Articles
303 Documents
<![CDATA[Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ]]>
<![CDATA[Aisyah Oktaviani Putri]]>;
<![CDATA[Beby Masitho]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 3, No 1 (2015): PUBLIKAUMA JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/publika.v3i1.1008
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk meneliti partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Kelurahan Sei Putih Tengah ditinjau dari aspek sarana dan prasarana atau di bidang fisik serta faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti aparat kelurahan, LPM, yang hadir dalam kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif, dan panitia penyelenggara perencanaan pembangunan partisipatif. Selain itu, teknik lain yang digunakan adalah observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat aktif. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya partisipasi aktif dan partisipasi pasif yang dilakukan sebagian masyarakat di Kelurahan Sei Putih Tengah ketika partisipasi itu berlangsung.]]>
<![CDATA[Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan ]]>
<![CDATA[Dian Hardiani]]>;
<![CDATA[Armansyah Matondang]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 4, No 1 (2016): PUBLIKAUMA JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/publika.v4i1.888
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan sifat peneltian Deskriptif. Metode pengumpulan data yangdigunakan adalah 1) wawancara, 2) dokumentasi, 3) observasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai kurang berperan dalam menjalankan fungsi pengawasannya]]>
<![CDATA[Pengembangan Usaha Kecil & Menengah (UKM) Di Kabupaten Kolaka Utara ]]>
<![CDATA[Isra Djabbar]]>;
<![CDATA[Sudirman Baso]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 7, No 2 (2019): PUBLIKAUMA DESEMBER 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/publika.v7i2.2974
<![CDATA[Dalam menghadapi tantangan ekonomi global, salah satu pilar ekonomi yang bertahan di tengah arus perubahan adalah Usaha kecil dan Menengah (UKM). Dengan berbagai potensi daerah yang dimiliki oleh Kolaka Utara, maka Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka Utara diharapkan mampu mengembangkan potensi yang ada untuk mengembangkan UKM di Kabupaten Kolaka Utara. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam pemberian bimbingan dan pengawasan kepada para pelaku UKM belum berjalan dengan baik dan semestinya, ini di sebabkan karena performa pegawai, ketepatan sasaran program yang belum terpenuhi dan ketersediaan sarana pendukung yang terbatas.]]>
<![CDATA[Kondisi Ketenagakerjaan Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 & 2012 ]]>
<![CDATA[Julismin Harahap]]>;
<![CDATA[Nasrullah Hidayat]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 1, No 2 (2013): PUBLIKAUMA DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/publika.v1i2.2490
<![CDATA[Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 & 2012. Dari hasil temuan data dan pembahasan menunjukkan bahwa angka pertumbuhan kesempatan kerja selama 4 tahun di Provinsi Sumatera Utara mencapai 8,3 %, hal tersebut mengindikasikan bahwa penduduk yang terserap di setiap lapangan usaha selama empat tahun secara relatif mengalami kenaikan kecuali sektor pertanian. dilihat dari tiga sektor lapangan usaha yang paling dominan atau paling tinggi kesempatan kerja diduduki oleh penduduk berada di sektor jasa dengan pertumbuhan kesempatan kerja sebesar 5,3%. Selain itu, terjadinya perubahan jumlah penduduk usia kerja yang terserap di dalam penduduk angkatan kerja. Tidak hanya itu pergeseran sektor lapangan usaha juga maegalami perubahan yang awalnya struktur kesempatan kerja paling tinggi dari mulai dari sektor pertanian– industri dan jasa namun pada tahun terakhir di tahun 2012 bergeser menjadi sektor pertanian-jasa dan industri. Penciptaan kesempatan kerja harus menjadi bagian integral dalam pembangunan nasional.]]>
<![CDATA[Implementasi Perda no. 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara ]]>
<![CDATA[Mulian Sapri]]>;
<![CDATA[Usman Tarigan]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 2, No 2 (2014): PUBLIKAUMA DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/publika.v2i2.1408
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas yang sudah disosialisasikan sebelumnya kepada pegawai. Tindakan apa yang diberikan pimpinan bagi pegawai yang tidak proaktif mendukung Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 di lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara khususnya pada Bidang Penataan Ruang belum mendapat dukungan sepenuhnya dari seluruh pegawai walaupun sudah disosialisasikan sebelumnya. Mereka yang kehilangan jabatannya belum dapat menerima keadaan sehingga memberikan sikap acuh, tidak menunjukkan motivasi kerja yang maksimal. Selain itu, pegawai yang tidak proaktif sesuai dengan yang terkandung dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008, tindakan yang diberikan masih sebatas peringatan, terutama bagi pegawai yang tidak lama lagi akan memasuki masa pensiun. ]]>
<![CDATA[ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN SEKOLAH FILIAL BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PALEMBANG ]]>
<![CDATA[Ade Afrilia Ardinda]]>;
<![CDATA[Roy Valiant Salomo]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 7, No 1 (2019): PUBLIKAUMA JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/publika.v7i1.2465
<![CDATA[Abstrak Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pembinaan anak didik pemasyarakatan yang berbasis pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang. Kebijakan publik yang diimplementasikan kepada masyarakat merupakan salah satu minat dan perhatian dalam Administrasi Publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dan metode kualitatif untuk menjelaskan mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pembinaan anak didik pemasyarakatan yang berbasis pendidikan yang dilakukan di LPKA Palembang dengan melihat aspek konten dan konteks sebagai suatu kebijakan. Dengan melihat permasalahan ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S Grindle untuk mendukung proses analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pembinaan anak didik pemasyarakatan yang berbasis pendidikan di LPKA Palembang. Ketika anak berhadapan dengan hukum, anak harus diposisikan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berhadapan dengan hukum bukan sepenuhnya salah pada diri anak, namun kemungkinan masih lemahnya kontrol sosial dari agen sosialisasi yang menyebabkan anak melakukan penyimpangan. Pelaksanaan program pembinaan yang ada masih belum sesuai dengan kebutuhan anak didik pemasyarakatan serta kurang memberikan manfaat yang mereka harapkan. Sehingga, anak didik pemasyarakatan kehilangan minat untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh LPKA. Hal ini menunjukkan bahwa ada hal yang luput dari perhatian pihak LPKA terkait dengan proses pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan. Hasil diskusi menunjukkan kendala-kendala penyelenggaraan pembinaan anak berbasis pendidikan antara lain kendala fasilitatif yang berupa kondisi bangunan dan sarana penunjang pelaksanaan pendidikan, anggaran, peserta didik (anak didik pemasyarakatan), serta standar penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan publik tidak cukup dengan peraturan dan Undang-Undang tetapi harus melihat dan menganalisis implementasi kebijakan yang ada di lapangan.Kata Kunci: Sekolah Filial, Anak Didik Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Implementasi Kebijakan Merilee S Grindle, Sistem Peradilan Pidana Anak. ]]>
<![CDATA[Analisis Pemberdayaan Perempuan Melalui Simpan Pinjam Kelompok ]]>
<![CDATA[Ardi yati]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 6, No 1 (2018): PUBLIKAUMA JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/publika.v6i1.1568
<![CDATA[Salah satu model simpan pinjam kelompok perempuan adalah Kegiatan Simpan Perempuan terintegrasi dalam Program PNPM Mandiri Pedesaan yang resmi berakhir pada tahun 2014. Disisi lain kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan memiliki sumber kekayaan bernilai ratusan juta dan menjadi salah satu lembaga simpan pinjam yang dibutuhkan usaha kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana hasil-hasil pemberdayaan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan terutama di Kecamatan Pajangan,Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta. Metode penelitian adalah campuran kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan kegiatan pemberdayaan perempuan terjadi perubahan kemampuan ekonomi anggota menjadi bisa mempunyai uang dan tidak terlalu bergantung pada suami. Kegiatan juga mengubah sebagian besar anggota dari buruh menjadi mempunyai usaha sendiri, dan mayoritas usaha masih dikelola sendiri. Terjadi peningkatan partisipasi responden pada pembangunan di tingkat dusun, kecamatan, dan kabupaten tetapi tidak di tingkat RT. Peningkatan kemampuan perempuan dalam pengelolaan usaha meningkat dari buruh menjadi memiliki usaha. Fasilitas pelatihan peningkatan usaha terbatas dinikmati sebagian kecil anggota terutama pengurus kelompok. Perlunya pelembagaan UPK menjadi lembaga berbadan hukum.. Bentuk lembaga yang cocok dengan visi pengentasan kemiskinan adalah koperasi ataupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).]]>
<![CDATA[PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU MTS- ASSHOBARIYAH ]]>
<![CDATA[Sulaiman Sulaiman]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 2, No 1 (2014): PUBLIKAUMA JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/publika.v2i1.1024
<![CDATA[Upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik harus terus dilakukan dalam proses pendidikan agar pembangunan nasional, khusus bidang pendidikan dapat tercapai. Untuk menghasikan SDM yang berkualitas, yang mampu berdaya saing diperlukan guru dan tenaga kependidikan yang profesional sebagai penentu keberhasilan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru MTs- Asshobariyah. Penelitian ini dilakukan terhadap 15 guru MTs- Asshobiriyah dan sekaligus dijadikan sebagai sampel penelitian dengan metode sensus. Penelitian ini juga berupaya menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Statistik uji yang digunakan adalah Uji- t (T-Test) untuk melihat pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menentukan kinerja guru yang paling dominan adalah kepemimpinan Kepala Sekolah. Selain itu terdapat pengaruh yang positif kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. ]]>
<![CDATA[Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Dalam Pembuatan E-KTP Di Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) ]]>
<![CDATA[Riko Thomas]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 4, No 2 (2016): PUBLIKAUMA DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/publika.v4i2.414
<![CDATA[Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara terstruktur dibantung dengan menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi ordinal dan korelasi Sperman untuk mengetahui pengaruh variabel demografi (umur) dan variabel sosial (tingkat pendidikan) terhadap kualitas pelayanan dalam pembuatan e-KTP. Hasil penelitian menunjukkan (1) persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan dalam pembuatan e-KTP sudah baik, karena sistem pelayanan sudah sesuai dengan antrian, petugas melayani dengan baik dan cepat, kebersihan ruangan kantor camat sudah bersih dan tersedianya tempat pembuangan sampah, serta kelengkapan fasilitas dalam pembuatan e-KTP juga sudah lengkap, namun ada aspek yang belum baik yaitu pada aspek access dan desa Lebung Gajah merupakan desa yang penilaian persepsi paling rendah. ]]>
<![CDATA[PARTISIPASI WANITA PEKERJA SEKTOR INFORMAL DALAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN TEMON KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Nina Damayanti]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 5, No 2 (2017): PUBLIKAUMA: DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/publika.v5i2.1439
<![CDATA[ABSTRAK Masalah dalam penelitian ini adalah apakah wanita yang bekerja dalam bidang sektor informal berpartisipasi dalam program keluarga berencana. Apakah jenjang pendidikan pada wanita pekerja sektor informal mempengaruhi partisipasi program keluarga berencana, dan apakah pendapatan wanita pekerja sektor informal mempengaruhi partisipasi dalam program keluarga berencana. Jenis penelitian ini menggunakan metode Survei untuk sampling dan menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk analisisnya yang lebih menekan pada produk. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data tabel frekuensi, crosstab.Hasil penelitian sebanyak 58% wanita yang bekerja dalam sektor informal ikut serta dalam keluarga berencana, dan sebanyak 42% tidak mengikut keluarga berencana jumlah yang tidak ikud dalam keluarga berencana masih sangat banyak, namun saat dilakukan wawancara dengan beberapa responden mengatakan bahwa alasan mereka tidak ikut KB karena ada yang belum mempunyai anak dan ada juga yang sedang program hamil untuk menambah anak lagi, dan ada juga yang mengunakan KB secara alami. Terkait partisipasi wanita pekerja sektor informal dalam keluarga berencana dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan tidak mempengaruhi partisipasi wanita pekerja sektor informal dalam keluarga berencana (menggunakan KB). Korelasi crostab partisipasi KB dengan pendidikan didapat angka probabilitas 0.10 ( 0.10 > 0.05). Tidak adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan partisipasi KB di desa Sindutan karena program keluarga berencana di Desa sindutan sudah baik, dinas kesehatan setempat sudah memberikan pelayanan KB dengan maksimal ini terbukti dengan program KB jangka panjang yang diberikan secara gratis. Hubungan antar tingkat pendapatan dan partisipasi KB menghasilkan angkat 0.05 menunjukan sangat lemahnya korelasi. Korelasi tingkat pendapatan responden dengan partisipasi didapat angka probabilitas 0.94 (0.95 >0.05), artinya tidak ada hubungan yang signifikan dan saling mempengaruhi antara tingkat pendapatan dan partisipasi dalam KB ]]>
