cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal
Published by Universitas Medan Area
ISSN : 2088527X     EISSN : 25487787     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Journal of Public Administration (Public Administration Journal) is a journal which contains about article result of research and thinking result of Public Administration which keep growing. This development of course provides wider opportunities for teachers or researchers to continue to explore the development of public administration that is expected to be useful for the community.
Arjuna Subject : -
Articles 557 Documents
 38   39   40   41   42 
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIKPADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MEDAN Agus Mulia Siregar
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 4 No. 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v4i1.1358

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Sampel diambil secara secara Accidential yaitu masyarakat yang secara kebetulan mengurus di Kantor Dinas tersebut,. Jumlah sampel dalam kurun waktu tersebut yang dapat diperoleh sebanyak 47 orang. Pengolahan dan analisis data menggunakan metode pengolahan data yang digunakan berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/PAN/2/2005 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yaitu pelayanan Akta Kelahiran yang diukur dari 14 unsur pelayanan, yaitu Prosedur Pelayanan, Persyaratan Pelayanan, Kejelasan Petugas Pelayanan, Kedisiplinan secara umum berdasarkan kriteria yang ditentukan termasuk dalam kategori Baik. Dari ke 14 unsur pelayanan, hanya terdapat dua unsur pelayanan yaitu tanggung jawab petugas pelayanan dan kesopanan dan keramahan petugas pelayanan yang termasuk dalam kategori sangat baik dan 9 unsur pelayanan yang termasuk dalam kategori baik yaitu: prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kecepatan petugas, dan keamanan pelayanan. Sedangkan terdapat 3 unsur pelayanan yaitu kejelasan petugas pelayanan, kepastian biaya pelayanan dan kepastian jadwal pelayanan yang termasuk dalam kategori kurang baik, Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik dalam pengurusan Akta adalah: faktor organisasi, kemampuan dan keterampilan serta system dan prosedur pelayanan.
PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP MADYA MEDAN Budiman Napitupulu
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 4 No. 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v4i1.1359

Abstract

Dalam rangka memberi pelayanan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan reformasi perpajakan.Direktorat Jenderal Pajak perlu  mengembangkan layanan pajak berbasis teknologi informasi sebagai tuntutan akan kemudahan dalam proses administrasi perpajakan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern berbasis teknologi informasi berupa sistem administrasi pembayaran pajak dengan Modul Penerimaan Negara dan sistem administrasi pelaporan SPT dengan e-SPT atau e-Filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak padaKantor Pelayanan Pajak Madya Medan. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis (kuantitatif) dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan cara studi lapangan yang meliputi metode observasi lapangan, metode wawancara, dokumentasi serta menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada Wajib Pajak pada KPP Madya Medan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern berbasis teknologi informasi berupa sistem administrasi pembayaran pajak dengan Modul Penerimaan Negara dan sistem administrasi pelaporan SPT dengan e-SPT atau e-Filing berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak
ANALISIS PELAYANAN PRIMA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN BERAS MISKIN (RASKIN) DI KECAMATAN SIDIKALANG Iis Hamidah Ujung; Badaruddin Rangkuti
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 4 No. 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v4i1.1361

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui pelayanan prima terhadap pelaksanaan pembagian beras miskin (RASKIN) di Kecamatan Sidikalang dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pelayanan prima terhadap pelaksanaan pembagian beras miskin (RASKIN) di Kecamatan Sidikalang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pembagian beras miskin di Kecamatan Sidikalang belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh kontribusi dalam pembagian beras miskin kepada masyarakat kurang efektif sehingga terjadi ketidak puasan bagi masyarakat dalam pembagian beras miskin tersebut. Salah satunya adalah kriteria penerima manfaat beras miskin tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh ketentuan yang berlaku, contohnya adalah masih adanya penduduk miskin yang tidak mendapat manfaat dari program beras miskin. Penerima manfaat beras miskin di Kecamatan Sidikalang adalah 2.273 rumah tangga sekitar 25% jumlah penduduk miskin di Kecamatan Sidikalang. Terdapat beberapa faktor yang menghambat pelayanan prima terhadap pelaksanan pembagian beras miskin di Kecamatan Sidikalang antara lain fasilitas yang tidak mendukung dalam pembagian beras miskin, minimnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga mengakibatkan minimnya tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat tatkala tidak tepat waktunya pembagian beras miskin (RASKIN) dan tidak tepatnya jumlah beras miskin (RASKIN) yang diterima rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM).
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA MEDAN PADA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA Koko Indra Kesuma; Muaz Zul
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 4 No. 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v4i1.1362

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan usaha pemerintah melalui instansi terkait dalam penanggulangan masalah sosial gelandangan dan pengemis, untuk mengetahui daerah-daerah yang menjadi lokasi mengemis di kota Medan dan juga untuk -melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara dalam penanganan gelandangan dan pengemis melalui program-program kegiatan Preentif, Preventif, Responsif, Rehabilitasi Sosial dan Kegiatan Berkesinambungan.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Untuk memperoleh informasi dan data-data digunakan tehnik pengumpulan data berupa studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi.Data dan informasi yang terkumpul dikategorikan dan dianalisis, kemudian di interprestasikan berdasarkan kategorinya. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa : 1). Penanganan gelandangan dan pengemis membutuhkan model keterpaduan dengan prinsip kemitraan antar elemen masyarakat, baik pemerintah daerah, masyarakat, pihak keamanan, lembaga swadaya masyarakat. 2). Penanggulangan masalah sosial gelandangan dan pengemis dilakukan secara menyeluruh dan terpadu antar lintas sektoral baik pemerintah kota maupun pemerintah asal daerah para imigran. 3). Program pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan khususnya dalam penanganan masalah sosial gelandangan dan pengemis dengan memberikan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial melalui panti sosial atau pelayanan sosial berbasiskan masyarakat. 4). Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan dapat diterima oleh masyarakat.
PENGARUH MOTIVASI DAN KREATIFITASTERHADAP KINERJA PAMONG BELAJAR DI BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL REGIONAL I MEDAN Nurlela Nurlela; Usman Tarigan
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 4 No. 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v4i1.1363

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara motivasi dan kreatifitas secara tersendiri maupun bersama-sama dengan kinerja Pamong Belajar BPPNFI Regional I Medan. Metode penelitian bersifat deskreftif korelatif yaitu bertujuan untuk memperoleh informasi tentang suatu gejala pada saat penelitian dilakukan Populasi penelitian adalah Pamong Belajar BP-PNFI Regional I Medan sebanyak 40 orang dan mennggunakan sampel total sebanyak 40 orang. Variabel terikat penelitian adalah Kinerja Pamong Belajar dan variabel bebasnya adalah motivasi dan kreativitas. Data kinerja diperoleh melalui instrumen yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pamong Belajar. Motivasi dan kreativitas menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan teori yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama terdapat pengaruh positif yang sangat berarti antara motivasi dengan kinerja Pamong Belajar dengan persamaan regreri y = 1,53 + 0,014 X1. Koefisien korelasi 0,53 dan koefisien determinasi 0,28 yang berarti konstribusi motivasi terdapat kinerja sebesar 28%. Kedua terdapat pengaruh positif yang berarti antara kreativitas dengan kinerja Pamong Belajar dengan persamaan regresi y = 1,302 + 0,016X2, koefisien korelasi 0,51 dan koefisien determinasi 0,26 yang berarti konstribusi kreativitas 26%. Ketiga terdapat pengaruh positif yang sangat berarti antara motivasi dan kreativitas secara bersama-sama dengan kinerja pamong Belajar dengan persamaan regresi ganda y = 0,013 + 0,012X1 + 0,013X2, koefisien korelasi ganda 0,74 dan koefiisien determinasi 0,55 yang berarti konstribusi motivasi dan kreativitas secara bersama-sama terhadap kinerja Pamong Belajar 55%.
PENGARUH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PNS TERHADAP KEPUASAN PELAYANAN PADA KANTOR REGIONAL VI BKN Ojak Murdani; Heri Kusmanto
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 4 No. 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v4i1.1365

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS terhadap kepuasan pelayanan pada Kantor Regional VI BKN. Hal ini muncul dari adanya paradok indisipliner pegawai dengan hasil predikat terbaik dalam pelayanan pada lokasi penelitian, di samping belum ada ukuran yang jelas terhadap predikat tersebut.Penelitian ini termasuk pada penelitian jenis deskriftif dengan menggunakan bantuan statistisk berupa tabulasi frekuensi sederhana untuk mengukur hubungan antara dua variable berdasarkan pendapat Sugiyono. Subyek penelitian adalah para ahli di bidang kepegawaian. Penentuan subyek dilakukan dengen purposive sampling dengan criteria memahami kepegawaian, yang terdiri dari 30 responden dari Kantor Regional VI BKN dan pejabat se wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Tehnik pengumpulan dengan dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diberikan skor nilai Skala Likert.Data dianalisa secara deskriptif kuantitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis terdapatnya hubungan positif antara disiplin pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 terhadap kepuasan pelayanan diterima, diterima dengan nilai korelasi 0.467 (nol koma empat ratus enam puluh tujuh). Ukuran signifikan didapatkan nilai t hitung sebesar 2,90 (dua koma sembilan puluh) dan  ketika dikonsultasikan dengan t tabel dengan tingkat kesalahan 5% uji dua fihak dan dk = n-2 = 30-2 = 28, maka diperoleh t tabel = 2,048 (dua koma nol empat puluh delapan) yang berada dalam wilayah penolakan Ha- hipotesis tidak terdapatnya hubungan disiplin pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010  terhadap kepuasan pelayanan- ditolak. Sedangkan Ho terdapatnya hubungan positif antara disiplin pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 terhadap kepuasan pelayanan-diterima. Korelasi positif dengan tingkat signifikan tersebut mengandung arti bahwa hubungan tersebut dapat digeneralisasikan untuk populasi.
IMPLEMENTASI PERATURAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG TATA TERTIB DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA Ali Jabbar Napitipulu
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 2 No. 2 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v2i2.1370

Abstract

DPRD  Provinsi Sumatera Utara  berdasarkan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara  Nomor  5 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Provinsi Sumatera Utara, mempunyai tiga fungsi, yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran.  Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara bersama kepala daerah, Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah dan Fungsi pengawasan diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara dan APBD. Ketiga fungsi dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor  5 Tahun 2010 belum berhasil terealisasikan dengan baik diduga ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sehingga belum berhasil dilaksanakan dengan baik. Dimungkinkan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara tersebut belum disosialisasikan terlebih dahulu pada pelaksana kebijakan sehingga tujuan dari kebijakan  tersebut  belum  dapat  dimengerti  oleh  individu yang bertanggung jawab atas pencapaian hasil kebijakan.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor  5 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya,  dan kondisi sosial, ekonomi, politik.. Sampel diambil secara puposive sampling sebanyak 63 orang  yang mewakili pipmpinan, alat kelengkapan DPRD dan sekretariat DPRD. Analisis data dilakukan secara deskriftif dengan tabel tunggal.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara  Nomor  5 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera, secara umum belum dapat berjalan secara efektif. Belum efektifnya implementasi Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara  Nomor  5 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera, disebabkan karena : Dilihat dari aspek komunikasi kebijakan, belum adanya kesesuaian antara pemahaman pelaksana dengan perintah kebijakan dan belum adanya kesesuaian antara perintah-perintah dalam implementasi kebijakan dengan petunjuk-petunjuk pelaksanaan. Dilihat dari aspek sumberdaya, masih terbatasnya kemampuan yang dimiliki staf yang dapat menunjang pada pelaksanaan tugas-tugas DPRD dan keterbatasan informasi yang berguna untuk menterjemahkan kebijakan ke dalam  tindakan kebijakan. Dilihat dari aspek sosial, ekonomi dan politik, masih terbatasnya kemampuan  DPRD dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang disebabkan oleh kondisi sosial, ekonomi dan politik tersebut. Untuk lebih meningkatkan keberhasilan mengenai implementasi Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara  Nomor  5 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera, maka disarankan : Peningkatan  pemahaman pelaksana kebijakan tentang Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara  Nomor  5 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera melalui sosialisasi secara efektif, Peninhkatan kemampuan staf  melalui pendidikan dan pelatihan yang dapat menunjang pada pelaksanaan tugas-tugas DPRD  Sumatera Utara dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen DPRD yang dapat menyedia data dan informasi bagi kepentingan pengambilan keputusan DPRD Sumatera Utara.
PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI (Studi pada Bagian Pengelolaan Keuangan Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I Medan) APRILDA APRILDA
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 2 No. 2 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v2i2.1371

Abstract

ABSTRAKSumber daya manusia merupakan peran utama dalam setiap kegiatan organisasi. Walaupun banyak sarana dan prasarana serta sumber daya, tanpa dukungan sumber daya manusia kegiatan organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Dengan begitu, Sumber daya manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dalam segala kebutuhannya. Sumber daya manusia akan menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi/perusahaan/instansi. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan kompetensi sumber daya manusia yang memadai sehingga nantinya dapat mendorong prestasi kerja pegawai/karyawan dalam suatu organisasi Kompetensi  adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki pleh seseorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap prilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien. Sedangkan prestasi kerja merupakan tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Prestasi kerja juga dapat dipandang sebagai proses tentang bagaimana pekerjaaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja. Tujuan yang ingin dicapai melalui Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap prestasi kerja Pegawai Bagian Pengelola Keuangan di Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BP-PNFI) Regional I Medan. Teori yang digunakan dalam Penelitian ini adalah teori-teori manajemen Sumber Daya Manusia , yang berkaitan dengan Kompetensi dan Kinerja. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, daftar pertanyaan dan studi dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear sederhana Sampel  penelitian ini sebanyak 18 orang. Hasil penelitian berdasarkan uji hipotesis, menyatakan bahwa  kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja pegawai pengelolaan keuangan di BP-PNFI Regional I Medan. Ini berarti BP-PNFI Regional I Medan telah memberikan perhatian yang besar terhadap kompetensi Pegawainya, karena semakin tinggi kompetensi yang dimiliki seorang Pegawai sesuai dengan  bidang pekerjaannya, maka semakin tinggi pula prestasi kerja  yang  diberikan pegawai tersebut  terhadap instansi/lembaga tempatnya bekerja.
ANALISIS RESPONSIVITAS PELAYANAN PUBLIK Studi di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Darwin Darwin
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 2 No. 2 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v2i2.1372

Abstract

Perbaikan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik menjadi isu yang semakin penting untuk segera mendapatkan perhatian dari semua pihak. Birokrasi yang memiliki kinerja buruk dalam memberikan layanan kepada publik akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan daya saing suatu negara pada era global. Bagaimana kinerja birokrasi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dalam melayani masyarakat dianggap baik atau tidak sangat ditentukan oleh banyak faktor. Tetapi melihat konfigurasi personal yang ada dan keadaan yang berkenaan dengan birokratisasi yang ada penulis dapat mengidentifikasikan adanya faktor sumber daya dan budaya organisasi. Sumber daya manusia yang kurang memadai serta struktur birokrasi yang ada diperkirakan akan berpengaruh terhadap kinerja pelayanan yang dijalankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kualitas sumber daya manusia dan budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap responsivitas pelayanan publik di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Sampel diambil secara acsidetial sebanyak 25 orang.  . Analisis data dilakukan dengan analisis korelas ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Secara bersama-sama kualitas sumber daya manusia dan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap responsivitas pelayanan publik di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Hal ini terbukti bahwa kualitas sumber daya manusia dan  budaya organisasi merupakan dua aspek penting dalam terwujudnya responsivitas kinerja organisasi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Dengan demikian maka, semakin berkualitas sumber daya manusia dan semakin positif budaya organisasi sebagai unsur pendorong keberhasilan, maka akan semakin baik juga responsivitas  pelayanan publik di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan perlu adanya pembenahan-pembenahan mengenai bidang tugas yang dilaksanakan pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, sehingga aparat betul-betul mengerti tentang tugas pokok dan fungsinya, sehingga dapat meningkatkan  daya tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan publik
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (Studi Tentang Strategi Peningkatan Penerimaan Sektor Pajak di Kabupaten Aceh Tenggara) Rajali Rajali
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 2 No. 2 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v2i2.1373

Abstract

Idealnya sumber PAD mampu menyumbangkan bagian terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibanding sumber pendapatan lainnya, seperti subsidi dan bantuan. Dengan proporsi semacam itu, daerah dapat secara leluasa menjalankan hak otonominya, sebaliknya terbatasnya sumber PAD dalam membiayai pembangunan di daerah, menunjukkan rendahnya kemampuan otonomi daerah tersebut. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengintensifkan sektor-sektor pembentuk PAD, yang salah satunya adalah dari sektor pajak. Atas dasar itulah penelitian ini mengambil judul “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi tentang Strategi Peningkatan Sektor Pajak di Kabupaten Banjarnegara)”. Sasaran penelitian ini adalah pejabat pada Dinas Pendapatan Daerah, khususnya yang menangani pajak. Sedangkan metode penelitiannya adalah metode kualitatif deksriptif dan metode analisis yang digunakan yaitu analisis interaktif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa untuk melakukan pengelolaan sektor pajak ini ada beberapa aspek yang menjadi perhatian pihak pemkab. Di antara perubahan dalam rangka peningkatan pengelolaan pajak adalah dengan melakukan SOT pada dinas yang menjadi induk bagi pengelolaan keuangan daerah dan lebih khusus sektor pajak. Salah satu latar belakang perubahan ini adalah upaya untuk lebih mengefektifkan dan efisiensi kinerja pengelolaan keuangan daerah, dimana DPKD diberi kewenangan yang lebih dari dinas sebelumnya yaitu dari hanya memungut bertambah dengan adanya kewenangan untuk mengelola. Untuk mengefektifkan  pengelolaan pajak, beberapa langkah yang telah ditempuh antara lain selain perubahan kelembagaan juga mencakup perbaikan pada kualitas SDM, yaitu dengan lebih mengikutsertakan tenaga teknis pada diklat struktural maupun fungsional. Sementara itu untuk memberikan kemudahan pada wajib pajak dalam mengurus pajak (terutama pembayarannya) maka loket pembayaran diusahakan sedekat mungkin dengan lokasi pajak. Untuk menumbuhkembangkan kesadaran wajib pajak maka diantara proses yang telah dilakukan antara lain dengan mengintensifkan sosialisasi ataupun penyuluhan pentingnya pajak serta memberikan penghargaan pada wajib pajak yang taat dalam membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian perlu sekiranya melakukan pengawasan secara internal tentang kinerja petugas pajak, seperti dalam pelaksanaan tugas kerja harus disertai dengan formulir tentang isian pajak yang harus dibayarkan, sehingga pada saat ke obyek pajak tidak ada lagi kompromi mengenai besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Khusus untuk penarik pajak di tingkat kecamatan maupun desa, hendaknya diberikan pelatihan secara kontinyu, sehingga kelak petugas yang bersangkutan dapat menganalisa perubahan data wajib pajak. Bila hal ini dapat dilakukan, maka peningkatan realisasi penerimaan pajak pada setiap tahunnya sangat terbuka lebar peluangnya.

Page 40 of 56 | Total Record : 557

 38   39   40   41   42 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 15 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 14 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 14 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 13 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 13 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 12 No. 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 12 No. 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 11, No 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 11 No. 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 11, No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 11 No. 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 10 No. 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 10, No 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 10, No 1 (2020): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL) JUNI Vol. 10 No. 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 9 No. 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 9, No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 9, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL) DESEMBER Vol 9, No 1 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL) JUNI Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 9 No. 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Desember Vol. 8 No. 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 8 No. 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik Desember Vol. 7 No. 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 7 No. 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 6, No 2 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 6, No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol. 6 No. 2 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 6, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI Vol. 6 No. 1 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol. 5 No. 2 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 5, No 1 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 5 No. 1 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 5, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI Vol 4, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol. 4 No. 2 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 4, No 2 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol. 4 No. 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 4, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI Vol 4, No 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 3, No 2 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol. 3 No. 2 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 3, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 3 No. 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 2, No 2 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol. 2 No. 2 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 2, No 2 (2012): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 2 No. 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 1 No. 2 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 1, No 2 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 1, No 2 (2011): Jurnal Administrasi Publik Desember Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 1 No. 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik Juni More Issue