cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Politik
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 560 Documents
Dinamika Minoritas Muslim di Amerika Serikat Kartini, Indriana
Jurnal Penelitian Politik Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (439.666 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v2i1.405

Abstract

The September 11, 2001 attacks against the United States has become the tragedy for American society, including muslim minority in America. In the days following September 11, many people in America points afinger at a Muslim terror suspect. Muslims and people from various ethnic who appeared to be of Middle Eastern decent become the victims of discrimination and harrasment. The tragedy of September ll'h, has become the turning point for Bush administration to conduct atough policy in order to fight terrorism. President George W. Bush has dramatically overreacted to the September 11 attacks. It is bitterly ironic that it was Bush ’s statements condemning “secret evidence ” policy and profiling that earned him the endorsement ofthe Muslim-American block vote in the last elections in the year 2000. However, today Bush administration expand these practices by conducting the USA PATRIOT Act with reckless abandon. The purpose ofthis research was to explore the problems faced by Muslim related to their position as minority in America and how they response to their problems.
Respon Publik terhadap Model Penganggaran Partisipatif dalam Pembangunan Desa: Studi Tiga Provinsi di Indonesia Apriyani, Kadek Dwita; Irhamna, Irhamna
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1881.935 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v13i2.576

Abstract

AbstrakModel penganggaran partisipatif dalam pembangunan desa merujuk pada program Dana Desa. Dua tahun berjalan, wacana tentang program ini lebih banyak berkaitan dengan hal teknis seperti perbedaan data jumlah desa; rekrutmen pendamping desa; atau syarat pencairan dana desa. Oleh sebab itu program ini dinilai kurang mendapat respon dari publik dalam arti luas sehingga berdampak pada partisipasi masyarakat dalam program yang dirancang dengan azas partisipasi dan pemberdayaan ini. Tujuan dari penelitian ini, untuk menggambarkan dan memetakan respon publik Indonesia mengenai program Dana Desa di wilayah Indonesia Barat yang diwakili oleh provinsi Banten; wilayah Indonesia Tengah yang diwakili Gorontalo; dan Indonesia Timur oleh Papua Barat. Berkaitan dengan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan tipe deskriptif. Sampel yang diambil di masing-masing provinsi berjumlah 800, sehingga MoEnya di kisaran 3%. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa lebih dari 50% responden tidak mengetahui tentang program Dana Desa, sehingga jumlah mereka yang berpartisipasi dalam program tersebut juga lebih rendah. Dari mereka yang mengetahui perihal program Dana Desa tersebut, hanya sekitar 53% yang menilai bahwa pemanfaatan Dana Desa di lingkungan tempat tinggalnya tepat sasaran. Pengetahuan dan penilian masyarakat di tiga wilayah Indonesia tentang program dana desa tersebut berkaitan dengan budaya masyarakatnya yang tercermin dalam indikator intensitas mengikuti rembug warga untuk menyelesaikan persoalan di lingkungan tempat tinggalnya. Makin tinggi intensitas mereka mengikuti rembug warga, maka makin besar kecenderungan responden untuk mengetahui perihal Dana Desa dan memberi penilaian positif terkait ketepatan pemanfaatan Dana Desa di lingkungan sekitarnya.Kata kunci: dana desa, anggaran partisipatif, respon publik
PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DAN HAM DI ASEAN: STUDI KASUS KAMBOJA, LAOS, MYANMAR, DAN VIETNAM Sinaga, Lidya Christin
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.818 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v10i1.222

Abstract

ASEAN telah berkomitmen untuk memperkuat demokrasi, memajukan tata kelola pemerintahan, dan penegakanhukum serta mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, sebagaimana termaktub dalam Piagam ASEAN. Namun, praktik-praktik pelaksanaan demokrasi, tata kelola pemerintahan, penegakanhukum, dan perlindungan hak asasi manusia di kawasan ASEAN tidaklah mudah untuk dilaksanakan, khususnyadi Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam, terkait dengan sistem politik mereka yang cenderung masih otoriter.Kata kunci: ASEAN, demokrasi, hak asasi manusia
Dilema Sistem Pemilihan Umum 2009 Nurhasim, Moch
Jurnal Penelitian Politik Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1419.62 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v6i1.518

Abstract

The 2009 election is regarded as the worst election in the history of the reform era elections particularly in the quality of its implementations and results This happened as a consequence of systemic problems particularly the inconsistency ofUU No 10 2008 with its implementation technical rules The change of election system has been one of the main causes since the draft of UU No 10 2008 is not a full opened proportional system but rather a semi opened system that is changed further by the Constitution Court Mahkamah Konstitusi into a full opened proportional system This change that is not followed by the change of its articles has made the implementation of the 2009 election was full of dilemmas and deficiencies.
POLA DAN KECENDERUNGAN STUDI KONFLIK DI INDONESIA : Analisis terhadap Studi Kekerasan pada Kasus Aceh dan Ambon Ichwanuddin, Wawan
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1068.155 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v8i1.485

Abstract

Post Soeharto Indonesia is not only characterized by a democratic transition but also the outbreak oflargescale violent conflicts in various regions Beyond the destruction ofproperty the wave ofconflict in many regionshas also claimed thousands of lives andforced more than 1 3 million others into refugees This phenomenon inspires the emergence ofinitiativesfrom various parties to engage directly seek conflict resolution and buildpeaceSome ofthem contribute through a series ofscientific studies to analyze the causes and alternative resolutions ofthe conflicts This article presents the results ofa review to conflict studies conducted in the case ofMaluku andAceh There are three issues that are thefocus ofanalysis in this article namely the causes ofviolence roles andrelationships between parties and the conflict resolutions
DEMOKRATISASI DAN DEKONSTRUKSI IDEOLOGI GENDER ORDE BARU Dewi, Kurniawati Hastuti
Jurnal Penelitian Politik Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (900.924 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v4i1.450

Abstract

The collapse ofthe New Order since May 1998 has opened the door for democratization In turn democratization and influence of the international fora on women have facilitated the improvement of Indonesian women s role and position in the public sphere The improvement is highlighted by the deconstruction ofthe New Order gender ideology state ibuism as can be seen from the spread ofthe discourse ofwomen role in the public sphere and the changing orientation of the Government Program from practical gender interest in the New Order to strategic gender interest in the Reform Era However the conceptual and structural improvements face difficulty This is because grass root society keeps negative stereotype on women Thisfact indicates that the efforts to raise women s role and position in the public sphere is not only needed conceptual and structural reform but also cultural reform ofgrass root society s perception on women.
PEMILU DAN RELASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF Andriana, Nina
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (435.819 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v11i2.204

Abstract

Penyempurnaan presidensialisme memerlukan peninjauan kembali format sistem perwakilan, skemapenyelenggaraan dan sistem pemilu, serta sistem kepartaian. Dalam konteks skema penyelenggaraan dan sistempemilu, penataan tak hanya terkait urgensi penyelenggaraan secara simultan antara pemilu legislatif dan pemilupresiden, melainkan juga penataan kembali format pilpres itu sendiri. Sistem pilpres yang diterapkan oleh Indonesiasaat ini bukan hanya tidak menjanjikan munculnya kandidat presiden yang memiliki kompetensi dan kapabilitas,tetapi juga cenderung mendistorsikan obsesi penguatan presidensialisme sebagai sistem pemerintahan yang telahdiamanatkan oleh konstitusi hasil amandemen. Penataan relasi eksekutif-legislatif dalam hal ini juga amat penting.Koalisi yang lazimnya ditemukan pada pemerintahan parlementer, namun dengan sistem multipartai dalampresidensial hal ini menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Mekanisme checks and balances internal DPRmaupun antara DPR dan Presiden pun harus dibenahi.Kata Kunci: Pemilu, sistem Pemilu, presidensialisme, partai politik.
Dinamika Kelembagaan Desa: Gampong Era Otonomi Khusus Aceh Gayatri, Irine Hiraswari
Jurnal Penelitian Politik Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1639.011 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v5i1.509

Abstract

Study on the evolution of local traditional village governance in Aceh called gampong which conducted in Aceh Utara and Bener Meriah districts of Nanggroe Aceh Darussalam province explores the transformation of roles functions its meanings as well as efforts to revitalise them The findings show such transformation has been heavily influenced by changing political economy and social contexts that occur in Aceh and or through central government regulations.
REKONSTRUKSI DAN REVITALISASI KOALISI DALAM SISTEM QUASI PRESIDENSIAL Ihsan, A Bakir
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (891.172 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v8i1.475

Abstract

Coalition is not merely apower sharing Coalition requires shared commitmentfrom allparties to consistentlyrun the consensus in governing the executive branch ofgovernment through solidity ofpoliticalparty inparliamentTherefore coalition actually can be apathway to stability for government in implementing the mutually approvedpolicy It also can be a consistent balancer in controlling government As a matter offact Indonesian democraticlives coalition is based on power distribution which symbolized with position as ministry in presidential cabinetand any others structural position in government But the coalition is built without support of shared vision andmission Due to limited interest coalition would only work temporary Coalition like that seems to become themarket which merely contain unstable dailypolitical transaction
PEMILU PRESIDEN AMERIKA SERIKAT Budiatri, Aisah Putri
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.683 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v10i2.441

Abstract

Amerika Serikat (AS) telah menjalankan pemilihan umum (pemilu) presiden selama lebih dari satu abad.Pemilu demokratis yang telah dijalankan oleh AS merupakan sebuah proses yang dinamis dengan banyakperubahan aturan dan sistem di dalamnya. Nelson W. Polsby, Aaron Wildavsky, Steven E. Schier, dan DavidA. Hopkins mencoba untuk menjelaskan secara mendalam evolusi (perubahan) pelaksanaan pemilu presiden didalam buku “Presidential Elections: Strategies and Structures of American Politics”. Di dalam buku ini, penulismemberikan gambaran rinci mengenai pemilu presiden di era yang berbeda-beda dengan berfokus pada beberapaisu diantaranya pemilih pemilu, kelompok kepentingan, aturan dan sumber daya, proses nominasi, dan kampanye.Selain itu, buku ini mencoba menanyakan juga bagaimana pemilu presiden mampu mendukung tujuan demokrasidi AS.Kata kunci: pemilu presiden, Amerika Serikat, demokrasi

Page 6 of 56 | Total Record : 560


Filter by Year

2004 2023


Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue