Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN SEKOLAH FILIAL BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PALEMBANG Ardinda, Ade Afrilia; Salomo, Roy Valiant
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 7, No 1 (2019): PUBLIKAUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Abstrak Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pembinaan anak didik pemasyarakatan yang berbasis pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang. Kebijakan publik yang diimplementasikan kepada masyarakat merupakan salah satu minat dan perhatian dalam Administrasi Publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dan metode kualitatif untuk menjelaskan mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pembinaan anak didik pemasyarakatan yang berbasis pendidikan yang dilakukan di LPKA Palembang dengan melihat aspek konten dan konteks sebagai suatu kebijakan. Dengan melihat permasalahan ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S Grindle untuk mendukung proses analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pembinaan anak didik pemasyarakatan yang berbasis pendidikan di LPKA Palembang. Ketika anak berhadapan dengan hukum, anak harus diposisikan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berhadapan dengan hukum bukan sepenuhnya salah pada diri anak, namun kemungkinan masih lemahnya kontrol sosial dari agen sosialisasi yang menyebabkan anak melakukan penyimpangan. Pelaksanaan program pembinaan yang ada masih belum sesuai dengan kebutuhan anak didik pemasyarakatan serta kurang memberikan manfaat yang mereka harapkan. Sehingga, anak didik pemasyarakatan kehilangan minat untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh LPKA. Hal ini menunjukkan bahwa ada hal yang luput dari perhatian pihak LPKA terkait dengan proses pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan. Hasil diskusi menunjukkan kendala-kendala penyelenggaraan pembinaan anak berbasis pendidikan antara lain kendala fasilitatif yang berupa kondisi bangunan dan sarana penunjang pelaksanaan pendidikan, anggaran, peserta didik (anak didik pemasyarakatan), serta standar penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan publik tidak cukup dengan peraturan dan Undang-Undang tetapi harus melihat dan menganalisis implementasi kebijakan yang ada di lapangan.Kata Kunci: Sekolah Filial, Anak Didik Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Implementasi Kebijakan Merilee S Grindle, Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Nisa, Nida Khoirun; Salomo, Roy Valiant
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 4, No 1 (2019): November 2019
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Kemiskinan telah menjadi perhatian global yang perlu diperhatikan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Masalah kemiskinan tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah semata, tetapi harus ada kontribusi dari semua pihak. Di negara berkembang dan maju, kemiskinan adalah masalah utama yang harus diperangi termasuk masalah kemiskinan di Indonesia. Hingga saat ini jumlah penduduk miskin semakin meningkat dan perlu diselesaikan serta dicari jalan keluarnya. Di Kabupaten Cirebon, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah membuat beberapa kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, salah satunya adalah program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program Pemerintah Kabupaten Cirebon ini masih sangat dibutuhkan, mengingat masih banyak masyarakatnya yang berumah namun tak layak huni. Program ini berbentuk stimulan, harus ada keterlibatan dari masyarakat sekitar. Tujuan dalam penelitian ini adalah guna menganalisis keterlibatan masyarakat dalam program rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kecemburuan sosial, peran pemimpin, ketidakmerataan sosialisasi program, kesadaran individu, dan tidak aktifnya organisasi masyarakat.

Tax Incentive Policy for Geothermal Development: A Comparative Analysis in ASEAN Abidin, Mohammad Zainul; Rosdiana, Haula; Salomo, Roy Valiant
International Journal of Renewable Energy Development Vol 9, No 1 (2020): February 2020
Publisher : Center of Biomass & Renewable Energy, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ijred.9.1.53-62

This paper examines tax incentive policies in geothermal industries in ASEAN to better understand the development of geothermal industry investment in the ASEAN Member States (AMS) using a qualitative method. The results indicate that tax incentive policies have supported the investment climate and the development of geothermal industries in the AMS. Geothermal investments and production capacities in AMS have increased significantly. AMS that provide geothermal tax incentives include Indonesia, Lao PDR, the Philippines, Thailand and Vietnam. The performance of geothermal tax incentive policies is reflected in the level of utilization of geothermal potential, which is higher in states that provide greater tax incentives. The results also indicate that geothermal power plants in AMS use dry steam, flash and binary cycle technologies with flash plants being the most common. Results suggest that the future development of geothermal energy in AMS will be related to the tax incentive policy and investment climate in those states. Furthermore, the granting of various types of tax incentives should be focused on the initial investment in geothermal development. Â©2020. CBIORE-IJRED. All rights reserved

Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Nisa, Nida Khoirun; Salomo, Roy Valiant
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 4, No 1 (2019): November 2019
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Kemiskinan telah menjadi perhatian global yang perlu diperhatikan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Masalah kemiskinan tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah semata, tetapi harus ada kontribusi dari semua pihak. Di negara berkembang dan maju, kemiskinan adalah masalah utama yang harus diperangi termasuk masalah kemiskinan di Indonesia. Hingga saat ini jumlah penduduk miskin semakin meningkat dan perlu diselesaikan serta dicari jalan keluarnya. Di Kabupaten Cirebon, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah membuat beberapa kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, salah satunya adalah program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program Pemerintah Kabupaten Cirebon ini masih sangat dibutuhkan, mengingat masih banyak masyarakatnya yang berumah namun tak layak huni. Program ini berbentuk stimulan, harus ada keterlibatan dari masyarakat sekitar. Tujuan dalam penelitian ini adalah guna menganalisis keterlibatan masyarakat dalam program rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kecemburuan sosial, peran pemimpin, ketidakmerataan sosialisasi program, kesadaran individu, dan tidak aktifnya organisasi masyarakat.

TATA KELOLA KOLABORATIF DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN PINRANG Abdul Rasyid Sahar; Roy Valiant Salomo
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 4, No 2 (2018): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2018
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v4i2.1305

Abstract, In SDGs regime, collaborative partnership used to reduce poverty. The rise of collaborative governance discourse is just because an involvement of the multiple stakeholders in multiple organizations across multiple jurisdictions who has it’s own understanding of the problem and solution differently. In this paper, we examine the implementation of collaborative governance and it's affected factors in Pinrang's poverty alleviation. Since 2016, local government initiated The Poverty Reduction Department (Bagian Penanggulangan Kemiskinan) as a special board for eradicating poverty by an integrative framework for collaborative governance. This board intended to assist on the Regional Poverty Alleviation Coordination Team (TKPKD), to integrate a number of poverty alleviation program, and also to merge the database differences between The Central Statistics Agency (BPS) and TKPKD. However, while BPK has an important role to play, there are many conditions and settings that bother for driving progressively cyclical or iterative interactions between multiple stakeholders. In addition, the Pinrang poverty rate was increased in 2016 period. BPS announced that the number of people living below the poverty line was 256.054 in 2017 or 8,5 percent of the total population. This study argues that a lack of leadership and capacity buildings shape the prospects for and challenges of initiating and sustaining collaborative governance in Pinrang’s poverty alleviation program.Keywords: Collaborative Governance, Poverty Allevation Program, Local GovernmentAbstrak, Dalam rezim SDG’s, pendekatan untuk mengentaskan kemiskinan adalah collaborative partnership. Diskursus ini mengemuka karena kemiskinan merupakan isu multisektoral yang dinamis dan kompleks. Pemetaan solusinya pun merujuk pada pelibatan berbagai jenjang organisasi, multidispilin, dan lintas yurisdiksi. Penelitian ini akan meninjau penerapan dan faktor yang berpengaruh pada tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pinrang dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Pada 2016, sebagai momentum reformasi birokrasi, Pemerintah Pinrang membentuk OPD yang khusus concern dalam menanggulangi kemiskinan melalui kerangka kolaboratif antar jenjang pemerintahan dan pihak non pemerintah untuk mangakomodasi peran TKPKD Pinrang yang tidak optimal, program kemiskinan yang tidak terintegrasi, dan perbedaan Basis Data Kemiskinan (BPS-TNP2K) yang menjadi rujukan pemerintah daerah. Namun demikian, meskipun penerapan tata kelola kolaboratif diarus utamakan dalam penanggulangan kemiskinan, tetapi belum sepenuhnya menjadi solusi alternatif terhadap tingkat kemiskinan daerah yang masih konsisten di angka 8,5%. Sampai pada tahun 2017, realisasi target angka kemiskinan Pinrang belum terwujud di angka 6%. Penelitian ini menemukan bahwa tidak optimalnya pembangunan dimensi trust dan mutual understanding sebagai salah satu komponen esensial, juga, kapasitas pemimpin kolaborasi menjadi variabel penentu menghambat proses kolaborasi ke tingkat yang lebih iteratif dan dinamis (collaborative dynamics).Kata kunci: Collaborative Governance, Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintahan Lokal

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN SEKOLAH FILIAL BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PALEMBANG Ade Afrilia Ardinda; Roy Valiant Salomo
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 7, No 1 (2019): PUBLIKAUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v7i1.2465

Abstrak Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pembinaan anak didik pemasyarakatan yang berbasis pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang. Kebijakan publik yang diimplementasikan kepada masyarakat merupakan salah satu minat dan perhatian dalam Administrasi Publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dan metode kualitatif untuk menjelaskan mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pembinaan anak didik pemasyarakatan yang berbasis pendidikan yang dilakukan di LPKA Palembang dengan melihat aspek konten dan konteks sebagai suatu kebijakan. Dengan melihat permasalahan ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S Grindle untuk mendukung proses analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pembinaan anak didik pemasyarakatan yang berbasis pendidikan di LPKA Palembang. Ketika anak berhadapan dengan hukum, anak harus diposisikan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berhadapan dengan hukum bukan sepenuhnya salah pada diri anak, namun kemungkinan masih lemahnya kontrol sosial dari agen sosialisasi yang menyebabkan anak melakukan penyimpangan. Pelaksanaan program pembinaan yang ada masih belum sesuai dengan kebutuhan anak didik pemasyarakatan serta kurang memberikan manfaat yang mereka harapkan. Sehingga, anak didik pemasyarakatan kehilangan minat untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh LPKA. Hal ini menunjukkan bahwa ada hal yang luput dari perhatian pihak LPKA terkait dengan proses pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan. Hasil diskusi menunjukkan kendala-kendala penyelenggaraan pembinaan anak berbasis pendidikan antara lain kendala fasilitatif yang berupa kondisi bangunan dan sarana penunjang pelaksanaan pendidikan, anggaran, peserta didik (anak didik pemasyarakatan), serta standar penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan publik tidak cukup dengan peraturan dan Undang-Undang tetapi harus melihat dan menganalisis implementasi kebijakan yang ada di lapangan.Kata Kunci: Sekolah Filial, Anak Didik Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Implementasi Kebijakan Merilee S Grindle, Sistem Peradilan Pidana Anak.

Factors and Effect of Social Assistance Information to Donor Decision for NGO Crowdfunding in Indonesia Husin Ali; Roy Valiant Salomo
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 4, No 2 (2021): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i2.2028

This research aims to find out the effect of social assistance information given by Non-Governmental Organizations (NGO) for donor decision to crowdfunding in Indonesia. Also find a relationship between the predicted factors (public trust, donor altruism, government participation) that related to the effectiveness of information that comes from the government and donor decision after social assistance information by Non-Governmental Organizations (NGO). The approach used in this research is a quantitative approach. The data used in this study are primary data, collected by using the interview method with a questionnaire. The sampling technique used is non-probability sampling with purposive sampling technique. The sample taken 200 respondents in various place in Indonesia. Data analysis techniques of this study are descriptive analysis techniques and Structural Equation Modeling (SEM) analysis techniques. The scale used in this study is a Likert scale. The results showed that social assistance information given by Non-Governmental Organizations (NGOs) has a positive effect on donor decision for crowdfunding in Indonesia.

Kesiapan Digitalisasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Pinggar Hawa; Roy Valiant Salomo
Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol 6 No 1 (2020): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

E-Government in Indonesia is not something new, because the Indonesian government has standarized e-Government in terms of Electronic-Based Government Systems which aims to improve the quality of public services effectively and efficiently. This research is expected to present the readiness analysis of the Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT) in implementing significant changes which are the implementation of Electronic-Based Government Systems with the presence of 41 applications to digitizing administrative services, and the efforts made to perform a proper digital transformation. To achievieving a proper result, the author utilize the post-positivism method with a descriptive analysis approach which obtained through in-depth interviews of the four dimensions of Readiness to organizational change that consist of Change Specific efficacy, Appropriateness, Management support, and Personal Valence. These dimensions will provides information regarding the readiness conditions of Agency for the Assessment and Application of Technology to implement the Digitalization of e-office which are ready but not in ideal condition because the planned Electronic-Based Government System is still not fully integrated, implemented and tested which requires further development.

The Relevance of Social Media Adoption for Public Organizations in Policy Making Agung Budiono; Roy Valiant Salomo
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 3 (2022): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i3.6468

The emergence of social media is a phenomenon in the digital world that’s relevant to be adopted appropriately by public organizations such as the government. The government's use of social media deliberately encourages improving good governance practices through e-government platforms, especially transparency and public participation. Moreover, data from social media can be helpful in the input of the policymaking process. On the other hand, social media is just a tool that provides features that allow users to interact in a two-way and real-time manner. However, testing the data requires further analysis to obtain causality between the intended use and the input data acquired to obtain expected results. By conducting a literature review method, this study reviews how public organizations can adopt social media to support the policymaking processes. In addition, this study also notes the potential gaps and risks in using social media for public organizations to make policies.

Prinsip Akuntabilitas dan Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima Imaduddin, Imaduddin; Salomo, Roy Valiant
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2790

This study aims to analyze the principles of good governance in managing the 2022 Village Fund in Buncu Village, Sape District, Bima Regency. Researchers use Buncu Village because it has the status of an underdeveloped village category with a developing village index of 0.5776. In addition, this village is unable to achieve the realization of Village Funds in 2022. This research focuses more on two important principles based on the factual problems found, namely the principle of accountability and the principle of community participation. The research method used in this research uses descriptive qualitative research. Data collection techniques are carried out by conducting documentation studies and. The results of this study indicate that accountability in managing Village Funds in Buncu Village is not in accordance with Permendagri No. 20 of 2018 concerning reporting and accountability mechanisms, but in general it has been carried out properly. In terms of the principle of planning participation, the Buncu Village Government has also implemented the principle of participation because every RKPDes preparation always involves the community. In addition, in terms of implementing participation, the people of Buncu Village are voluntarily involved in village development.

Title

Found 28 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 28 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 28 Documents
Search