Articles
85 Documents
<![CDATA[Menyoal Akuntabilitas Dalam Desentralisasi Pengelolaan Keuangan Desa ]]>
<![CDATA[Bakroh, David Syam Budi]]>
<![CDATA[ JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 3 No 1 (2019): Tantangan Pengelolaan Keuangan Negara 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jmkp.v3i1.509
<![CDATA[This study aims to describe financial management for Cangkudu Village for Budget Year 2018 under the Minister of Home Affairs Regulation 114/ 2014 about village financial management. The methods are the interview, observation, and document screening. This study found that Cangkudu Village has implemented villages financial management orderly. Nevertheless, there is some village’s revenues and expenditures that not yet included in the Budget Document. Its Financial Statement not yet discloses the budget realization completely. This study recommends Cangkudu Village to records any transactions completely so that information within financial management could be reliable and accountable. There is an issue about asset report format. It requires full disclosure for all assets, depreciation, and record the incremental asset value according to its capital expenditure realization for the current year]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pengendalian Internal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Pendekatan Fungsi Pengelolaan Keuangan Negara ]]>
<![CDATA[Panjaitan, Rido Parulian]]>
<![CDATA[ JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 3 No 2 (2019): Tantangan Pengelolaan Keuangan Negara 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jmkp.v3i2.523
<![CDATA[Kebijakan dana BOS telah diterapkan sebagai upaya pemerintah dalam menyukseskan program wajib belajar nasional sejak tahun 2005. Pengelolaan dana BOS tersebut diserahkan kepada pihak sekolah untuk dikelola secara independen, dalam hal ini Tim BOS Reguler Sekolah.  Artinya, peranan tim tersebut adalah sangat krusial dalam memastikan keefektifan pengelolaannya. Oleh karena itu, tulisan ini dimaksudkan untuk melihat kembali peranan setiap unsur pada Tim BOS Reguler Sekolah dengan mengkaitkannya kembali dengan konsep keilmuan serta model pengelolaan Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara. Melalui pendekatan konseptual, tulisan ini menggunakan studi literatur sebagai alat untuk mengumpulkan informasi dan referensi. Tulisan ini menemukan bahwa pembagian peran antar unsur pada Tim BOS Reguler Sekolah perlu dipertegas. Secara lebih khusus, prinsip saling uji (check and balance) antara unsur pada Tim Manajemen Sekolah belum ditemukan secara lebih tegas. Penelitian ini mengemukakan kerangka kerja pengendalian internal BOS melalui tiga fungsi pengelola keuangan negara sebagai bentuk penguatan pengendalian internal pada tim tersebut, yaitu: fungsi otorisator, ordonator dan comptable.]]>
<![CDATA[PERLAKUAN ATAS TIDAK TERPENUHINYA NILAI MINIMAL KAPITALISASI ASET: STUDI KASUS PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN ]]>
<![CDATA[Sugiri, Dani]]>
<![CDATA[ JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 3 No 2 (2019): Tantangan Pengelolaan Keuangan Negara 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jmkp.v3i2.525
<![CDATA[Batasan nilai minimal kapitalisasi dalam pengakuan belanja modal menimbulkan persoalan dalam penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan, karena terdapat kemungkinan perbedaan harga antara saat pengestimasian alokasi anggaran dengan saat pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini bertujuan memberikan jalan tengah perlakuan yang paling memadai antara kedua kondisi tersebut. Penelitian studi dilakukan dengan metode kualitatif normatif dan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja yang dialokasikan pada belanja modal namun pada saat pengadaan tidak memenuhi nilai minimal kapitalisasi BMN, dapat diperlakukan dengan dua alternatif. Alternatif pertama: melakukan revisi anggaran sebelum dilaksanakan pembayaran. Alternatif kedua: tetap direalisasikan dan dibebankan pada Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) namun diakui sebagai beban aset ekstrakomptabel dalam penyusunan Laporan Operasional (LO) dengan tidak dmunculkan aset ekstrakomptabel dalam lembar muka Neraca.]]>
<![CDATA[MONITORING SETORAN SATKER PENGGUNA DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ]]>
<![CDATA[Sumantri, Joko]]>
<![CDATA[ JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 3 No 2 (2019): Tantangan Pengelolaan Keuangan Negara 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jmkp.v3i2.598
<![CDATA[Monitoring the transfer of money to the state treasury and the use of PNBP funds is needed so that the funds allocated are right on target according to the provisions. This study tries to determine the suitability of the implementation of the monitoring task of PNBP user satker deposits by the Regional Office of the Directorate General of Treasury with applicable regulations. Using the descriptive research method, it was found that the implementation of the monitoring task of PNBP user satker deposits in the Regional Office of the Directorate General of Treasury of West Java and DKI Jakarta was still different in their implementation. In addition, there is still a need to fulfill the needs and expand the authority of the Regional Office of the Directorate General of Treasury.]]>
<![CDATA[ANALISIS RELEVANSI PENERAPAN AKUNTANSI DANA PADA AKUNTANSI PEMERINTAH INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sugiyanto, Hari]]>
<![CDATA[ JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 3 No 2 (2019): Tantangan Pengelolaan Keuangan Negara 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jmkp.v3i2.601
<![CDATA[The Indonesian government has applied the accrual basis in preparing its financial statements. However, it is possible to implement fund accounting. In the PP Conceptual Framework Number 71 Year 2010 it is stated that the Indonesian government can apply fund accounting for control purposes. Fund Accounting is an accounting system that is often used by non-profit organizations and public sector institutions, including government. The system is a method of recording and displaying entities in accounting such as assets and liabilities which are grouped according to their respective uses.This study aims to determine the relevance of the application of fund accounting in Indonesia and conduct a literature study on fund accounting practices in the United States government.Although the Indonesian government has applied accrual-based accounting, it does not rule out the possibility that fund accounting will be applied. Of course the authorized entity needs to draw up relevant regulations so that the accounting of funds is relevant to the implementation of accrual-based government accounting.]]>
<![CDATA[STUDI KUALITATIF : DAMPAK KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK USAHA KECIL DAN MENENGAH TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DAN PENERIMAAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Khairiyah, Yotasa Raidah]]>;
<![CDATA[Akhmadi, Muhammad Heru]]>
<![CDATA[ JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 3 No 2 (2019): Tantangan Pengelolaan Keuangan Negara 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jmkp.v3i2.620
<![CDATA[Government Regulation Number 23 of 2018 is a form of tax incentives given by the government to tax payers for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The regulations aim at realizing fair taxation and increasing state revenue. Data from the Ministry of UKM shows that the number of MSMEs in Indonesia until 2018 is 64,194,057 units and absorbs 107,376,540 people. This study examines the compliance of SMEs in paying taxes before and after the enactment of tax incentives. Using a qualitative approach, this study seeks to explain the impact of incentive policies on MSME taxpayer compliance and state revenue. Respondents were observed in the South of Tangerang city area with interview techniques. The results of the study showed that in terms of compliance, statistically 2016-2018 showed an increase in registered taxpayers, but the SMEs did not voluntarily pay taxes because they felt they had not benefited directly. In addition, the ability to keep books is still limited. This has an impact on the side of state revenue, which is still low tax revenue from the MSME sector when compared to taxation revenues from other sectors]]>
<![CDATA[ANALISIS SPENDING REVIEW DALAM ALOKASI ANGGARAN PEMERINTAH DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017 ]]>
<![CDATA[Rafi, Muhammad]]>;
<![CDATA[Mutiarin, Dyah]]>;
<![CDATA[Akbar, Paisal]]>
<![CDATA[ JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 4 No 1 (2020): Pengelolaan Keuangan Negara Dari Berbagai Sisi ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jmkp.v4i1.770
<![CDATA[Melalui perencanaan penilaian pengeluaran, negara-negara seperti Indonesia berusaha mengidentifikasi peluang pengurangan anggaran dengan meningkatkan kualitas rencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan pengeluaran dalam perencanaan anggaran untuk melakukan inisiatif penghematan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Hasil penelitian menemukan bahwa Indikasi inefisiensi alokasi paling banyak ditemui untuk anggaran belanja biaya pemeliharaan dan listrik, sementara indikasi duplikasi paling banyak ditemui untuk belanja biaya pemeliharaan dan belanja modal (aset tetap), dan tidak ditemukan adanya indikasi einmalig pada alokasi anggaran tahun 2017 di Provinsi Kepulauan Riau.]]>
<![CDATA[MENILIK DESKTOP VALUATION DALAM REVALUASI BMN BERUPA ASET TETAP TAHUN 2017-2018 ]]>
<![CDATA[Nurbiyanto, Nurbiyanto]]>
<![CDATA[ JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 4 No 1 (2020): Pengelolaan Keuangan Negara Dari Berbagai Sisi ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jmkp.v4i1.798
<![CDATA[Revaluasi Barang Milik Negara (BMN) berupa aset tetap merupakan program nasional yang dimaksudkan untuk menyajikan nilai aset sesuai dengan nilai wajarnya. BMN aset tetap yang direvaluasi meliputi aset tetap berupa tanah dan selain tanah. Tanah dinilai dengan cara full valuation  sedangkan selain tanah dengan cara desktop valuation. Full valuation mensyaratkan pelaksanaan penilaian dilakukan inspeksi lapangan sedangkan desktop valuation tidak mensyaratkan dilakukan inspeksi atas subyek penilaian. Penilaian dengan desktop valuation dalam revaluasi BMN berupa aset tetap tahun 2017-2018 merupakan metode baru yang belum diterapkan sebelumnya. Standar nasional maupun standar internasional mengenal desktop valuation walaupun penyebutannya berbeda-beda. Praktik secara umum memperbolehkan penilaian dengan desktop valuation namun dengan syarat dan ketentuan yang diatur secara khusus.]]>
<![CDATA[DOES FISCAL DECENTRALIZATION AFFECT ON THE CONVERGENCE OF PER CAPITA INCOME IN INDONESIA? ]]>
<![CDATA[Negara, Bonnie Permana]]>;
<![CDATA[Khoirunurrofik, Khoirunurrofik]]>
<![CDATA[ JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 4 No 1 (2020): Pengelolaan Keuangan Negara Dari Berbagai Sisi ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jmkp.v4i1.802
<![CDATA[Nearly two decades since 2001 Indonesia has implemented a decentralized system. The basis of decentralization implemented in Indonesia is at the regency/municipality level while fiscal decentralization is carried out fully in the area of expenditure. It is important to know whether the implementation of fiscal decentralization has an effect on national development. One indicator to determine the impact of fiscal decentralization on development is whether there is economic convergence between regions during the period of regional autonomy. Using panel data of 411 regencies and 94 municipalities in Indonesia during the implementation period of decentralization from 2001-2017, this study aims to examine indications of economic convergence between regions in Indonesia. This study uses indicators of fiscal decentralization in terms of expenditure assignment, namely regional spending on education, health, and infrastructure. Based on the test results of both static convergence and dynamic convergence testing, it was found that there was a convergence of per capita income between regency/municipality in Indonesia.]]>
<![CDATA[DAMPAK KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PERTANIAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Mukiwihando, Rynalto]]>
<![CDATA[ JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 4 No 1 (2020): Pengelolaan Keuangan Negara Dari Berbagai Sisi ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jmkp.v4i1.805
<![CDATA[one of the main economic policies of Indonesia government is to boost productivity in agriculture sector. This sector plays a vital role for sustainable development in the country, by providing food security to the people. Unlike previous studies, this paper investigates the impact of special allocated fund (DAK) in agriculture to economic growth in respected sector. Utilizing 38 municipals in East Java as the biggest rice producer province in Indonesia, this study arguea that there is a positive effect of DAK in agriculture to GDP Growth in agriculture. This sectoral research implies to maintain this specific grant scheme implementation in this particularly in primary sector fto create sustainable development in Indonesia.]]>
