cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal
Published by Universitas Medan Area
ISSN : 2088527X     EISSN : 25487787     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Journal of Public Administration (Public Administration Journal) is a journal which contains about article result of research and thinking result of Public Administration which keep growing. This development of course provides wider opportunities for teachers or researchers to continue to explore the development of public administration that is expected to be useful for the community.
Arjuna Subject : -
Articles 557 Documents
 37   38   39   40   41 
Partisipasi Kelompok Pecinta Alam Forester Tapanuli Bagian Selatan Dalam Pelestarian Orangutan Sumatera (Pongo Abelii) di Cagar Alam Dolok Sibual-buali Kabupaten Tapanuli Selatan Safran Efendi Pasaribu; Rizki Efendi Harahap
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 7 No. 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v7i2.1335

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi Kelompok Pecinta Alam Forester Tapanuli Bagian Selatan dalam pelestarian Orangutan Sumatera (Pongo Abelli) dan kendala yang dihadapi Kelompok Pecinta Alam Forester Tapanuli Bagian Selatan dalam berpatisipasi melestarikan Orangutan Sumatera (Pongo Abelli) di Cagar Alam Dolok Sibual-buali Kabupaten Tapanuli Selatan. Dari segi akademik diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan dan organisasi pecinta alam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan meggunakan pendekatan kualitatif, dalam penelitian ini terdapat beberapa pertimbangan untuk menentukan sumber informasi, adalah orang-orang yang benar-benar menguasai masalah yang diteliti, maka informasi tersebut dijadikan bahan analisis. Metode ini digunakan untuk memecahkan, menjawab dan menggambarkan manfaat yang didapatkan mengenai Partisipasi Kelompok Pecinta Alam Forester Tapanuli Bagian Selatan dalam Pelestarian Orangutan Sumatera (Pongo Abelli) di Cagar Alam Dolok Sibual-buali Kabupaten Tapanuli Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan responden secara langsung. Kemudian diolah menjadi penjabaran-penjabaran berupa hasil penelitian. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, Partisipasi Kelompok Pecinta Alam Forester Tapanuli Bagian Selatan Dalam Pelestarian Orangutan Sumatera (Pongo Abelli) belum cukup optimal, karena disamping terbatasnya pendanaan untuk kegiatan konservasi orangutan, peran Pemerintah, swasta, stakeholders dan masyarakat masih kurang peduli terhadap kelestarian hutan, Dengan tujuan kepentingan perekonomian. 
Pemahaman Siswa SMA terhadap Hak Asazi Manusia sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Hodriani Sitompul
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 7 No. 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v7i2.1336

Abstract

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4: “Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial…”. Hal ini berarti bahwa setiap warga Negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat, karena pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan keadilan serta menjungjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Tempat berlangsungnya pendidikan adalah lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Maka perlu kerjasama antara tiga lingkungan ini untuk mencapai pendidikan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang didirikan untuk mengemban tugas dan mewujudkan aspirasi-aspirasi nasional, cita-cita bangsa serta tujuan pendidikan. Sekolah merupakan suatu institut yang dibutuhkan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Sekolah mempunyai tugas menyiapkan anak didik menjadi anggota atau warga masyarakat sesuai dengan cita-cita, harapan dan nilai yang dianut dan dijunjung tinggi di lingkungan masyarakat.
ANALISIS KINERJA PEGAWAI DALAM PENGELOLAAN SURAT MENYURAT SESUAI TATA NASKAH DINAS STUDI PADA SEKRETARIAT KANTOR CAMAT SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG Jahar Efendy; Isnaini Isnaini
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 3 No. 2 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v3i2.1346

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja aparatur dalam pengelolaan surat menyurat sesuai tata naskah dinas pada Sekretariat Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan menganalisis  Strategi Pemerintah Kecamatan dalam rangka peningkatan kinerja aparatur dalam pengelolaan surat menyurat sesuai tata naskah dinas pada Sekretariat Kantor Kecamatan. Sampel  diambil secara total sampling, yaitu pegawai Kantor Camat Sunggal sebanyak 25 orang. Analisis data dilakukan secara deskriftif dan menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja aparatur dalam pengelolaan surat menyurat sesuai tata naskah dinas pada Sekretariat Kantor Camat Sunggal belum optimal sehingga mengganggu kelancaran tugas-tugas internal maupun pelayanan kepada masyarakat dan pihak terkait yang berurusan atau memiliki hubungan kerja dengan Kantor Camat. Pengelolaan surat menyurat belum optimal. Belum optimalnya pengelolaan surat menyurat pada Kantor Camat karena belum didukung oleh aparatur yang memenuhi standar kompetensi di bidang surat menyurat. Standar kompetensi aparatur pengelola surat menyurat masih rendah karena kurang  mendapat kesempatan mengikuti diklat. Strategi Pemerintah Kecamatan Sunggal dalam rangka peningkatan kinerja aparatur dalam pengelolaan surat menyurat sesuai tata naskah dinas adalah strategi WO (strategi yang ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada), yaitu mendayagunakan tugas dan fungsi Sekretaris Camat dengan memberikan kesempatan aparatur mengikuti Diklat Teknis Tata Naskah Dinas.
PENINGKATAN PAJAK DAERAH DI MASA OTONOMI DAERAH DI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA Julius Fitriadi Barus; Kariono Kariono
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 3 No. 2 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v3i2.1347

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan, dengan maksud untuk melihat sejauh mana keberhasilan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka otonomi daerah sehingga diperoleh peningkatan kualitas pelayanan pemerintah yang memuaskan dan menguntungkan masyarakat. Metode penelitian ini adalah deskriptif  dengan pendekatan kualitatif. Data dan informasi diperoleh dari sumber data, dokumen, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh diolah, selanjutnya ditafsirkan dan diperoleh temuan penelitian. Dari hasil penelitian ini menunjukan, bahwa PAD Kota Medan dalam empat tahun terakhir (2008-2011) menunjukkan efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah selama tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2011 secara rata-rata mencapai sasaran yang telah ditetapkan (target tercapai) yakni sebesar 101,12%. Tingkat efektivitas yang tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 113,25%, dan Tingkat Efektivias yang terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 89,18 %. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 secara rata-rata yakni sebesar 53% yang berarti bahwa Pajak Daerah berperan besar dalam peningkatan PAD. Pajak daerah yang paling besar pendapatannya adalah Pajak Penerangan Jalan dan pendapatan yang terendah adalah Pajak Parkir.
IMPLEMENTASI PENYEDIAAN DANA DAERAH URUSAN BERSAMA (DDUB) UNTUK PEMBIAYAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN DI KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2009-2011 Muhammad Jumhadi; Warjio Warjio
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 3 No. 2 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v3i2.1348

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi penyediaan DDUB untuk pembiayaan PNPM Mandiri Perkotaan di kota Medan pada tahun anggaran 2009 hingga 2011. Populasi penelitian ini adalah seluruh pelaku yang terlibat dalam penyediaan DDUB dari unsur DPRD, Bappeda, Dinas Perkim dan konsultan PNPM Mandiri Perkotaan di kota Medan sebanyak 22 orang sebagai representasi pengambil kebijakan terkait, dengan mengambil seluruh populasi sebagai objek penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif guna mengetahui bagaimana implementasi penyediaan anggaran DDUB untuk pembiayaan PNPM Mandiri Perkotaan di kota Medan pada tahun anggaran 2009 hingga 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari keempat indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi program, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi atau perilaku dan struktur birokrasi, menunjukkan skor rata-rata dalam kondisi cukup atau sedang (71,2). Namun apabila dilihat dari masing-masing indikator menunjukkan bahwa satu indikator yaitu struktur birokrasi yang termasuk kategori kurang, ketiga indikator lainnya termasuk dalam kategori cukup. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi penyediaan anggaran DDUB untuk pembiayaan PNPM Mandiri Perkotaan di kota Medan pada tahun anggaran 2009 hingga 2011 termasuk dalam kategori cukup atau sedang dan dasar kebijakan DDUB dapat diimplementasikan.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI SUMATERA UTARA (STUDI PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA) Marsuyetno Marsuyetno; R. Hamdani Harahap
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 3 No. 2 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v3i2.1349

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis untuk menganalisis implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, yang dilihat dari aspek komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan dan struktur birokrasi . Metode yang digunakan merupakan penelitian deskriftif dengan sumberdata diperoleh melalui kuesioner. Sampel diambil secara purposive sebanyak 39 orang. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif dengan tabel frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup  pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilihat dari factor-faktor: komunikasi kebijakan, sumber-sumber yang digunakan dalam implementasi kebijakan seperti sumber daya manusia dan sumber dana serta prasarana, faktor kecenderungan dan faktor struktur birokrasi, menunjukkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup  di Sumatera Utara belum berjalan secara efektif. Apabila dilihat dari masing-masing indikator, menunjukkan bahwa dari keempat indikator tersebut hanya indikator komunikasi yang tergolong efektif, sedangkan untuk indikator kecenderungan dan struktur birokrasi, menunjukkan belum efektif dan untuk faktor sumber-sumber yang digunakan dalam implementasi kebijakan seperti sumber daya manusia dan sumber dana serta prasarana menunjukkan tidak efektif.Belum efektifnya implementasi kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup  pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, disebabkan karena kurangnya dukungan dana, kurang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kualitas sumberdaya manusia pelaksana kebijakan yang masih rendah, sering terjadinya perubahan struktur organisasi dan kebijakan, dan pihak pembuat dan pelaksana kebijakan berada pada instansi yang berbeda.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN STUDI PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PASAR KOTA TANJUNGBALAI M. Fadly Lubis; Miftahuddin Miftahuddin
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 3 No. 2 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v3i2.1350

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis mplementasi  kebijakan retribusi persampahan/kebersihan  di  Kota Tanjungbalai dan mengetahui tanggapan masyarakat terhadap implementasi kebijakan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan  di  Kota Tanjungbalai. Sampel diambil sebanyak 43 orang pegawai pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjungbalai dan 50 orang masyarakat wajib retribusi. Analisis data dilakukan secara deskriftif dengan tabel tunggal dan frekuensi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjungbalai yang dilihat dari aspek komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi belum berjalan secara efektif. Belum efektifnya implementasi kebijakan tersebut disebabkan karena keterbatasan sumber-sumber yang ada baik sumberdaya manusia, keuangan maupun sarana dan prasarana yang ada. Sistem pengelolaan sampah di Kota Tanjungbalai masih mempunyai kelemahan-kelemahan yaitu : peraturan hukum yang belum terlaksana dengan baik, organisasi dan SDM pengelolaan sampah masih perlu dibenahi, teknik dan Operasional masih dijalankan dengan model lama/tradisonal sehingga perlu dikembangkan model yang lebih maju dan pembiayaan/dana yang berasal dari masyarakat masih belum optimal sehinggga perlu digalakkan kembali partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan. Perlu dilakukan penyuluhan hukum pada masyarakat melalui media yang lebih menarik untuk mensosialisasikan mengenai hak dan kewajiban warga, larangan, sanksi dan lain sebagainya. Untuk penegakan hukum, Dinas terkait dapat membuat satuan tugas untuk melakukan tindakan penegakan hukum (law enforcement) dalam masalah persampahan, sehingga masyarakat akan mendapat contoh dan patuh pada apa yang telah diatur dalam peraturan.
ANALISIS HUBUNGAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH, MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA GURU SMA NEGERI DI KABUPATEN NIAS UTARA Kasiria Gea; Usman Tarigan
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 3 No. 2 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v3i2.1351

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besar  hubungan kebijakan kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja guru-guru SMA Negeri di Kabupaten Nias Utara. Metode yang digunakan merupakan penelitian eksplanasi dengan pendekatan kuantitatif dan dengan sumberdata diperoleh melalui kuesioner. Sampel diambil secara proporsional random sampling sebanyak 63 orang. Analisis data dilakukan dengan analisis korelasi dan regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru secara langsung maupun tidak langsung 45,2 persen. Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru secara langsung maupun tidak langsung sebesar 21,3 persen. Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja guru secara langsung maupun tidak langsung sebesar 10,4 persen. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja guru secara bersama-sama sebesar 76,9 persen. Sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas lulusan, maka untuk meningkatkan kinerja guru kepemimpinan kepala sekolah harus lebih efektif. Untuk itu kepala sekolah perlu mengikuti workshop manajemen serta lebih terbuka pada saran dan kritik yang sifatnya membangun.
PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR TERHADAP EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BIDANG KEAGAMAAN STUDI PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA Mashudi Mashudi; Heri Kusmanto
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 3 No. 2 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v3i2.1352

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Kepemimpinan dan Kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan bidang keagamaan di Sumatera Utara. Metode yang digunakan merupakan penelitian survey dengan pendekatan kuantatif dimana data diperoleh dari kuesioner dari sampel penelitian yang berjumlah 130 orang. Untuk mengetahui adanya hubungan antara dua variabel atau lebih maka digunakan analisis korelasi Product Moment (Perason), dan Korelasi Ganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan bidang keagamaan di Sumatera Utara . Hal ini dibuktikan dengan hasil uji signifkansi korelasi product moment diketahui bahwa ternyata r test > r tabel atau 0,681 > 0,176. Secara statistik mempunyai hubungan yang signifikan dan hipotesis kerja dapat diterima. Kualitas Sumberdaya Manusia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan . Hal ini dibuktikan dengan hasil uji signifkansi korelasi product moment diketahui bahwa ternyata r test > r tabel atau 0,725 > 0,176. Secara statistik mempunyai hubungan yang signifikan dan hipotesis kerja dapat diterima. Kepemimpinan dan Kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan . Hal ini dibuktikan dengan hasil uji signifkansi korelasi majemuk diketahui bahwa ternyata F test > F tabel atau 76,348 > 3,30. Secara statistik mempunyai hubungan yang signifikan dan hipotesis kerja dapat diterima. Pengaruh Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan  yang disebabkan oleh variabel Kepemimpinan dan Kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur dapat diketahui melalui koefisien determinasi, dimana hasil penelitian diperoleh sebesar 54,6%, Sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan bidang keagamaan di Sumatera Utara yang disebabkan oleh Kepemimpinan dan  Kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur sangat tinggi, sedangkan 45,4% dipengaruhi oleh faktor/variabel lainnya.
AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA TANDAM HULU II KECAMATAN HAMPARAN PERAK KABUPATEN DELI SERDANG Abdul Hakim
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 4 No. 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v4i1.1357

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan akuntabilitas kinerja Aparat Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Tandam Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode deskriftif kualitatif dengan sumberdata melalui wawancara. Informan diambil menggunakan teknik snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi kinerja aparat pemerintah desa masih dinilai tidak akuntabel oleh masyarakat, ketidakefisienan pelaksanaan kinerja ini terjadi pada beberapa indikator seperti pada upaya pencapaian tujuan penarikan PBB, pelayanan pada jam dinas maupun di luar jam dinas serta pemungutan desa yang ternyata memberikan gambaran tidak imbangnya antara input dan output. Untuk tingkat efektivitas pelaksanaan kinerja aparat, juga masih dinilai oleh masyarakat tidak akuntabel dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang menurut penilaian masyarakat tidak mampu mencapai sasarannya seperti pada upaya penarikan PBB, pemungutan desadan pelaksanaan pelayanan pada jam kantor. Sementara pada kajian akuntabilitas daya tanggap aparat dalam memenuhi kebutuhan maupun kepentingan warga, ternyata mampu dinilai secara akuntabel oleh masyarakat . Hal ini didasarkan pada banyaknya keluhan dan masukan warga yang mampu diakomodir oleh aparat setempat. Sedangkan dilihat pada tingkat keadilan pelayanannya, walaupun terdapat beberapa ketidakadilan seperti pada pembagian kartu sehat yang melebihi jumlah orang miskin maupun pelayanan yang ada hubungan perkoncoan, namun secara umum masyarakat masih menilai adil dan akuntabel dalam pelayanan umum bagi semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Page 39 of 56 | Total Record : 557

 37   38   39   40   41 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 15 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 14 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 14 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 13 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 13 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 12 No. 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 12 No. 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 11, No 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 11 No. 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 11, No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 11 No. 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 10 No. 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 10, No 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 10, No 1 (2020): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL) JUNI Vol. 10 No. 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 9 No. 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 9, No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 9, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL) DESEMBER Vol 9, No 1 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL) JUNI Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 9 No. 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Desember Vol. 8 No. 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 8 No. 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik Desember Vol. 7 No. 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 7 No. 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 6, No 2 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 6, No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol. 6 No. 2 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 6, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI Vol. 6 No. 1 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol. 5 No. 2 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 5, No 1 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 5 No. 1 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 5, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI Vol 4, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol. 4 No. 2 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 4, No 2 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol. 4 No. 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 4, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI Vol 4, No 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 3, No 2 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol. 3 No. 2 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 3, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 3 No. 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 2, No 2 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol. 2 No. 2 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 2, No 2 (2012): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 2 No. 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 1 No. 2 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 1, No 2 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 1, No 2 (2011): Jurnal Administrasi Publik Desember Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 1 No. 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik Juni More Issue