cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Politik
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 560 Documents
 37   38   39   40   41 
MENATA ULANG PEMILUKADA MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DEMOKRATIS, AKUNTABEL, DAN BERKELANJUTAN Kurniawati Hastuti Dewi
Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v12i2.544

Abstract

This research formulated a better model of direct local elections for Indonesia. Based on the depth findings of three series of researches (2012, 2013, 2014) on direct local elections under Law No. 32/2004, this research recommended the “asymmetrical” direct local elections model in which direct local elections shall be varied in level depends on the quality of human development index and regional budget capacity. This research also suggested regulative and technical interventions to achieve democratic, accountable and sustainable direct local elections.Keywords: direct local elections, assymmetrical, local government.
DARI REPRESENTASI POLITIK FORMAL KE REPRESENTASI POLITIK NON-ELEKTORAL Esty Ekawati
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY
Publisher : Pusat Riset Politik BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v11i2.205

Abstract

Demokrasi dewasa ini selalu dikaitkan dengan representasi karena pada dasarnya perkembangan demokrasiperwakilan adalah prinsip yang harus ditegakkan di dunia modern. Konsep representasi secara sederhana dapatdiartikan sebagai “menghadirkan yang tidak hadir”. Namun arti ini menimbulkan keraguan dari para ahli dan dalamperkembangannya mencoba menajamkan konsep ini menjadi sebuah teori. Isu-isu kontemporer mengenai representasi politik dalam kerangka demokrasi perwakilan yang mengarusutamakan pemilu, tidak serta merta mampumenjawab persoalan di masyarakat seperti keterwakilan kelompok minoritas, perempuan dan fenomena representasinon-elektoral yang juga menjadi persoalan penting untuk dikaji.Kata Kunci: Demokrasi, Representasi Formal, Representasi non-elektoral.
Peran Marketing dalam Dunia Politik Nyimas Latifah Letty Aziz
Jurnal Penelitian Politik Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v5i1.511

Abstract

The Implementation of multiparty system in Indonesia nowadays has made political parties compete in achieving their goals In order to achieve those goals political parties need strategy in catching public attention This strategy is an implementation ofmarketing science in political arena or better known as political marketing To be specific the strategy is called by marketing practitioners as product promotion price dan place (4P).
POLITIK PENGAWASAN DPRD DALAM UPAYA PEMAKZULAN KEPALA DAERAH : Studi Kasus Wali kota Surabaya Luky Sandra Amalia
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v8i1.477

Abstract

Impeachment as apublic officialproceedings conducted byparliament has become a quitepopular discourselately despite the impeachment efforts that occurred over many issues associated with interparty rivalry ratherthan as a process ofparliamentary oversight Impeachment in the context oflndonesian politics under the existingconstitution can only be carried by the House ofRepresentatives against the President Vice President on the basisofcertain reasons such as violation of law national treason corruption and others The impeachment which iscarried by District Legislative Council of Surabaya against the local mayor can be an interesting case becauseof besides there is no legal basis under the constitution the process becomes a new precedent in the political dvnamics of the local parliament This paper attempts to explore the District Legislative Council impeachment casecomprehensively The case is to be analyzedfrom aspect of regulation and process as well as political motivesbehind the impeachment effort This paper will also unravel the dynamics that occur in the impeachment processand its impact on parliamentary politics at the local level
Pengawasan Intelijen Demokratik Sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM Sri Yanuarti
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v14i2.722

Abstract

AbstrakSalah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi negara adalah tidak adanya pengawasan intelijen yang dilakukan secara demokratis.  Khusus pada negara-negara yang berada pada masa transisi dari rejim otoriter ke rejim demokratik, pengawasan institusi intelijen secara demokratik menjadi keharusan. Hal ini dikarenakan, institusi-institusi intelijen pada masa lalu (rezim otoriter) biasanya berfungsi untuk melindungi pemimpin yang otoriter atau menjadi alat represif bagi masyarakatnya. Akibatnya; (1) Institusi intelijen lebih melayani kepentingan politik daripada pembuatan kebijakan; (2) Unit intelijen yang ditetapkan ditujukan untuk tujuan politik tertentu; (3) Petugas intelijen atau kebijakan intelijen diarahkan, diatur oleh kepentingan politik, atau partai politik, yang berafiliasi pada institusi intelijen.Tulisan ini melihat pentingnya pengawasan intelijen secara demokratik di Indonesia, mengingat sejarah intelijen pada masa lalu banyak yang disalahgunakan untuk memproteksi rezim yang ada. Selain itu, praktik intelijen juga dilakukan secara bebas karena mereka memiliki hak kekebalan atau imunity dengan dalih bahwa prinsip pekerjaan intelijen adalah kerahasiaan. Selain itu politisasi institusi intelijen pada masa lalu sangat tinggiKata Kunci : Intelijen, Pengawasan, Demokrasi, Pelanggaran HAM
Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru Ikrar Nusa Bhakti; Diandra M Mengko; Indria Samego; Sri Yanuarti; Sarah Nuraini Siregar
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v13i1.211

Abstract

AbstrakIntelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul “Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru”. Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen. Kata Kunci : Demokrasi, Intelijen, Indonesia, Politik, Pasca Orde-Baru
MENELAAH RELASI EKSEKUTIF-LEGISLATIF DALAM SISTEM PRESIDENSIAL MULTIPARTAI DI INDONESIA Ridho Imawan Hanafi
Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik
Publisher : Pusat Riset Politik BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v12i1.535

Abstract

Tulisan ini menelaah relasi eksekutif-legislatif dalam sistem presidensial multipartai di Indonesia. Menurutsejumlah studi, sistem presidensial yang dikombinasikan dengan multipartai cenderung akan berakhir dengankonflik antara lembaga eksekutif dan legislatif dan menghadirkan ketidakstabilan demokrasi. Berbeda dari argumentersebut, studi ini menyatakan bahwa sistem presidensial multipartai di Indonesia dapat berjalan dengan relatif baik.Adanya perpaduan institusi formal dan informal yang mengatur hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatifberhasil mengurangi potensi kebuntuan dan membuat hubungan kedua lembaga terebut berjalan baik. Selain itu,sosok presiden yang akomodatif dan mengedepankan koalisi, serta sikap elite politik yang cenderung menempuhkonsensus turut andil dalam bekerjanya sistem presidensial multipartai di Indonesia.Kata kunci: sistem presidensial multipartai, lembaga eksekutif dan legislatif, institusi formal dan informal, koalisi.
MEMAHAMI PERSPEKTIF TIONGKOK DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CINA SELATAN Faudzan Farhana
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v11i1.196

Abstract

Ulasan buku ini adalah tentang sudut pandang Tiongkok terhadap perkembangan isu sengketa kewilayahandi Laut Cina Selatan (LCS). Sebagai salah satu aktor kunci dalam sengketa ini, sangatlah penting untuk memahamipandangan Tiongkok agar dapat memprediksi kebijakan politiknya terkait dengan upaya penyelesaian sengketasecara damai dan pengembangan kerja sama di kawasan. Tiongkok mengklaim kedaulatannya atas keempat grupkepulauan di LCS dan lautan di sekelilingnya berdasarkan tiga hal: (1) hak-hak historis yang mencakup penemuan,penamaan, penggunaan nama yang berkelanjutan, dan tindakan protes dan perlawanan terhadap invasi asing, (2)penyelenggaraan kekuasaan administratif yang berkelanjutan, serta (3) adanya pengakuan atas kedaulatan Tiongkokdari komunitas internasional dan bahkan juga dari beberapa negara pengklaim lainnya. Sementara itu, dalam upayapenyelesaian sengketa ini disarankan agar seluruh pihak dapat bekerjasama dalam menemukan resolusi damaiberdasarkan empat prinsip: (1) pengelolaan laut secara damai, (2) upaya selangkah-demi-selangkah, (3) pembagiankeuntungan yang adil dan seimbang, serta (4) pengeksplorasian yang ramah lingkungan.Kata Kunci: perspektif Tiongkok, Laut Cina Selatan, sengketa wilayah, kerja sama regional.
ARTI PENTING IDEOLOGI BAGI PARTAI POLITIK Nina Andriana
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v7i2.502

Abstract

Politicalparty has an important role in thepolitical system Itfunctions such as political recruitment politicaleducation political aggregation andpolitical socialization has been positioned on the basic structure ofdemocratic system In the reformation era almost all ofpolitical parties in Indonesia has been born accidentally withoutgoodpreparation on it Itjust becomes the expression ofpolitical elite power so then political party doesn t haveits own ideology or even identity In this sense ideology is very important as a guidefor the politicalparty actionsand as a measurementfor the voter to evaluate howfarpolitical elitefuoill their promises during campaign Thisis a book review ofFirmanzah which talked about how to manage a political party by using ideology and a goodcommunication to the constituence
PROTES, PANDEMI, DAN TRANSISI KEKUASAAN: PROSPEK DEMOKRASI AMERIKA LATIN PASCA-PANDEMI COVID-19 Arrizal Anugerah Jaknanihan
Jurnal Penelitian Politik Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v18i1.912

Abstract

Amerika Latin menghadapi gelombang demonstrasi hampir di seluruh kawasan sejak kuartal akhir 2019. Akan tetapi, pandemi Covid-19 secara efektif meredakan arus demonstrasi yang sebelumnya diprediksi akan memuncak pada 2020. Pandemi juga membuat transisi kekuasaan melalui pemilihan umum menjadi terhambat. Sebagai konsekuensi, Amerika Latin menghadapi risiko terjadinya democratic backsliding akibat pelemahan pada dua elemen demokrasi utama, yaitu pemilihan umum dan mobilisasi sipil. Meski demikian, perkembangan selanjutnya justru memberikan peluang bagi konsolidasi demokrasi di kawasan. Mekanisme check-and-balance menunjukkan ketahanannya dan gerakan sipil muncul tatkala pandemi tidak dapat ditangani secara efektif di berbagai negara. Dengan fokus pada gerakan protes dan pemilihan umum, artikel ini berupaya untuk menganalisis prospek demokrasi Amerika Latin setelah pandemi Covid-19. Artikel ini menggunakan dua konsep, yaitu resource mobilization theory dan electoral-cycle. Berbeda dengan yang diprediksi pada masa awal pandemi, artikel berikut menemukan bahwa pandemi Covid-19 tidak mendorong democratic backsliding di Amerika Latin secara umum; mekanisme check-and-balance pemerintahan menunjukkan resiliensinya dan gerakan sipil tetap dapat berlangsung akibat struktur mobilisasi yang dibentuk oleh pandemi. Kata Kunci : Amerika Latin, Covid-19, democratic backsliding, pemilihan umum, protes

Page 39 of 56 | Total Record : 560

 37   38   39   40   41 

Filter by Year

2004 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue