cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Politik
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 560 Documents
 38   39   40   41   42 
DINAMIKA PERAN ELITE LOKAL PASCA ORDE BARU : Studi Kasus di Sumbawa Septi Satriani
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v8i2.468

Abstract

This study is to describe the role of local aristocracy and various factors that bring about inability of thearistocracy to redefine their roles and existencee while in area ofIndonesia local aristorats are able to do soThis study also examines impact ofchanges and continuity ofthe role ofthe aristocracy towards local democracyin Sumbawa
Upaya Mobilisasi Perempuan Melalui Narasi Simbolik ‘Emak-Emak dan Ibu Bangsa’ Pada Pemilu 2019 Luky Sandra Amalia
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v16i1.779

Abstract

AbstrakPerempuan yang menempati separoh lebih jumlah pemilih merupakan target suara besar yang disasar oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkompetisi pada Pemilu Serentak 2019 ini. Upaya mobilisasi suara perempuan dilakukan melalui penyematan label ‘emak-emak’dan ‘ibu bangsa’. Emak-emak adalah sebutan bagi perempuan pendukung paslon penantang sedangkan ibu bangsa merupakan panggilan untuk perempuan yang berada di barisan kubu petahana. Tulisan ini berpendapat bahwa label emak-emak maupun ibu bangsa yang disematkan oleh kedua kubu capres-cawapres kepada pemilih perempuan hanya sebatas narasi simbolis untuk memobilisasi suara perempuan yang mencapai lebih separoh jumlah pemilih. Tidak ada yang lebih konkrit dari yang lain, kedua istilah tersebut sama-sama mendomestikasi peran perempuan. Melalui label emak-emak maupun ibu bangsa, kedua kubu seolah menegaskan bahwa perempuan harus menjadi ibu/emak yang tugasnya hanya di ranah domestik. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya patriarki yang masih berkembang di masyarakat. Selain itu, terbatasnya akses informasi bagi perempuan ditambah dengan platform parpol yang belum sensitif gender menempatkan perempuan sebagai obyek kampanye yang dapat dimanfaatkan untuk menarik dukungan suara pemilih perempuan lain dengan memanfaatkan identitas bersama sebagai perempuan. Kata kunci: perempuan, pemilu, emak-emak, ibu bangsa
PRAKONDISI UNTUK MENGUKUHKAN LEGITIMASI PEMERINTAHAN Devi Darmawan
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v10i2.434

Abstract

Keterlibatan elite politik selaku penyelenggara negara dalam praktik korupsi berdampak pada delegitimasipemerintahan hasil pemilu karena mengindikasikan kegagalan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahansecara bertanggung jawab. Di sisi lain, problem delegitimasi ini mencerminkan kegagalan partai politik dalammelakukan fungsi rekrutmen sehingga tidak dapat menghasilkan calon-calon kandidat yang berkualitas untukmengikuti pemilu. Oleh sebab itu, partai politik harus dipaksa untuk melakukan seleksi internal bakal calon kandidatsecara transparan dalam membuat daftar calon kandidat yang akan dicalonkan untuk mengikuti pemilu. Hal inidiperlukan agar kualitas kandidat peserta pemilu dapat berkontribusi positif dalam menghasilkan keterpilihanpenyelenggara negara yang kredibel, kapabel, dan akuntabel untuk mengelola pemerintahan ke depan.Kata kunci: Legitimasi Pemerintahan, Pencalonan Kandidat Peserta Pemilu
Pemilu Presiden Iran 2009 dan Upaya Destabilisasi Iran Indriana Kartini
Jurnal Penelitian Politik Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v6i1.526

Abstract

Iran s 2009 presidential election became a big challenge for President Mahmud Ahmadinejad to preserve hispowerfor a second term The challenges were not only comefrom reformist groups but alsofrom conservative groups of which his political affiliation belong In addition international society also concerned with Ahmadinejad political statement andpolicy that could harm Iran national interests This paper will examine Iran s 2009 presidential election and the efforts offoreign forces to destabilize the Islamic Republic of Iran In this paper the electoral process including electoral competition between conservative and reformist groups and allegation offraud will be analyzed This paper will argue that tense competition between conservative and reformist groups in presidential elections has sharpened political division in Iran.
PROSPEK DAN PROBLEMATIKA PELAKSANAAN APEC Awani Irewati
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v7i2.493

Abstract

This essay attempts to analyseproblems andprospects ofthe APEC existence in dealing with the organizationsprinciples implementation Afew years ago the Asia Pack Economic Cooperation APEC one ofthe most meaningful organization in the region has been criticizedfor conducting insufficient efforts in addressing the 1997Asiacrisis Nowadays the organization is currentlyfacing the internal detrimental challenges ofthe raising FTA basedeconomic cooperations i e ASEAN China FTA ASEAN Japan FTA even bilateral based FTAs within the AsiaPacific region These FTAs could turn APEC out to be either breakable or even stronger It is hoped that thepowerfulFTA basis should be a cornerstone towards the sturdy APEC The paper comes to the conclusion that the APECwhich meets the two region Asia and Pacific is an convincinglyfeasible organization to remain taking the yearlydialogue between the developed and developing members This is truly becoming a lucrative opportunity for themembers to express what they want to getfrom this organization
PERSPEKTIF NASIONALISME EKONOMI DALAM KEBIJAKAN MITIGASI COVID-19 DI VIETNAM DAN TAIWAN Arinda Widya Laraswati
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I)
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v17i2.883

Abstract

COVID-19 melanda berbagai belahan dunia dengan sangat cepat. Respons negara terhadap pandemi ini berbeda-beda, beberapa negara kurang berhasil menekan lonjakan angka penyebaran virus di wilayah negaranya, tetapi ada juga negara yang berhasil melakukannya, seperti Vietnam dan Taiwan. Penelitian ini berangkat dari asumsi perspektif nasionalisme ekonomi untuk melihat latar belakang dari kebijakan mitigasi COVID-19 dalam aspek ekonomi politik di Vietnam dan Taiwan. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang kesehatan dan ekonomi menjadi instrumen bagi Vietnam untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Vietnam Communist Party (CPV) yang belakangan ini menuai kritik akibat berbagai isu. Sementara itu bagi Taiwan, keberhasilan mengatasi pandemi merupakan upaya menunjukkan eksistensinya dan membuktikan keberhasilan sistem demokrasi liberal dalam membentuk tata kelola kesehatan. Oleh karena itu, latar belakang pengambilan kebijakan mitigasi tidak hanya atas pertimbangan aspek keamanan manusia, tetapi juga guna menyelamatkan perekonomian nasional yang akan memperkuat legitimasi rezim yang berkuasa.
KONFLIK DAN RESOLUSI KONFLIK PERBANDINGAN DI SAMBAS DAN SAMPIT Dini Suryani
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v9i1.457

Abstract

Salah satu penanda penting dari runtuhnya Orde Baru adalah munculnya gelombang konflik dan kekerasandi beberapa daerah di Indonesia Di Pulau Kalimantan terdapat dua konflik dan kekerasan yang masif terjadi diwaktu yang hampir bersamaan dengan nuansa yang juga mirip yaitu konflik antaretnis Kedua konflik itu terjadidi Kabupaten Sambas Kalimantan Barat dan Kabupaten Sampit Kalimantan Tengah Studi ini hendak memotretkembali kedua konflik tersebut dengan melihat sebab proses dan resolusi konflik yang dilakukan oleh pihak pihakyang terlibat Tidak hanya itu studi ini juga melihat proses transformasi konflik yang terjadi di kedua wilayah tersebut Hasil temuan menunjukkan proses transformasi konflik di kedua wilayah konflik menekankan pada prosesalamiah yakni negara tidak memegang peranan yang signifikan sebaliknya masyarakat memiliki andil yang cukupbesar Hasil penelitian menunjukkan proses rekonsiliasi di Kalimantan Tengah cenderung lebih cepat dibandingdengan Kalimantan BaratKata kunci Resolusi konflik proses alamiah peran negara Kalimantan
Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal Lili Romli
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v15i2.757

Abstract

Abstrak Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang  pemilihan kepala daerah yang dimulai sejak tahun 2005 yang terus mengalami perubahan aturan mainnya. Artikel ini juga ingin menjelaskan tentang fenomena munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah.  Para calon tunggal tersebut sebagian besar menang dalam pemilihan kepala daerah, hanya calon tunggal di Kota Makassar yang mengalami kekalahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal, yaitu pragmatisme partai politik; kegagalan kaderisasi, persyaratan sebagai calon yang berat, dan  “mahar” yang semakin mahal. Kemenangan para calon tunggal dalam pilkada tersebut bisa menghambat proses demokrasi lokal karena mekanisme check and balances tidak berjalan.Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Calon Tunggal, Partai Politik, dan Demokrasi Lokal.
MINORITAS MUSLIM DI AUSTRALIA DAN INGGRIS Indriana Kartini
Jurnal Penelitian Politik Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v3i1.424

Abstract

The war against terrorism has become the main topic and spread a ll over the w orld since the bombing o f WTC building in September 11"' 2001. The issue is that rather fighting terrorist as the actor o f terrorism, the war is blured with fighting M oslem people as the most victimized as the actor o f terrorism. Moslems in Australia and United Kingdom, two countries that become close supporter o f USA in the war against terrorism, has suffered o f negative public perception. It is interesting to analyse policy in those two U S ’ close allies. The research that has been conduct compares p o lic y o f Australia and Britain after the bombing. Image o f Moslem community in those countries is shaped by the role o f mass media as the source o f opinion. The war against terrorism has negative effect that it is victimizing Moslem community as the source o f terror.
Kuasa Meraih Suara: Relasi Foke-Nara dan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012 Dina Fadiyah
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v14i1.711

Abstract

AbstrakTulisan ini bermaksud melihat relasi antara Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) dengan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012. Pada dasarnya, Forkabi berdiri karena ketakutan etnis asli Jakarta yaitu etnis Betawi akan luntur karena banyaknya suku pendatang yang ada di Jakarta. Forkabi yang awalnya berdiri berdasarkan etnisitas tetapi kemudian menjelma menjadi perpanjangan politik dari suatu elit lokal. Ormas yang seharusnya bebas dari kepentingan-kepentingan politik, justru menjadi perpanjangan politik dari Foke-Nara selama masa kampanye dalam pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2012.Tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan didapatkan temuan bahwa ternyata organisasi masyarakat dapat berperan penting dalam sebuah pemilihan.Terbukti dengan adanya elit-elit lokal yang saat ini gencar mengandeng ormas sebagai timsesnya. Keberhasilan pengumpulan suara yang dihasilkan oleh ormas mungkin karena anggota ormas banyak tersebar luas dimana-dimana. Mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dsb. Hal ini membuktikan bahwa ormas yang ada saat ini sudah tidak dapat dikatakan independen atau tanpa adanya campur tangan politik.Keywords: Ormas, Forkabi, Patron, Klien

Page 40 of 56 | Total Record : 560

 38   39   40   41   42 

Filter by Year

2004 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue