cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia
Published by Indonesian Center for Environmental Law
ISSN : 2655514X     EISSN : 26559099     DOI : http://doi.org/10.38011/jhli
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) terbit dengan nomor ISSN baru mulai volume 5 nomor 1. Sebelumnya, “JHLI” terdaftar dengan nomor ISSN: 2355-1350 dengan nama Jurnal Hukum Lingkungan (JHL). Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) merupakan salah satu wadah penelitian dan gagasan mengenai hukum dan kebijakan lingkungan, yang diterbitkan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) setiap 6 bulan sekali.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2017): September" : 7 Documents clear
Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional Widyaningsih, Grita Anindarini
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 4, No 1 (2017): September
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.496 KB) | DOI: 10.38011/jhli.v4i1.53

Abstract

Tulisan ini membatasi pembahasan kepada kebijakan dan strategi pengelolaan energinasional serta isu-isu terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupyang tercantum dalam Perpres RUEN
Tata Kelola Pertambangan dalam Kerangka Indonesia Incorporated untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Wijoyo, Suparto
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 4, No 1 (2017): September
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.892 KB) | DOI: 10.38011/jhli.v4i1.47

Abstract

Aspek yuridis tata kelola pertambangan diformulasi memberikan konstruksi baru yang solutif bagi kesejahteraan rakyat. Tata kelola pertambangan yang baik dapat menjadikan Indonesia sebagai superkoridor ekonomi dunia melalui implementasi konsepsi Indonesia Incorporated.
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Mengenai Izin Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara (PLTU -B) 1 x 1.000 MW a/n PT Cirebon Energi Persada Quina, Margaretha
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 4, No 1 (2017): September
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.771 KB) | DOI: 10.38011/jhli.v4i1.54

Abstract

Perkara ini menguji objek Keputusan Tata Usaha Negara berupa Izin Lingkungan yang diberikan oleh BPMPT Provinsi Jawa Barat kepada PT Cirebon Energi Persada untuk konstruksi dan operasi PLTU-B 1 x 1.000 MW (“Objek TUN”). Lebih dari 90 hari setelah penerbitan Objek TUN, 6 (enam) orang warga yang bertempat tinggal di sekitar lokasi pembangunan PLTU-B Cirebon 1 x 1.000 MW dan merasa dirugikan atas penerbitan Izin Lingkungan ini (selanjutnya disebut “Dusmad, dkk”) mengajukan gugatan tata usaha negara ke PTUN Bandung.
Audit Kepatuhan Terpadu dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Anindito, Lakso
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 4, No 1 (2017): September
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.101 KB) | DOI: 10.38011/jhli.v4i1.49

Abstract

Pertama, tulisan ini akan membahas peranan audit kepatuhan terpadu sebagai inovasi. Kedua, penggunaan konsep pertanggungjawaban korporasi dalam hal kepatuhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebagai landasan dalam menentukan ukuran kepatuhan dalam pelaksanaan audit kepatuhan terpadu. Ketiga, kewenangan pemerintah dalam pelaksanaan audit kepatuhan terpadu. Keempat, prasyarat efektivitas pelaksanaan audit kepatuhan. Berdasarkan aspek-aspek maka dapat disimpulkan bahwa apabilaaudit kepatuhan terpadu dilaksanakan dengan memenuhi perasyarat maka dapat menjadi perangkat efektif dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan.
Tantangan Tata Kelola Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia (Studi Kasus: Komparasi Antara Penerapan Desentralisasi dan Multi-Level Governance) Sibarani, Rifka
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 4, No 1 (2017): September
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.752 KB) | DOI: 10.38011/jhli.v4i1.50

Abstract

Temuan dalam studi ini menunjukkan bahwa desentralisasi merupakan tantangan kebijakan perubahan iklim di Indonesia, yang mana manghasilkan permasalahan, antara lain, koordinasi yang buruk di instansi pemerintah dan tidak ada keharusan hukum bagi pemerintah daerah dan kota untuk memberikan tingkat emisi mereka
Signifikansi Pendekatan Kehati-hatian Dalam Pengaturan Organisme Transgenik di Indonesia Santoso, Wahyu Yun; Sunarto, Sunarto; Martono, Edhi; Supriyono, Harry
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 4, No 1 (2017): September
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.699 KB) | DOI: 10.38011/jhli.v4i1.51

Abstract

Tulisan ini hendak memaparkan penggunaan pendekatan kehati-hatian dalam pengaturan sumberdaya genetik. Utamanya membahas secara normatif pentingnya penerapan pendekatan kehati-hatian dalam pengaturan organisme transgenik di Indonesia. Pembahasan paper diawali dengan mendeskripsikan konsep pendekatan kehati-hatian, terutama dari sudut pandang CBD; konsep pengelolaan sumberdaya genetik Indonesia dan isu krusial yang ada; serta penerapan pendekatan kehati-hatian untuk pengaturan organisme transgenik di Indonesia.
Peradilan Internasional dan Diplomasi dalam Sengketa Lingkungan Hidup Maritim Pramudianto, Andreas
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 4, No 1 (2017): September
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.062 KB) | DOI: 10.38011/jhli.v4i1.52

Abstract

Sengketa maritim terkait lingkungan hidup yang selama ini disidangkan dan diputuskan di beberapa peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ), Studi ini mencoba untuk mendeskripsikan kasus lingkungan hidup maritim melalui jalur diplomasi dan peradilan internasional sehingga mampu memberikan hasil yang bermanfaat bagi pengembangan hukum dan hubungan internasional. Kesimpulan menunjukan bahwa diplomasi dan putusan peradilan internasional telah memberikan dasar dan petunjuk hukum bagi negara-negara dan aktor bukan negara dalam hubungan internasional.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 1 (2024): Oktober Vol 10 No 2 (2024): April Vol 10 No 1 (2023): Oktober Vol 9 No 2 (2023): April Vol 9 No 1 (2022): Oktober Vol 8 No 2 (2022): April Vol 8 No 1 (2021): Oktober Vol 7 No 2 (2021): April Vol 7 No 1 (2020): Oktober Vol 6 No 2 (2020): April Vol 6, No 2 (2020): April Vol 6 No 1 (2019): Oktober Vol 6, No 1 (2019): October Vol 5 No 2 (2019): April Vol 5, No 2 (2019): April Vol 5 No 1 (2018): Oktober Vol 5, No 1 (2018): October Vol 4 No 2 (2018): Februari Vol 4, No 2 (2018): Februari Vol 4 No 1 (2017): SEPTEMBER Vol 4, No 1 (2017): September Vol 3 No 2 (2017): MARET Vol 3, No 2 (2017): Maret Vol 3, No 1 (2016): JULI Vol 3 No 1 (2016): JULI Vol 2 No 2 (2015): DESEMBER Vol 2, No 2 (2015): DESEMBER Vol 2, No 1 (2015): MEI Vol 2 No 1 (2015): Mei Vol 1 No 2 (2014): Juli Vol 1, No 2 (2014): Juli Vol 1, No 1 (2014): Februari Vol 1 No 1 (2014): Februari More Issue