Articles
295 Documents
<![CDATA[POLICY OF WORTHY CHILDREN REGENCY IN ANALYSIS FRAMEWORK OF THE VAN METTER AND VAN HORN POLICY IMPLEMENTATION MODEL ]]>
<![CDATA[Fadlurrahman, Fadlurrahman]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 7, No 1 (2019): PUBLIKAUMA JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (926.6 KB)
|
DOI: 10.31289/publika.v7i1.2260
<![CDATA[Policy of worthy children regency (KLA) is the government effort in order to fulfill and protect children rights by involving stakeholders: government, private, non-governmental organization (LSM) and society. Magelang regency has received several awards related to KLA at the Pratama level (2012), and Madya (2015, 2016, 2017, 2018). This is a little contradictory to the fact that there are still problems related to children’s rights such as malnutrition, children without birth certificates, and child labor at age 10-18 years old. The purpose of this study is to analyze implementation of KLA in Magelang regency using the Van Metter and Van Horn model with qualitative method. Number of informants as many as 10 people. The result of study show there are obstacles in implementing KLA policy: lack of human and financial resources, weak communication between stakeholders, negative influence of thick social conditions, and lack of socialization. Recommendation to stakeholders inlcude: strengthening human and financial resources, increase the intensity of socialization and communication, and noting the social and economic conditiouns of community. ]]>
<![CDATA[Kajian Kebijakan Kependudukan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Hidayat, Nasrullah]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 1, No 2 (2013): PUBLIKAUMA DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (371.965 KB)
|
DOI: 10.31289/publika.v1i2.2493
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan kebijakan kependudukan di Indonesia, metode yang digunakan dengan studi pustaka dan kajian literatur. Hasil penulisan menunjukkan bahwa masalah utama yang dihadapi di bidang kependudukan di Indonesia adalah masih tingginya pertumbuhan penduduk dan kurang seimbangnya penyebaran dan struktur umur penduduk. Program kependudukan dan keluarga berencana bertujuan turut serta menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat melalui usaha-usaha perencanaan dan pengendalian penduduk namun belum sepenuhnya berhasil. Evaluasi dan langkah dari kebijakan yang diambil guna mengatasi masalah kependudukan dalam ranah hukum sebenarnya telah sering terdengar, perubahan dasar hukum kependudukan dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pun menjadi bukti perubahan kebijaksanaan dalam sisi hukum. Selain itu, Kebijakan pendidikan penting diterapkan karena berkenaan dengan pengaturan kehidupan dengan sesama manusia. Hal ini tersebut aspek dapat dilihat dari sosialitas dari keberadaan manusia. ]]>
<![CDATA[Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ompusunggu, Sensia Gibsi]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 7, No 1 (2019): List Of Accepted ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/publika.v7i1.2308
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamatkan Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia. Pada tahun 2008, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terhitung sudah 10 tahun peraturan tersebut berlaku. Namun kebijakan yang tertuang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 belum sepenuhnya diimplementasikan dalam tata kelola pemerintah di Indonesia. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi maturitas sistem pengendalian intern pemerintah yang dilakukan BPKP sampai dengan Maret 2018 yang menunjukkan tingkat kematangan SPIP yang masih jauh dari target dengan mayoritas Instansi masih berada dibawah level 3 atau jauh dari level 5 (level optimum) dan kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan dalam pemeriksaan tahun 2015-2017. Faktor-faktor yang dapat menghambat penerapan sistem pengendalian intern pemerintah di Indonesia antara lain: (a) Kelemahan dari segi konten dan konteks Kebijakan, (b) Tidak adanya penerapan sanksi, (c) Kurang matangnya suatu pertimbangan (judgment), (d) Kesalahan dalam menerjemahkan perintah, (e) Pengabaian manajemen, (f) Adanya kolusi]]>
<![CDATA[RESOURCES PRESENCE ANALYSIS ON SEA TRANSPORTATION POLICY IMPLEMENTATION AT THE RIAU ISLANDS PROVINCE BORDER AREA ]]>
<![CDATA[Akhyary, Edy]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 7, No 1 (2019): PUBLIKAUMA JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (28.577 KB)
|
DOI: 10.31289/publika.v7i1.2094
<![CDATA[The Law number 17 year of 2008 becomes an implementing sea transportation guideline and has regulated expressly the transportation activities in ocean, port, safety and shipping securely and the maritime environment protection, recognizes the special sea transportation existence, folk shipping and shipping pioneer. Riau Islands Province which has 2,408 islands and 95.79% sea reaching area also needs a comprehent serious attention. This research aims for analyzing throught the sea transportation policy implementation resources and expected to be able for contributing the various sea transportation problems in several regions, especially in the Riau islands. This study employs a qualitative approach with the research process carried out systematically through in-depth interview operations, observation, literature studies and focus group discussions, studying informaions and analyzing relevantly. The results explain that the sea transportation policy implementation resources also need to get better attention and handling comprehensively.]]>
<![CDATA[AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PITU DAN LINA INO KECAMATAN TOBELO TENGAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA ]]>
<![CDATA[Djiko, Richard]]>;
<![CDATA[Subardi, Bagus]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 7, No 1 (2019): PUBLIKAUMA JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (720.674 KB)
|
DOI: 10.31289/publika.v7i1.1992
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Besaran dana desa yang diterima di Desa Pitu dan Lina Ino pada Tahun 2016 dan 2017, besaran anggaran untuk belanja langsung (Pemberdayaan masayarakat desa), Besaran anggaran untuk Kegiatan Pembangunan Desa dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Dana Desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa besaran dana desa yang didapat oleh desa Pitu pada tahun 2016 berjumlah Rp. 592.919.000, dan untuk tahun 2017 dana desa yang di dapat berjumlah Rp. 778,234,000. Untuk desa Lina Ino sendiri pada tahun 2016 mendapat dana desa Rp. 611,069,000 dan pada tahun 2017 Rp. 755,145,000. Desa Pitu dan Lina Ino di setiap tahunnya memanfaatkan anggaran ini untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di buat guna menjawab apa yang menjadi permasalahan di masyarakat. Akuntabilitas pemerintah dalam mempertanggunjawabkan penggunaan dana desa di pertanggunjawabkan yakni pada Semester I paling lambat minggu ke empat bulan Juli tahun anggaran berjalan, Semester II paling lambat minggu ke empat bulan Januari tahun anggaran berikutnya, dan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah. Yang menjadi permasalahan adalah masih kurangnya pertanggunjawaban pemerintah desa terhadap masyarakat, karena bentuk pertanggunjawaban yang di buat kepada masyarakat masih sangat sederhana.]]>
<![CDATA[Peranan Pelimpahan Wewenang Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pegawai Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai ]]>
<![CDATA[Angelia, Nina]]>;
<![CDATA[Meliani, Meliani]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 1, No 2 (2013): PUBLIKAUMA DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (59.441 KB)
|
DOI: 10.31289/publika.v1i2.2489
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui gaya kepemimpinan dalam dinas kesehatan provinsi sumatera utara (2) Untuk mengetahui bagaimana peranan kepemimpinan dalam upaya meningkatkan prestasi kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisa yang tidak menggunakan analisis statistik. Data analisa kualitatif ini telah dikumpulkan dalam berbagai cara seperti Observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemimpin di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menggunakan beberapa gaya kepemimpinan untuk meningkatkan prestasi kerja, dan menggunakan beberapa gaya tersebut diharapkan dapat memacu prestasi kerja. Peran dari pemimpin sangatlah penting dalam meningkatkan prestasi kerja staffnya. penghambat dalam pelaksanaannya yaitu kurangnya sumber daya manusia, sumber anggaran dan fasilitas/sarana dan prasarana.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM DAN PEMANFAATAN E-KTP YANG TERINTEGRASI DI KABUPATEN SAMBAS ]]>
<![CDATA[Septiyarini, Dwi]]>;
<![CDATA[Pranaka, Resky Nanda]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 7, No 1 (2019): PUBLIKAUMA JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (592.174 KB)
|
DOI: 10.31289/publika.v7i1.2173
<![CDATA[e-KTP merupakan cara baru yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan membangun database kependudukan secara nasional untuk mendukung pelaksanaan e-Government yang efektif, efisien dan transparan. Namun pada kenyataannya, fungsi e-KTP masih sebatas untuk identitas kependudukan saja, padahal masih banyak sumber daya data lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam mengelola data kependudukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program dan pemanfaatan e-KTP yang terintegrasi di Kabupaten Sambas serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi program dan pemanfaatan e-KTP yang terintegrasi tersebut. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sambas yaitu pada Disdukcapil , BPJS, KUA Kecamatan Tekarang, Kecamatan Tekarang dan Desa Merubung. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Teknik analisa dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peran pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat sangat baik, yaitu berupa sosialisasi yang gencar dilakukan hingga daerah perbatasan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah persentase perekaman yang tinggi. Namun, keberhasilan tersebut masih menyisakan beberapa hambatan antara lain sumber daya manusia yang kurang memadai, minimnya alat perekaman, keterbatasan jaringan internet, sering terjadi pemadaman listrik, keterbatasan anggaran, keterbatasan blangko perekaman, jangkauan antar wilayah yang cukup jauh dan dialek penduduk perbatasan yang condong ke negara Malaysia sehingga susah untuk dibedakan serta struktur birokrasi yang panjang dalam proses pembuatan e-KTP. Pemanfaatan e-KTP belum optimal karena tidak didukung kuat oleh sinergitas aplikasi yang terintegrasi pada masing-masing lembaga pemerintahan dalam pelayanan publik.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERAN STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA ALAM DAN SEJARAH DI KELURAHAN PAJARESUK KABUPATEN PRINGSEWU ]]>
<![CDATA[A.Hidayah, Ni’mah]]>;
<![CDATA[Hutagalung, Simon S.]]>;
<![CDATA[Hermawan, Dedy]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 7, No 1 (2019): PUBLIKAUMA JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1102.993 KB)
|
DOI: 10.31289/publika.v7i1.2179
<![CDATA[Stakeholders are individuals or groups that are actively involved in activities that are affected by both positive and negative. The roles of stakeholders are needed by the three actors, the development of tourism can be done optimally. Each stakeholder involved has different influences and interests in accordance with their sphere and responsibilities, so that their involvement will provide different benefits in the implementation of tourism development. The results of this study are related to the stakeholders involved in the development of community, government, and private sectors, and stakeholders involved in tourism development have done various development both physical and non-physical development. Cooperation and communication between stakeholders is relatively good so that it accelerates the process of implementation of tourism development.]]>
<![CDATA[ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN SEKOLAH FILIAL BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PALEMBANG ]]>
<![CDATA[Ardinda, Ade Afrilia]]>;
<![CDATA[Salomo, Roy Valiant]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 7, No 1 (2019): PUBLIKAUMA JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1082.455 KB)
|
DOI: 10.31289/publika.v7i1.2465
<![CDATA[Abstrak Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pembinaan anak didik pemasyarakatan yang berbasis pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang. Kebijakan publik yang diimplementasikan kepada masyarakat merupakan salah satu minat dan perhatian dalam Administrasi Publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dan metode kualitatif untuk menjelaskan mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pembinaan anak didik pemasyarakatan yang berbasis pendidikan yang dilakukan di LPKA Palembang dengan melihat aspek konten dan konteks sebagai suatu kebijakan. Dengan melihat permasalahan ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S Grindle untuk mendukung proses analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pembinaan anak didik pemasyarakatan yang berbasis pendidikan di LPKA Palembang. Ketika anak berhadapan dengan hukum, anak harus diposisikan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berhadapan dengan hukum bukan sepenuhnya salah pada diri anak, namun kemungkinan masih lemahnya kontrol sosial dari agen sosialisasi yang menyebabkan anak melakukan penyimpangan. Pelaksanaan program pembinaan yang ada masih belum sesuai dengan kebutuhan anak didik pemasyarakatan serta kurang memberikan manfaat yang mereka harapkan. Sehingga, anak didik pemasyarakatan kehilangan minat untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh LPKA. Hal ini menunjukkan bahwa ada hal yang luput dari perhatian pihak LPKA terkait dengan proses pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan. Hasil diskusi menunjukkan kendala-kendala penyelenggaraan pembinaan anak berbasis pendidikan antara lain kendala fasilitatif yang berupa kondisi bangunan dan sarana penunjang pelaksanaan pendidikan, anggaran, peserta didik (anak didik pemasyarakatan), serta standar penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan publik tidak cukup dengan peraturan dan Undang-Undang tetapi harus melihat dan menganalisis implementasi kebijakan yang ada di lapangan.Kata Kunci: Sekolah Filial, Anak Didik Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Implementasi Kebijakan Merilee S Grindle, Sistem Peradilan Pidana Anak. ]]>
<![CDATA[Peranan Pembinaan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Jawa Barat Dalam Memajukan Perkoperasian Di Daerah ]]>
<![CDATA[Sulistia, Dina Fitria]]>;
<![CDATA[Suparman, Nanang]]>
<![CDATA[ Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 7, No 2 (2019): PUBLIKAUMA DESEMBER 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (781.51 KB)
|
DOI: 10.31289/publika.v7i2.2818
<![CDATA[Kemajuan koperasi di Jawa Barat pada umumnya masih stagnan dan jalan ditempat belum memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan ekonomi daerah, produk nasional, peningkatan ekspor, perluasan kesempatan kerja, berwirausaha, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pembinaan dan pencapaian Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian ini menggunakan metodelogi kualitatif deskriptif, yakni dengan penjabaran, menjelaskan dan memvalidasikan temuan penelitian, dengan sumber data primer dan sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris peranan pembinaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembinaan aspek diklat, permodalan, manajemen dan action research yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat belum optimal. Dikarenakan program tidak berjalan secara simultan yakni minimnya kegiatan diklat, minimnya bantuan manajerial dan fasilitas permodalan serta tidak adanya riset khusus untuk koperasi sehingga tidak dapat dianalisis lebih dalam pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan koperasi saat ini.]]>
