Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Penelitian Politik

jpp
Website

Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Education, Social,

Social Sciences Other

Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

Arjuna Subject : -

Articles 560 Documents

3 4 5 6 7

Pelanggaran Pemilu Legislatif 2004 Cahyono, Heru
Jurnal Penelitian Politik Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004
Publisher : Pusat Penelitian Politik

In general, the campaign period in the legislative election has passed in a safe and orderly way. But, in the whole process o f general election, we stillfind many basic problem ofviolation. There are many violations consists of administrative violations and criminal violations. The political parties still using public funds and facilities fo r their own interests. People alleged that all big parties have been involved in someform o f vote-buying, known as money politics which included the distribution of free basic needs, free medical Services and transportation fees. Thisfact contrary to the agreement signed by the political party before the 2004 election day o f which agree to avoid any type and motives of violence in order to reach objectives and to settle problems. The Election Supervisory Committees (Panwaslu) -which is established with the main purpose o f supervising electionsâ€” failed to carnâ€™ out an effective supervising especially in money politics violation and manipulation o f vote count result.

DEMOKRATISASI PARTAI DAN DILEMA SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA Haris, Syamsuddin
Jurnal Penelitian Politik Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Politicalparties are integralpart o f process of democratization in Indonesia. But, rather be the solutionof the problem in democratization o f the country, Indonesian political parties are still part of the problem. Thepaper is aim to identify problem o f the parties in Indonesia and the party system. The paper describes that theparties have at leastfour shortcomings as its basicproblem, i.e. institutionalproblem, leadershipproblem, structuralproblem and ideological problem. This paper argues that to make political parties become the solution ofpoliticalproblem in Indonesia, it has to be modernized. In the context of revision o f Decree o f Political Party, the partysystem has to be fitted in with other system in Indonesian political system. The choice is not only to choosebetween multi-party or bi-party system, but to choose the system that coherence with the whole political system in Indonesia.

ANEKSASI RUSIA DI KRIMEA DAN KONSEKUENSI BAGI UKRAINA Kartini, Indriana
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Aneksasi wilayah Krimea oleh Rusia terjadi menyusul jatuhnya Presiden Ukraina Viktor Yanukovych yangdianggap pro Rusia oleh kelompok oposisi. Referendum yang dilakukan rakyat Krimea pasca aneksasi menegaskankembali tuntutan kemerdekaan Krimea dari Ukraina dan pilihan untuk bergabung dengan Rusia. Meski referendumtersebut dianggap tidak sah oleh Kiev, secara de facto Krimea kini berada di bawah penguasaan Kremlin. Tulisanini memfokuskan pada aksi aneksasi Rusia di Krimea dengan menganalisis kepentingan strategis Rusia di wilayahKrimea yang mendorong aksi aneksasi; termasuk menganalisis posisi Ukraina, Krimea, dan Rusia pasca runtuhnyaUni Soviet; serta konsekuensi lepasnya Krimea dari Ukraina yang merubah konstelasi politik domestik, sosial, danekonomi, serta batas wilayah Ukraina-Krimea-Rusia.Kata Kunci : aneksasi, Rusia, Krimea, Ukraina.

PROFIL DAN ORIENTASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA PASCA ORDE BARU Alami, Athiqah Nur
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Formation oftheprofile and orientation oflndonesian foreignpolicy in post New Order era is closely relatedto domesticfactors ofdemocratization and externalfactors ofglobalization Democratization movement has prompted the emergence ofnew issues and actors at the national and international level Thefocus in global interactionsand issues offoreign policy is no longer solely associated with traditional issues but also issues of economicsocial culture and religion The linkage between the issues makes the actors in foreign policy are more diverseThe process offormulating and implementing Indonesian foreign policy in post New Order era shows the trendofthe involvement ofstate actors which extends horizontally and vertically as well as non state actors Thereforeit affects the configuration and structure of Indonesian foreign policy and the pattern or style of diplomacy thatplayed by the head ofgovernment Meanwhile the dynamics ofnational economic andpolitical situation after theNew Order era is the main variables that determine Indonesia sforeign policy orientation The governments fromPresident Habibie to President Susilo Bambang Yudhoyono have put the agenda ofeconomic recovery as the maincomponent that directs Indonesianforeign policy However the orientationfaces a dilemma ifit is associated withthe implementation offree and active policy as a basic principle oflndonesian foreign policy

KEKERASAN ALA KAPITALISME Sebuah Telaah atas Buku Violence and Democratic Society Alami, Athiqah Nur
Jurnal Penelitian Politik Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat
Publisher : Pusat Penelitian Politik

The rise o f capitalism at the present does not mark it as a glorious ideology. Capitalism has many dark sides that we should aware. One o f the dark sides that is worth to be noticed is the emergence o f violence against human that happened to maintain the existence o f Capitalism itself The Violence has various forms, direct violence and indirect violence. Each form o f the violence brings conseguence that is often disrespect the universal human rights.

Peranakan dan Serat Kekancingan: Sebuah Identitas Abdi Dalem Kraton Jogjakarta Satriani, Septi
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

AbstrakTulisan ini berisi tentang bagaimana peranakan dan serat kekancingan menjadi identitas abdi dalem Kraton Yogyakarta. Seperti layaknya dalam organisasi modern, keanggotaannya ditandai dengan salah satunya Ã‚Â seragam peranakan. Peranakan tidak sekedar menggambarkan seragam abdi dalem melainkan di dalamnya terkandung makna adanya persaudaraan dan persatuan dengan Raja maupun diantara sesama abdi dalem. Penulis menyimpulkan bahwa peranakan dan serat kekancingan merupakan symbol identitas bagi abdi dalem Kraton Yogyakarta. Dengan menggunakan peranakan dan serat kekancingan maka abdi dalem Kraton Yogyakarta memiliki identitas yang berbeda dengan orang kebanyakan.Kata Kunci : Identitas, Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, Peranakan, Serak Kekancingan

ABSENNYA POLITIK PENGAWASAN DPR ERA REFORMASI Ichwanuddin, Wawan
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian?
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Tiga Pemilu pasca-Soeharto telah menghasilkan DPR yang lebih dinamis dibandingkan DPR di era Orde Baruterutama pada pelaksanaan fungsi pengawasan. Lebih dari tiga puluh usulan interpelasi dan angket telah diajukanoleh DPR. Terdapat sejumlah alasan di belakang antusiasme anggota DPR dalam menggunakan hak interpelasidan angket. Pertama, DPR memiliki keterbatasan kemampuan untuk memaksimalkan pengawasan melalui skemadengar-pendapat dengan pemerintah. Keahlian anggota DPR dan staf ahli mereka tidak sepadan dengan keahlian yangdimiliki oleh pemerintah didukung oleh staf yang lebih kompeten. Lebih dari itu, anggota DPR bisa j adi beranggapanbahwa fungsi pengawasan mereka diukur dari penggunaan hak-hak tersebut. Kedua, upaya penggunaan hak angketdan interpelasi oleh anggota DPR merupakan bagian dari strategi politik partai politik di DPR untuk meningkatkanposisi tawar dengan pemerintah, terutama menarik perhatian media massa dan publik. Namun, pengawasan DPRtersebut tidak dibarengi dengan â€œpengawasan politikâ€ yang diperlihatkan dengan pengabaian fungsi utama DPRsebagai legislator. Pola hubungan DPR dan Presiden cenderung bermuara pada perebutan legitimasi.Kata kunci: Fungsi pengawasan, DPR, hak angket, hak interpelasi.

DAMPAK KEBIJAKAN ILLEGAL MARITIME ARRIVALS (IMA) AUSTRALIA TERHADAP HUBUNGAN AUSTRALIA-INDONESIA KONTEMPORER Prabaningtyas, Rizka Fiani
Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Hubungan Australia dan Indonesia selalu memiliki dinamika yang tinggi. Salah satu persoalan yang seringkalimenjadi hambatan bagi kedua negara adalah isu pencari suaka dan pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia untukmenuju ke Australia melalui jalur laut atau Illegal Maritime Arrivals (IMA). Posisi Indonesia sebagai negara transitdanAustralia sebagai negara tujuan mengharuskan keduanya bekerja sama agar isu IMA dapat ditangani dengan baik.Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai bagaimana Australia menjalankan kebijakan untukmenangani IMA dewasa ini dan dampaknya bagi hubungan Australia-Indonesia. Untuk mewujudkan kepentingannasionalnya, Australia merasa perlu menjalin kerja sama dengan Indonesia yang dianggap sebagai negara bufferatau penyangga agar dapat menjustifikasi upaya-upaya menjaga keamanan nasionalnya. Namun, Australia saat inikebijakan IMAAustralia cenderung lebih restriktif dan unilateral sehingga bertentangan dengan nilai-nilai HAM dankemanusiaan dan prinsip good international citizenship. Kecenderungan Australia untuk bertindak lebih agresif dansepihak dengan justifikasi keamanan nasional negaranya membiaskan komitmen penyelesaian kerangka kerja samadengan Indonesia. Perubahan kebijakan IMA Australia ke arah yang lebih restriktif dan mengedepankan tindakanunilateral akan berdampak negatif terhadap perkembangan hubungan kedua negara.Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri Australia, Illegal Maritime Arrival (IMA), kepentingan nasional Australia,Hubungan Australia-Indonesia.

MENINJAU MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN DI ASEAN Irewati, Awani
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Sengketa perbatasan antarnegara diASEAN secara mendasar dipicu oleh belum tuntasnya penentuan garis-garisbatas darat. Garis-garis batas sebagai penanda fisik tegaknya kedaulatan suatu negara adalah hal yang sensitif diASEAN. Pengalaman tiga sengketa Thailandâ€“Kamboja, Thailandâ€“Laos, Malaysiaâ€“Indonesia merupakan contohsengketa di ASEAN yang masing-masing memiliki keunikan latar belakang. Beberapa mekanisme menjadi pilihanmereka mengatasi sengketa, yaitu bilateral, regional, dan multilateral. Tiga pilihan ini tercantum dalam klausulTAC (1976) dan ASEAN Charter (2007). Proses friendly negotiation sebagai cara perundingan bilateral menjadimekanisme solusi yang selalu dianjurkan dalamASEAN. Setelah melewati proses bilateral yang panjang, dua kasussengketa (Thailand-Kamboja, Malaysia-Indonesia) akhirnya dibawa ke ranah penyelesaian hukum tingkat multilateral(International Court of Justice), sebagai upaya terakhir. Sedangkan antara Thailand dan Laos diputuskan untukgencatan senjata/ status quo (1988) sebelum Laos bergabung ke ASEAN (1997), dan mengembangkan kerja samaekonomi perbatasan sebagai gantinya. Tulisan ini mengangkat tinjauan atas pengalaman mekanisme penyelesaiansengketa terhadap 3 kasus sengketa itu dengan proses penyelesaian yang variatif. Proses friendly negotiation yangberlangsung relatif lama telah membangun ikatan antarpihak, sehingga sengketa tidak mencabik ASEAN.Kata Kunci: Mekanisme Penyelesaian Sengketa, Perbatasan, TAC, Piagam ASEAN, Sengketa Thailand-Kamboja,Sengketa Thailand â€“ Laos, Sengketa Malaysia â€“ Indonesia.

IMPELEMENTASI AFTA : TANTANGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP INDONESIA Inayati, Ratna Shofi
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Regional economic integration under AFTA can provide an important building blockfor the establishment ofÂ an ASEAN Economic Community AEC The establishment ofan AEC requires afreeflow ofgoods and servicesÂ among member countries A successful AFTA is vitalfor maintaining regionalpeace and security which is essential for long term ASEAN economic progress Significant progress has been made already in the implementationÂ of their tariff reduction commitment under AFTA However the second phase of economic integration removeÂ or harmonization ofNon TariffBarrier s NTB poses a more challenging and difficult task due mainly to theÂ significant differences that exist among each countries in terms of economic development national priorities andÂ levels of efficiency

Page 5 of 56 | Total Record : 560

3 4 5 6 7

Filter by Year

2004 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta selatan, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA