cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Politik
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 560 Documents
 50   51   52   53   54 
“MENEROBOS BATAS” NELAYAN INDONESIA DI PERAIRAN AUSTRALIA: PERMASALAHAN DAN PROSPEK Ganewati Wuryandari
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v11i1.188

Abstract

Tulisan ini mengkaji isu nelayan tradisional Indonesia di perairan Australia yang telah berulangkalimenimbulkan persoalan dalam hubungan bilateral kedua negara. Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) dan notakesepakatan Indonesia-Australia atau MoU Box 1974 sesungguhnya telah memberikan jaminan hukum atas hakpenangkapan ikan tradisional oleh nelayan-nelayan tradisional Indonesia di perairan Australia yang telah merekalakukan secara turun menurun sejak sekitar abad 17. Namun fakta empiris memperlihatkan adanya praksis berbeda.Nelayan-nelayan tradisional Indonesia tersebut masih menghadapi hambatan dalam melaksanakan hak perikanantradisionalnya akibat perbedaan penafsiran hak penangkapan ikan tradisional dan perubahan kawasan area yangdisepakati dalam MoU Box oleh pihak Australia. Dengan menggunakan perspektif dari Indonesia, kajian inidimaksudkan untuk memahami persoalan tersebut sebagai bahan pijakan untuk mencari solusi atas permasalahantersebut. Persoalan ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Tidak saja untuk kepentingan menjagahubungan bilateral Indonesia-Australia, tetapi yang jauh lebih penting adalah untuk memberikan jaminan keamanandan kesejahteraan nelayan-nelayan tradisional kita.Kata Kunci: Indonesia, Australia, UNCLOS, MoU Box, nelayan tradisional.
IMPELEMENTASI AFTA : TANTANGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP INDONESIA Ratna Shofi Inayati
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v7i2.495

Abstract

Regional economic integration under AFTA can provide an important building blockfor the establishment of an ASEAN Economic Community AEC The establishment ofan AEC requires afreeflow ofgoods and services among member countries A successful AFTA is vitalfor maintaining regionalpeace and security which is essential for long term ASEAN economic progress Significant progress has been made already in the implementation of their tariff reduction commitment under AFTA However the second phase of economic integration remove or harmonization ofNon TariffBarrier s NTB poses a more challenging and difficult task due mainly to the significant differences that exist among each countries in terms of economic development national priorities and levels of efficiency
PERAN MILITER DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN DINAMIKA PENGAWASANNYA DI INDONESIA Diandra Megaputri Mengko; Aulia Fitri
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I)
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v17i2.898

Abstract

Tulisan ini membahas problematika peran militer dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia serta dinamika pengawasannya. Situasi krisis yang ditimbulkan pandemi Covid-19 telah mendorong banyak negara untuk melibatkan berbagai aktor, salah satunya termasuk militer. Di Indonesia, pelibatan militer telah dilakukan sejak awal penanganan Covid-19  hingga memasuki era kenormalan baru. Pelibatan tersebut memang diperbolehkan dalam konteks operasi militer selain perang (OMSP), sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.34/2004 tentang TNI. Meski demikian, masih terdapat beberapa persoalan dalam mekanisme pengerahan militer maupun pelaksanaannya di Indonesia. Tulisan ini setidaknya menemukan empat problem pelibatan, yaitu persoalan legalitas, urgensi, dampak kepada profesionalisme, dan persoalan keselamatan prajurit. Dalam konteks tersebut, aktor pengawasan, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan masyarakat sipil memang telah memberikan respons terhadap berbagai problem yang muncul. Sayangnya, respons pengawasan tersebut belum cukup memadai untuk mendorong perbaikan pelibatan yang legal maupun proporsional. Hal ini pada akhirnya memunculkan risiko serius bagi kemunduran demokrasi, reformasi militer, dan profesionalisme militer.
PROFIL DAN ORIENTASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA PASCA ORDE BARU Athiqah Nur Alami
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v8i2.459

Abstract

Formation oftheprofile and orientation oflndonesian foreignpolicy in post New Order era is closely relatedto domesticfactors ofdemocratization and externalfactors ofglobalization Democratization movement has prompted the emergence ofnew issues and actors at the national and international level Thefocus in global interactionsand issues offoreign policy is no longer solely associated with traditional issues but also issues of economicsocial culture and religion The linkage between the issues makes the actors in foreign policy are more diverseThe process offormulating and implementing Indonesian foreign policy in post New Order era shows the trendofthe involvement ofstate actors which extends horizontally and vertically as well as non state actors Thereforeit affects the configuration and structure of Indonesian foreign policy and the pattern or style of diplomacy thatplayed by the head ofgovernment Meanwhile the dynamics ofnational economic andpolitical situation after theNew Order era is the main variables that determine Indonesia sforeign policy orientation The governments fromPresident Habibie to President Susilo Bambang Yudhoyono have put the agenda ofeconomic recovery as the maincomponent that directs Indonesianforeign policy However the orientationfaces a dilemma ifit is associated withthe implementation offree and active policy as a basic principle oflndonesian foreign policy
Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia Sri Yanuarti
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v15i2.764

Abstract

 AbstrakDalam sepuluh tahun terakhir terjadi antusiasme di kalangan militer terlibat dalam politik kontestasi politik. Hal ini terlihat dari keterlibatan sejumlah perwira aktif maupun purnawirawan menjadi kandidat kepala daerah baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun dalam pemilihan presiden atau sekedar menjadi tim pemenangan para kasus kandidat presiden. Jumlah mereka yang mencoba keberuntungannya berkarier di bidang politik dari pemilu ke pemilu semakin banyak meskipun untuk itu terkadang mereka harus mengorbankan profesinya. Tulisan ini mencoba menganalisa, bagaimana TNI menerjemahkan posisi mereka  dalam politik pada masa demokrasi, khusus pada pemilu-pemilu di Indonesia, strategi apa yang dimainkan oleh militer untuk menopang kepentingan politiknya, bagaimana dampak peran tersebut terhadap konsolidasi dan profesionalisme politik. Kata Kunci: Pemilu, Militer, Orde Baru, Orde Lama, Pasca Soeharto
KEKERASAN ALA KAPITALISME Sebuah Telaah atas Buku Violence and Democratic Society Athiqah Nur Alami
Jurnal Penelitian Politik Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v3i1.427

Abstract

The rise o f capitalism at the present does not mark it as a glorious ideology. Capitalism has many dark sides that we should aware. One o f the dark sides that is worth to be noticed is the emergence o f violence against human that happened to maintain the existence o f Capitalism itself The Violence has various forms, direct violence and indirect violence. Each form o f the violence brings conseguence that is often disrespect the universal human rights.
Peranakan dan Serat Kekancingan: Sebuah Identitas Abdi Dalem Kraton Jogjakarta Septi Satriani
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v14i1.699

Abstract

AbstrakTulisan ini berisi tentang bagaimana peranakan dan serat kekancingan menjadi identitas abdi dalem Kraton Yogyakarta. Seperti layaknya dalam organisasi modern, keanggotaannya ditandai dengan salah satunya  seragam peranakan. Peranakan tidak sekedar menggambarkan seragam abdi dalem melainkan di dalamnya terkandung makna adanya persaudaraan dan persatuan dengan Raja maupun diantara sesama abdi dalem. Penulis menyimpulkan bahwa peranakan dan serat kekancingan merupakan symbol identitas bagi abdi dalem Kraton Yogyakarta. Dengan menggunakan peranakan dan serat kekancingan maka abdi dalem Kraton Yogyakarta memiliki identitas yang berbeda dengan orang kebanyakan.Kata Kunci : Identitas, Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, Peranakan, Serak Kekancingan
PROBLEMATIKA PERAN GANDA GUBERNUR DI DAERAH OTONOMI KHUSUS Mardyanto Wahyu Tryatmoko
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian?
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v9i2.232

Abstract

Dinamika sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang menyertai demokratisasi di Indonesia turut mengubah peran gubernur sebagai lembaga yang memainkan peran sentral dalam hubungan pusat-daerah. Meskipun gubernur memiliki peran ganda, baik sebagai wakil pemerintah pusat maupun wakil daerah, posisi ini tampak ambiguketika kabupaten/kota memiliki kekuasaan juga untuk mengatur daerahnya secara otonom. Pemberian otonomi danotoritas yang besar di samping pemilihan kepala daerah secara langsung di tingkat provinsi dan kabupaten/kotaturut berkontribusi pada ambiguitas peran ganda gubernur. Persoalan yang dihadapi gubernur diasumsikan sangatkompleks di daerah otonomi khusus, meskipun penekanan titik berat otonomi berada di tingkat provinsi.Kata kunci: gubernur peran ganda problematika, desentralisasi, otonomi khusus.
POLA DAN KECENDERUNGAN STUDI KONFLIK DI INDONESIA : Analisis terhadap Studi Kekerasan pada Kasus Aceh dan Ambon Wawan Ichwanuddin
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v8i1.485

Abstract

Post Soeharto Indonesia is not only characterized by a democratic transition but also the outbreak oflargescale violent conflicts in various regions Beyond the destruction ofproperty the wave ofconflict in many regionshas also claimed thousands of lives andforced more than 1 3 million others into refugees This phenomenon inspires the emergence ofinitiativesfrom various parties to engage directly seek conflict resolution and buildpeaceSome ofthem contribute through a series ofscientific studies to analyze the causes and alternative resolutions ofthe conflicts This article presents the results ofa review to conflict studies conducted in the case ofMaluku andAceh There are three issues that are thefocus ofanalysis in this article namely the causes ofviolence roles andrelationships between parties and the conflict resolutions
ETIKA PERANG DALAM ISLAM DAN TEORI JUST WAR M. Hamdan Basyar
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v17i1.854

Abstract

Etika perang dalam Islam sudah ada sejak masa Rasulullah. Ada tahapan yang jelas sebelum perang dilaksanakan. Dalam peperangan, non-kombatan tidak boleh dibunuh. Pasukan Islam juga tidak diperkenankan merusak lingkungan dengan merusak pohon atau pun membunuh binatang peliharaan. Tawanan perang diperlakukan dengan baik. Etika perang dalam Islam itu bila dikaitkan dengan teori just war, terlihat sedikit bermasalah. Di bawah jus ad bellum, ada posisi yang tidak setara dari penghuni dar al-Islam dan dar al-harb. Di bawah jus in bello, gagasan diskriminasi kombatan dan non-kombatan dalam Islam tidak setara dengan prinsip modern kekebalan non-kombatan.Kata kunci: etika perang, Islam, teori just war

Page 52 of 56 | Total Record : 560

 50   51   52   53   54 

Filter by Year

2004 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue