cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Politik
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 560 Documents
 39   40   41   42   43 
PERGESERAN MASALAH KEAMANAN DI ACEH Sarah Nuraini Siregar
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian?
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v9i2.230

Abstract

Sejak Orde Baru hingga pasca-MoU Helsinki, persoalan keamanan di Aceh selalu menjadi sorotan banyakpihak, termasuk dunia internasional. Ini memperlihatkan bahwa keamanan di Aceh masih mengalami kendala yangdisebabkan oleh kompleksitas dari dinamika perpolitikan di wilayah tersebut. Secara kronologis, pada masa OrdeBaru maupun pasca-Orde Baru, isu keamanan di Aceh selalu terkait erat dengan kelompok bersenjata dan gerakanseparatisme yang dibalut dengan tuntutan politik. Lalu pasca-tsunami dan MoU Helsinki, masalah keamanan mulai bergeser pada aspek kriminalitas, dengan kecenderungan yang justru tinggi secara statistik jika dibandingkansebelum MoU Helsinki. Dari sini terlihat adanya pola pergeseran masalah keamanan di Aceh. Tulisan ini mencobamenganalisis bagaimana pergeseran masalah keamanan di Aceh, dikaitkan dengan berbagai persoalan internalyang dialami Aceh. Dengan demikian, akan terlihat bahwa masalah keamanan di Aceh bukan sekadar gangguankeamanan, melainkan juga berhubungan dengan isu politik di provinsi tersebut.Kata kunci: Keamanan, Aceh, penggeseran
NDONESIA NEGARA DEMOKRASI BERKUALITAS RENDAH Aisah Putri Budiatri
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v8i1.483

Abstract

Since many countries have experienced changes in regime at the end of the 20th century democracy hasbecome political trend Compared with other countries in Europe Latin America and Asia Indonesia becomesone of the latest countries that run the effort ofdemocratization After 32 years ofauthoritarian regime Indonesiahas run process of democratic transition and consolidation After a decade how does the form of democracy inIndonesia This article aims to review a book entitled Democratization in Post Suharto Indonesia that willanswer the question
PERANG PROKSI KONTEMPORER ARAB SAUDI-IRAN SEBAGAI BENTUK TURBULENSI TIMUR TENGAH: SEBUAH ANALISIS GEOPOLITIK Alfin Febrian Basundoro
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v17i1.847

Abstract

Kondisi Timur Tengah pada dasawarsa terakhir diwarnai dengan aneka konflik bersenjata. Ratusan ribu warga sipil menjadi korban, sementara belum ada tanda-tanda konflik mencapai fase akhir. Berbagai usaha perdamaian pun majal, menjadi indikasi adanya adu kepentingan yang telah mengakar kuat di kawasan ini. Arab Saudi dan Iran menjadi dua aktor kunci dalam turbulensi di Timur Tengah dalam dasawarsa terakhir. Keduanya berada dalam posisi permainan kekuatan demi memenuhi kepentingan masing-masing di kawasan, dengan melakukan perang proksi. Kondisi ini ditengarai menjadi casus belli sejumlah konflik di Timur Tengah—yang dalam perkembangannya juga melibatkan negara-negara sekutu masing-masing. Meskipun begitu, pada hakikatnya, persaingan politik antara Arab Saudi dan Iran telah berlangsung sejak lebih dari tiga dasawarsa, yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan. Tulisan ini berusaha untuk menganalisis perang proksi tersebut dengan sudut pandang studi geopolitik dan geostrategi. Fokus dari tulisan ini adalah strategi masing-masing negara dalam mempertahankan kepentingan masing-masing di kawasan sekaligus menjadi penyebab turbulensi di Timur Tengah. Tulisan ini pula percaya bahwa kedua belah pihak menjadi aktor utama perimbangan kekuatan (balance of power) dalam rangka mencapai hegemoni regional.Kata kunci: Arab Saudi, Iran, hegemoni regional, perang proksi
DILEMA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PELAKSANAAN MIFEE DI MERAUKE Rosita Dewi
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v9i1.448

Abstract

Kemiskinan masih menjadi masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Papua walaupun otonomi khusustelah dilaksanakan sejak tahun 2001 Untuk memperbaiki kondisi tersebut Presiden SBY meluncurkan InpresNo 5 2007 tentang Percepatan Pembangunan di Papua Salah satu paket program dalam Inpres tersebut adalahMIFEE Program ini dirancang untuk mengatasi krisis energi dan pangan sekaligus untuk meningkatkan percepatan pembangunan di Papua Namun terdapat kekhawatiran bahwa MIFEE tidak dapat menyelesaikan problemkemiskinan dan ketertinggalan pembangunan justru menciptakan persoalan baru dengan dampak lingkungan dankepemilikan lahan Artikel ini bertujuan menjelaskan dilema Program MIFEE yang diluncurkan oleh pemerintahpusat pada tahun 2010 yang mencakup area lahan di alas 1 juta hektare Artikel ini juga akan menganalisis dampakdari pelaksanaan MIFEE terhadap lingkungan dan masyarakat PapuaKata kunci MIFEE pembangunan berkelanjutan dampak lingkungan masalah kepemilikan lahan
Problematika Kekuatan Politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab Muhammad Fakhry Ghafur; M Hamdan Basyar; Dhurorudin Mashad; Nostalgiawan Wahyudhi
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v15i1.738

Abstract

Politik Islam memiliki pengaruh yang sangat kuat pada pasang surut pergolakan politik di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab.Perang Teluk 1991 menjadi katalis terjadinya perubahan dalam kebijakan, baik internal maupun eksternal. Di Arab Saudi gerakan protes kelompok Islam dan para pendukung mereka yang anti liberal, terjadi selama dan setelah perang, yang menuntut perubahan. Sementara di Kuwait, pemerintah monarki pergerakan kelompok oposisi. Terbentuknya kelompokICMyang bersikap oposisi terhadap pemerintah, telah menarik IM dalam pusaran konflik politik untuk melakukan reformasi. Hal ini yang menjadi tantangan bagiICMuntuk memperoleh pengaruh politik yang lebih luas dalam konstelasi politik di Kuwait. Sementara di Uni Emirat Arab, pemerintah memandang kelompok oposisi sebagai ancaman keamanan nasional dan bersikap represif. Berbagai aktivitas politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.Kata kunci : Politik Islam, Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab
Konflik Elite Politik di Pedesaan: Relasi antara Badan Perwakilan Desa dan Pemerintah Desa Heru Cahyono
Jurnal Penelitian Politik Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v2i1.403

Abstract

Rurai Representative Body (Badan Perwakilan Desa) claims their institutions bring the people aspirations, but in reality BPD shows themselves as an elitist and failed to express people’s voice. Large authority that is possessed by BPD, such as suggesting the regent to dismiss the head of the village from his job, has been endorsed the grow of politicization ofBPD by its members.This new uniformity policy has caused a dilemma, because not all village in Indonesia are ready to take representative democracy model. The rule of law assumes village as an administrative units and extremely formal. It also simplificate the heterogenity or plurality of village s in Indonesia, such as ignoring the variety oflocal milieu and local condition, cultural differences, and social structure differences in society.
Problematika Kekuatan Politik Islam di Maroko, Sudan, dan Somalia Nostalgiawan Wahyudi; M Hamdan Basyar; Dhurorudin Mashad; Muhammad Fachry Ghafur
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v13i2.564

Abstract

Abstrak Riset ini dilakukan untuk meneliti perkembangan kekuatan politik Islam di Maroko, Sudan dan Somalia pasca Arab Spring. Berdasarkan riset tahun 2014, kami menemukan fenomena “backward bending process” dimana gejolak politik dan regime change dibeberapa negara kasus sebelumnya justru tidak mengarah pada demokrasi, namun terjadi pembalikan kembali ke arah autoritarianisme. Maroko, Sudan dan Somalia memiliki keunikan dibanding penelitian sebelumnya, dimana Ikhwanul Muslimin (IM) menjadi benang merah di ketiga negara tersebut. Meskipun begitu, gerakan IM lebih mengakar di Sudan dibandingkan dua negara lainnya karena faktor geografis dan historis. Selain itu, gerakan politik Islam di tiga negara ini muncul sebagai gerakan oposisi pro demokrasi menentang rezim otoriter. Penelitian ini membuktikan fenomena Arab exceptionalism terjadi. Budaya dan sistem politik di tiga negara kasus tidak memberikan ruang yang cukup bagi tumbuhnya iklim demokrasi.Kata Kunci: Arab Spring, Ikhwanul Muslimin, Maroko, Sudan, Somalia
MENAKAR KEKUATAN MEDIA SOSIAL MENJELANG PEMILU 2014 Athiqah Nur Alami
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v10i1.219

Abstract

Globalisasi, yang salah satunya ditandai dengan kemajuan informasi dan teknologi, menuntut parpol danpolitisi untuk mendayagunakan kekuatan media sosial dalam aktivitas politiknya. Hal ini penting dalam upayamelakukan komunikasi politik dengan masyarakat. Media sosial memungkinkan institusi politik, misalnya parpol,dan pemilih untuk saling berinteraksi secara langsung. Sementara itu, media sosial merupakan sarana bagi masyarakat umum untuk berkomunikasi secara interaktif dan dialogis dengan para pembuat kebijakan atau parpol danmenyampaikan aspirasinya. Dalam konteks inilah, media sosial dapat menjadi salah satu alat, sarana, dan wadahbagi bentuk baru partisipasi politik masyarakat sebagai bagian dari aktivitas politik. Untuk itu, tulisan ini berupayamengukur kekuatan media sosial dalam mendorong partisipasi politik masyarakat Indonesia pada Pemilu 2014seiring dengan adanya kecenderungan semakin menurunnya tingkat partisipasi pemilih dalam sejumlah pemilihanumum di daerah dan nasional.Kata kunci: media sosial, pemilu 2014, partisipasi politik
MASALAH PERBATASAN WILAYAH LAUT INDONESIA DI LAUT ARAFURA DAN LAUT TIMOR Japanton Sitohang
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v7i1.516

Abstract

As an archipelago Indonesia hasproblem concerning maritime borders with its neighbours such as AustraliaPapua New Guinea and Timor Leste In Arafura sea Indonesia has no problems concerning maritime boundarieswith Papua New Guinea however the Indonesian Australian maritime boundaries concerning continental shelfand economic exclusive zone have notfinished yet In Timor sea Indonesia has problems with Timor Leste concerning territorial sea as well as with Australia concerning with continental shelfand economic exclusive zoneInspite of unfinished maritime boundaries agreements with the neighbours Indonesia still tries to negotiate withits neighbours to solve the problems
PENCAPAIAN REFORMASI INSTRUMENTAL POLRI 1999-2011 Sarah Nuraini Siregar
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v10i2.439

Abstract

Sejak pemisahan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dari ABRI pada tahun 1999, Polri memiliki banyakinstrumen (kebijakan) yang menjadi dasar bagi Polri untuk melakukan fungsi dan kewenangannya. Namun,instrumen ini belum sepenuhnya diatur dengan kewenangan yang jelas kepada Polri, terutama dalam hal koordinasi,hubungannya dengan TNI pada saat melakukan pengelolaan keamanan di daerah konflik, mekanisme pengawasan,dan akuntabilitas dalam hal kinerja, fungsi, dan kewenangan Polri. Oleh karena itu, upaya Reformasi InstrumentalPolri yang masih memiliki kendala perlu dievaluasi kembali. Kehadiran UU No. 2 Tahun 2002 dan juga perangkatperaturan lainnya masih menimbulkan masalah baru, seperti pengawasan, mekanisme kontrol, hubungan denganaktor-aktor keamanan lainnya, terutama pada saat menjalankan pengelolaan keamanan, dan sebagainya.Kata kunci: Reformasi, Instrumental, Instrumen, Keamanan, Polisi, Peraturan.

Page 41 of 56 | Total Record : 560

 39   40   41   42   43 

Filter by Year

2004 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue