Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal
Journal of Public Administration (Public Administration Journal) is a journal which contains about article result of research and thinking result of Public Administration which keep growing. This development of course provides wider opportunities for teachers or researchers to continue to explore the development of public administration that is expected to be useful for the community.
Articles
549 Documents
Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi
Lubis, Elvi Zahara
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik Desember
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (859.702 KB)
|
DOI: 10.31289/jap.v7i2.1332
Tindak Pidana Korupsi selalu Mendapatkan Perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilis politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana dampak terjadinya tindak pidana korupsi di PT. Pelindo I Medan dan Bagaimana upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Dampak terjadinya tindak pidana korupsi di PT. Pelindo I Medan yaitu menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya pemasukan negara, berkurangnya nilai investasi, mengurangi pengeluaran biaya pendidikan dan kesehatan. Akibat dari dampak ini perusahan maupun Negara mengalami kerugian yang sangat besar. Upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi berupa: Tindakan preventif, tindakan preventif yaitu upaya yang dilakukan pemerintah berupa pengawasan yang dilakukan terhadap aparatur negara dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tindakan refresif, yaitu upaya yang bersifat untuk menekan, mengekang, menahan, atau menindas dan tegas. Upaya tersebut dapat dirasakan efektif jika pelaksanaannya juga dilakukan secara efektif, sehingga nantinya mampu membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan tercapainya tujuan dari teori pemidanaan itu sendiri.
PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR TERHADAP EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BIDANG KEAGAMAAN STUDI PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA
Mashudi, Mashudi;
Kusmanto, Heri
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 3, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1117.816 KB)
|
DOI: 10.31289/jap.v3i2.1352
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Kepemimpinan dan Kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan bidang keagamaan di Sumatera Utara. Metode yang digunakan merupakan penelitian survey dengan pendekatan kuantatif dimana data diperoleh dari kuesioner dari sampel penelitian yang berjumlah 130 orang. Untuk mengetahui adanya hubungan antara dua variabel atau lebih maka digunakan analisis korelasi Product Moment (Perason), dan Korelasi Ganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan bidang keagamaan di Sumatera Utara . Hal ini dibuktikan dengan hasil uji signifkansi korelasi product moment diketahui bahwa ternyata r test > r tabel atau 0,681 > 0,176. Secara statistik mempunyai hubungan yang signifikan dan hipotesis kerja dapat diterima. Kualitas Sumberdaya Manusia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan . Hal ini dibuktikan dengan hasil uji signifkansi korelasi product moment diketahui bahwa ternyata r test > r tabel atau 0,725 > 0,176. Secara statistik mempunyai hubungan yang signifikan dan hipotesis kerja dapat diterima. Kepemimpinan dan Kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan . Hal ini dibuktikan dengan hasil uji signifkansi korelasi majemuk diketahui bahwa ternyata F test > F tabel atau 76,348 > 3,30. Secara statistik mempunyai hubungan yang signifikan dan hipotesis kerja dapat diterima. Pengaruh Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang disebabkan oleh variabel Kepemimpinan dan Kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur dapat diketahui melalui koefisien determinasi, dimana hasil penelitian diperoleh sebesar 54,6%, Sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan bidang keagamaan di Sumatera Utara yang disebabkan oleh Kepemimpinan dan Kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur sangat tinggi, sedangkan 45,4% dipengaruhi oleh faktor/variabel lainnya.
PENGARUH IKLIM ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BIRO REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN
Pasaribu, Safran Efendi;
Kariono, Kariono
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 4, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (683.196 KB)
|
DOI: 10.31289/jap.v4i2.1385
Tujuan penelitian ini adalah melihat Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Biro Rektor Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Kajian dilakukan pada Biro Rektor dikarenakan Biro Rektor ini bisa dikatakan sebagai urat nadi dalam sebuah lembaga sehingga dituntut berfikir global, serta mempunyai visi dan misi yang jauh berwawasan ke depan. Dengan kata lain Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif berupa statistik deskriptif berupa persentase rata-rata jawaban responden yang menjelaskan tentang pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja pegawai pada Biro Rektor Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Dimana Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang tercatat di Biro Rektor Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 40 responden. Data yang diperoleh dari lapangan, baik data sekunder maupun primer disusun dan disajikan dan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa iklim organisasi sangat mempengaruhi kinerja pegawai Biro Rektor Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Hal ini dapat dilihat dari data dimana 35,6% dan sisanya sebesar 64,4% dipengaruhi oleh faktor lain seperti tingkat upah, pelatihan, gaya kepemimpinan, jaminan sosial, jaminan kelangsungan kerja, menciptakan sistem kerja yang optimal, dan lain sebagainya. Iklim organisasi yang baik telah terbangun di Biro Rektor Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan dimana rata-rata responden penelitian memberikan jawaban yang positif dan secara tidak langsung dengan adanya kondisi iklim organisasi yang baik akhirnya membuat kinerja pegawai meningkat.Â
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (Studi Tentang Strategi Peningkatan Penerimaan Sektor Pajak di Kabupaten Aceh Tenggara)
Rajali, Rajali
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 2, No 2 (2012): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1063.067 KB)
|
DOI: 10.31289/jap.v2i2.1373
Idealnya sumber PAD mampu menyumbangkan bagian terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibanding sumber pendapatan lainnya, seperti subsidi dan bantuan. Dengan proporsi semacam itu, daerah dapat secara leluasa menjalankan hak otonominya, sebaliknya terbatasnya sumber PAD dalam membiayai pembangunan di daerah, menunjukkan rendahnya kemampuan otonomi daerah tersebut. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengintensifkan sektor-sektor pembentuk PAD, yang salah satunya adalah dari sektor pajak. Atas dasar itulah penelitian ini mengambil judul âStrategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi tentang Strategi Peningkatan Sektor Pajak di Kabupaten Banjarnegara)â. Sasaran penelitian ini adalah pejabat pada Dinas Pendapatan Daerah, khususnya yang menangani pajak. Sedangkan metode penelitiannya adalah metode kualitatif deksriptif dan metode analisis yang digunakan yaitu analisis interaktif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa untuk melakukan pengelolaan sektor pajak ini ada beberapa aspek yang menjadi perhatian pihak pemkab. Di antara perubahan dalam rangka peningkatan pengelolaan pajak adalah dengan melakukan SOT pada dinas yang menjadi induk bagi pengelolaan keuangan daerah dan lebih khusus sektor pajak. Salah satu latar belakang perubahan ini adalah upaya untuk lebih mengefektifkan dan efisiensi kinerja pengelolaan keuangan daerah, dimana DPKD diberi kewenangan yang lebih dari dinas sebelumnya yaitu dari hanya memungut bertambah dengan adanya kewenangan untuk mengelola. Untuk mengefektifkan pengelolaan pajak, beberapa langkah yang telah ditempuh antara lain selain perubahan kelembagaan juga mencakup perbaikan pada kualitas SDM, yaitu dengan lebih mengikutsertakan tenaga teknis pada diklat struktural maupun fungsional. Sementara itu untuk memberikan kemudahan pada wajib pajak dalam mengurus pajak (terutama pembayarannya) maka loket pembayaran diusahakan sedekat mungkin dengan lokasi pajak. Untuk menumbuhkembangkan kesadaran wajib pajak maka diantara proses yang telah dilakukan antara lain dengan mengintensifkan sosialisasi ataupun penyuluhan pentingnya pajak serta memberikan penghargaan pada wajib pajak yang taat dalam membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian perlu sekiranya melakukan pengawasan secara internal tentang kinerja petugas pajak, seperti dalam pelaksanaan tugas kerja harus disertai dengan formulir tentang isian pajak yang harus dibayarkan, sehingga pada saat ke obyek pajak tidak ada lagi kompromi mengenai besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Khusus untuk penarik pajak di tingkat kecamatan maupun desa, hendaknya diberikan pelatihan secara kontinyu, sehingga kelak petugas yang bersangkutan dapat menganalisa perubahan data wajib pajak. Bila hal ini dapat dilakukan, maka peningkatan realisasi penerimaan pajak pada setiap tahunnya sangat terbuka lebar peluangnya.
Implementasi Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Disiplin Kehadiran PNS Di Lingkungan Kementerian Agama
Harahap, R. Hamdani;
Kariono, Kariono;
Ismail, Wan Hamdani
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (214.614 KB)
|
DOI: 10.31289/jap.v8i1.1582
In order to improve the administrative order, on the guidance of civil servants of the Ministry of Religious Affairs, the provision on discipline of Civil Servant attendance at the Ministry of Religious Affairs has been issued Regulation of the Minister of Religious Affairs No. 45 of 2015 on Amendment of Regulation of Minister of Religious Affairs No. 28 of 2013 on Discipline Environment Ministry of Religion. Implementation of Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 45 of 2015 on Discipline of Civil Servant Attendance In the Ministry of Religious Affairs in Madrasah Ibtidaiyah Negeri Penanggangan Serdang Bedagai Regency viewed from the aspect of communication, resources, disposition and bureaucracy strutktur in general has been well implemented.
PENINGKATAN PAJAK DAERAH DI MASA OTONOMI DAERAH DI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Barus, Julius Fitriadi;
Kariono, Kariono
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 3, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1200.187 KB)
|
DOI: 10.31289/jap.v3i2.1347
Penelitian ini difokuskan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan, dengan maksud untuk melihat sejauh mana keberhasilan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka otonomi daerah sehingga diperoleh peningkatan kualitas pelayanan pemerintah yang memuaskan dan menguntungkan masyarakat. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dan informasi diperoleh dari sumber data, dokumen, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh diolah, selanjutnya ditafsirkan dan diperoleh temuan penelitian. Dari hasil penelitian ini menunjukan, bahwa PAD Kota Medan dalam empat tahun terakhir (2008-2011) menunjukkan efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah selama tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2011 secara rata-rata mencapai sasaran yang telah ditetapkan (target tercapai) yakni sebesar 101,12%. Tingkat efektivitas yang tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 113,25%, dan Tingkat Efektivias yang terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 89,18 %. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 secara rata-rata yakni sebesar 53% yang berarti bahwa Pajak Daerah berperan besar dalam peningkatan PAD. Pajak daerah yang paling besar pendapatannya adalah Pajak Penerangan Jalan dan pendapatan yang terendah adalah Pajak Parkir.
PENGARUH MOTIVASI DAN KREATIFITASTERHADAP KINERJA PAMONG BELAJAR DI BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL REGIONAL I MEDAN
Nurlela, Nurlela;
Tarigan, Usman
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 4, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (861.613 KB)
|
DOI: 10.31289/jap.v4i1.1363
Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara motivasi dan kreatifitas secara tersendiri maupun bersama-sama dengan kinerja Pamong Belajar BPPNFI Regional I Medan. Metode penelitian bersifat deskreftif korelatif yaitu bertujuan untuk memperoleh informasi tentang suatu gejala pada saat penelitian dilakukan Populasi penelitian adalah Pamong Belajar BP-PNFI Regional I Medan sebanyak 40 orang dan mennggunakan sampel total sebanyak 40 orang. Variabel terikat penelitian adalah Kinerja Pamong Belajar dan variabel bebasnya adalah motivasi dan kreativitas. Data kinerja diperoleh melalui instrumen yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pamong Belajar. Motivasi dan kreativitas menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan teori yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama terdapat pengaruh positif yang sangat berarti antara motivasi dengan kinerja Pamong Belajar dengan persamaan regreri y = 1,53 + 0,014 X1. Koefisien korelasi 0,53 dan koefisien determinasi 0,28 yang berarti konstribusi motivasi terdapat kinerja sebesar 28%. Kedua terdapat pengaruh positif yang berarti antara kreativitas dengan kinerja Pamong Belajar dengan persamaan regresi y = 1,302 + 0,016X2, koefisien korelasi 0,51 dan koefisien determinasi 0,26 yang berarti konstribusi kreativitas 26%. Ketiga terdapat pengaruh positif yang sangat berarti antara motivasi dan kreativitas secara bersama-sama dengan kinerja pamong Belajar dengan persamaan regresi ganda y = 0,013 + 0,012X1 + 0,013X2, koefisien korelasi ganda 0,74 dan koefiisien determinasi 0,55 yang berarti konstribusi motivasi dan kreativitas secara bersama-sama terhadap kinerja Pamong Belajar 55%.
Analisis Perencanaan Pembangunan Lahan Tempat Pembuangan Akhir Sampah
Sembiring, Johanes;
Sihombing, Marlon;
Suriadi, Agus
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (143.549 KB)
|
DOI: 10.31289/jap.v8i1.1577
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan pembangunan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Desa Mekar Jaya Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan Faktor penghambat Perencanaan Pembangunan TPA tersebut serta untuk mengetahui upaya apa yang telah dilakukan oleh instansi terkait dalam mengatasi hambatan tersebut. yang dilihat dari fokus perencnaan, partisipasi masyarakat, sinergitas perencanaan, dan legalitas perencanaan. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data primer yaitu wawancara kepada pihak terkait dan dengar pendapat pada kegiatan konsultasi publik dan sekunder dikumpulkan melalui observasi dan penelitian di lapangan. Teknis analisis data adalah model interaktif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perencanaan pembangunan pada saat ini masih dalam tahap perencanaan dan penetapan lokasi. Pelaksanaan pembangunan direncanakan pada akhir tahun 2016. Adapun yang faktor penghambat yaitu proses pembebasan lahan dan pembuatan sertifikat lahan memakan waktu yang lama. Adapun upaya yang yang telah dilaksanakan instansi terkait saat ini, yaitu melakukan pendekatan kepada masyarakat, mengadakan pertemuan yang melibatkan masyarakat, meningkatkan kinerja instansi terkait dalam perencanaan pembangunan TPA, menginformasikan setiap kegiatan perencanaan pembangunan TPA kepada masyarakat.
Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi
Trisna, Wessy;
Mubarak, Ridho
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik Desember
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (797.278 KB)
|
DOI: 10.31289/jap.v7i2.1333
Korban merupakan seseorang secara individu ataupun bersama-sama menderita kerugian, termasuk luka fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi ataupun kerusakan hak-hak dasarnya, yang disebabkan karena perbuatan pihak lain yang melanggar hukum pidana pada suatu negara baik disengaja maupun karena kelalaian. Korban dalam perkara tindak pidana korupsi dibagi atas 2 (dua) yaitu: korban langsung (Negara) dan korban tidak langsung. Korban tidak langsung tersebut meliputi masyarakat dan rakyat serta dapat juga pihak ketiga, hal ini disebabkan karena kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, secara tidak langsung akan merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan rakyat. Selama ini Dalam menangani kasus korupsi, yang selalu disoroti adalah oknum pelaku dan hukum, sedangkan korban jarang sekali untuk diperhatikan sehingga perlu diketahui kedudukan korban dalam kasus korupsi dan perlindungan korban terkait kasus tindak pidana korupsi.
AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA TANDAM HULU II KECAMATAN HAMPARAN PERAK KABUPATEN DELI SERDANG
Hakim, Abdul
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 4, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (895.206 KB)
|
DOI: 10.31289/jap.v4i1.1357
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan akuntabilitas kinerja Aparat Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Tandam Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode deskriftif kualitatif dengan sumberdata melalui wawancara. Informan diambil menggunakan teknik snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi kinerja aparat pemerintah desa masih dinilai tidak akuntabel oleh masyarakat, ketidakefisienan pelaksanaan kinerja ini terjadi pada beberapa indikator seperti pada upaya pencapaian tujuan penarikan PBB, pelayanan pada jam dinas maupun di luar jam dinas serta pemungutan desa yang ternyata memberikan gambaran tidak imbangnya antara input dan output. Untuk tingkat efektivitas pelaksanaan kinerja aparat, juga masih dinilai oleh masyarakat tidak akuntabel dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang menurut penilaian masyarakat tidak mampu mencapai sasarannya seperti pada upaya penarikan PBB, pemungutan desadan pelaksanaan pelayanan pada jam kantor. Sementara pada kajian akuntabilitas daya tanggap aparat dalam memenuhi kebutuhan maupun kepentingan warga, ternyata mampu dinilai secara akuntabel oleh masyarakat . Hal ini didasarkan pada banyaknya keluhan dan masukan warga yang mampu diakomodir oleh aparat setempat. Sedangkan dilihat pada tingkat keadilan pelayanannya, walaupun terdapat beberapa ketidakadilan seperti pada pembagian kartu sehat yang melebihi jumlah orang miskin maupun pelayanan yang ada hubungan perkoncoan, namun secara umum masyarakat masih menilai adil dan akuntabel dalam pelayanan umum bagi semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan.