Jurnal Penelitian Politik
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Articles
560 Documents
<![CDATA[DEMOKRATISASI DAN DEKONSTRUKSI IDEOLOGI GENDER ORDE BARU ]]>
<![CDATA[Kurniawati Hastuti Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v4i1.450
<![CDATA[The collapse ofthe New Order since May 1998 has opened the door for democratization In turn democratization and influence of the international fora on women have facilitated the improvement of Indonesian women s role and position in the public sphere The improvement is highlighted by the deconstruction ofthe New Order gender ideology state ibuism as can be seen from the spread ofthe discourse ofwomen role in the public sphere and the changing orientation of the Government Program from practical gender interest in the New Order to strategic gender interest in the Reform Era However the conceptual and structural improvements face difficulty This is because grass root society keeps negative stereotype on women Thisfact indicates that the efforts to raise women s role and position in the public sphere is not only needed conceptual and structural reform but also cultural reform ofgrass root society s perception on women.]]>
<![CDATA[Kekuatan Sosial Hukum: Menundukkan Negara Kekuatan Besar Melalui Institusi Multilateral Independen ]]>
<![CDATA[Defbry Margiansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v15i1.736
<![CDATA[AbstrakDalam beberapa dekade, institusi internasional dan aturan-aturannya dipandang hanya sebagai instrumen untuk mempertahankan pengaruh dan kepentingan negara-negara kuat (great powers). Namun, buku Norms Without Great Powers memberikan gagasan baru terhadap prospek terciptanya institusi internasional yang indepen ditengah ambivalensi great powers, seperti Amerika Serikat, melalui dampak “jejaring struktur sosial†hukum internasional. Kajian ini menunjukkan bagaimana dimensi sosial dari kekuatan normatif hukum internasional dapat membentuk dan membatasi tindakan dan ekspektasi sosial negara-negara dalam praktik hubungan internasional. Postulasi teoritis diatas disimpulkan dari studi kasus komparatif antara Traktat Larangan Ranjau Anti-Personel dan Statuta Roma Mahkamah Pindana Internasional dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Tulisan ini bertujuan untuk menyoroti dan memberikan tinjauan kritis terhadap analisa buku. Untuk itu, tinjauan kritis dimulai dengan penjelasan argumentasi utama yang dibangun, dan menguraikan gagasan utama dalam dua kasus, dan memberikan evaluasi teoritis dan efeknya terhadap masalah-masalah yang muncul dalam kasus pengimplementasian hukum internasional yang dipromosikan oleh institusi multilateral “non-great powers.â€Kata Kunci: Multilateralisme, hukum internasional, norma, kekuasaan politik, Mahkamah Pidana Internasional, Traktat Larangan Ranjau]]>
<![CDATA[Dinamika Minoritas Muslim di Amerika Serikat ]]>
<![CDATA[Indriana Kartini]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v2i1.405
<![CDATA[The September 11, 2001 attacks against the United States has become the tragedy for American society, including muslim minority in America. In the days following September 11, many people in America points afinger at a Muslim terror suspect. Muslims and people from various ethnic who appeared to be of Middle Eastern decent become the victims of discrimination and harrasment. The tragedy of September ll'h, has become the turning point for Bush administration to conduct atough policy in order to fight terrorism. President George W. Bush has dramatically overreacted to the September 11 attacks. It is bitterly ironic that it was Bush ’s statements condemning “secret evidence ” policy and profiling that earned him the endorsement ofthe Muslim-American block vote in the last elections in the year 2000. However, today Bush administration expand these practices by conducting the USA PATRIOT Act with reckless abandon. The purpose ofthis research was to explore the problems faced by Muslim related to their position as minority in America and how they response to their problems.]]>
<![CDATA[Respon Publik terhadap Model Penganggaran Partisipatif dalam Pembangunan Desa: Studi Tiga Provinsi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Kadek Dwita Apriyani]]>;
<![CDATA[Irhamna Irhamna]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v13i2.576
<![CDATA[AbstrakModel penganggaran partisipatif dalam pembangunan desa merujuk pada program Dana Desa. Dua tahun berjalan, wacana tentang program ini lebih banyak berkaitan dengan hal teknis seperti perbedaan data jumlah desa; rekrutmen pendamping desa; atau syarat pencairan dana desa. Oleh sebab itu program ini dinilai kurang mendapat respon dari publik dalam arti luas sehingga berdampak pada partisipasi masyarakat dalam program yang dirancang dengan azas partisipasi dan pemberdayaan ini. Tujuan dari penelitian ini, untuk menggambarkan dan memetakan respon publik Indonesia mengenai program Dana Desa di wilayah Indonesia Barat yang diwakili oleh provinsi Banten; wilayah Indonesia Tengah yang diwakili Gorontalo; dan Indonesia Timur oleh Papua Barat. Berkaitan dengan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan tipe deskriptif. Sampel yang diambil di masing-masing provinsi berjumlah 800, sehingga MoEnya di kisaran 3%. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa lebih dari 50% responden tidak mengetahui tentang program Dana Desa, sehingga jumlah mereka yang berpartisipasi dalam program tersebut juga lebih rendah. Dari mereka yang mengetahui perihal program Dana Desa tersebut, hanya sekitar 53% yang menilai bahwa pemanfaatan Dana Desa di lingkungan tempat tinggalnya tepat sasaran. Pengetahuan dan penilian masyarakat di tiga wilayah Indonesia tentang program dana desa tersebut berkaitan dengan budaya masyarakatnya yang tercermin dalam indikator intensitas mengikuti rembug warga untuk menyelesaikan persoalan di lingkungan tempat tinggalnya. Makin tinggi intensitas mereka mengikuti rembug warga, maka makin besar kecenderungan responden untuk mengetahui perihal Dana Desa dan memberi penilaian positif terkait ketepatan pemanfaatan Dana Desa di lingkungan sekitarnya.Kata kunci: dana desa, anggaran partisipatif, respon publik]]>
<![CDATA[ELASI KEKUASAAN GUBERNUR DENGAN BUPATI/WALI KOTA: STUDI KASUS BALI, KALIMANTAN BARAT, DAN JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[Mardyanto Wahyu Tryatmoko]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v10i1.221
<![CDATA[Dinamika sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang mengikuti demokratisasi di Indonesia berkontribusipada pembahan peran gubernur sebagai suatu lembaga yang memainkan peran penting di dalam hubungan pusatdaerah. Meskipun gubernur memiliki dua peran strategis, baik sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusatmaupun sebagai perwujudan dari kepentingan lokal, posisi ini tampak ambigu ketika kabupaten/kota juga memiliki kekuatan politik untuk mengatur daerahnya secara otonom. Persoalannya, pemberian otonomi dan kekuasaanyang luas disamping penyelenggaraan pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota berkontribusi padaperseteman antar-gubemur-bupati/wali kota yang tidak ada hentinya.Kata kunci: desentralisasi, otonomi daerah, gubernur, bupati, wali kota, konflik, peran ganda.]]>
<![CDATA[Dilema Sistem Pemilihan Umum 2009 ]]>
<![CDATA[Moch Nurhasim]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v6i1.518
<![CDATA[The 2009 election is regarded as the worst election in the history of the reform era elections particularly in the quality of its implementations and results This happened as a consequence of systemic problems particularly the inconsistency ofUU No 10 2008 with its implementation technical rules The change of election system has been one of the main causes since the draft of UU No 10 2008 is not a full opened proportional system but rather a semi opened system that is changed further by the Constitution Court Mahkamah Konstitusi into a full opened proportional system This change that is not followed by the change of its articles has made the implementation of the 2009 election was full of dilemmas and deficiencies.]]>
<![CDATA[PEMILU PRESIDEN AMERIKA SERIKAT ]]>
<![CDATA[Aisah Putri Budiatri]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v10i2.441
<![CDATA[Amerika Serikat (AS) telah menjalankan pemilihan umum (pemilu) presiden selama lebih dari satu abad.Pemilu demokratis yang telah dijalankan oleh AS merupakan sebuah proses yang dinamis dengan banyakperubahan aturan dan sistem di dalamnya. Nelson W. Polsby, Aaron Wildavsky, Steven E. Schier, dan DavidA. Hopkins mencoba untuk menjelaskan secara mendalam evolusi (perubahan) pelaksanaan pemilu presiden didalam buku “Presidential Elections: Strategies and Structures of American Politics”. Di dalam buku ini, penulismemberikan gambaran rinci mengenai pemilu presiden di era yang berbeda-beda dengan berfokus pada beberapaisu diantaranya pemilih pemilu, kelompok kepentingan, aturan dan sumber daya, proses nominasi, dan kampanye.Selain itu, buku ini mencoba menanyakan juga bagaimana pemilu presiden mampu mendukung tujuan demokrasidi AS.Kata kunci: pemilu presiden, Amerika Serikat, demokrasi]]>
<![CDATA[Respons Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Perkembangan Gerakan Islamic State Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Novie Lucky Andriyani]]>;
<![CDATA[Feriana Kushindarti]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v14i2.716
<![CDATA[AbstrakDeklarasi “Khalifah†yang diungkapkan oleh Abu Bakar al Bagdadi pada bulan Oktober 2014, yang dikenal sebagai Negara Islam (yang sebelumnya dikenal sebagai Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS) adalah sebuah kelompok organisasi jihad yang bertujuan untuk membentuk sebuah Negara Islam (Kekhalifahan) di wilayah ini. Dampak tindakan ISIS menyebabkan eksistensi Negara Islam mendapat perhatian dari negara lain dan pelaku lainnya dalam hubungan internasional. beberapa dai mereka memberikan dukungannya kepada Negara Islam sementara beberapa lainnya menentangnya. Indonesia memiliki sejrah panjang dalam menghadapi kekerasan dan ancaman yang disebabkan oleh gerakan Islam di beberapa wilayah di Indonesia. Dari latar belakang gerakan di Indonesia, pergerakan ISIS mendapatkan perhatian dari organisasi Islam Indonesia dan mereka mulai menyatakan dukungan mereka terhadap Negara Islam. Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia khawatir karena usaha yang dilakukan militan di Indonesia untuk memobilisasi masyarakat Indonesia bergabung dalam jihad di Irak dan Suriah. Dari pembahasan di atas, artikel ini akan membahas tentang perkembangan Negara Islam di Indonesia dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kondisi Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga akan menerapkan teori pengambilan keputusan untuk membahas bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi kesepakatan dan menghadapi pengaruh Negara Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memberikan perhatian kepada konsep kekhalifahan global yang diperkenalkan oleh Negara Islam. Ancaman Negara Islam yang menyebar di seluruh Indonesia mendorong pemerintah Indonesia untuk merespon ideologi Negara Islam dan tindakan bar-bar yang dilakukan, tetapi juga tindakan Negara Islam dalam subversi nasionalisme.Kata Kunci: Indonesia, pengaruh, Negara Islam, respon]]>
<![CDATA[Partai Politik, Pemilu, dan Pemerintahan Rusia ]]>
<![CDATA[Emilia Yustiningrum]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v1i1.380
<![CDATA[The changing of Russian domestic politics has been running fast. Many political changings have been caused by the internal push factors that have changed political policies dramatically against the past. The political changing has covered the changing o f political party system from single part\’ into multiparty system. The unpopular election at the national level in the past has been changed into the need to do the election at the national level either to the Parliament's members or the President. The following political changing covered the push to change the role o f government institution to be more structuralized and not centralized anymore into one single position. These domestic political changings were the sign of running to be democratic State. This study has the aim to analyze the historical changing o f Russian domestic politics that has been the basic argument for the future o f political condition.]]>
<![CDATA[NILAI STRATEGIS ALIANSI INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT DALAM PENGAMANAN BLOK LAUT AMBALAT ]]>
<![CDATA[Yanyan M. Yani]]>;
<![CDATA[Ian Montratama]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14203/jpp.v12i2.542
<![CDATA[In globalization era, great powers pose more intense and wider influence toward other lesser states in the globe. Theoritically, Walt argues that medium and lesser states tend to align toward greater powers to have protection against threat. However, in practice, Indonesia keeps standing to become a neutral state that does not ally to any power blocks. This paper will examine the benefit for Indonesia to ally with the United States OF America in a case of securing the trouble water in Ambalat Sea Bloc.Keywords: globalization, great power, medium state, quasi-alliance, Ambalat Sea Bloc.]]>
