Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia

jhli
Website

Published by Indonesian Center for Environmental Law

ISSN : 2655514X EISSN : 26559099 DOI : http://doi.org/10.38011/jhli

Core Subject : Social,

Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) terbit dengan nomor ISSN baru mulai volume 5 nomor 1. Sebelumnya, “JHLI” terdaftar dengan nomor ISSN: 2355-1350 dengan nama Jurnal Hukum Lingkungan (JHL). Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) merupakan salah satu wadah penelitian dan gagasan mengenai hukum dan kebijakan lingkungan, yang diterbitkan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) setiap 6 bulan sekali.

Arjuna Subject : -

Articles 222 Documents

1 2 3 4 5

MEMBERANTAS KEJAHATAN ATAS SATWA LIAR: REFLEKSI ATAS PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 Sembiring, Raynaldo; Adzkia, Wenni
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 2, No 2 (2015): DESEMBER
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

AbstrakKejahatan atas satwa liar merupakan kejahatan yang bersifat transnasional dan terorganisasi yang telah mengakibatkan dampak negatif terhadap ekosistem Indonesia. Perkembangan kejahatan atas satwa liar yang saat ini juga merupakan kejahatan teroganisasi, lintas negara dan berbasis elektronik, membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tidak lagi efektif dan telah gagal untuk mengatasinya. Kegagalan ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Pada tataran praktek, rendahnya tuntutan Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim membuat tidak adanya efek jera bagi pelaku kejahatan atas satwa liar. Tulisan ini membahas secara spesifik mengenai perkembangan kejahatan atas satwa liar dan kegagalan penegakan hukum atasnya. Tulisan ini juga memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagai sarana untuk memberantas kejahatan atas satwa liar di Indonesia.Â AbstractWildlife Crime is a transnational and organized crime that has given the negative impact for Indonesiaâ€™s ecosystem. Evolution of wildlife crime as organized crime, transnational crime, and cyber crime makes Law No. 5 Year 1990 ineffective and has failed to combat it. This failure is caused by the lack of criminal sanction in Law No. 5 Year 1990. In the implementation, low of demand and verdict by prosecutor and judge couldnâ€™t give the deterrent effect for the criminal. This paper discusses specifically about evolution of wildlife crime modus and the failure of law enforcement. This paper also gives input to revise Law No. 5 Year 1990 for combating wildlife crime in Indonesian context.

Fungsi Izin Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus: Gugatan Penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair Di Sungai Cikijing) Astriani, Nadia; Adharani, Yulinda
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3, No 1 (2016): JULI
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Permasalahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di KecamatanRancaekek, Kabupaten Bandung, sudah berlangsung lebih dari 20 tahun.Pencemaran Sungai Cikijing berdampak pada menurunnya produksi pertaniandan/atau perikanan. Pencemaran ini seharusnya tidak terjadi jika perusahaanmengolah limbah sebagaimana mestinya. Oleh karena itu Koalisi MelawanLimbah yang terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat (WALHI Jabar),Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, dan Paguyuban Warga PeduliLingkungan (PAWAPELING) menggugat penerbitan Izin Pembuangan LimbahCair (IPLC) ke Sungai Cikijing yang dikeluarkan oleh Bupati Sumedang. Penelitianini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini akanmemaparkan fungsi izin dalam pengendalian lingkungan dengan menganalisateori-teori hukum perizinan dan teori-teori hukum lingkungan serta penerapanteori-teori ini dalam praktek

ANALISIS PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI Qurbani, Indah Dwi
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 1, No 1 (2014): Februari
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas dianggap belum cukup memadai sebagai instrumen hukum yang dapat melindungi hak rakyat secara keseluruhan sebagaimana yang diamanatkan pasal 33 UUD Tahun 1945. Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas perlu dilakukan dengan membuat terobosan hukum agar semangat melindungi kepentingan bangsa dan negara seperti diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 dapat dipenuhi

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Mengenai Izin Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara (PLTU -B) 1 x 1.000 MW a/n PT Cirebon Energi Persada Quina, Margaretha
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 4, No 1 (2017): September
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Perkara ini menguji objek Keputusan Tata Usaha Negara berupa Izin Lingkungan yang diberikan oleh BPMPT Provinsi Jawa Barat kepada PT Cirebon Energi Persada untuk konstruksi dan operasi PLTU-B 1 x 1.000 MW (â€œObjek TUNâ€). Lebih dari 90 hari setelah penerbitan Objek TUN, 6 (enam) orang warga yang bertempat tinggal di sekitar lokasi pembangunan PLTU-B Cirebon 1 x 1.000 MW dan merasa dirugikan atas penerbitan Izin Lingkungan ini (selanjutnya disebut â€œDusmad, dkkâ€) mengajukan gugatan tata usaha negara ke PTUN Bandung.

