cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Politik
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 560 Documents
 49   50   51   52   53 
Poros Maritim Dan Tantangan Laut Tiongkok Selatan Deasy Silvya Sari
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v14i2.718

Abstract

Abstrak Perlombaan reklamasi pulau sedang berlangsung di Laut Tiongkok Selatan sejak lima belas tahun terakhir. Perlombaan reklamasi dilakukan oleh pemerintah negara-negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang mengembangkan Fiery Cross Reef seluas 3.000m2, Vietnam yang mengembangkan Spratly Island seluas 550 m2, Malaysia yang mengembangkan Swallow Reef seluas 1.368m2, Filipina yang mengembangkan Thitu Island seluas 1.000m2, dan Taiwan yang mengembangkan Itu Aba seluas 1.195m2. Perlombaan reklamasi pulau tersebut akan berpengaruh pada zona ekonomi ekslusif (ZEE) masing-masing negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Upaya penyelesaian sengketa di Laut Tiongkok Selatan telah diupayakan baik secara bilateral, maupun regional melalui ASEAN. Serangkaian dokumen kesepakatan telah dihasilkan antara negara-negara anggota ASEAN dengan Pemerintah RRT namun belum mampu mengurangi ego pihak bersengketa untuk menghentikan reklamasi. Terlebih, perlombaan reklamasi pulau disertai pengembangan dan peningkatan kapabilitas militer masing-masing negara bersengketa dari sisi kuantitas dan kualitas.Dalam desain Poros Maritim Dunia yang digaungkan Pemerintah Indonesia sebagai rencana pembangunan wilayah maritim, Pemerintah Indonesia perlu menata strategi guna mengimbangi perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer tersebut. Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji strategi Poros Maritim Indonesia dalam menghadapi perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan. Penulis melakukan studi literatur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan interpretasi data, serta merancang strategi Poros Maritim Indonesia dengan menggunakan Regional Security Complex Theory (RSCT). Pemerintah Indonesia perlu mendesain strategi outward looking dalam desain Poros Maritim Indonesia guna menangkal strategi negara-negara lain yang mampu mengancam ketahanan NKRI, khususnya terkait dengan perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan.Kata kunci: Indonesia, Laut Tiongkok Selatan, Poros Maritim, Regional Security Complex Theory (RSCT)
Pelanggaran Pemilu Legislatif 2004 Heru Cahyono
Jurnal Penelitian Politik Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v1i1.369

Abstract

In general, the campaign period in the legislative election has passed in a safe and orderly way. But, in the whole process o f general election, we stillfind many basic problem ofviolation. There are many violations consists of administrative violations and criminal violations. The political parties still using public funds and facilities fo r their own interests. People alleged that all big parties have been involved in someform o f vote-buying, known as money politics which included the distribution of free basic needs, free medical Services and transportation fees. Thisfact contrary to the agreement signed by the political party before the 2004 election day o f which agree to avoid any type and motives of violence in order to reach objectives and to settle problems. The Election Supervisory Committees (Panwaslu) -which is established with the main purpose o f supervising elections— failed to carn’ out an effective supervising especially in money politics violation and manipulation o f vote count result.
DEMOKRATISASI PARTAI DAN DILEMA SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA Syamsuddin Haris
Jurnal Penelitian Politik Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v3i1.537

Abstract

Politicalparties are integralpart o f process of democratization in Indonesia. But, rather be the solutionof the problem in democratization o f the country, Indonesian political parties are still part of the problem. Thepaper is aim to identify problem o f the parties in Indonesia and the party system. The paper describes that theparties have at leastfour shortcomings as its basicproblem, i.e. institutionalproblem, leadershipproblem, structuralproblem and ideological problem. This paper argues that to make political parties become the solution ofpoliticalproblem in Indonesia, it has to be modernized. In the context of revision o f Decree o f Political Party, the partysystem has to be fitted in with other system in Indonesian political system. The choice is not only to choosebetween multi-party or bi-party system, but to choose the system that coherence with the whole political system in Indonesia.
GLOBALISASI DAN KEMISKINAN DESA: ANALISA STRUKTUR EKONOMI POLITIK PEDESAAN Wasisto Raharjo Jati
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY
Publisher : Pusat Riset Politik BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v11i2.198

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis relasi politik antara desa dengan globalisasi. Analisa dalam artikel inikemudian dititikberatkan pada struktur ekonomi politik untuk melihat relasinya khususnya posisi desa dalamglobalisasi. Hasil paper menunjukkan bahwa secara historis, analisa terhadap pengaruh desa dalam globalisasisendiri dapat dibedakan menjadi dua paradigma yakni positif dan negatif. Dalam perspektif positif, desa sendirimengafirmasi berbagai strategi global dalam upaya membangun ekonomi mereka. Sedangkan dalam pengertiannegatif, desa telah menjadi termarjinalkan dan tertekan dalam sistem kapitalis.Kata Kunci : desa, globalisasi, ekonomi politik, desa global.
Dinamika Peran Ulama dalam Perpolitikan Nasional Pasca-Orde Baru M. Hamdan Basyar
Jurnal Penelitian Politik Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v5i1.504

Abstract

In Indonesian national politics the ulenta clerics can be categorized in three groups First are those who percieved that religious and social Life cannot be separated There is no such separation in Islam Therefore they think that the involvement of ulema in a daily political matters is an obligation This group of ulerna play significant role and actively involved in political party Second those who also think that religious and social life including politics cannot be separated But they think it is not necessary for them to involve in political practice This group of ulenta even they concern with political and statehood problem they do not play as opponents of one of political party openly In the election this group of ulema participate to vote one of contestant but they do not participate in one of political party campaign Third those who do not care with political life They think that political life is not their significant concern This group limit their role only in moral religious matters They avoid political life as then think that it is too material world.
PROBLEMATIKA PERAN BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA Diandra Megaputri Mengko; Muhamad Haripin; Putri Ariza Kristimanta; Sri Yanuarti
Jurnal Penelitian Politik Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v18i1.1000

Abstract

Persoalan pandemi Covid-19 yang melanda dunia dalam satu tahun terakhir telah mendorong pemerintahan di berbagai negara untuk melibatkan banyak aktor, termasuk salah satunya intelijen. Di Indonesia sendiri, Badan Intelijen Negara (BIN) telah aktif terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020. Pengerahan lembaga telik sandi dalam penanganan pandemi merupakan suatu praktik yang banyak dilakukan negara-negara demokrasi. Namun, intelijen perlu bekerja sesuai mandat, fungsi, dan di dalam koridor prinsip demokrasi. Tulisan ini akan meninjau problematika peran BIN dalam penanganan pandemi di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif, sumber data dari studi ini diperoleh dari studi pustaka dan tinjauan literatur dalam periode Januari 2020 sampai dengan Februari 2021. Tulisan ini berhasil mengidentifikasi empat jenis operasi yang dilakukan oleh BIN dalam skala nasional dan lokal, yaitu penyelidikan, pengamanan, penggalangan, dan penanggulangan. Terlepas dari berbagai kontribusi BIN terhadap penanganan pandemi selama ini, tulisan ini masih menemukan beberapa persoalan, seperti: kecenderungan pelibatan yang eksesif, persoalan proporsionalitas, dan persoalan akuntabilitas. Sebagai rekomendasi, diperlukan upaya lebih lanjut untuk membenahi posisi BIN dalam tata kelola sektor keamanan secara umum, akselerasi pengawasan, serta reorientasi penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Kata kunci: Badan Intelijen Negara, pandemi, Covid-19, intelijen, keamanan nasional
INDUSTRI TPT INDONESIA DALAM ACFTA : Siapa Juragan di Pasar Domestik? Agus Rubianto Rahman
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v8i2.470

Abstract

AbstractACFTA was in force since January 2010 in six ASEAN countries and otherfour ASEAN countries in 2015Implementation of thefree trade area between China and ASEAN countries is possible and becomes political andeconomic reality It is historical achievement in their relations in which prior to their relations are colored bytremendous crisis As free trade regions ACFTA banding almost 1 9 billion peoples represented as the biggestfree trade area in the world From the beginning ACFTA is further revitalization of AFTA that ASEAN countriesprefer to be integrated by external actor in which China is more acceptable than Japan or South Korea ACFTA will show opportunities andproblems for all economic actors around the region especially for Indonesia te aileand textile product This makes Indonesian market as second market after China s market Indonesia still does notgive the high priority in export yet towardACFT4 but its percentage consistently tended to increased For importIndonesia also increased thisfrom ACFTA countries Based on this national grasp Indonesian textiles and textileproducts industry arefacing difficult periods especially expansion of China textile and textile product into hxlonesian domestic market Fortunately Indonesian textile and textile products have received the world heritage inwhich this emerged as new energyfor revitalization ofIndonesia textile and textile products in strengthening their competitive advantage and market shares in both domestic and international market Now and then Batik starts tobe the most outstanding Indonesian icon
Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019 Defbry Margiansyah
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v16i1.783

Abstract

AbstractThe rise of populism is a contemporary global phenomenon occurred in many part of the world, including Indonesia. The rising populism in the country has been epitomized by the emergence of two populist candidates, Jokowi and Prabowo, in the 2014 presidential election and recurring in the 2019 simultaneous election, which brings about new complexities in the dynamics of contemporary political contestation. The uniqueness of such competing populist politics is that both exploit the rhetoric of nationalism and social justice combined with the traits of respective candidates, in contrast to the conventional pattern of populists in other nations. This article attempts to analyze the transformation of competing populisms in two different elections and discusses its consequences to electoral politics, including the elaboration on populist’s working pattern in contestation processes and factors underlying the return of populism in Indonesia’s politics. Employing concept of populism in eclectic way and elite adjustment thesis, this paper demonstrates how populist politics is only instrumented as a vehicle of entrenched elite and oligarchic interests by pragmatically exploiting various aspects ranging from primordial identity, clientalistic relations, achievements and personalities of each candidates, instead of offering greater prospects for substantially political transformation and democratic deepening for the years to come.Keywords: Populism, Indonesia’s Election, Elite Adjusment, Identity Politics, Oligarchy, Democracy
MEDIA SIBER SEBAGAI ALTERNATIF JEMBATAN KOMUNIKASI ANTARA RAKYAT DAN PEMIMPINNYA Nina Andriana
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v10i2.436

Abstract

Demokrasi deliberatif, yaitu terbukanya peluang bagi masyarakat untuk secara kontinu berkomunikasidengan pemimpinnya, membutuhkan ruang publik yang bebas dari tekanan politik dan penguasa pasar media.Ruang Publik di media massa konvensional yang telah mengarah pada ketiadaan keberagamaan kepemilikan dankeberagaman substansi informasi menjadi titik balik hadirnya ruang publik pada bentuk media lain, yaitu mediasiber. Pemanfaatan media siber oleh lembaga dan aktor politik, dan khususnya oleh masyarakat di Indonesiamasih belum maksimal, meskipun media siber memberikan peluang menjanjikan sebagai saluran komunikasi yang“inklusif, egaliter dan bebas tekanan”. Prinsip komunikasi dua arah yang disediakan oleh media siber diharapkanmampu menjadi alternatif jembatan komunikasi yang lebih interaktif antara rakyat dan pemimpinnya, yang hal inisulit didapatkan pada media konvensional. Melalui ruang publik demokrasi deliberatif rakyat dapat dididik untukberdiskusi secara rasional dan terbuka untuk membicarakan persoalan-persoalan kebijakan publik.Kata kunci: Demokrasi deliberatif, Ruang Publik, Media Siber.
DAMPAK KEBIJAKAN ILLEGAL MARITIME ARRIVALS (IMA) AUSTRALIA TERHADAP HUBUNGAN AUSTRALIA-INDONESIA KONTEMPORER Rizka Fiani Prabaningtyas
Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik
Publisher : Pusat Riset Politik BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v12i1.528

Abstract

Hubungan Australia dan Indonesia selalu memiliki dinamika yang tinggi. Salah satu persoalan yang seringkalimenjadi hambatan bagi kedua negara adalah isu pencari suaka dan pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia untukmenuju ke Australia melalui jalur laut atau Illegal Maritime Arrivals (IMA). Posisi Indonesia sebagai negara transitdanAustralia sebagai negara tujuan mengharuskan keduanya bekerja sama agar isu IMA dapat ditangani dengan baik.Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai bagaimana Australia menjalankan kebijakan untukmenangani IMA dewasa ini dan dampaknya bagi hubungan Australia-Indonesia. Untuk mewujudkan kepentingannasionalnya, Australia merasa perlu menjalin kerja sama dengan Indonesia yang dianggap sebagai negara bufferatau penyangga agar dapat menjustifikasi upaya-upaya menjaga keamanan nasionalnya. Namun, Australia saat inikebijakan IMAAustralia cenderung lebih restriktif dan unilateral sehingga bertentangan dengan nilai-nilai HAM dankemanusiaan dan prinsip good international citizenship. Kecenderungan Australia untuk bertindak lebih agresif dansepihak dengan justifikasi keamanan nasional negaranya membiaskan komitmen penyelesaian kerangka kerja samadengan Indonesia. Perubahan kebijakan IMA Australia ke arah yang lebih restriktif dan mengedepankan tindakanunilateral akan berdampak negatif terhadap perkembangan hubungan kedua negara.Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri Australia, Illegal Maritime Arrival (IMA), kepentingan nasional Australia,Hubungan Australia-Indonesia.

Page 51 of 56 | Total Record : 560

 49   50   51   52   53 

Filter by Year

2004 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue