Pengalaman tiga sengketa Thailand–Kamboja, Thailand–Laos, Malaysia–Indonesia merupakan contohsengketa di ASEAN yang masing-masing memiliki keunikan latar belakang. Beberapa mekanisme menjadi pilihanmereka mengatasi sengketa, yaitu bilateral, regional, dan multilateral. Tiga pilihan ini tercantum dalam klausulTAC (1976) dan ASEAN Charter (2007). Proses friendly negotiation sebagai cara perundingan bilateral menjadimekanisme solusi yang selalu dianjurkan dalamASEAN. Setelah melewati proses bilateral yang panjang, dua kasussengketa (Thailand-Kamboja, Malaysia-Indonesia) akhirnya dibawa ke ranah penyelesaian hukum tingkat multilateral(International Court of Justice), sebagai upaya terakhir. Sedangkan antara Thailand dan Laos diputuskan untukgencatan senjata/ status quo (1988) sebelum Laos bergabung ke ASEAN (1997), dan mengembangkan kerja samaekonomi perbatasan sebagai gantinya. Tulisan ini mengangkat tinjauan atas pengalaman mekanisme penyelesaiansengketa terhadap 3 kasus sengketa itu dengan proses penyelesaian yang variatif. Proses friendly negotiation yangberlangsung relatif lama telah membangun ikatan antarpihak, sehingga sengketa tidak mencabik ASEAN.Kata Kunci: Mekanisme Penyelesaian Sengketa, Perbatasan, TAC, Piagam ASEAN, Sengketa Thailand-Kamboja,Sengketa Thailand – Laos, Sengketa Malaysia – Indonesia.
TRANSFORMASI BUDAYA AGROFORESTRI LOKAL DALAM MENGHADAPI KESEPAKATAN PERDAGANGAN BEBAS Rudi Hilmanto
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v7i2.496

Abstract

Agriculture and plantation agroforestry pattern in the years of 70s constitute cultural transformation ofagroforestry generating negative impact ecologically economic and social until this time Choice of the socializeworld to go back to nature and the negative impact ofGreen Revolution constitute matter which overshadow thegovernmentfor cymbal Go Organic 2010 Go Organic 2010 constitute opportunity which enables to constructand strengthen local commodity to own its market in free trade and also desirable by society in the country Theobjective ofthis research namely i Depicting cultural elements ofagriculture andplantation agroforestry thatexist in local community and ii Analysing cultural transformation ofagroforestry in theface offree trade Thisresearch conducted at local community as key informant taken by purposive method The organic agroforestrysystem matter is new especiallyfor local community which have the harmony with nature The local communityhas farming culture which embrace harmony with nature however this agroforestty pattern change the effectofgreen revolution existence therefore we need to transform repeatedly the cultural elements ofour agriculturewhich are beliefsystem technology andknowledge system art and language social organizational and artistryThe agroforestty culture elements combine with nature has made Indonesiajoining a transformation movement ofgoing back to nature
Sinergi Motif Politik dan Motif Normatif dalam Diplomasi Kemanusiaan Tiongkok Pada Masa Pandemi Covid-19 Rizka Fiani Prabaningtyas; Atin Prabandari
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I)
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v17i2.905

Abstract

This article seeks to map the patterns of humanitarian diplomacy carried out by China as emerging power in responding to the COVID-19 pandemic. Departing from the debate about political motives in the humanitarian diplomacy strategy carried out by the states, it is increasingly relevant and crucial to examine how humanitarian action, which should be a solution in a crisis situation such as a pandemic, can actually be exploited to serve political interests and how the state humanitarian diplomacy can affect the whole performance of international humanitarian system. The focus on China as a developing country as well as a non-Western donor country (emerging donors) in the international humanitarian aid regime is expected to provide an alternative perspective in seeing the dynamics of actors in the regime. It will be argued that in the context of efforts against COVID-19, China’s humanitarian diplomacy is a mixture of normative and political motives to serve three main national interests, namely normative obligation, stigma management to defend international reputation, and domestic legitimacy of national government. These interests cannot be separated from its status as emerging power trying to fit in the established international humanitarian system while defending its eligibility as influential power in global politics. Penelitian ini berupaya untuk memetakan pola pelaksanaan diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh negara emerging powers dalam merespon pandemi COVID-19. Berangkat dari perdebatan tentang motif politik dalam strategi diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh negara selama ini, penelitian ini menjadi semakin relevan dan krusial untuk dilakukan untuk mengetahui bagaimana aksi kemanusiaan yang seharusnya menjadi solusi di tengah situasi krisis semacam pandemi dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan politik negara. Selain itu, fokus terhadap Tiongkok sebagai negara berkembang sekaligus negara donor non-Barat (emerging donors) dalam rezim bantuan kemanusiaan internasional diharapkan dapat memberikan pandangan alternatif dalam melihat dinamika karakteristik aktor dalam rezim tersebut. Argumen utama yang dibangun adalah diplomasi kemanusiaan Tiongkok dalam konteks memerangi pandemic COVID-19 adalah perpaduan antara motif normative dan politik untuk memenuhi tiga kepentigan utama, yakni obligasi normative, manajemen stigma untuk mempertahankan reputasi internasional dan legitimasi domestik dari pemerintah pusat. Kepentingan-kepentingan ini tidak dapat dilepaskan dari status dan posisi Tiongkok sebagai emerging power yang harus beradaptasi dan beroperasi di dalam sistem kemanusiaan internasional sekaligus berjuang menjaga eligibilitasnya sebagai negara berpengaruh di dunia.
INDONESIA DALAM BELITAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA : Kasus Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Tri Nuke Pudjiastuti
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v8i2.461

Abstract

Rapid growth oftransnational crimes are considered as one serious threat to global security particularly in Indonesia Indonesia stillfaces complex problems in many issues oftransnational crimes In this case traffickingin persons is one ofcurrent issues which related with international migration Many factors contribute to the complexity and growingfast Even though Indonesia plays an active role in the international bilateral and regionalcooperation in the prevention and handling of transnational crimes Indonesian foreign affairs still faces manydifficulties to reduce that trafficking in persons
Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi Aisah Putri Budiatri; Syamsuddin Haris; Lili Romli; Sri Nuryanti; Moch Nurhasim; Luky Sandra Amalia; Devi Darmawan; Ridho Imawan Hanafi
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v15i2.766

Abstract

AbstrakMayoritas partai politik di Indonesia pada era reformasi telah terjebak pada persoalan personalisasi politik. Individu elite partai menjadi image partai sekaligus orang yang sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan partai dalam jangka waktu yang lama. Padahal, partai politik telah memiliki mekanisme suksesi, namun satu sosok elite tetap mampu mempersonalkan partainya. Penelitian ini melihat ada beberapa aspek yang menjadi penyebabnya, termasuk sejarah pendirian partai, kepemimpinan karismatik dan pendanaan partai. Di luar itu, presidensialisme, sistem kepartaian dan sistem pemilu menjadi faktor yang turut memfasilitasi munculnya personalisasi partai. Personalisasi partai ini harus dihindari karena dalam jangka panjang akan berdampak negatif tidak hanya kepada partai politik, tetapi juga pada upaya penegakan demokrasi di Indonesia. Kata kunci: personalisasi partai, pemimpin karismatik, era reformasi
MELIHAT RELASI DAERAH DAN NEGARA TAHUN 1950-AN DENGAN MEMBONGKAR NARASI BESAR SEJARAH Dini Suryani
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian?
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v9i2.428

Abstract

Sejarah dasawarsa 1950-an masih belum banyak didiskusikan dalam wacana historiografi Indonesia. Padahaldasawarsa tersebut Indonesia mengalami perjuangan berat karena banyaknya gerakan separatis yang muncul diberbagai daerah, sedangkan pemerintah pusat masih belum sepenuhnya stabil pascakemerdekaan. Oleh karena itu,penting bagi kita saat ini untuk sejenak meninggalkan narasi besar sejarah Indonesia dari kacamata Jakarta (pusat)dan melihat lebih dekat sejarah di tingkat lokal. Bagaimana nasib daerah ditentukan oleh kenyataan politik pada tahun1950-an dan bagaimana titik temu antara konteks nasional dan lokal? Artikel ini bertujuan mengulas buku berjudul“Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an” untuk memperoleh jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut.Kata kunci: Sejarah Indonesia 1950-an, lokal, nasional
TRANSFORMASI IDEOLOGI PANCASILA: MENJAGA IDENTITAS KE-INDONESIAAN VS PENGARUH GLOBAL Siswanto Siswanto
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v14i1.687

Abstract

AbstrakIdeologi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup semakin lama semakin ditinggalkan oleh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai rujukan kehidupan politik dan sosial semakin melemah di tengah gempuran globalisasi yang semakin kuat mempengaruhi pola pikir dan perilaku bangsa Indonesia. Karenanya, masyarakat Indonesia perlahan bergerak menuju kondisi kehilangan  identitas keindonesiaannya. Oleh karena itu, tulisan ini melihat pentingnya wacana transformasi Pancasila sehingga diharapkan bisa menjadi solusi atas tantangan kebangsaan tersebut. Transformasi Pancasila dapat dilakukan melalui (1) Transformasi bersifat menyeluruh atau holistik, tidak bisa bersifat parsial. (2) Transformasi juga meliputi perubahan pola pikir masyarakat (mindset). (3) Transformasi ini juga perlu dilandasi oleh cahaya ilmu pengetahuan.  Kata kunci: Globalisasi, Identitas Keindonesiaan, Transformasi Pancasila
ABSENNYA POLITIK PENGAWASAN DPR ERA REFORMASI Wawan Ichwanuddin
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian?
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v9i2.233

Abstract

Tiga Pemilu pasca-Soeharto telah menghasilkan DPR yang lebih dinamis dibandingkan DPR di era Orde Baruterutama pada pelaksanaan fungsi pengawasan. Lebih dari tiga puluh usulan interpelasi dan angket telah diajukanoleh DPR. Terdapat sejumlah alasan di belakang antusiasme anggota DPR dalam menggunakan hak interpelasidan angket. Pertama, DPR memiliki keterbatasan kemampuan untuk memaksimalkan pengawasan melalui skemadengar-pendapat dengan pemerintah. Keahlian anggota DPR dan staf ahli mereka tidak sepadan dengan keahlian yangdimiliki oleh pemerintah didukung oleh staf yang lebih kompeten. Lebih dari itu, anggota DPR bisa j adi beranggapanbahwa fungsi pengawasan mereka diukur dari penggunaan hak-hak tersebut. Kedua, upaya penggunaan hak angketdan interpelasi oleh anggota DPR merupakan bagian dari strategi politik partai politik di DPR untuk meningkatkanposisi tawar dengan pemerintah, terutama menarik perhatian media massa dan publik. Namun, pengawasan DPRtersebut tidak dibarengi dengan “pengawasan politik” yang diperlihatkan dengan pengabaian fungsi utama DPRsebagai legislator. Pola hubungan DPR dan Presiden cenderung bermuara pada perebutan legitimasi.Kata kunci: Fungsi pengawasan, DPR, hak angket, hak interpelasi.

Page 31 of 56 | Total Record : 560

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2004 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue