cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Beta Andri Anggiano Uliansyah
Contact Email
beta.uliansyah@pknstan.ac.id
Phone
+628567074554
Journal Mail Official
jurnal.mkp@pknstan.ac.id
Editorial Address
Sekretariat Jurusan Manajemen Keuangan Gedung K Lantai 4, Politeknik Keuangan Negara STAN Jalam Bintaro Utama Sektor V Bintaro Jaya Tangerang Selatan 15222 Telepon(021)7361654-58
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Manajemen Keuangan Publik
Published by Politeknik Keuangan Negara STAN
ISSN : -     EISSN : 25811207     DOI : http://dx.doi.org/10.31092/jmkp
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Jurnal Manajemen Keuangan Publik (MKP) adalah jurnal ilmiah nasional yang diterbitkan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN Redaksi Jurnal Manajemen Keuangan Publik menerima artikel/tulisan ilmiah dengan tinjauan berbagai keilmuan (multi disiplin) yang fokus kepada penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan publik yang mencakup : Penganggaran Manajemen Belanja dan Pendapatan Manajemen Aset dan Penilaian Manajemen Investasi Pemerintah Manajemen Hutang dan Pembiayaan Penilaian Kinerja dan Perilaku Organisasi Publik Sistem Informasi Keuangan Keuangan Pusat dan Daerah (Desentralisasi Fiskal) Akuntansi Pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Keuangan
Articles 85 Documents
 1   2   3   4   5 
AKSELERASI PENYELESAIAN DANA RETUR SP2D: STUDI KASUS PADA KANTOR BAYAR KPPN JAKARTA V Sumantri, M.M, Joko
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 1 No 2 (2017): Menjadi Pengelola Keuangan Negara yang Profesional
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v1i2.150

Abstract

Penelitian ini berusaha mencari jawaban atas upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah, dalam hal ini KPPN dan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga untuk mempercepat proses penyelesaian retur SP2D. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, ditemukan bahwa retur SP2D telah mencerminkan terjadinya efektivitas kegiatan dan realisasi anggaran “semu”. Karena, dana yang seharusnya direalisasikan belum sampai kepada yang berhak sehingga manfaatnya menjadi tertunda. Proses rekonsiliasi data yang dilakukan secara berkala oleh KPPN bersama satker mitra KPPN diyakini mampu mengakselerasi penyelesaian retur SP2D. Dalam prosesnya, KPPN dan satker menentukan apakah retur SP2D yang tercantum dalam data milik KPPN diakui dan dimintakan pembayaran kembali oleh satuan kerja tersebut. Kompleksitas dalam pencairan dana melalui KPPN menghendaki agar satker meningkatkan ketelitian agar retur SP2D dapat diminimalkan. Proses penyelesaian retur akan efektif jika didukung prosedur penerbitan SP2D yang baik, SDM yang handal timgkat ketelitian dan kepatuhannya, dan adanya pembinaan kepada satuan kerja di wilayah bayar KPPN.
PEMANFAATAN BUSINESS INTELLIGENCE SIMPONI DALAM MEMONITOR REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ernanto, frenda
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 2 No 1 (2018): Pengelolaan Keuangan Negara yang Sustainable
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v2i1.205

Abstract

Business Intelligence development based on Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) database offers several advantages, especially in fast and easy monitoring of Non-Tax Revenue realization. This study aims to elaborate the importance of Business Intelligence and its data accuracy compared to Ministry/Agency report of Non-Tax Revenue. The result finds that Business Intelligence is a powerfull tool in presenting Non-Tax Revenue data. However, if there are some corrections in the revenue data, the Business Intelligence data must be adjusted to maintain its accuracy.  Pengembangan Business Intelligence yang bersumber dari data Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) menawarkan beberapa keunggulan, terutama dalam memonitor realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak secara cepat dan mudah. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi pemanfaatan Business Intelligence dan tingkat akurasinya dalam menyajikan data PNBP  dibandingkan dengan laporan yang disampaikan Kementerian/Lembaga. Hasil penelitian menunjukkan Businness Intelligence merupakan tools yang sangat berguna dalam menyajikan data realisasi PNBP. Namun demikian, dalam hal terdapat koreksi data, perlu dilakukan penyesuaian pada data Business Intelligence
PRAKTIK SISTEM PENGANGGARAN MELALUI PENATAAN ARSITEKTUR DAN INFORMASI KINERJA Biswan, Ali Tafriji
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 2 No 1 (2018): Pengelolaan Keuangan Negara yang Sustainable
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v2i1.264

Abstract

This study is discussing about the structure of performance information owned by Centre for Climate Finance and Multilateral Policy, Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance for fiscal year 2014 and 2015 before implementing ADIK and 2017 after implementing ADIK fully. In 2017, based on review conducted by Budgeting System Division, Directorate General of Budget, Center for Climate Finance and Multilateral Policy has fulfill the criteria in implementing ADIK. ADIK is one of many strategies to improve the quality of budgeting process which lead to a better implementation of performance based budgeting. With the approach of logic model concept in the making of ADIK, each element (input-activities-output-outcome and the performance indicators) are expected to have inter-linkage and bolster the accomplishment of output and outcome.                   Studi ini membahas struktur  informasi kinerja yang dimiliki Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM), Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan sebelum implementasi ADIK, yaitu tahun 2014, 2015 dan setelah implementasi ADIK tahun 2017. Pada tahun 2017, struktur informasi kinerja sudah disusun berdasarkan ADIK dan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam penyusunan ADIK berdasarkan hasil penelaahan Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran. ADIK merupakan salah satu strategi perbaikan kualitas penyusunan anggaran dan penyempurnaan implementasi performance-based budgeting. Dengan adanya konsep logic model yang diterapkan dalam penyusunan ADIK, setiap elemen (input-aktivitas-output-outcome beserta indikatornya) harus saling terkait, anggaran dan kegiatan diharapkan dapat disusun dengan lebih konkret, mendukung pencapaian output, hingga akhirnya mampu menghasilkan outcome yang diinginkan.
PENGARUH GOOD GOVERNANCE, BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN, DAN PDRB PERKAPITA TERHADAP IPM FAHMI, ANISA
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 2 No 1 (2018): Pengelolaan Keuangan Negara yang Sustainable
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v2i1.285

Abstract

Pertumbuhan yang berkelanjutan terus diupayakan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan manusia. Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran pendidikan dan kesehatan melalui belanja pemerintah pusat. Namun lambatnya pertumbuhan IPM Indonesia tidak sejalan dengan adanya peningkatan alokasi belanja pendidikan dan kesehatan, PDB perkapita serta komitmen pemerintah untuk terus mewujudkan good governance. Dengan dilatarbelakangi hal tersebut, penelitian ini kemudian dilakukan untuk mengetahui pengaruh good governance, belanja fungsi pendidikan, belanja fungsi kesehatan, dan PDRB per kapita terhadap IPM. Dengan menggunakan data cross section tahun 2012, hasil penelitian menunjukkan bahwa good governance, belanja fungsi pendidikan, dan PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM sedangkan belanja fungsi kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Pengaruh negatif dari belanja kesehatan mengindikasikan bahwa peningkatan belanja fungsi kesehatan tidak diiringi dengan peningkatan efisiensi belanja kesehatan.
ANALISIS PERPAJAKAN TERHADAP BENTUK USAHA TETAP BERBASIS LAYANAN APLIKASI Saputra, Muhammad Ferdian; Firmansyah, Amrie
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 2 No 1 (2018): Pengelolaan Keuangan Negara yang Sustainable
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v2i1.295

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas perpajakan terhadap badan usaha tetap untuk jasa transportasi berbasis layanan aplikasi. Penelitian ini menggunakan objek Uber (Asia) Ltd yang terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP Badan dan Orang Asing sejak tahun 2014 sampai dengan 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dilakukan selama bulan April-Agustus 2017. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi literature dan wawancara mendalam. Pemilihan informan berdasarkan pertimbangan keilmuan dan pengalaman para informan tersebut di bidang perpajakan internasional. Adapun hal-hal yang ditanyakan kepada informan meliputi perusahaan jasa daring (online), penentuan definisi Badan Usaha Tetap berdasarkan aspek keberadaan, aspek penghasilan dan core business (objektif).Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara konseptual kantor perwakilan Uber (Asia) Ltd telah memenuhi aspek keberadaan nonfisik. Namun, karena peraturan-peraturan yang berlaku masih belum mengakomodasi konsep virtual/digital presence, kantor perwakilan Uber (Asia) Ltd dianggap belum memenuhi aspek keberadaan suatu BUT di Indonesia. Selanjutnya, Secara konseptual kantor perwakilan Uber (Asia) Ltd telah memenuhi aspek melakukan aktivitas dalam rangka mencari penghasilan di Indonesia. Namun, berdasarkan ketentuan yang ada kantor perwakilan Uber (Asia) Ltd tersebut masih dianggap sebagai kantor perwakilan yang tidak melakukan kegiatan dalam rangka mencari penghasilan di Indonesia.
ANALISIS FAKTOR KEPATUHAN BANK/POS PERSEPSI TERHADAP PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA Sumantri, Joko
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 2 No 1 (2018): Pengelolaan Keuangan Negara yang Sustainable
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v2i1.322

Abstract

The timeliness and accuracy of the amount in the transfer of state revenues affect the availability of funds in the State General Cash Account to finance state activities. Therefore, compliance with perception bank / post is very important considering that they play an important role in the state revenue process. Knowing the determinants of compliance with the transfer of state revenues by perception bank / post will be beneficial for the Directorate General of Treasury to accelerate the inflow of State Treasury. Whereas, for perception bank / post it will be beneficial in avoiding the imposition of late penalties. By using qualitative research methods, the results of research show that the network system, the use of technology, and the quality of human resources are three determinants of compliance with the transfer of state revenues by perception bank / post.  Ketepatan waktu dan ketepatan jumlah dalam pelimpahan penerimaan negara mempengaruhi ketersediaan dana di Rekening Kas Umum Negara untuk membiayai kegiatan negara. Oleh Karena itu, kepatuhan bank/pos persepsi sangat diperhatikan mengingat mereka memegang peranan penting dalam proses penerimaan negara. Mengetahui faktor-faktor penentu terhadap kepatuhan pelimpahan penerimaan negara oleh bank/pos persepsi akan bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mempercepat aliran masuk Kas Negara. Sedangkan, bagi Bank/Pos Persepsi akan bermanfaat dalam menghindari pengenaan denda keterlambatan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diperoleh hasil penelitian yang menunjukan bahwa sistem jaringan, pemanfaatan teknologi, dan kualitas sumber daya manusia merupakan tiga faktor penentu kepatuhan pelimpahan penerimaan negara oleh bank/pos persepsi.
Urgenkah Penerapan Redenominasi Mata Uang di Indonesia? Firliyanti, Hoirotus Sya'baniyah
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 3 No 1 (2019): Tantangan Pengelolaan Keuangan Negara 2019
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v3i1.480

Abstract

Isu penerapan redenominasi rupiah perlu dikaji lebih dalam. Kebijakan ini bukan hanya berfokus pada penyederhanaan nominal mata uang untuk kemudahan transaksi keuangan dan peningkatan kredibilitas, namun dampak-dampak negatif yang akan ditimbulkan, baik dari sisi ekonomis maupun psikologis masyarakat, perlu dipertimbangkan kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah saat ini redenominasi sangat diperlukan penerapannya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa penelitian-penelitian terdahulu yang dipadukan dengan metode kualitatif SWOT melalui analisis dengan membandingkan antara faktor eksternal peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dengan fakta internal kekuatan (strenghts) dan kelemahan (weakness). Hasil analisis menunjukkan bahwa redenominasi bisa dilakukan apabila kondisi fundamental perekonomian Indonesia telah stabil. Pemerintah juga harus mampu memastikan redenominasi dilakukan di timing yang tepat, yakni saat kondisi ekonomi stabil, laju inflasi terjaga, dan pertumbuhan ekonomi dalam kondisi baik, serta adanya dukungan dan kepercayaan dari masyarakat.
Analisis Persepsi Budget Analyst dalam Penelaahan Aspek Efisiensi pada Dokumen RKAKL suliantoro, irwan
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 3 No 1 (2019): Tantangan Pengelolaan Keuangan Negara 2019
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v3i1.500

Abstract

Salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) adalah melaksanakan kebijakan di bidang penyusunan anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang diwujudkan antara lain dalam bentuk penelaahan  dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL). Penelaahan RKAKL merupakan forum pembahasan RKAKL antara K/L dengan Ditjen Anggaran  dan Bappenas.  Sebelum tahun angaran 2019, penelaahan terhadap kebijakan efisiensi dilakukan antara lain dengan menelaah relevansi antara kegiatan, output, dan komponen dengan anggarannya. Penelaahan yang dilakukan oleh budget analyst hanya sampai pada level komponen, tidak sampai level akun dan rincian/detil biaya (komponen merupakan aktivitas/tahapan yang diperlukan dalam pencapaian output/sub-output). Yang menjadi fokus perhatian adalah apabila penelaahan dilakukan hanya sampai level komponen, apakah penelaahan yang dilakukan dapat menghasilkan rencana kinerja dengan alokasi anggaran yang efisien (dalam tataran perencanaan) ?Sumber data penelitian ini berasal dari hasil kuesioner yang dapat disimpulkan bahwa  responden mempunyai persepsi bahwa untuk menghasilkan rencana kinerja dengan alokasi anggaran yang efisien, perlu dilakukan  penelaahan hingga level detil/rincian belanja. Hampir seluruh responden juga berpendapat bahwa penelaahan tatap muka lebih efektif daripada penelahaan secara online. Dengan demikian penelaahan on line tidak bisa menggantikan sepenuhnya fungsi penelaahan tatap muka. Terhadap penelaahan RKAKL dilevel detil, DJA sudah menginisiasinya melalui Peraturan Menteri Keuangan yang mengamanatkan agar penelaahan RKAKL tahun anggaran 2019 dilakukan hingga level detil/rincian belanja. Namun demikian, mengingat penelaahan di level detil memerlukan waktu yang relatif lebih lama, maka selain fokus ke output baru, perlu dipertimbangkan untuk memprioritaskan penelaahan pada komponen baru. Implikasinya, aplikasi RKAKL perlu mengakomodir referensi data komponen baik yang telah, sedang, dan akan digunakan.
IMPLEMENTATION EXCISE REGULATIONS OF VAPE LIQUID IN KPPBC TIPE MADYA CUKAI MALANG Sumantri, Joko
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 3 No 1 (2019): Tantangan Pengelolaan Keuangan Negara 2019
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v3i1.502

Abstract

The study of e-cigarettes (vape) associated with excise is quite difficult to find in Indonesia. Thus, this study becomes important for the government in evaluating the application of vape liquid excise tax rules to make it fairer for businesses. By using a qualitative descriptive research method, this study obtained the findings that in the working area of KPPBC Type Madya Cukai Malang, the implementation of new regulations related to vape had increased the tobacco excise tax revenue by <1% of the total tobacco excise revenue in the Malang region. In Malang, the contribution of excise revenue from vape liquid is still relatively small to the overall excise tax revenue from tobacco products considering the quantity that is still not massive because it is a new product subject to excise. Although the socialization efforts related to this matter can be said to be successful, it is still needed a mechanism for channeling information for example through social networks so that the latest policies and regulations that are implemented can be implemented more effectively.
Pengembangan Infrastruktur Konektifitas Sebagai Daya Ungkit Ekonomi Dan Pemangkas Kemiskinan Jawa Timur Sumardjoko, Imam; Akhmadi, M Heru
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 3 No 1 (2019): Tantangan Pengelolaan Keuangan Negara 2019
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v3i1.506

Abstract

Kesinambungan antar wilayah menjadi instrumen fundamental dalam mendongkrak pergerakan aktifitas ekonomi. Penelitian bertujuan menguji kontribusi pembangunan infrastruktur terhadap produktifitas ekonomi serta implikasinya terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori berbasis data panel tahun 2012-2016 dan menggunakan teknik two stage least square dengan melibatkan variabel belanja infrastruktur, kapasitas listrik, akses air minum, akomodasi, IKK, PDRB, serta kemiskinan. Penentuan sampel dengan pendekatan non probability sampling yaitu 195 observasi. Hasil penelitian menunjukkan penyediaan infrastruktur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dan menurunkan kemiskinan. Belanja infrastruktur, kapasitas listrik serta bangunan akomodasi berpengaruh signifikan positif terhadap ekonomi regional. Peningkatan 1% kapasitas listrik diproyeksikan mendorong 0.045% pertumbuhan ekonomi. Akses air minum berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan p-value 0,904. Penyediaan infrastruktur menciptakan konektifitas dan perdagangan. Peningkatan aktifitas ekonomi berimplikasi terhadap penurunan kemiskinan. Kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi diestimasikan menurunkan kemiskinan sebesar 1,1%. 

Page 3 of 9 | Total Record : 85

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 1 (2025): Kesinambungan Manajemen Keuangan Publik Vol 8 No 2 (2024) Vol 8 No 1 (2024) Vol 7 No 2 (2023) Vol 7 No 1 (2023) Vol 6 No 2 (2022) Vol 6 No 1 (2022) Vol 5 No 1 (2021): Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara Vol 4 No 2 (2020): Pengelolaan Keuangan Negara Dari Berbagai Sisi Vol 4 No 1 (2020): Pengelolaan Keuangan Negara Dari Berbagai Sisi Vol 3 No 2 (2019): Tantangan Pengelolaan Keuangan Negara 2019 Vol 3 No 1 (2019): Tantangan Pengelolaan Keuangan Negara 2019 Vol 2 No 1 (2018): Pengelolaan Keuangan Negara yang Sustainable Vol 1 No 2 (2017): Menjadi Pengelola Keuangan Negara yang Profesional Vol 1 No 1 (2017): Menuju Pengelola Keuangan Negara yang Profesional dan Unggul More Issue