cover
Contact Name
Beta Andri Anggiano Uliansyah
Contact Email
beta.uliansyah@pknstan.ac.id
Phone
+628567074554
Journal Mail Official
jurnal.mkp@pknstan.ac.id
Editorial Address
Sekretariat Jurusan Manajemen Keuangan Gedung K Lantai 4, Politeknik Keuangan Negara STAN Jalam Bintaro Utama Sektor V Bintaro Jaya Tangerang Selatan 15222 Telepon(021)7361654-58
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Manajemen Keuangan Publik
ISSN : -     EISSN : 25811207     DOI : http://dx.doi.org/10.31092/jmkp
Core Subject : Economy,
Jurnal Manajemen Keuangan Publik (MKP) adalah jurnal ilmiah nasional yang diterbitkan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN Redaksi Jurnal Manajemen Keuangan Publik menerima artikel/tulisan ilmiah dengan tinjauan berbagai keilmuan (multi disiplin) yang fokus kepada penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan publik yang mencakup : Penganggaran Manajemen Belanja dan Pendapatan Manajemen Aset dan Penilaian Manajemen Investasi Pemerintah Manajemen Hutang dan Pembiayaan Penilaian Kinerja dan Perilaku Organisasi Publik Sistem Informasi Keuangan Keuangan Pusat dan Daerah (Desentralisasi Fiskal) Akuntansi Pemerintahan
Articles 85 Documents
DAYA SAING EKSPOR KARET ALAM TIGA NEGARA ITRC (INDONESIA, THAILAND, MALAYSIA) DI PASAR INTERNASIONAL PERIODE 1994-2018 Ardanari, Shinta Dwi; Mukiwihando, Rynalto
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 4 No 1 (2020): Pengelolaan Keuangan Negara Dari Berbagai Sisi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v4i1.806

Abstract

ABSTRACTShare of Indonesia's export value of natural rubber in the international market is almost always below Thailand, which is one of the competiting countries. The others countries began to become a threat to Indonesia because their exports share of natural rubber showed an increasing. This indicates that there is intense competition in the international market. As a country with the largest plantation area in the world, Indonesia should be superior. But this can be an opportunity to be able to compete in the world market so it is important to be managed more deeply so that it can create competitive advantages that can increase competitiveness. This study aims to determine the position of the competitiveness of natural rubber exports for the three countries of ITRC in the international market. The analytical method used is dynamic RCA. The results showed that all products of natural rubber coded HS 400110, 400121, 400122, 400129 and 400130 were experiencing a decline in growth in the export share of the three countries of ITRC : Indonesia, Thailand and Malaysia, but the market demand conditions for these products were declining in that time period.
THE EFFECT OF GOAL ORIENTATION, SELF EFFICACY, OBEDIENCE PRESSURE, AND TASK COMPLEXITY ON AUDIT JUDGMENT AT INSPECTORATE GENERAL OF THE MINISTRY OF FINANCE Cahya, Geza Arido Evalta; Mukiwihando, Rynalto
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 4 No 1 (2020): Pengelolaan Keuangan Negara Dari Berbagai Sisi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v4i1.807

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh goal orientation, self efficacy, tekanan ketaatan, dan kompleksitas tugas terhadap audit judgment. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah auditor pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebanyak 146 auditor. Data analisis menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS 25. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa self efficacy, learning goal orientation, dan performance approach goal orientation berpengaruh positif dan signifikan terhadap audit judgment. Selain itu, kompleksitas tugas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap audit judgment. Sedangkan, performance avoidance goal orientation dan tekanan ketaatan tidak berpengaruh terhadap audit judgment.
INVESTOR PROTECTION AND GREENFIELD FOREIGN DIRECT INVESTMENT Mukiwihando, Rynalto
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 4 No 1 (2020): Pengelolaan Keuangan Negara Dari Berbagai Sisi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v4i1.808

Abstract

Studi menunjukkan dampak dari Investasi Asing Langsung (FDI) adalah adanya pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan serta efek positif lainnya. Penelitian tentang bagaimana FDI masuk ke dalam satu negara beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya masih sangat terbatas. Studi pada artikel ini akan membahas faktor dominan apakan yang menyebabkan Greenfield FDI diinvestasikan ke dalam suatu daerah. Greenfield FDI memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan mode Merger dan Akuisisi (M&A) karena merupakan bentuk FDI dengan investasi dari awal secara penuh sehingga memberikan peluang bagi penambahan lapangan kerja baru. Hasil studi ini memperlihatkan bahwa dengan memberikan perlindungan kepada investor berupa penegakan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang lebih baik akan mendorong arus masuk Greenfield FDI ke suatu negara. Output lain dari penelitian kali ini adalah pemberian kemudahan dalam memulai usaha baru juga memberikan dampak positif terhadap Greenfield FDI.
Menimbang kembali Formula Efisiensi pada Evaluasi Kinerja Anggaran suliantoro, irwan
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 4 No 1 (2020): Pengelolaan Keuangan Negara Dari Berbagai Sisi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v4i1.809

Abstract

Evaluasi Kinerja Anggaran merupakan rangkaian proses yang mencakup pengukuran, penilaian, dan analisis kinerja anggaran untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Kinerja anggaran dapat berupa capaian output kegiatan dan capaian/realisasi anggaran. Makna anggaran di sini mengacu pada alokasi anggaran yang diterima oleh Kementerian/Lembaga (K/L). Aktivitas pada proses evaluasi (kinerja anggaran) mencakup pengukuran, penilaian, dan analisis kinerja. Pengukuran kinerja melibatkan aspek efisiensi. Efisiensi diukur dengan sebuah formula yang telah ditetapkan. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah formula efisiensi yang ditetapkan sudah konsisten hasilnya untuk berbagai skenario. Pembahasan pada artikel ini dilakukan dengan melakukan simulasi terhadap  data realisasi volume keluaran, realisasi volume indikator keluaran, dan realisasi anggaran. Simulasi dilakukan pada formula efisiensi dengan cara mengubah angka pada ketiga data tersebut.  Dari hasil simulasi terhadap berbagai skenario dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan hasil angka efisiensi.  Ketidakkonsistenan hasil angka efisiensi tersebut dapat dilihat dari sisi capaian output dan dari sisi capaian anggaran. Implikasi dari ketidakakuratan tersebut menjadikan nilai kinerja anggaran  menjadi tidak akurat. Dampak berikutnya akan menimbulkan bias pada mekanisme pemberian insentif atas kinerja anggaran K/L.
VALUASI EKONOMI MATA AIR MUDAL, BEJIHARJO, KARANGMOJO, GUNUNGKIDUL, YOGYAKARTA DENGAN METODE REPLACEMENT COST Putri, Arista
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 4 No 2 (2020): Pengelolaan Keuangan Negara Dari Berbagai Sisi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v4i2.899

Abstract

ABSTRAK Mata Air Mudal merupakan mata air yang timbul dari aliran sungai bawah tanah yang berada di Desa Ngringin, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul. Mata air ini digunakan warga sekitar untuk mengairi sawah mereka, sehingga pada penelitian kali ini penulis menghitung nilai ekonomi dari Mata Air Mudal dengan metode biaya pengganti salah satunya dengan menghitung nilai ekonomi dari sawah yang di airi oleh Mata Air Mudal. Selain biaya pengganti dengan menghitung nilai ekonomi sawah, dihitung pula biaya pembangnan irigasi, serta biaya bak penampungan mata air dengan nilai akhir masing masing aspek sebesar Rp. 73.527.369, untuk nilai ekonomi persawahan, Rp. 138.213.648, untuk nilai ekonomi irigasi sawah, Rp. 194.233.836 untuk nilai ekonomi bak penampungan mata air mudal dengan nilai ekonomi total sebesar Rp. 405.971.853.  
Analisis Kelayakan Penerbitan Obligasi Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah sofi, irfan
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 4 No 2 (2020): Pengelolaan Keuangan Negara Dari Berbagai Sisi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v4i2.984

Abstract

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana menerbitkan Obligasi Daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan karena ruang fiskal yang cenderung menurun 69,34 persen pada tahun 2013 menjadi 46,44 persen di tahun 2017 atau menurun cukup besar yaitu sebesar 22,90 persen. Salah satu kegiatan yang akan dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah adalah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Tujuan dari  penulisan ini yaitu  Untuk mengetahui kelayakan Penerbitan Obligasi Daerah Provinsi Jawa Tengah dan untuk mengetahui kontribusi pembangunan SPAM terhadap pendapatan daerah. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan kajian ini merupakan penelitian campuran (mixed method). Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa secara ekonomi penerbitan obligasi untuk pembangunan SPAM telah memenuhi dimana nilai EIRR nilai EIRR diatas nilai kupon yang akan diberikan yaitu 10 persen. Pembangunan SPAM juga akan dapat berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari deviden Perusahaan Daerah Air Baku. Namun demikian terdapat sedikit kendala terkait ijin prinsip dari pihak legislatif sehingga perlu adanya effort untuk lebih banyak komunikasi dan sosialisasi.
Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Keuangan Desa Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dharmakarja, I Gede Made Artha; Kusuma, I Gede Komang Chahya Bayu Anta; Putra, Chandra Maulana
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 4 No 2 (2020): Pengelolaan Keuangan Negara Dari Berbagai Sisi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v4i2.1021

Abstract

This study aims to determine the perceptions of rural communities in village financial management in the form of APBDes. How perceptions affect the level of participation of village communities in the preparation of APBDes and accountability for their use. The object of this research is the villagers who are involved and attend the discussion of APBDes management. Primary data in this study is data collected through questionnaires and interviews with respondents. Meanwhile, the secondary data of this research comes from village fund report data. The sampling technique chosen was Stratified Random Sampling, with a total sample of 49 people. This research technique uses multiple linear regression data analysis. The results showed that first, community participation and village financial accountability had a simultaneous effect on the perception of the village income and expenditure budget. Second, community participation does not have a partial that effect on perceptions of village income and expenditure budgets. Third, village financial accountability has a partial effected on perceptions of village income and expenditure budgets
Tumpang Tindih Monitoring dan Evaluasi Belanja Kementerian/Lembaga suliantoro, irwan
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 4 No 2 (2020): Pengelolaan Keuangan Negara Dari Berbagai Sisi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v4i2.1025

Abstract

There are several monitoring and evaluation systems (applications) of line ministries expenditures that are similar in function, namely: Budget Implementation Review (by DG Treasury), Spending Review (by DG Treasury), Budget Performance Evaluation (by DG Budget), and eMonev (by Bappenas). The implementation of these various systems caused several problems, including 1) the Satker experienced difficulties in filling in data on performance and budget realization at the component level; 2) the Satker fills data with a relatively large number of data variations; 3) There is duplication of work that causes bureaucratic inefficiency. The main solution to this problem is system integration. However, this is very difficult to do because it involves the Duties and Functions of different units. One solution that can be considered is system integration, but in a limited scope. Terdapat beberapa sistem (aplikasi) monitoring dan evaluasi belanja Kementerian/Lembaga yang secara fungsi mempunyai kemiripan, yaitu: Reviu Pelaksanaan Anggaran (oleh Ditjen Perbendaharaan), Spending Review (oleh Ditjen Perbendaharaan), Evaluasi Kinerja Anggaran (oleh Ditjen Anggaran), dan eMonev (oleh Bappenas).  Implementasi berbagai sistem tersebut menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain 1) Satker mengalami kesulitan dalam mengisi data capaian kinerja dan realisasi anggaran pada level komponen; 2) Satker mengisi/menginput data dengan variasi data yang relatif cukup banyak; 3) Terdapat duplikasi pekerjaan yang menimbulkan inefisiensi birokrasi. Solusi utama terhadap permasalahan tersebut adalah integrasi sistem. Namun hal ini sangat sulit dilakukan karena menyangkut Tugas dan Fungsi dari unit yang berbeda. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan yaitu integrasi sistem namun dalam lingkup yang terbatas.Kata Kunci: Monitoring, Evaluasi, Belanja Kementerian/Lembaga
Evaluasi Atas Pelaksanaan Bantuan Sosial Penunggu Pasien di Pemerintah Kota Tegal Syndhi, Geniska Khiara; Panjaitan, Rido Parulian
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 4 No 2 (2020): Pengelolaan Keuangan Negara Dari Berbagai Sisi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v4i2.1026

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan bantuan sosial penunggu pasien di Kota Tegal. Jenis bantuan sosial tersebut merupakan sebuah kebijakan baru di lingkungan pemerintah setempat. Pengumpulan informasi pada studi ini dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Studi ini secara khusus menggali dari sisi ketepatan penerima, kelayakan besaran, kemudahan persyaratan, dan pemberian sosialisasi. Selain itu, peneliti juga menemukan permasalahan-permasalahan utama yang dialami yang menjadi tantangan dalam menjalankan kebijakan publik ini yang dipetakan dalam diagram tulang ikan. Secara umum, studi menemukan bahwa masyarakat menilai pihak yang memang berhak atas bantuan dan besaran yang diberikan dapat untuk membantu pemenuhan kebutuhan. Persyaratan yang perlu dipenuhi pun relatif mudah. Pemberian informasi terkait adanya bantuan bagi penunggu telah datang dari pihak pemerintah dan pihak luar lainnya. Untuk perbaikan kebijakan, peneliti menitikberatkan akan pentingnya komunikasi dan sosialisasi hal teknis tentang kebijakan ini sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.
Duplikasi Fungsi Dokumen Proposal Inisiatif Baru dan Dokumen Kerangka Acuan Kerja Irwan Suliantoro
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 5 No 1 (2021): Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v5i1.1174

Abstract

New Initiatives are proposals for additional performance plans in the form of new programs, activities, outputs. New Initiative proposals are addressed to Bappenas through the New Initiative document and the Directorate General of Budget (DG Budget) through the Terms of Reference (TOR) document. There is a duplication of functions between the New Initiative document (Bappenas version) and the TOR document (DG Budget version). Both documents contain information about the substance of the new output. The similarities in substance in the two documents include the proposed organizational entity, proposed new output, target output volume, output indicators, background, beneficiaries, and proposed budgets up to the component level. From the bureaucratic side, the duplication of functions, among others, creates inefficiency in the bureaucratic process and creates an impression of a lack of consistency between policies in the planning and budgeting domains. It should be reduced. The mechanism for proposing proposals for New Initiatives needs to be integrated with the TOR concept. Integration is carried out by compiling documents and issuing regulations under a common legal umbrella between Bappenas and the Ministry of Finance. Keyword: New Initiative, Term of Reference Â