cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Politik
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 560 Documents
 36   37   38   39   40 
POLITIK KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS PAPUA Mardyanto Wahyu Tryatmoko
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v9i1.452

Abstract

Dana otonomi khusus untuk Papua yang meningkat jumlahnya setiap tahun selama hampir sepuluh tahundalam kenyataannya tidak mampu membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan rakyat Papua Hal ini mengakibatkan masyarakat lokal Papua menganggap bahwa otonomi khusus sebagai kompensasi dari separatisme tidakberpengaruh signifikan bahkan bisa dikatakan gagal Paper ini berupaya membuktikan bahwa kegagalan distribusidana otonomi khusus di Papua tidak hanya disebabkan oleh kurangnya kapasitas pemerintah lokal namun jugakurangnya political will dari pemerintah pusatKata kunci Papua otonomi khusus pemerintah lokal pemerintah pusat
Kemunculan Dan Tantangan Partai Politik Baru Pada Pemilu 2019 Ridho Imawan Hanafi
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v15i2.761

Abstract

AbstrakArtikel ini membahas mengenai kemunculan dan tantangan partai politik baru pada Pemilu 2019 dengan menelaah ideologi-program, basis dukungan, dan kepemimpinan. Partai baru muncul sebagai alternatif pilihan politik yang berbeda dari partai lama yang sudah ada. Partai politik baru ini bisa mendapatkan simpati dari pemilih yang menginginkan kebaruan dalam kepartaian. Partai-partai baru membawa corak nasionalis dengan kecenderungan program yang tidak jauh berbeda dari partai baru lain. Antara satu partai dan lainnya basis dukungan masih cair dan bisa saling memperebutkan pasar pemilih. Sebagian partai baru mengusung kekuatan milenial sebagai segmentasi pemilihnya. Tantangan partai baru salah satunya adalah kepemimpinan, yakni tidak adanya figur kuat yang populer dan memiliki basis di akar rumput, sehingga harus mengandalkan kekuatan seperti program partai.Kata Kunci: partai politik baru, pemilu serentak, ideologi, program, basis dukungan, kepemimpinan partai. 
Ketahanan Sosial Warga Perbatasan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN: Studi di Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat Sandy Nur Ikfal Raharjo
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v13i1.206

Abstract

Abstrak Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah mulai diberlakukan pada akhir tahun 2015, dan akan ditransformasikan menjadi lebih inklusif pada tahun 2025. Untuk menghadapi isu tersebut, masyarakat Entikong di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia harus memiliki ketahanan sosial yang kuat. Tulisan ini mengkaji kondisi ketahanan sosial masyarakat Entikong dalam menghadapi pelaksanaan MEA. Dengan menggunakan kerangka Sustainable Livelihood Approach yang dimodifikasi, tulisan ini mengidentifikasi bahwa masyarakat Entikong memiliki empat modal ketahanan sosial yang kuat, yaitu modal alam, modal sosial, modal keuangan, dan modal politik/pemerintahan, serta dua modal yang masih lemah, yaitu modal fisik dan modal manusia. Selain itu, studi ini juga menunjukkan bahwa kerja sama bilateral perlintasan batas tradisional dan perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia memberikan dampak positif terhadap modal sosial dan modal keuangan masyarakat Entikong, yaitu dengan menjaga hubungan sosial dan kekeluargaan serta meningkatkan kehidupan ekonomi lokal. Tulisan ini menyarankan perlunya reoptimalisasi kerja sama lintas batas dan pengaturan khusus perdagangan lintas batas di dalam MEA demi membangun ketahanan sosial masyarakat perbatasan di masa depan. Kata Kunci: Masyarakat ekonomi ASEAN, Kerja sama lintas batas, Entikong, Ketahanan sosial.
Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa Nyimas Latifah Letty Aziz
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v13i2.575

Abstract

AbstrakLahirnya UU No.6/2014 tentang desa telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom. Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Salah satu program yang diberikan pemerintah saat ini adalah pemberian dana desa dengan proporsi 90:10. Tujuan pemberian dana desa ini adalah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa.Kata Kunci : otonomi desa, efektivitas, dana desa
DEMOKRASI DAN FUNDAMENTALISME PROTESTAN DI AMERIKA SERIKAT DAN YAHUDI DI ISRAEL Indriana Kartini
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v10i1.223

Abstract

lobalisasi demokrasi menimbulkan persoalan baru dengan menguatnya identitas lokal di ranah publik. Ditengah kondisi tersebut, masyarakat cenderung untuk mengelompokkan diri dalam identitas-identitas asal, baikagama, suku, maupun wilayah.Fundamentalisme agama, baik dalam Islam, Kristen, Yahudi, Hindu dan Budha,menjadi salah satu varian dalam pencarian identitas tersebut.Pemikiran fundamentalisme menawarkan sebuah sistemyang menjanjikan bagi mereka yang mencari alternatif di tengah kegagalan tatanan sosial yang ada.Dalam kondisi semacam inilah muncul gerakan fundamentalisme agama, antara lain fundamentalisme KristenProtestan di Amerika Serikat dan Yahudi di Israel. Fundamentalisme Kristen Protestan menganggap Injil bersifatabsolut. Kelompok ini menolak gerakan modernisme yang menafsirkan kitab suci secara bebas dan elastis yangdisesuaikan dengan kemajuan sains dan teknologi. Begitu juga dengan fundamentalisme Yahudi, yang dalam perkembangannya gerakan ini menggunakan cara-cara kekerasan untuk mengusir bangsa Palestina dari tanah airnya.Kelompok inilah yang sampai di era politik Israel kontemporer memiliki visi fundamentalis ekstrem sehingga acapkalidisebut kaum ultra-ortodoks. Studi ini menganalisis fundamentalisme agama Kristen Protestan di AS dan Yahudidi Israel dan bagaimana kemunculan mereka di kedua negara tersebut yang menganut sistem demokrasi liberal.Kata kunci: demokrasi, fundamentalisme, Protestan, Yahudi, Amerika Serikat, Israel
Mencermati Kampanye Pileg 2009: Gradasi Peran Partai dan Gej ala Pragmatisme Firman Noor
Jurnal Penelitian Politik Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v6i1.521

Abstract

The 2009 election campaign for legislative bodies provides many lessons for Indonesian The phenomena occurred in this occasion are the gradation of theparties role and the rise ofpragmatism This paper discusses factors behind those phenomena in which the existence of the new regulation internal condition ofpolitical parties and the quality of the member ofpolitical parties are believed to play a salient role.
Paradoks Pemilu Serentak 2019: Memperkokoh Multipartai Ekstrem di Indonesia Moch Nurhasim
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v16i2.819

Abstract

Pemilu serentak 2019 diyakini oleh sejumlah kalangan akan membahwa dampak signifikan bagi pembenahan sistem politik di Indonesia. Dampak itu sebagai konsekuensi bekerjanya efek ekor jas di satu sisi dan kecerdasan politik pemilih di sisi lain, pada saat pemilu diserentakkan penyelenggaraanya. Tetapi hasil Pemilu 2019 justru menunjukkan bukti yang berbeda, karena asumsi penerapan skema pemilu serentak justru meleset dan tidak terbukti. Ada kesalahan asumsi dan dalam memahami konteks teoretik maupun praktik di beberapa negara, sehingga menyebabkan bangunan desain pemilu serentak 2019 terkesan “serampangan”. Akibatnya hasil pemilu nyaris tidak berbeda sama sekali dengan pemilu dengan skema pileg mendahului pilpres, atau pemilu terpisah. Hal tersebut sebagai akibat para penyusun Undang-Undang Pemilu Serentak 2019 hanya mengandalkan keserentakan, dan tidak melihat keterhubungan antar sistem dan tidak ada perubahan sistem pemilu, sehingga pemilu serentak menghasilkan multipartai ekstrim. Hasil itu semakin memperkokoh kritik bahwa pemilu proporsional yang tidak disertai dengan perubahan fundamental secara teknis, tidak mungkin dapat mendorong multipartai moderat.Kata kunci: Pemilu Serentak, Multipartai Ekstrem, Penataan Sistem Pemilu
MENEMUKAN AKAR MASALAH DAN SOLUSI ATAS KONFLIK PAPUA : SUPENKAH? Ikrar Nusa Bhakti; Natalius Pigay
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v9i1.443

Abstract

Paper ini menggambarkan dan menganalisis akar permasalahan dan solusi konflik di Papua Tulisan diawalidengan kondisi sosial dan ekonomi yang suram di Papua dan strategi untuk memperbaiki kondisi tersebut Kemudian dilanjutkan dengan paparan konflik yang belum selesai di Papua sejak 1963 hingga saat ini Konflik tersebutdisebabkan oleh berbagai aspek antara lain konflik antara militer dan beberapa orang Papua situasi traumatis diantara orang Papua khususnya mereka yang memiliki pengalaman dengan kultur militer yang menyiksa orang orangPapua serta kondisi sosio ekonomik di Papua yang mengakibatkan sikap skeptic di antara orang Papua terhadapPemerintah Pusat Otonomi spesial bagi Papua yang dimulai pada 2002 belum berhasil membawa rakyat Papuamenikmati keamanan dan kemakmuran yang merupakan hak dasar sosial dan ekonomi manusia Paper ini ditutupdengan pertanyaan apakah Unit Kerja Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat UP413 akan mampumeningkatkan kapasitas rakyat Papua dalam urusan birokrasi dan ekonomi dalam rangka mempercepat pembangunan fasilitas seperti jalan jembatan bandar udara pelabuhan dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomidi Papua Hal yang paling penting adalah bagaimana memperbaiki kondisi rakyat Papua ke arah yang lebih baikKata kunci Papua konflik militer pembangunan ekonomi Unit Kerja Percepatan Pembangunan di Papua danPapua Barat UP4B
Deklarasi Panmunjom dan Prospek Perdamaian Korea di Era Moon Jae-In dan Kim Jong-Un Indriana Kartini
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v15i1.752

Abstract

Abstrak Deklarasi Panmunjom yang ditandatangani oleh dua pemimpin Korea, Moon Jae-in dari Korea Selatan dan Kim Jong-un dari Korea Utara menandai era baru dalam perdamaian di Semenanjung Korea. Meskipun sikap skeptis akan implikasi positif bermunculan baik di dalam negeri maupun dunia internasional, namun komitmen dua negara Korea untuk mengakhiri perang patut diapresiasi oleh komunitas internasional. Tulisan ini menganalisis bagaimana Deklarasi Panmunjom berpengaruh terhadap keamanan regional dan internasional serta bagaimana prospek perdamaian dan unifikasi Korea pasca perjanjan Panmunjom. Berdasarkan analisis melalui pendekatan kualitatif, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa persamaan antara Pertemuan Tingkat Tinggi Panmunjom dengan Pertemuan Tingkat Tinggi sebelumnya di tahun 2000 dan 2007, namun yang perlu digarisbawahi adalah kenyataan bahwa kedua negara Korea masih memiliki keinginan untuk menciptakan rezim perdamaian. Meskipun dalam mewujudkan hal tersebut masih diperlukan keterlibatan dua negara sekutu masing-masing negara Korea, yakni AS dan Cina. Kata Kunci : Deklarasi Panmunjom, perdamaian Korea, Korea Selatan, Korea Utara, Moon Jae-in, Kim Jog-un 
Kritik atas Determinisme dalam Model Transisi Demokrasi Nanto Sriyanto
Jurnal Penelitian Politik Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v2i1.387

Abstract

Democratization has spilled over to many new transitional countries. Democratization is a model firstly stated by Rustow in 1970’s to distinguish it from democracy. The Model assumes that genesis andfunction of democracy is different. The model emphasizes dynamic role of strategic actors or elite topromote democratization through bargaining process. Since then, the model has been modified with some ad hoc argument takenfrom new evidences. Since the model only give emphasize to dynamic role of strategic actors, it has produce deterministic conclusion. The determinism ofthe model is caused by disregard of structural and non-political factor. Ifthe model is deterministic, can the liberal democracy that taken as ideal purpose ofdemocratic transition unbounded from determinism ofthe model? Is there another model of democracy that contains local aspect ofmany transition States?

Page 38 of 56 | Total Record : 560

 36   37   38   39   40 

Filter by Year

2004 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue