JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI
JPBC invite authors to submit papers (research-based articles) related to all aspects of the activities of Customs and Excise, for example, exports, imports, public accounting, auditing, law, management, logistics, taxation, public policy, economics, administration, information technology and communications for Customs and Excise. The author(s) who willing to submit must use journal template and include the following forms: Ethics statement and Copyright statement.
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 6 No. 2 (2022)"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[DAMPAK LIBERALISASI BAHAN BAKU TERHADAP INDUSTRI PENGOLAHAN: STUDI KASUS IMPOR EMAS ]]>
<![CDATA[Ario Seno Nugroho]]>;
<![CDATA[Mohammad Fachrudin]]>
<![CDATA[ JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol. 6 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Penerbitan Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpbc.v6i2.1663
<![CDATA[Nilai penjualan produk emas meningkat pada akhir-akhir ini karena tingginya minat masyarakat untuk berinvestasi pada produk emas. Tingginya minat ini perlu diimbangi dengan jumlah suplai produk emas. Untuk meningkatkan output produk emas, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan jumlah bahan baku (bijih emas atau emas mentah) produk emas. Salah satu cara untuk meningkatkan sumber bahan baku adalah dengan melakukan importasi barang. Makalah ini mengusulkan kajian liberalisasi bahan baku (bijih emas atau emas mentah) untuk meningkatkan produksi produk emas dalam negeri. Penelitian ini menggunakan simulasi model Computable General Equilibrium (CGE). Hasil penelitian menunjukkan liberalisasi bahan baku emas mentah memberikan pengaruh kenaikan hasil produk emas, sedangkan liberalisasi bijih emas memberikan pengaruh penurunan hasil produk emas di Indonesia.]]>
<![CDATA[PENGARUH KEBIJAKAN EARMARKING CUKAI HASIL TEMBAKAU TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Tedy Septian]]>;
<![CDATA[Sartika Djamaluddin]]>
<![CDATA[ JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol. 6 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Penerbitan Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpbc.v6i2.1692
<![CDATA[Dalam praktik desentralisasi, Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) diberikan kepada daerah penghasil cukai dan/atau tembakau sebagai salah satu sumber pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penggunaan utama dana ini adalah untuk penyediaan supply side sektor kesehatan diantaranya pada pengadaan fasilitas kesehatan. Peningkatan anggaran DBH CHT setiap tahunnya belum diiringi dengan memadainya jumlah fasilitas kesehatan. Menggunakan data sekunder tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2018-2020, studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan DBH CHT terhadap jumlah fasilitas kesehatan di daerah. Metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah regresi data panel model Negative Binomial. Hasil validasi awal menunjukan bahwa daerah penerima DBH CHT mengalami peningkatan pada jumlah fasilitas kesehatan yang signifikan dibandingkan daerah nonpenerima. Hasil estimasi menunjukan DBH CHT memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan jumlah posyandu di level kabupaten/kota tetapi tidak terhadap jumlah rumah sakit dan puskesmas. Diharapkan proses perencanaan dan implementasi kebijakan DBH CHT dapat dikelola dan diawasi dengan lebih baik agar manfaatnya dapat dirasakan dalam peningkatan pelayanan kesehatan publik. ]]>
<![CDATA[SHOULD INDONESIA LEAVE THE FREE TRADE AGREEMENT? ]]>
<![CDATA[Himawan Yusuf]]>;
<![CDATA[Setiyono Nugroho]]>
<![CDATA[ JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol. 6 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Penerbitan Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpbc.v6i2.1759
<![CDATA[The main purpose of the government joining the free trade agreement (FTA) is to increase domestic production and exports. Providing cheap or even free tariffs to other countries, of course, expect the same thing when we export to that country along with the loss of import duty revenue. This study aims to examine whether tariffs along with other variables affect exports. The data used is export-import unbalanced panel data from 2017 to 2020 which is divided based on the classification of business fields. The method is using regression by random effect model. The test results show that the tariffs have no significant effect on increasing exports. In aggregate, Indonesia does not benefit from trade with FTA’s countries. The government needs to evaluate unfavorable agreements and provide stimulus to increase production capacity so as not to lose the benefits of the free trade agreement. The success of other FTA such as the growth of Gross Domestic Product of household consumption is not measured in this study.]]>
<![CDATA[STUDI KASUS IMPLEMENTASI SNI ISO 37001:2016 DALAM PENCEGAHAN KORUPSI PADA KPU BC TIPE A TANJUNG PRIOK ]]>
<![CDATA[Alfin Yudistira]]>;
<![CDATA[Syaifuddin Tansa Wicaksana]]>
<![CDATA[ JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol. 6 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Penerbitan Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpbc.v6i2.1763
<![CDATA[Optimalisasi pencegahan korupsi dimanifestasikan dengan adanya Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Terhitung sejak tahun 2004 hingga 2018 penyuapan merupakan kasus korupsi terbanyak yang ditangani KPK. Dengan adanya SNI ISO 37001:2016 oleh BSN, diharapkan dapat memangkas kasus penyuapan baik di sektor publik maupun swasta. Dengan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi SNI ISO 37001:2016 pada organisasi sektor publik yaitu KPU BC Tipe A Tanjung Priok berkontribusi dalam pencegahan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SNI ISO 37001:2016 memberikan pedoman baru dan perbaikan proses yang telah ada seperti isu internal dan eksternal dalam konteks organisasi, profil risiko penyuapan, sasaran anti penyuapan, edukasi dan/atau training yang relevan dengan SMAP, pembentukan Tim FKAP, uji kelayakan bagi pegawai, pakta integritas elektronik pada aplikasi mandiri, penambahan channel WBS, kegiatan audit internal, dan keterlibatan pimpinan dalam rapat FKAP dan Rapat Tinjauan Manajemen. Penelitian ini diharapkan memberikan pandangan baru bagi penerapan SNI ISO 37001:2016 pada organisasi sektor publik di Indonesia.]]>
<![CDATA[MENJAGA DAERAH PABEAN INDONESIA DARI KEGIATAN PENYELUNDUPAN EKSPOR BENIH LOBSTER ILEGAL DENGAN TEKNIK ASESMEN RISIKO ]]>
<![CDATA[Didik Kurniawan]]>;
<![CDATA[Akhmad Firdiansyah, S.E., M.M.]]>
<![CDATA[ JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol. 6 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Penerbitan Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpbc.v6i2.1774
<![CDATA[Perdagangan Benih Lobster (BL) merupakan bisnis yang menggiurkan karena dapat mendatangkan keuntungan besar dalam waktu cepat. Lamanya budidaya lobster hingga dewasa dan adanya permintaan yang tinggi terhadap BL membuat beberapa pihak mencoba melakukan bisnis ilegal berupa penyelundupan melalui ekspor BL. Benih Lobster digolongkan sebagai barang yang dilarang untuk diekspor dalam bentuk benih oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas ekspor komoditas ilegal dari daerah pabean Indonesia. Kegiatan penyelundupan ekspor BL ilegal merupakan tindak pidana yang dapat mengakibatkan terjadinya kejahatan lintas negara, adanya pencucian uang, pemicu perilaku koruptif, menimbulkan eksternalitas negatif, mengakibatkan kegagalan sistem pasar, membahayakan lingkungan, dan bersifat merugikan bagi penerimaan negara. Penelitian ini berfokus pada penerapan teknik asesmen risiko bagi kegiatan pengawasan yang efektif dan efisien, yang dilakukan oleh DJBC atas komoditi BL. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif melalui teknik wawancara dan analisis hasil asesmen risiko. Penelitian ini menunjukkan bahwa teknik asesmen risiko dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan BL, yang dilakukan DJBC.]]>
<![CDATA[ANALISIS IMPLEMENTASI BBM SEBAGAI OBYEK CUKAI ]]>
<![CDATA[Mohammad Fachrudin]]>
<![CDATA[ JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol. 6 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Penerbitan Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpbc.v6i2.1775
<![CDATA[Pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat ke-9 negara paling tercemar dari 106 negara. Penyebab utama pencemaran adalah bahan bakar minyak. Sementara itu, pengeluaran devisa untuk impor bahan bakar minyak mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Alternatif pengendalian bahan bakar minyak adalah dengan mengenakan cukai pada bahan bakar minyak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah bahan bakar minyak layak untuk dikenakan dan dipungut cukai. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kelayakan diukur dengan menggunakan lima parameter, yaitu filosofis, hukum, sosial ekonomi, referensi (praktik terbaik), dan operasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahan bakar minyak memenuhi kriteria untuk dijadikan objek cukai dan layak untuk dikenakan pungutan cukai. Tarif cukai spesifik adalah pilihan yang paling mungkin. Saat pelunasan cukai dibayar di kawasan pabean dan di pabrik. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki sumber daya teknis dan administratif yang mampu melakukan pemungutan cukai bahan bakar.]]>
<![CDATA[PENGUATAN KINERJA MELALUI TRANSFORMASI DIGITAL, BUDAYA ADAPTIF, TRANSFER PENGETAHUAN DAN POLA KERJA PADA BEA CUKAI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhamad Farid Mahmud]]>;
<![CDATA[Atong Soekirman]]>;
<![CDATA[Rini Tesniwati]]>
<![CDATA[ JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol. 6 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Penerbitan Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpbc.v6i2.1776
<![CDATA[Di lingkungan Bea Cukai Indonesia, proses transformasi layanan publik telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dalam rangka mendongkrak kinerja organisasi. Faktanya kinerja masih perlu ditingkatkan. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa kinerja organisasi dipengaruhi oleh budaya, pola kerja dan transfer pengetahuan. Makalah penelitian ini mengkaji dan memperluas pemahaman tentang dampak budaya organisasi adaptif, transfer pengetahuan dan pola kerja adaptif dalam mendorong transformasi digital untuk meningkatkan kinerja organisasi, mengembangkan program budaya dan pilihan pola kerja sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja selama transformasi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method, metode kuantitatif untuk menguji hipotesis, responden mewakili Bea dan Cukai Indonesia. Pendekatan kualitatif dengan observasi dan wawancara sebagai konfirmasi dan pendalaman penelitian. Temuan penelitian ini adalah: budaya organisasi memainkan peran penting dalam transformasi digital untuk mendorong kinerja, terutama nilai fokus pemangku kepentingan, kolaborasi dan pengembangan diri. Pola kerja adaptif penting untuk mempengaruhi transfer pengetahuan, mendorong transformasi dan kinerja digital, dan transformasi digital dapat memediasi budaya organisasi adaptif dan transfer pengetahuan dalam meningkatkan kinerja organisasi.]]>
<![CDATA[POTENSI MINUMAN BERENERGI SEBAGAI BARANG KENA CUKAI ]]>
<![CDATA[Ummah Hamidah]]>;
<![CDATA[Indri Riesfandiari]]>
<![CDATA[ JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol. 6 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Penerbitan Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpbc.v6i2.1777
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi serta potensi pengenaan cukai pada minuman berenergi di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi naratif (literatur) dan studi kasus. Minuman berenergi mengandung bahan-bahan antara lain kafein, taurin, pemanis, dan ginseng. Konsumsi minuman berenergi cenderung meningkat dibandingkan jenis minuman berpemanis lainnya. Hasil studi literatur dan studi kasus menunjukkan bahwa dampak negatif minuman berenergi antara lain apabila dikonsumsi secara bersamaan dan berlebihan dalam jangka panjang dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan menyebabkan penyakit seperti gagal ginjal kronik, diabetes, dan jantung. Hal ini bertolak belakang dengan persepsi dan preferensi masyarakat bahwa minuman berenergi merupakan suplemen kesehatan. Dampak negatif lainnya minuman berenergi adalah campuran yang paling banyak digunakan dalam membuat minuman keras oplosan, yang telah mengakibatkan kematian. Dampak negatif tersebut menghasilkan eksternalitas negatif bagi kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan Pemerintah. Penetapan minuman berenergi sebagai BKC dapat mengimbangi eksternalitas negatif tersebut. Hasil analisis menunjukkan minuman berenergi memenuhi lima aspek policy test penetapan BKC yaitu aspek legal, filosofis, sosial ekonomi, referensi, dan operasional. Minuman berenergi memiliki potensi menjadi BKC dinilai dari fungsi regulerend dan fungsi budgetair (potensi penerimaan cukai Rp554,5 miliar dari minuman berenergi berbentuk cairan, dan Rp14,25 triliun dari satu merk minuman berenergi berbentuk konsentrat).]]>
<![CDATA[KAJIAN POTENSI KENDARAAN BERMOTOR MENJADI BARANG KENA CUKAI ]]>
<![CDATA[Budhi Setyawan]]>;
<![CDATA[Gea Meryna Sabrie]]>
<![CDATA[ JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol. 6 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Penerbitan Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpbc.v6i2.1778
<![CDATA[Based on research by the Global Alliance on Health and Pollution (GAHP), the fourth largest contributor to deaths from pollution is Indonesia. The number of deaths from air pollution is not far related to the number of motorized vehicles in Indonesia, because the more motorized vehicles, the more carbon emissions are released thereby increasing air pollution in Indonesia. In-Law number 11 of 1995 concerning Excise jo. Law Number 39 of 2007, Excisable Goods stated in article 2 paragraph (1) as certain items that have characteristics of use can have a negative impact on the community or the environment. In article 4 paragraph (2), the addition or reduction of types of excisable goods is regulated further by a Government Regulation. Motorized vehicles fall into the two criteria above. This study aims to assess the potential feasibility of imposing excise duties on motorized vehicles. The research methodology was carried out using literature studies and data analysis related to excise revenue and the number of motorized vehicles in Indonesia. The results of this study recommend that motorized vehicles are eligible to become Excisable Goods. Excise tax rates can be ad valorem tariffs, following the best practices of countries that have imposed an excise tax on motorized vehicles. Keywords: extensification, excise, excisable goods, motorized vehicles, the Directorate General of Customs and Excise.]]>
<![CDATA[KAJIAN IMPLEMENTASI CARBON TAX SEBAGAI EKSTENSIFIKASI DI BIDANG CUKAI ]]>
<![CDATA[Budhi Setyawan]]>;
<![CDATA[Yosia Kristiawan Rahadi]]>
<![CDATA[ JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol. 6 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Penerbitan Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpbc.v6i2.1780
<![CDATA[Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2019 berada pada angka yang cukup memprihatinkan, dimana rata-rata nilai IKLH nasional berada pada nilai 66,55, dengan rentang nilai tertinggi berada pada Provinsi Papua Barat dengan nilai 83,96 dan nilai terendah pada Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 42,84. Salah satu penyebab rendahnya tingkat IKLH yaitu tingginya emisi karbon, mengakibatkan penurunan kualitas kesehatan pada masyarakat, memicu terjadinya perubahan iklim dan bencana alam, dan pada tahun 2020 berdasarkan data Global Carbon Project Indonesia menempati peringkat ke-10 negara dengan penghasil emisi karbon terbesar di dunia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Barang Kena Cukai sifat dan karateristiknya diatur dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Sedangkan penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU Cukai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Emisi karbon memenuhi kedua kriteria tersebut. Penelitian ini bertujuan menilai potensi kelayakan implementasi Carbon Tax sebagai ekstensifikasi cukai. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka dan analisis data terkait emisi karbon dan dampaknya di Indonesia. Hasil penelitian ini merekomendasikan implementasi Carbon Tax sebagai ekstensifikasi di bidang cukai. Tarif cukai dapat menggunakan tarif spesifik sebagai bentuk pengendalian oleh pemerintah. ]]>
