cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia
Published by Indonesian Center for Environmental Law
ISSN : 2655514X     EISSN : 26559099     DOI : http://doi.org/10.38011/jhli
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) terbit dengan nomor ISSN baru mulai volume 5 nomor 1. Sebelumnya, “JHLI” terdaftar dengan nomor ISSN: 2355-1350 dengan nama Jurnal Hukum Lingkungan (JHL). Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) merupakan salah satu wadah penelitian dan gagasan mengenai hukum dan kebijakan lingkungan, yang diterbitkan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) setiap 6 bulan sekali.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 1 (2022): Oktober" : 7 Documents clear
Peluang dan Tantangan Replikasi Gugatan Iklim kepada Korporasi dengan Argumen HAM di Indonesia Gerhard Mangara; Matthew Nathan; Valencia Katlea
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 9 No 1 (2022): Oktober
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v9i1.452

Abstract

Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya cuaca ekstrem, bencana alam, dan kerusakan ekosistem akibat perubahan iklim telah membawa ancaman bagi kelangsungan hidup manusia. Salah satu pihak yang berkontribusi terhadap hal ini adalah aktivitas korporasi yang memicu reaksi dari pihak-pihak tertentu untuk menuntut tanggung jawab perusahaan terhadap perubahan iklim di pengadilan. Untuk itu, tulisan ini akan membahas prospek dan tantangan litigasi perubahan iklim terhadap korporasi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analisis, tulisan ini menemukan bahwa penggunaan argumen hak asasi manusia dapat memperkuat argumen gugatan terhadap korporasi atas perubahan iklim. Tulisan ini berkesimpulan bahwa terdapat peluang keberhasilan litigasi perubahan iklim melawan korporasi di Indonesia.
Hak Generasi Masa Depan dalam Hukum Perubahan Iklim Zefanya Albrena Sembiring
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 9 No 1 (2022): Oktober
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v9i1.466

Abstract

Tulisan ini akan menelusuri hukum perubahan iklim nasional, hukum perubahan iklim internasional dan beberapa putusan litigasi perubahan iklim untuk melihat pengaturan terkait perlindungan terhadap generasi masa depan. Tulisan ini akan menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana instrumen hukum—baik nasional maupun internasional—mengatur perlindungan generasi masa depan. Kedua, apa saja tantangan dan masalah dalam mengatur ketentuan terkait perlindungan hak generasi masa depan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pengaturan tentang hak generasi masa depan belum menyentuh pada tahap operasional. Tulisan ini menawarkan tiga tantangan terbesar untuk mengadopsi ketentuan tentang hak generasi masa depan. Ketiga permasalahan tersebut antara lain: 1) masalah status generasi masa depan sebagai subjek hak; 2) permasalahan untuk mewakili generasi masa depan; dan 3) permasalahan ketika generasi masa kini membuat sebuah kebijakan untuk generasi masa depan.
Membaca Kebijakan Hukum dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan Sebagai Hak Asasi Manusia Universal Sayyidatiihayaa Afra Geubrina Raseukiy
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 9 No 1 (2022): Oktober
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v9i1.508

Abstract

Artikel ini akan membahas mengenai konsekuensi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen mengakui hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia universal, sebagaimana tertuang dalam Resolusi PBB A/76/L75. Penulis berpendapat bahwa komitmen ini tidak dapat berhenti hanya pada “political will” negara untuk melaksanakannya, sebagaimana dokumen hukum lingkungan internasional lain. Artikel ini ditulis menggunakan metode perbandingan fungsional guna memetik pelajaran dari Chile atas upaya nyata perlindungan lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan. Artikel ini menemukan bahwa komtimen terhadap Resolusi PBB A/76/L75 memiliki konsekuensi hukum yang harus ditunaikan dan Indonesia belum terlihat memiliki sikap yang serius untuk menunaikannya.
Menuju Transisi Energi 2050: Quo Vadis Energi Baru dan Terbarukan Abdhy Walid Siagian; Muhammad Syammakh Daffa Alghazali; Rozin Falih Alify
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 9 No 1 (2022): Oktober
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v9i1.471

Abstract

PLTU batu bara masih mendominasi bauran energi dalam pemenuhan kebutuhan energi Indonesia. Padahal, pemanfaatan batu bara memiliki dampak negatif yang letal baik bagi manusia maupun lingkungan. Ketidakbaruan energi ini juga menjadi masalah untuk diatasi dalam memenuhi kebutuhan energi Indonesia. Oleh karenanya, transisi energi kepada energi baru dan terbarukan diperlukan. Tulisan ini akan menganalisis konsistensi kebijakan energi Indonesia dalam mencapai transisi energi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan energi Indonesia belum konsisten untuk mencapai transisi energi dan masih bergantung pada batu bara.
Manifestasi Partisipasi Publik dalam Doktrin Kepercayaan Publik bagi Pemenuhan Komitmen Perubahan Iklim Indonesia Hardenta, Alif Duta; Rahmawan, Ardianto Budi
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 9 No 1 (2022): Oktober
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v9i1.493

Abstract

Sebagai negara peratifikasi Persetujuan Paris, Indonesia wajib menyampaikan komitmen perubahan iklim berupa Nationally Determined Contributions (NDC). Lebih dari itu, sebenarnya Indonesia juga memiliki kewajiban untuk memenuhi komitmen yang telah dibuatnya dengan memanifestasikan partisipasi publik yang ada dalam doktrin kepercayaan publik (DKP). Artikel ini berusaha menjawab pertanyaan sejauh mana peran partisipasi publik menerapkan DKP dalam pemenuhan NDC Indonesia. Walaupun partisipasi publik memiliki peran yang signifikan dalam pemenuhan NDC, tampak praktiknya masih jauh dari ideal.
Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia Andang Binawan; Maria Grasia Sari Soetopo
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 9 No 1 (2022): Oktober
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v9i1.499

Abstract

Terbitnya Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor A/RES/76/300 mengakui hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia (HAM). Berkaitan dengan hal itu, artikel ini bertujuan  menganalisis dampak terbitnya Resolusi PBB tersebut terhadap hukum Indonesia. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini pada pokoknya menunjukkan bahwa berbagai upaya masih perlu dilakukan untuk mendukung pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dalam perspektif hukum internasional, Resolusi PBB No. A/RES/76/300 perlu ditindaklanjuti dengan konvensi baru untuk menegaskan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai HAM. Indonesia sebagai negara yang terlibat dalam resolusi tersebut memiliki kewajiban moril untuk mendukung pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Penyempurnaan terhadap asas keadilan sebaiknya dilakukan terhadap beberapa undang-undang. Selain itu, Pemerintah juga perlu meningkatkan peran pengawasan dengan meningkatkan intensitas penegakan hukum untuk menjamin kepatuhan masyarakat.
Penggunaan Bukti Ilmiah dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Putusan Perkara Pidana Materiil Lingkungan Hidup di Indonesia Tahun 2009–2020 Fachrizal Afandi; Daru Adianto; Prischa Listiningrum; Monnachu Wemonicha Lovina
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 9 No 1 (2022): Oktober
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v9i1.500

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potret penggunaan bukti ilmiah (scientific evidence) dalam putusan perkara pidana lingkungan hidup di Indonesia dan kesesuaian penggunaan bukti ilmiah dengan prinsip kehati-hatian pada pertimbangan Hakim dalam putusan perkara pidana lingkungan hidup. Permasalahan tersebut didasari pada pentingnya keberadaan bukti ilmiah serta pengaruhnya terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara, khususnya berkaitan dengan kekuatan alat bukti ilmiah yang dihadirkan di persidangan. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum interdisipliner dengan pendekatan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan studi kasus analisa putusan pengadilan (case law approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuat lemahnya bukti ilmiah sangat dipengaruhi oleh keabsahan atau validitas dari masing-masing isi dan bentuk dari bukti ilmiah itu sendiri. Penggunaan bukti ilmiah pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara juga erat kaitannya dengan penerapan prinsip kehati-hatian sebagai salah satu substantive legal principles dalam penanganan perkara pidana lingkungan hidup.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 1 (2024): Oktober Vol 10 No 2 (2024): April Vol 10 No 1 (2023): Oktober Vol 9 No 2 (2023): April Vol 9 No 1 (2022): Oktober Vol 8 No 2 (2022): April Vol 8 No 1 (2021): Oktober Vol 7 No 2 (2021): April Vol 7 No 1 (2020): Oktober Vol 6 No 2 (2020): April Vol 6, No 2 (2020): April Vol 6, No 1 (2019): October Vol 6 No 1 (2019): Oktober Vol 5, No 2 (2019): April Vol 5 No 2 (2019): April Vol 5 No 1 (2018): Oktober Vol 5, No 1 (2018): October Vol 4, No 2 (2018): Februari Vol 4 No 2 (2018): Februari Vol 4 No 1 (2017): SEPTEMBER Vol 4, No 1 (2017): September Vol 3, No 2 (2017): Maret Vol 3 No 2 (2017): MARET Vol 3 No 1 (2016): JULI Vol 3, No 1 (2016): JULI Vol 2 No 2 (2015): DESEMBER Vol 2, No 2 (2015): DESEMBER Vol 2, No 1 (2015): MEI Vol 2 No 1 (2015): Mei Vol 1 No 2 (2014): Juli Vol 1, No 2 (2014): Juli Vol 1, No 1 (2014): Februari Vol 1 No 1 (2014): Februari More Issue