cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jamil Suprihatiningrum
Contact Email
inklusi@uin-suka.ac.id
Phone
+62274-515856
Journal Mail Official
inklusi@uin-suka.ac.id
Editorial Address
https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/inklusi/ET
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Inklusi Journal of Disability Studies
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 23558954     EISSN : 25809814     DOI : https://doi.org/10.14421/ijds
Core Subject : Social,
Social Sciences
INKLUSI accepts submission of manusciprts on disability issues from any discipline. We are promoting an interdisciplinary approach to work on disability rights and social inclusion of the people with disabilities.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 11 No. 1 (2024)" : 7 Documents clear
Examining The Inclusion of Persons with Visual Impairment in The Formal Employment Sector in Uganda Niyisabwa, Odette Tumwesigye; Emong, Paul
INKLUSI Vol. 11 No. 1 (2024)
Publisher : PLD UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ijds.110101

Abstract

This article examines the inclusion of persons with visual impairments (PwVIs) in the formal employment sector in Uganda. It examines their experiences while searching for jobs, the attitudes of employers towards their employment, and their working conditions. The article is based on research on access to and retention of PwVIs in formal employment in Uganda. The research was examined within the theoretical perspectives of disability as a social model and human rights issues. A qualitative research design using a phenomenological approach was applied to obtain information through interviews. Ten employees with visual impairment in the formal employment sector were possessively selected. Results indicated that employers did not have enough knowledge and specialized manpower to employ PwVI. They also lacked reasonable accommodation provisions for employees with visual impairment. In addition, employers had negative attitudes towards PwVI, which led to discrimination, exploitation, abuse, and humiliation. Artikel ini meneliti inklusifitas bagi penyandang disabilitas netra di sektor ketenagakerjaan formal di Uganda. Artikel ini meneliti pengalaman mereka saat mencari pekerjaan, sikap penyedia kerja terhadap pekerjaan mereka, dan kondisi kerja mereka. Artikel ini didasarkan pada penelitian tentang akses dan retensi penyandang disabilitas netra di sektor ketenagakerjaan formal di Uganda. Penelitian ini diperiksa dalam perspektif teoritis tentang disabilitas sebagai model sosial dan isu-isu hak asasi manusia. Desain penelitian kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologis diterapkan untuk mendapatkan informasi melalui wawancara. Sepuluh karyawan dengan disabilitas netra di sektor ketenagakerjaan formal dipilih secara positif. Hasil menunjukkan bahwa penyedia kerja tidak memiliki pengetahuan terkait ketenagakerjaan disabilitas yang cukup untuk mempekerjakan Penyandang disabilitas netra. Mereka juga tidak memiliki ketentuan akomodasi yang layak untuk karyawan dengan disabilitas netra. Selain itu, penyedia kerja memiliki sikap negatif terhadap penyandang disabilitas netra, yang mengarah pada diskriminasi, eksploitasi, penyalahgunaan, dan penghinaan.
Contributing Factors to the Progress of Inclusive Education Implementation in Indonesia Cabatay, Mulina; Hermanto, Hermanto; Aningrum, Rizki
INKLUSI Vol. 11 No. 1 (2024)
Publisher : PLD UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ijds.110103

Abstract

Indonesia made its commitment clear to obtain education for all its citizen without discrimination. However, the research-to-practice gap remains in terms of the implementation of inclusive education in the country. Therefore, this scoping review aimed to describe the current progress of the country’s inclusive education implementation efforts through the previous literature. A total of 20 articles were included in this review. The findings showed that an increasing number of studies report on Indonesia’s progress in the implementation of inclusive education in terms of inclusive, innovative, and integrated learning programs, improvement of teachers’ competence, collaboration efforts, society’s respect towards persons with special needs and disabilities, and several challenges serve as a room for improvement. Factors contributing to the gradual progress of the country’s inclusive education implementation are teacher competence and awareness about inclusive education, good government support, multi-sectoral collaboration and coordination, profound legal support, and student-focused strategies.
Fikih Difabel: Analisis Hukum Menceraikan Pasangan yang Menjadi Difabel Billah, Mu'tashim
INKLUSI Vol. 11 No. 1 (2024)
Publisher : PLD UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ijds.110102

Abstract

Studies on the rights of persons with disabilities in the private sphere need attention. This is because several regulations legitimize discrimination against persons with disabilities. In a divorce, for example, a normal couple can divorce their partner on the grounds of disability, which they fear will interfere with their rights and obligations in the household. This article examines the law on divorcing couples who become disabled holistically, from laws, regulations, and fiqh. This article is normative research by examining laws from the perspective of norms. This article is literature research by examining sources from the available texts. This article uses an ushul fiqh approach that emphasizes the reinterpretation of story verses as a basis for ijtihad. This article finds that divorce should not be based solely on the cause of the spouse is disabled. This means that divorce must be based on a more substantive element: a broken marriage. Broken marriages are not always born from the cause of a partner who becomes disabled. Many cases show that even though the couple is still normal, they are ignorant of their obligations in the household. Kajian mengenai hak-hak difabel dalam ranah privat perlu mendapat perhatian lebih. Pasalnya, beberapa peraturan justru melegitimasi diskriminasi atas difabel. Dalam perceraian misalnya, pasangan yang normal dapat menceraikan pasangannya dengan alasan difabel yang dikhawatirkan akan mengganggu hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Artikel ini mengkaji hukum menceraikan pasangan yang menjadi difabel secara holistik, baik dari peraturan perundang-undangan dan fikih. Artikel ini merupakan penelitian normatif dengan mengkaji hukum-hukum dari perspektif norma. Artikel ini merupakan penelitian pustaka dengan mengkaji sumber-sumber literatur yang berasal dari teks-teks yang tersedia. Artikel ini menggunakan pendekatan ushul fikih yang menekankan pada reinterpretasi ayat-ayat kisah sebagai landasan ijtihad. Artikel ini menemukan bahwa perceraian tidak boleh dilandaskan pada sebab pasangan menjadi difabel semata. Artinya, perceraian harus didasarkan pada unsur yang lebih substantif, yaitu broken marriage. Perkawinan yang rusak tidak selalu lahir dari sebab pasangan yang menjadi difabel. Banyak kasus menunjukkan bahwa meskipun pasangan masih normal, mereka abai terhadap kewajibannya dalam rumah tangga.
Praktik dan Hambatan Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilu: Studi di Bali dan DI Yogyakarta M. Syafiie; Heriansyah, Despan
INKLUSI Vol. 11 No. 1 (2024)
Publisher : PLD UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ijds.110104

Abstract

Pada prinsipnya, keberadaan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah dalam rangka agar peserta dan pemilih dalam pemilihan umum mendapatkan akses terhadap keadilan pemilu, termasuk bagi penyandang disabilitas mental. Penyandang disabilitas mental adalah kelompok yang paling rentan mendapatkan diskriminasi dan berbagai jenis pelanggaran hak lainnya, terutama dalam hal hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Penelitian ini secara spesifik akan melihat realitas perlindungan hak pilih oleh KPU dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap penyandang disabilitas mental dalam rangkaian proses Pemilu. Selanjutnya, juga akan dianalisis bagaimana hambatan dalam mengimplementasi kewenangan yang dimiliki oleh dua lembaga tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empirik, di mana data utama yang akan digunakan adalah data primer yang berasal dari pengambilan data lapangan langsung. Dalam rangka menyempitkan objek penelitian, maka objek penelitian adalah Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bawaslu Provinsi Bali dalam menyelenggarakan proses pemilu tahun 2024. Kedua lokasi ini dipilih karena merepresentasikan dua kutub gerakan masyarakat sipil yang berbeda, utamanya dalam isu disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek kuantitas memang terjadi peningkatan partisipasi pemilih disabilitas mental. Namun, pelaksanaan putusan MK oleh penyelenggara pemilu ini juga masih menemui berbagai hambatan, baik administrasi, sarana prasarana, maupun pelayanan.
The Pioneering Inclusivity: A Narrative Study of the First Inclusive Raudatul Athfal in South Kalimantan Pratiwi, Hardiyanti; Yarliani, Ikta; Haida, Rizki Noor
INKLUSI Vol. 11 No. 1 (2024)
Publisher : PLD UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ijds.110106

Abstract

Inclusive education is indispensable for ensuring equitable educational opportunities and rights for children with special needs (CWSNs) to enhance their skills. However, maintaining inclusive schools encounters significant challenges, including limited resources and societal biases against CWSNs. This study centers on the establishment and operation of Ulumul Qur'an Al-Madani, the first inclusive Raudatul Athfal in South Kalimantan. Employing a qualitative narrative approach, data were gathered through in-depth interviews, document analysis, and participatory observation. The study highlights the crucial role of the school principal, bolstered by her family's property business and partnerships with therapists and experts in inclusive education, facilitated the school's transition to inclusivity. Despite encountering initial lack of support from the Ministry of Religion and the city government, the school achieved national acclaim for promoting inclusive education in South Kalimantan. This research underscores the principal's dedication and collaborative endeavors in promoting inclusive education and overcoming societal barriers for CWSNs. Pendidikan inklusif penting untuk memastikan kesempatan pendidikan yang adil dan hak-hak yang setara bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk menstimulasi perkembangan mereka. Namun, menyelengggarakan sekolah inklusif menghadapi tantangan signifikan seperti sumber daya yang terbatas dan prasangka sosial terhadap ABK. Penelitian ini berfokus pada pendirian dan penyelenggaraan Ulumul Qur'an Al-Madani, Raudatul Athfal inklusif pertama di Kalimantan Selatan. Menggunakan pendekatan naratif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi partisipatif. Penelitian ini menyoroti peran kunci kepala sekolah, yang didukung oleh bisnis properti keluarganya dan kolaborasi dengan terapis dan ahli pendidikan inklusif, yang mendukung transformasi inklusif sekolah tersebut. Meskipun awalnya tidak mendapat dukungan dari kementerian agama dan pemerintah kota, sekolah ini mendapatkan pengakuan nasional dalam memajukan pendidikan inklusif di Kalimantan Selatan. Penelitian ini menyoroti pentingnya dedikasi kepala sekolah dan upaya kolaboratif dalam mewujudkan pendidikan inklusif dan mengatasi hambatan sosial terhadap ABK.
Fiqih bagi Penyandang Disabilitas: Telaah Hukum Islam terhadap Konsep Ahliyyah dan Maslahah Syauqi, Muhammad Labib; Prasetiawan, Ahmad Yusuf
INKLUSI Vol. 11 No. 1 (2024)
Publisher : PLD UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ijds.110105

Abstract

Islamic law’s attention to people with mental disabilities has not been well formulated. This is due to the complexity of the discourse and development of mental disabilities today while the concept of disability formulated by previous scholars is still very simple. The question is, how is the formulation of Islamic law friendly to people with mental disabilities today? A fresh formulation is needed to accommodate those with mental disabilities. Two ushūlī concepts, namely the concept of Ahliyyah and the concept of Maslahah, can be the framework and method of istinbāth in determining the rules of Islamic law for persons with mental disabilities. They must be viewed in terms of capability (ahliyyah) so as not to deprive them of their rights as human beings, but these rights must also not exceed the limits that are contrary to maslahah, so assistance and support are needed in making decisions in Islamic law for them. Perhatian bagi penyandang disabilitas mental ini terabaikan dibandingkan kelompok penyandang disabilitas fisik. Hukum Islam bagi penyandang disabilitas fisik sudah terumuskan dengan baik namun tidak demikian dengan hukum bagi disabilitas mental. Hal ini dikarenakan kompleksitas diskursus dan perkembangan disabilitas mental masa kini sementara konsep disabilitas yang dirumuskan oleh para ulama terdahulu masih sangat sederhana. Pertanyaannya adalah, bagaimana rumusan hukum Islam yang ramah bagi para penyandang disabilitas mental saat ini? Perlu rumusan segar agar dapat mengakomodir mereka yang mengalami disabilitas mental. Dua konsep ushūlī yakni konsep Ahliyyah serta konsep Maslahah dapat menjadi kerangka besar dan metode istinbāth dalam menentukan aturan-aturan hukum Islam bagi penyandang disabilitas mental. Hasilnya mereka harus dipandang dari sisi kecakapan (ahliyyah) supaya tidak menghilangkan hak mereka sebagai manusia, akan tetapi hak tersebut juga tidak boleh melampaui batas yang justru bertentangan dengan maslahah, maka dibutuhkan pendampingan dan dukungan dalam pengambilan keputusan dalam hukum Islam bagi mereka.
Front Matters: Cover, Masthead, Table of Contents, Editorial Ristiyanti, Ragil
INKLUSI Vol. 11 No. 1 (2024)
Publisher : PLD UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 2 (2025) Vol. 12 No. 1 (2025) Vol. 11 No. 2 (2024) Vol. 11 No. 1 (2024) Vol. 10 No. 2 (2023) Vol. 10 No. 1 (2023) Vol. 9 No. 2 (2022) Vol. 9 No. 1 (2022) Vol. 8 No. 2 (2021) Vol. 8 No. 1 (2021) Vol. 7 No. 2 (2020) Vol. 7 No. 1 (2020) Vol. 6 No. 2 (2019) Vol. 6 No. 1 (2019) Vol. 5 No. 2 (2018) Vol. 5 No. 1 (2018) Vol. 4 No. 2 (2017) Vol. 4 No. 1 (2017) Vol. 3 No. 2 (2016) Vol. 3 No. 1 (2016) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) More Issue