TINDAKAN AFIRMATIF SEBAGAI BENTUK KEADILAN PADA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI LAUT : STUDI KASUS MV HAI FA DAN NELAYAN UJUNG KULON Dudayev, Rayhan
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 2, No 1 (2015): MEI
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

AbstrakUpaya penegakan hukum yang tegas merupakan salah satu cara untuk menjaga kelestarian lingkungan. Instrumen hukum lingkungan dibuat dan ditegakkan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Namun pada pelaksanaannya, penegakan hukum lingkungan tidak senada dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Penegakan hukum lingkungan seolah hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Dalam tulisan ini, akan dibahas mengenai penegakan hukum lingkungan di sektor maritim dalam dua kasus yang berbeda, berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang Konservasi Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Koservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Perbedaan sebab akibat dalam kasus yang berbeda tidak membuat hukum memperlakukan kedua kasus tersebut secara berbeda karena adanya asas kesamaan (equality before the law) dalam hukum. Tulisan ini akan memaparkan penegakan hukum, terutama hukum pidana, ditinjau dengan perspektif pembangunan berkelanjutan pada kasus nelayan dan kasus illegal fishing yang melibatkan korporasi. Berangkat dari perspektif tersebut, tulisan ini mencoba menganalisis alasan pentingnya tindakan afirmatif bagi penegakan hukum di masing-masing kasus.Â AbstractOne of the means to protect the environment is to firmly enforce the environmental law. Environmental legal instruments are made and enforced in order to prevent environmental damage. However, environmental law enforcement in practice is not always consistent with the concept of sustainable development. Environmental enforcement is sharper to the poor people, but dull to big corporations. This article attempts to discuss the enforcement of environmental law in the maritime sector in two different cases, with regard to the violation of Law no. 5 of 1990 regarding Conservation. Despite the different causation and magnitude of impacts, the law treats those cases equally due to the equality before the law principle. This article also elaborates the law enforcement, especially criminal law, with the perspective of sustainable development in the case of involving fishermen and the illegal fishing case involving a corporation. From this perspective, this paper analyzes the importance affirmative action for the law enforcement in each case.

Moratorium Sawit Jokowi dalam Perspektif Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan ala Politik Hijau Aji, Sekar Banjaran
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 5, No 2 (2019): April
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia Fatimah, Isna
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 2, No 2 (2015): DESEMBER
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Tujuan dari penulisan buku â€œHukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesiaâ€ pada dasarnya adalah memberikan penjelasan tentang kerangka hukum sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang telah ada di Indonesia. Tidak berhenti di situ, dengan menggali lebih dalam makna dan tujuan mendasar dari berbagai jenis hukum yang hidup di Indonesia, hukum internasional, serta membandingkan dengan pelaksanaan di negara lain terkait bidang Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT), buku ini memberikan beberapa rekomendasi kebijakan dan pengaturan dalam bingkai pemenuhan hak ekonomi masyarakat, hak-hak komunal dan hak budaya yang dikontekstualisasikan sebagai bagian dari hak asasi manusia.Sebagai karya ilmiah di bidang hukum, buku ini memberikan perspektif mengenai penilaian atas norma yang sudah berlaku dengan kebutuhan pelindungan hak-hak masyarakat yang mempunyai pengetahuan tradisional atau ekspresi budaya tradisional atas sumber daya genetik. Dengan demikian, pendekatan penelitian dilakukan melalui analisis bahan hukum primer, dalam hal ini terbatas pada hukum positif yang berlaku terkait dengan SDGPTEBT, hak asasi manusia (terutama hak masyarakat adat), hak kekayaan intelektual, dan penguasaan sumber daya alam. Selain itu buku ini juga merujuk pada bahan hukum sekunder termasuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik, RUU tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, dan RUU tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati.

Tanggung Jawab Negara dan Korporasi Terhadap Kasus Impor Limbah Plastik di Indonesia (Perspektif Konvensi Basel dan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM) Fuad, Muhammad Busyrol
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 6, No 1 (2019): October
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Limbah plastik belakangan mendapatkan perhatian yang cukup serius mengingat tingkat eskalasi permasalahannya yang begitu signifikan. Pada 10 Mei 2019 sebanyak 187 Negara mengambil satu langkah besar untuk mengendalikan krisis perdagangan plastik dunia dengan memasukkan limbah plastik dalam amandemen Konvensi Basel 1989. Selain itu, jika dicermati, perpindahan lintas batas limbah plastik dalam skema perdagangan global tersebut melibatkan berbagai kepentingan komersial pada aspek ekspor-impor. Tulisan ini ingin mengkaji bagaimana tanggung jawab negara dan korporasi terhadap kasus impor limbah plastik di Indonesia dalam sudut pandang Konvensi Basel dan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM.

Audit Kepatuhan Terpadu dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Anindito, Lakso
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 4, No 1 (2017): September
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Pertama, tulisan ini akan membahas peranan audit kepatuhan terpadu sebagai inovasi. Kedua, penggunaan konsep pertanggungjawaban korporasi dalam hal kepatuhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebagai landasan dalam menentukan ukuran kepatuhan dalam pelaksanaan audit kepatuhan terpadu. Ketiga, kewenangan pemerintah dalam pelaksanaan audit kepatuhan terpadu. Keempat, prasyarat efektivitas pelaksanaan audit kepatuhan. Berdasarkan aspek-aspek maka dapat disimpulkan bahwa apabilaaudit kepatuhan terpadu dilaksanakan dengan memenuhi perasyarat maka dapat menjadi perangkat efektif dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Dualisme Konteks Proper sebagai Instrumen Penaatan Sukarela dan Command and Control Rahman, Faisol
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 6, No 2 (2020): April
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Kehadiran penaatan sukarelaÂ (voluntary approach) di negara berkembang telah menjadi alternatif untuk mendorong penaatan hukum. Penaatan sukarela dapat menjadi pelengkap instrumen atur dan awasi (command and control), untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dan minimnya kemauan politik pemerintah. ProperÂ yang pada masa awalnya merupakan salah satu instrumen penaatan sukarela yang dapat mendorong ketaatan hukum pesertanya. Namun belakangan, Proper dikritik karena tidak memberikan sanksi terhadap pesertanya yang berperingkat tidak taat. Pada titik singgung ini, menjadi bias pemaknaan Proper antara konteks penaatan sukarela dan command and control.Artikel ini mengkaji secara normatif adanya dilema penerapan sanksi dalam ProperÂ oleh KLHK selaku penyelenggara Proper. Dimana non-peserta Proper, cenderung mendapatkan keleluasaan akibat ketiadaan sistem pengawasan dan penegakan hukum. Sedangkan peserta Proper, yang secara sukarela telah bekerja sama untuk mempermudah pengawasan pemerintah, terancam sanksi apabila ditemukan pelanggaran. Sehingga apabila sanksi diterapkan terhadap peserta, dapat memberikan tekanan terhadap kesukarelaan peserta untuk melanjutkan kerja samanya dalam Proper.Kata Kunci: penaatan sukarela, penegakan hukum lingkungan, proper

Page 3 of 23 | Total Record : 222

1 2 3 4 5

Filter by Year

2014 2024

Filter By Issues

All Issue Vol 11 No 1 (2024): Oktober Vol 10 No 2 (2024): April Vol 10 No 1 (2023): Oktober Vol 9 No 2 (2023): April Vol 9 No 1 (2022): Oktober Vol 8 No 2 (2022): April Vol 8 No 1 (2021): Oktober Vol 7 No 2 (2021): April Vol 7 No 1 (2020): Oktober Vol 6 No 2 (2020): April Vol 6, No 2 (2020): April Vol 6 No 1 (2019): Oktober Vol 6, No 1 (2019): October Vol 5 No 2 (2019): April Vol 5, No 2 (2019): April Vol 5 No 1 (2018): Oktober Vol 5, No 1 (2018): October Vol 4, No 2 (2018): Februari Vol 4 No 2 (2018): Februari Vol 4 No 1 (2017): SEPTEMBER Vol 4, No 1 (2017): September Vol 3, No 2 (2017): Maret Vol 3 No 2 (2017): MARET Vol 3, No 1 (2016): JULI Vol 3 No 1 (2016): JULI Vol 2 No 2 (2015): DESEMBER Vol 2, No 2 (2015): DESEMBER Vol 2, No 1 (2015): MEI Vol 2 No 1 (2015): Mei Vol 1 No 2 (2014): Juli Vol 1, No 2 (2014): Juli Vol 1, No 1 (2014): Februari Vol 1 No 1 (2014): Februari More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta selatan, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA