cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalkonstitusi@mkri.id
Editorial Address
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6. Jakarta 10110
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Konstitusi
Published by Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
ISSN : 18297706     EISSN : 25481657     DOI : 10.31078
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Jurnal Konstitusi merupakan media triwulanan guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian atau kajian konseptual tentang konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi terbit empat nomor dalam setahun (Maret, Juni, September, dan Desember). Jurnal Konstitusi memuat hasil penelitian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi serta isu-isu hukum konstitusi dan ketatanegaraan yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Konstitusi ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 7, No 4 (2010)" : 8 Documents clear
Konstitusi dan Konstitusionalisme Marzuki, M. Laica
Jurnal Konstitusi Vol 7, No 4 (2010)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.119 KB) | DOI: 10.31078/jk%x

Abstract

PENDAHULUANThe Constitution of The United States of America yang ditandatangani39 delegasi di kala tanggal 17 September 1787 di Philadelphia, Pennsylvania, tempat terselenggaranya Constitutional Convention, mendorong lahirnya constitutional states (negara – negara konstitusi) di beberapa kawasan dunia, termasuk negara – negara monarki, yang dikenal dengan penamaan: constitutional  monarch.Dalam perkembangannya beberapa constitutional state menyadari bahwa konstitusi negara – negara dimaksud kurang memuat pengaturan hal pembatasan penguasa dan pengakuan hak – hak sipil rakyat banyak di dalamnya.Muncul gagasan agar dalam konstitusi diatur semacam constitutional government, yang pada hakikatnya mewujudkan hal pembatasan pemerintahan atau limited government, yang bertujuan to keep government in order. Hal dimaksud menggagas diadopsinya paham konstitusionalisme atau constitutionalism dalam perubahan konstitusi (constitution amandement) beberapa negara di abad XX dan XXI.
Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan Siahaan, Maruarar
Jurnal Konstitusi Vol 7, No 4 (2010)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (731.271 KB) | DOI: 10.31078/jk%x

Abstract

PendahuluanPerubahan Ketiga UUD 1945 menghasilkan pergeseran ke arah susunan kekuasaan yang bersifat horizontal fungsional, dimana kedudukan lembaga-lembaga negara menjadi setara. Masing-masing lembaga negara sebagai penyelenggara kekuasaan negara melakukan pengawasan secara fungsional terhadap lembaga negara lainnya. Perubahan yang dilakukan bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pemisahan dan/atau pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem checks and balances yang lebih ketat dan transparan, serta pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.1 Kedaulatan rakyat yang sebelumnya dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR sebagai perwujudan seluruh rakyat maka setelah Perubahan Ketiga UUD 1945, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.2 Hal itu berarti MPR tidak lagi menjadi lembaga negara tertinggi yang dalam kedudukannya sebagai penjelmaan seluruh rakyat, bertugas memberi mandat kepada  penyelenggara  negara  lainnya,  yang  wajib memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan mandat yang diberikan. Dengan demikian, MPR hanya menjadi salah satu lembaga negara di antara lembaga negara lainnya yang memiliki kedudukan setara, namun dengan tugas, kewenangan, dan fungsi yang berbeda. Pernyataan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat), sebagaimana termuat dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, telah dimuat menjadi materi norma dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan.3 Dengan demikian terjadi pergeseran dari sistem supremasi parlemen (MPR merupakan lembaga tertinggi negara) menjadi sistem supremasi konstitusi dimana konstitusi ditempatkan sebagai hukum yang tertinggi. Konstitusi menjadi sumber legitimasi dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan berlaku. Pernyataan bahwa kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar serta pernyataan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, dapat dilihat sebagai pendirian yang tegas bahwa prinsip penyelenggaraan negara secara demokratis didasarkan pada konstitusi (constitutional democracy). Demikian pula negara hukum yang dianut adalah bersifat demokratis (democratische rechtstaat), yang diartikan bahwa proses pembentukan hukum berlangsung dengan partisipasi warga negara. ...
Problematika Tugas Konstitusional Komisi Yudisial Syahuri, Taufiqurrohman
Jurnal Konstitusi Vol 7, No 4 (2010)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.027 KB) | DOI: 10.31078/jk%x

Abstract

PendahuluanJabatan hakim di satu sisi merupakan jabatan yang sangat mulia, dan di sisi lain, jika tidak hati-hati, dapat merendahkan martabatnya karena banyak godaan yang siap menjerumuskannya. Sebagaimana diketahui jabatan Hakim boleh dikatakan merupakan jabatan yang dekat sekali dengan godaan-godaan duniawi. Betapa tidak, di tangan seorang hakim nasib dan masa depan seseorang akan ditentukan. Orang yang tadinya kaya raya dan terkenal sebagai donator di lingkungannya misalnya, tiba-tiba jatuh martabatnya sebagai manusia karena masuk penjara akibat putusan hakim. Oleh karena itu sudah menjadi suatu pandangan umum apabila orang yang berurusan dengan pengadilan akan berusaha semaksimal mungkin, dengan segala cara (baca menghalalkan segala cara) melakukan segala hal asalkan putusan hakim dapat berpihak kepadanya. ...
Wacana Constitutional Questions dalam Situs Mahkamah: Konteks e-Deliberative Democracy Putra, Anom Surya
Jurnal Konstitusi Vol 7, No 4 (2010)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1031.965 KB) | DOI: 10.31078/jk%x

Abstract

PengantarPertengahan akhir tahun 2010 ini terdapati perkara yang menyita perhatian publik ditingkat nasional seperti putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.2 Muatan putusan menggunakan pola deduktif-matematis dari jurisprudence (ajaran hukum) yang menghasilkan keputusan “konstitusional bersyarat” (conditionally constitutional) atas ketentuan Pasal 22  ayat UU Kejaksaan. Teks putusan itu diikuti pula dengan pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 2 (dua) hakim MK yang masing- masing  mencerminkan  realisme  hukum  (legal  realism). 3 Logika hakim MK yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) ini beralih ke soal kegunaan atau kemanfaatan hukum yaitu diantaranya melihat ketidakbermanfaatan preseden hukum formal “konstitusional bersyarat” dalam perkara ini.4 Realisme hukum cenderung mengandalkan kemampuan hakim menangkap makna yang ia artikan sebagai kebenaran atas pengaruh nilai-nilai yang dipegangi, latar belakang pengalaman pribadi dan kecenderungan pilihannya.5 Pengambilan keputusan atas perkara tak dapat berlangsung secara deduksi-matematis dan tak hendak telalu mementingkan unsur-unsur etis dan unsur-unsur ideal. Amatan yang lebih dalam lebih tepat kiranya bila kita melakukan riset terhadap perbedaan-perbedaan paradigma, metode dan dinamika masalah yang dihadapi oleh hakim MK secara keseluruhan dengan mengambil objek studi seluruh putusan MK, sementara tulisan ini masih jauh dari kelengkapan studi hukum seperti itu. ...
Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengadili Perselisihan Hasil Pemilukada Sudrajat, Hendra
Jurnal Konstitusi Vol 7, No 4 (2010)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (572.392 KB) | DOI: 10.31078/jk%x

Abstract

This letters have a purpose to know and analyze authority basic of Constitution Lawcourt of Republic of Indonesia to judging the dispute from the results of district leader and district proxy leader election, and then transferring background about the authority to judging the dispute from the Results of District Leader and District Proxy Leader Election from Appellate Court to Constitution Lawcourt of Republic of Indonesia. So, to analyze basic of Constitution Lawcourt consideration that dispute objects of results of district leader and district proxy leader election don’t have the quantitative character only based on calculation voice results,  but the qualitative character too, namely breaking the rules to general election principles, with the character likes ahead, general, free, secret, then downright and fairly that’s to influence the results of district leader and district proxy leader election. Analyze the election law is used by Constitution Lawcourt of Republic of Indonesia to judging the dispute in Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2003 about Constitution Lawcourt of Republic of Indonesia or Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2008 about Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2008 about District Governance, do not regulate punish the dispute event of district leader and district proxy leader election results.Result of letters indicate that massive and sistematic breaking is apart of the dispute from the results of district leader and district proxy leader election become legal consideration to sufficient the sense  of  public justice progressively cause from quantitative breaking aspect after candidate of district leader and district proxy leader has  been  elected based on recapitulation and calculation voice where their quantitative   just with assessed breaking collision towards procedural and substantive justice both as siniquanom. Though attempt to accommodate overall of democracy aspects from sections and process district leader and district proxy leader election must be main essential to determine and set the results of recapitulation and calculation voice in district leader and district proxy leader election.As letters recommendation, needed regulation product ownself to regulate about mechanism of district leader and district proxy leader election where has been regulated in Undang-Undang Pemerintahan Daerah for all this time, so that affirmation that the district leader and district proxy leader election into the general election  become  less  be clear. By conducting the ownself regulation, hence mechanism of district leader and district proxy leader election will be more clear, especially to overcome and solution the dispute from the results of district leader and district proxy leader  election.
Perlindungan Hak Anak terhadap Iklan Rokok yang Tidak Memperagakan Wujud Rokok Christianto, Hwian
Jurnal Konstitusi Vol 7, No 4 (2010)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (525.818 KB) | DOI: 10.31078/jk%x

Abstract

The decision of Constitutional-Court No. 6 /PUU – VII / 2009 (about cigarette’s Promoting Limitation) to make the promotion of  cigarette more clear in action, without6  manifesting it as a legal advertisement   (46 verse (3) UU. No. 32, 2002). Although the cigarette advertisement    is not along with the cigarette’s appearance, it still has a huge effect for children. In this circumstance, an attractive debate will rise up between the economic orientation of the cigarette’s entrepreneur and the Children’s Right-Commission purpose. Both of them also get the protection as an expression of constitutional right6 (27 and 28 A, verse (2) UUD 1945). then over here there is an important meaning of Constitutional – Court’s decision No.6 /PUU – VII / 2009, which gives an answer of the law’s issue whether a cigarette advertisement without the appearance, it still also seize the children’s  constitutional  right.
Mekanisme Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut UUd 1945 (Antara Realitas Politik dan Penegakan Konstitusi) Ulum, Muhammad Bahrul
Jurnal Konstitusi Vol 7, No 4 (2010)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (591.297 KB) | DOI: 10.31078/jk%x

Abstract

The Inquiry rights was the implementation of the oversight function of House Representative (DPR) to Presiden/and  or Vice President. The  use  of  inquiry  right  as  a  political  strategy  in impeachment mechanism to President/and or Vice President depend on reality and political consensus of the DPR, so there are possibilities and tendencies that the rule of law and democracy    are not be able to maintained as stipulated in Article 1 the 1945 Constitution. The decree of impeachment of the President and/or Vice President as provide in the 1945 Constitution tend unable  to uphold the rule of law when the Constitutional Court decided the President and / or Vice President violated the constitution, namely the dismissal of the President and or the Vice President made by the Assembly through a political decision (politeke beslssing). The efforts to maintains consistency of the concept of law as stipulated in Article 1 paragraph (3), Article 7B paragraph (3) and paragraph (7) of the 1945 Constitution, without opening  the chance intervention of political interests and obligations of the Assembly to implement the decision of the Constitutional Court. Therefore, the rule of law must be a cornerstone in the practice of constitutional law in  Indonesia.
Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Priyanta, Maret
Jurnal Konstitusi Vol 7, No 4 (2010)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.034 KB) | DOI: 10.31078/jk%x

Abstract

Global environmental issue related to state responsibility in protection and management of environment is consider by a develop and development state earlier. The new concept related to it is regulate environment right  in constitution. Green Constituion concept is on of solution for answering the concern by a people to environmental function degradation. Indonesia already regulate the environmental issues in constitution as  human  right. As a comparation study, a republic of Ecuador is one of the state famous as a first state which put the protection of environment in the constitution.Provision of protection and management of environment in Indonesia must regulate in clear in Indonesia Constitution, a lot of human activity cause the degradation and pollution that threat the human being and the next generation. The change of Indonesia Constituion is one of solution for praotection of environment in the future, so the law and other regulatin will be source to the constituion and oriented to the preservation of environment function.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2010 2010


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 4 (2022) Vol 19, No 3 (2022) Vol 19, No 2 (2022) Vol 19, No 1 (2022) Vol 18, No 4 (2021) Vol 18, No 3 (2021) Vol 18, No 2 (2021) Vol 18, No 1 (2021) Vol 17, No 4 (2020) Vol 17, No 3 (2020) Vol 17, No 2 (2020) Vol 17, No 1 (2020) Vol 16, No 4 (2019) Vol 16, No 3 (2019) Vol 16, No 2 (2019) Vol 16, No 2 (2019) Vol 16, No 1 (2019) Vol 16, No 1 (2019) Vol 15, No 4 (2018) Vol 15, No 4 (2018) Vol 15, No 3 (2018) Vol 15, No 3 (2018) Vol 15, No 2 (2018) Vol 15, No 2 (2018) Vol 15, No 1 (2018) Vol 15, No 1 (2018) Vol 14, No 4 (2017) Vol 14, No 4 (2017) Vol 14, No 3 (2017) Vol 14, No 3 (2017) Vol 14, No 2 (2017) Vol 14, No 2 (2017) Vol 14, No 1 (2017) Vol 14, No 1 (2017) Vol 13, No 4 (2016) Vol 13, No 4 (2016) Vol 13, No 3 (2016) Vol 13, No 3 (2016) Vol 13, No 2 (2016) Vol 13, No 2 (2016) Vol 13, No 1 (2016) Vol 13, No 1 (2016) Vol 12, No 4 (2015) Vol 12, No 4 (2015) Vol 12, No 3 (2015) Vol 12, No 3 (2015) Vol 12, No 2 (2015) Vol 12, No 2 (2015) Vol 12, No 1 (2015) Vol 12, No 1 (2015) Vol 11, No 4 (2014) Vol 11, No 4 (2014) Vol 11, No 3 (2014) Vol 11, No 3 (2014) Vol 11, No 2 (2014) Vol 11, No 2 (2014) Vol 11, No 1 (2014) Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 4 (2013) Vol 10, No 4 (2013) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 4 (2012) Vol 9, No 4 (2012) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 2 (2012) Vol 9, No 2 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 6 (2011) Vol 8, No 6 (2011) Vol 8, No 5 (2011) Vol 8, No 5 (2011) Vol 8, No 4 (2011) Vol 8, No 4 (2011) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2011) Vol 8, No 1 (2011) Vol 7, No 6 (2010) Vol 7, No 6 (2010) Vol 7, No 5 (2010) Vol 7, No 5 (2010) Vol 7, No 4 (2010) Vol 7, No 4 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2010) Vol 7, No 1 (2010) More Issue