Jurnal Penelitian Politik
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Articles
560 Documents
<![CDATA[ASESMEN PUBLIK ATAS KINERJA PEMERINTAH INDONESIA MENANGANI WABAH COVID-19: SEBUAH PENJELASAN EKONOMI POLITIK ]]>
<![CDATA[Mujani, Saiful]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v17i2.871
<![CDATA[Wabah Covid-19 merupakan gejala global yang diperkirakan berdampak luas secara multidimensional pada kehidupan masyarakat dunia. Negara-negara di dunia bervariasi dalam memberikan respons kebijakan dan juga kinerjanya terhadap pandemi ini. Bagaimana dengan Indonesia? Di samping ahli yang kompeten, dalam demokrasi, warga negara juga biasa memberikan respons dan penilaian terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, termasuk dalam menangani pandemi tersebut. Seberapa responsif, seberapa baik atau buruk, seberapa memuaskan atau tidak memuaskan kinerja pemerintah dalam menangani pandemi merupakan pertanyaan-pertanyaan terkait yang biasa diajukan untuk menilai kinerja pemerintah yang bisa masuk dalam rubrik studi dukungan publik terhadap sistem politik. Publikasi ilmiah tentang evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan faktor-faktor penyebabnya masih sangat sedikit, apalagi untuk kasus di Indonesia. Tulisan ini pertama-tama dibuat untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan jawaban-jawaban publik nasional terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kedua, tulisan ini mencoba menjelaskan variasi atas jawaban-jawaban tersebut dengan model ekonomi politik. Dengan bersandar pada data dari serangkaian survei opini publik nasional, yang merupakan standar untuk mengungkap penilian publik pada kinerja pemerintah, tulisan ini menemukan bahwa model ekonomi politik persuasif dalam menjelaskan asesmen publik pada kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 di tanah air. Kondisi ekonomi dan pilihan politik memengaruhi evaluasi publik pada kinerja pemerintah dalam mengatasi pandemi. Studi ini memberikan sumbangan baru dari sisi data dan model teoretis untuk menjelaskan kinerja pemerintah Indonesia dalam kasus penanganan wabah tersebut. ]]>
<![CDATA[Sinergi Motif Politik dan Motif Normatif dalam Diplomasi Kemanusiaan Tiongkok Pada Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Prabaningtyas, Rizka Fiani]]>;
<![CDATA[Prabandari, Atin]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v17i2.905
<![CDATA[This article seeks to map the patterns of humanitarian diplomacy carried out by China as emerging power in responding to the COVID-19 pandemic. Departing from the debate about political motives in the humanitarian diplomacy strategy carried out by the states, it is increasingly relevant and crucial to examine how humanitarian action, which should be a solution in a crisis situation such as a pandemic, can actually be exploited to serve political interests and how the state humanitarian diplomacy can affect the whole performance of international humanitarian system. The focus on China as a developing country as well as a non-Western donor country (emerging donors) in the international humanitarian aid regime is expected to provide an alternative perspective in seeing the dynamics of actors in the regime. It will be argued that in the context of efforts against COVID-19, China’s humanitarian diplomacy is a mixture of normative and political motives to serve three main national interests, namely normative obligation, stigma management to defend international reputation, and domestic legitimacy of national government. These interests cannot be separated from its status as emerging power trying to fit in the established international humanitarian system while defending its eligibility as influential power in global politics. Penelitian ini berupaya untuk memetakan pola pelaksanaan diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh negara emerging powers dalam merespon pandemi COVID-19. Berangkat dari perdebatan tentang motif politik dalam strategi diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh negara selama ini, penelitian ini menjadi semakin relevan dan krusial untuk dilakukan untuk mengetahui bagaimana aksi kemanusiaan yang seharusnya menjadi solusi di tengah situasi krisis semacam pandemi dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan politik negara. Selain itu, fokus terhadap Tiongkok sebagai negara berkembang sekaligus negara donor non-Barat (emerging donors) dalam rezim bantuan kemanusiaan internasional diharapkan dapat memberikan pandangan alternatif dalam melihat dinamika karakteristik aktor dalam rezim tersebut. Argumen utama yang dibangun adalah diplomasi kemanusiaan Tiongkok dalam konteks memerangi pandemic COVID-19 adalah perpaduan antara motif normative dan politik untuk memenuhi tiga kepentigan utama, yakni obligasi normative, manajemen stigma untuk mempertahankan reputasi internasional dan legitimasi domestik dari pemerintah pusat. Kepentingan-kepentingan ini tidak dapat dilepaskan dari status dan posisi Tiongkok sebagai emerging power yang harus beradaptasi dan beroperasi di dalam sistem kemanusiaan internasional sekaligus berjuang menjaga eligibilitasnya sebagai negara berpengaruh di dunia.]]>
<![CDATA[MUATAN BERITA PROPAGANDA ISRAEL DAN KESENGSARAAN PALESTINA ]]>
<![CDATA[Nurdyawati, Tika Tazkya]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v18i1.902
<![CDATA[Datangnya pandemi Covid-19 membuat negara-negara memberlakukan berbagai kebijakan pembatasan. Berbeda dengan Palestina, hal demikian telah dialami dalam tujuh dekade lamanya. Perbedaannya, negara lain membatasi demi kesehatan rakyat, sedang Palestina berada di bawah kontrol ilegal para Zionis yang “merampas†tanahnya. Ancaman resisi ekonomi di masa pandemi tidak juga mendorong Zionis Israel untuk memberhentikan aneksasi. Sebaliknya, justru para buruh Palestina harus terus bekerja hingga akhirnya tak sedikit yang terfinfeksi virus korona. Hal ini dimuat juga oleh berbagai berita di media yang bersifat Israel-sentris; dengan menggemborkan “kerja sama kedua negara dalam menghadapi koronaâ€. Artikel ini dibuat dengan pengamatan aktual kondisi Palestina (dalam periode Maret-Juni 2020). Faktanya, banyak jiwa melayang dari sistem eksploitatif yang kian mengekang. Dengan menggunakan konsep dependensi, luaran artikel ini menunjukkan data bahwa Palestina berada pada puncak sengsara. Pertanyaannya, mengapa dunia berdiam diri saja? Kepentingan siapa yang menutupi dengan rapi penjajahan ini? Artikel ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian serupa. Kata Kunci : Aneksasi, Covid-19, Politik Ketergantungan, Israel-Palestina, Zionis]]>
<![CDATA[REVIEW BUKU DIPLOMASI DAN PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS MARITIM INDONESIA DALAM KONSTELASI POLITIK GLOBAL ]]>
<![CDATA[Alunaza SD, Hardi]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v17i2.875
<![CDATA[Visi Pemerintahan Joko Widodo terkait poros maritim dunia berdasarkan tinjauan terhadap posisi strategis Indonesia yang memiliki lokasi di pusat perairan Asia Pasifik yang juga dikenal sebagai pusat komersial maritim. Melalui visi tersebut, Presiden Joko Widodo telah secara resmi mengumumkan program lima tahun dengan meningkatkan pembangunan 6 pelabuhan skala internasional diikuti dengan 24 pelabuhan komersial baru dan lebih dari seribu pelabuhan lainnya. Mega proyek ini dinilai sebagai penghubung bagian terpencil nusantara ke perdagangan dunia. Pembentukan poros maritim tidak hanya bertujuan untuk menjawab kebutuhan di tingkat domestik dan regional, tetapi juga tantangan dari dunia internasional mengenai pentingnya keberadaan jalur perdagangan dengan memanfaatkan jalur laut. Menanggapi proyek dari kebijakan Joko Widodo, Humphrey Wangke menunjukkan ancaman dari sisi keamanan terhadap poros maritim. Hal tersebut terlihat dari peningkatan ancaman keamanan yang terjadi terhadap kapal niaga di Kawasan Laut Sulu Sulawesi yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Filipina, termasuk ancaman rivalitas antara China dan Amerika yang terjadi di Laut China Selatan di tengah pandemi global Covid-19. Sikap konfrontatif AS dan klaim wilayah maritim yang dilakukan China ini berdampak terhadap kedaulatan Indonesia dalam melanjutkan pembangunan dan konektivitas maritim. Artikel ini bertujuan me-review buku Humprey Wangke yang meninjau konsep pembangunan konektivitas maritim dan diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan keamanan di Laut Sulu Sulawesi dan Laut China Selatan.]]>
<![CDATA[KEPEMIMPINAN LOKAL DI MASA PANDEMI COVID-19: RESPONS, KEBIJAKAN, DAN PANGGUNG ELEKTORAL ]]>
<![CDATA[Hanafi, Ridho Imawan]]>;
<![CDATA[Syafii, Imam]]>;
<![CDATA[Ramadhan, Mario Surya]]>;
<![CDATA[Prayoga, Pandu]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v17i2.899
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang respons dan kebijakan kepala daerah di empat provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dengan menelusuri sejumlah studi literatur dan analisis deskriptif, kajian ini menunjukkan bahwa para pemimpin lokal di empat provinsi ini tidak hanya memiliki peran dalam pengendalian penyebaran virus namun juga memiliki peran menjaga banyak aspek, seperti kesehatan, sosial, dan ekonomi. Untuk menghadapi pandemi, para pemimpin lokal melakukan koordinasi dengan pemimpin pusat, mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik di daerah, dan mendorong partisipasi aktif warga. Di sisi lain, kinerja para pemimpin daerah terkait pengendalian penyebaran virus di level subnasional juga memunculkan penilaian publik. Penilaian publik ini bisa mendorong prospek kepemimpinan politik para pemimpin lokal ke panggung politik nasional.]]>
<![CDATA[PROTES, PANDEMI, DAN TRANSISI KEKUASAAN: PROSPEK DEMOKRASI AMERIKA LATIN PASCA-PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Jaknanihan, Arrizal Anugerah]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v18i1.912
<![CDATA[Amerika Latin menghadapi gelombang demonstrasi hampir di seluruh kawasan sejak kuartal akhir 2019. Akan tetapi, pandemi Covid-19 secara efektif meredakan arus demonstrasi yang sebelumnya diprediksi akan memuncak pada 2020. Pandemi juga membuat transisi kekuasaan melalui pemilihan umum menjadi terhambat. Sebagai konsekuensi, Amerika Latin menghadapi risiko terjadinya democratic backsliding akibat pelemahan pada dua elemen demokrasi utama, yaitu pemilihan umum dan mobilisasi sipil. Meski demikian, perkembangan selanjutnya justru memberikan peluang bagi konsolidasi demokrasi di kawasan. Mekanisme check-and-balance menunjukkan ketahanannya dan gerakan sipil muncul tatkala pandemi tidak dapat ditangani secara efektif di berbagai negara. Dengan fokus pada gerakan protes dan pemilihan umum, artikel ini berupaya untuk menganalisis prospek demokrasi Amerika Latin setelah pandemi Covid-19. Artikel ini menggunakan dua konsep, yaitu resource mobilization theory dan electoral-cycle. Berbeda dengan yang diprediksi pada masa awal pandemi, artikel berikut menemukan bahwa pandemi Covid-19 tidak mendorong democratic backsliding di Amerika Latin secara umum; mekanisme check-and-balance pemerintahan menunjukkan resiliensinya dan gerakan sipil tetap dapat berlangsung akibat struktur mobilisasi yang dibentuk oleh pandemi. Kata Kunci : Amerika Latin, Covid-19, democratic backsliding, pemilihan umum, protes]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF NASIONALISME EKONOMI DALAM KEBIJAKAN MITIGASI COVID-19 DI VIETNAM DAN TAIWAN ]]>
<![CDATA[Laraswati, Arinda Widya]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v17i2.883
<![CDATA[COVID-19 melanda berbagai belahan dunia dengan sangat cepat. Respons negara terhadap pandemi ini berbeda-beda, beberapa negara kurang berhasil menekan lonjakan angka penyebaran virus di wilayah negaranya, tetapi ada juga negara yang berhasil melakukannya, seperti Vietnam dan Taiwan. Penelitian ini berangkat dari asumsi perspektif nasionalisme ekonomi untuk melihat latar belakang dari kebijakan mitigasi COVID-19 dalam aspek ekonomi politik di Vietnam dan Taiwan. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang kesehatan dan ekonomi menjadi instrumen bagi Vietnam untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Vietnam Communist Party (CPV) yang belakangan ini menuai kritik akibat berbagai isu. Sementara itu bagi Taiwan, keberhasilan mengatasi pandemi merupakan upaya menunjukkan eksistensinya dan membuktikan keberhasilan sistem demokrasi liberal dalam membentuk tata kelola kesehatan. Oleh karena itu, latar belakang pengambilan kebijakan mitigasi tidak hanya atas pertimbangan aspek keamanan manusia, tetapi juga guna menyelamatkan perekonomian nasional yang akan memperkuat legitimasi rezim yang berkuasa.]]>
<![CDATA[DAMPAK MULTIDIMENSI COVID-19 UNI EROPA ]]>
<![CDATA[Abror, Muhammad Yusuf]]>;
<![CDATA[Damayanti, Larassita]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v18i1.880
<![CDATA[Artikel ini membahas mengenai dampak multidimensi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) di Uni Eropa. Uni Eropa sebagai rezim internasional yang paling stabil saat ini mendapatkan ujian dari mewabahnya Covid-19. Hal tersebut membuat kestabilan Uni Eropa menjadi terganggu. Dengan demikan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang dampak Covid-19 di Uni Eropa pada sektor kesehatan, ekonomi, dan keamanan perbatasan negara. Adapun konsep yang digunakan adalah konsep rezim internasional yang diperdalam dengan desk study. Secara umum dampak dari pandemi Covid-19 di Uni Eropa terlihat dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara anggota pada triwulan I dan II, bahkan beberapa negara sudah masuk dalam kategori resesi. Korban Covid-19 terus bertambah membuat isu kesehatan semakin memburuk. Selain itu dampak lain yang terlihat adalah ketegangan yang disebabkan karena perbedaan kebijakan publik dari beberapa negara anggota seperti penutupan perbatasan antarnegara anggota. Hal kebijakan tersebut menyulitkan perpindahan barang, jasa, dan orang sehingga berdampak pada menurunnya ekonomi. Merespon hal tersebut, kerja sama dan kekompakan antarnegara Uni Eropa menjadi mutlak untuk mengatasi dampak multidimensi dari Covid-19, serta mempercepat pemulihan ekonomi yang tidak dapat dilakukan secara singkat menimbang perbedaan dampak dari Covid-19 pada masing-masing negara anggota sehingga tidak dapat ditangani dengan mekanisme yang serupa.    Kata Kunci: Covid-19, Uni Eropa, Resesi ekonomi, Aspek kesehatan, Aspek keamanan , Politik ]]>
<![CDATA[Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pencapaian Cybersecurity Melalui ASEAN Regional Forum On Cybersecurity Initiatives ]]>
<![CDATA[David Putra Setyawan]]>;
<![CDATA[Arwin Datumaya Wahyudi Sumari]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v13i1.250
<![CDATA[AbstrakPerkembangan teknologi informasi di dunia internasional berdampak pada penggunaan ruang cyber yang mencakup semua aspek kehidupan nasional. Dihadapkan pada kondisi ini, pemerintah harus memahami kondisi cybersecurity di Indonesia dan membangunnya agar mampu mengatasi berbagai ancaman yang datang melalui ruang cyber. Selain kondisi internal, ruang lingkup eksternal perlu diperhatikan mengingat ancaman cyber yang bersifat transnasional, melewati batas kedaulatan, dan telah dipandang sebagai ancaman bersama oleh negara-negara di dunia. ASEAN telah menjadi salah satu wadah bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam rangka mendukung keamanan nasional di bidang cyber. Melalui ASEAN Regional Forum (ARF) on cybersecurity initiatives, strategi diplomasi pertahanan diarahkan untuk meningkatkan rasa saling percaya (confidence building measures) antar negara dan mengurangi potensi ancaman yang dapat ditimbulkan dari lingkup eksternal. Upaya tersebut, menghasilkan kesepakatan berupa point of contacts antar negara dan persamaan pandangan untuk terus mengadakan pelatihan cybersecurity dalam bentuk seminar maupun workshop untuk membangun kapasitas sumber daya manusia. Strategi dan upaya tersebut dianalisis melalui pendekatan kualitatif dan data-data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan 15 informan dari berbagai instansi pemerintahan. Selain itu, literatur, jurnal, dan dokumen terkait juga digunakan sebagai data pendukung.Kata Kunci: ARF, confidence building measures, cybersecurity, diplomasi pertahanan]]>
<![CDATA[PARTISIPASI POLITIK DAN PERILAKU MEMILIH PADA PEMILU 2014 ]]>
<![CDATA[RR Emilia Yustiningrum]]>;
<![CDATA[Wawan Ichwanuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Riset Politik BRIN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v12i1.533
<![CDATA[Gagasan utama kajian ini adalah untuk memahami kecenderungan partisipasi politik dan perilaku memilihpada pemilu 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut ada tiga yaitu faktor sosiologis, psikologis,dan pilihan rasional terhadap perilaku memilih pemilih Indonesia. Kajian ini juga memetakan faktor yang palingmempengaruhi partisipasi politik dan perilaku memilih dalam pemilu 2014 lalu.Kata Kunci: partisipasi politik, perilaku memilih, pemilu 2014, faktor sosiologis, faktor psikologis, faktor pilihanrasional]]>
