Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia

jhli
Website

Published by Indonesian Center for Environmental Law

ISSN : 2655514X EISSN : 26559099 DOI : http://doi.org/10.38011/jhli

Core Subject : Social,

Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) terbit dengan nomor ISSN baru mulai volume 5 nomor 1. Sebelumnya, “JHLI” terdaftar dengan nomor ISSN: 2355-1350 dengan nama Jurnal Hukum Lingkungan (JHL). Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) merupakan salah satu wadah penelitian dan gagasan mengenai hukum dan kebijakan lingkungan, yang diterbitkan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) setiap 6 bulan sekali.

Arjuna Subject : -

Articles 222 Documents

5 6 7 8 9

Signifikansi Pendekatan Kehati-hatian Dalam Pengaturan Organisme Transgenik di Indonesia Santoso, Wahyu Yun; Sunarto, Sunarto; Martono, Edhi; Supriyono, Harry
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 4, No 1 (2017): September
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Tulisan ini hendak memaparkan penggunaan pendekatan kehati-hatian dalam pengaturan sumberdaya genetik. Utamanya membahas secara normatif pentingnya penerapan pendekatan kehati-hatian dalam pengaturan organisme transgenik di Indonesia. Pembahasan paper diawali dengan mendeskripsikan konsep pendekatan kehati-hatian, terutama dari sudut pandang CBD; konsep pengelolaan sumberdaya genetik Indonesia dan isu krusial yang ada; serta penerapan pendekatan kehati-hatian untuk pengaturan organisme transgenik di Indonesia.

GUGATAN WARGA NEGARA (STUDI KASUS: GERAKAN SAMARINDA MENGGUGAT Alamanda, Rizkita
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 1, No 2 (2014): Juli
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

AbstrakPerubahan iklim bukan lagi menjadi sebuah omong kosong, kenyataan bahwa bumi semakin panas dan ancaman atas dampak perubahan iklim telah menjadi nyata. Pergeseran musim mengakibatkan kegagalan dalam bercocok tanam, kenaikan permukaan air laut mengancam keberadaan negara-negara kepulauan kecil. Banjir dan kekeringan adalah sebagian kecil dari dampak perubahan iklim yang telah nyata dirasakan. Bumi semakin panas, para ahli dalam Laporan IPCC WG I AR 5 semakin yakin bahwa penyebab perubahan iklim adalah akibat aktivitas manusia. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan dan kerugian yang diderita akibat dampak perubahan iklim? Di Indonesia, Gugatan Warga Negara menjadi salah satu bentuk litigasi yang menjadi alternatif penyelesaian dampak perubahan iklim yang dirasakan oleh masyarakat.Â Abstract Climate change is not longer became an issue, we are facing the fact that earth is getting warmer and the impact of climate change is become real. The season changed, and affected the crops failure. The raising sea level threatening the existence of small islands. Flood and drought are simply the several impact of climate change that has been perceived. Earth is getting warmer, the IPCC Fifth Assessment Report of Working Group I ensure the main cause of climate change is from anthropogenic activities. The question that arose later is who will be responsible for any damage of the climate change impact? Citizen Law Suit in Indonesia has become one of litigation form that can be an alternative solution of climate change impacts in civil society.

Membedah Kebijakan Perencanaan Ketenagalistrikan di Indonesia Widyaningsih, Grita Anindarini
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 5, No 1 (2018): October
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

PLN vs Energi Terbarukan: Peraturan Menteri ESDM Terkait Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Modjo, Suci
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 6, No 1 (2019): October
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Mengingat keadaan iklim tanpa musim yang menyediakan sinar matahari sepanjang tahun dan tipe perumahan yang umumnya melekat dengan tanah, penggunaan panel surya atap sebagai sumber energi alternatif harusnya digalakkan di Indonesia. Di antara pelbagai cara pemberian insentif penggunaan panel surya adalah melalui pengurangan halangan peraturan dalam tahap instalasi, dan pembelian kelebihan tenaga oleh Pemerintah dengan harga yang diunggulkan. Tulisan ini membahas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Peraturan ini memberi kewenangan yang luas kepada PLN, dari izin instalasi hingga pembelian kelebihan tenaga dengan potongan harga, yang secara praktis menempatkan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup pada posisi yang lebih lemah dibanding dengan pembangkit listrik komersial. Pemberian kewenangan yang luas kepada PLN tersebut merupakan pelanggaran konstitusi, bertentangan dengan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan diversifikasi sumber listrik, dan secara umum kontra-produktif terhadap upaya pengurangan emisi dari pembangkit listrik.

Catatan Akhir Tahun 2016 Indonesian Center for Environmental Law â€œTahun Kelam Kebijakan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesiaâ€ ICEL, Tim
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3, No 2 (2017): Maret
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Kebijakan Pemerintah selama tahun 2016 lebih berpihak kepada proyek- proyek pembangunan, minim perhatian pada upaya perlindungan fungsi lingkungan hidup dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat [...]

Ulasan Buku Kapita Selekta Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Unknown, Unknown
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 1, No 1 (2014): Februari
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Kapita Selekta Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Kapita Selekta Anotasi UUPPLH) merupakan hasil penelitian ICEL terhadap ketentuan pasal-pasal UUPPLH. Kapita Selekta Anotasi mencoba membedah muatan UUPPLH dengan menyajikan kronologi pembahasan, analisis teori, analisis perbandingan dengan perundang- undangan lainnya, dan analisis perbandingan dengan negara lain pada pasal- pasal tertentu dalam UUPPLH.Â Pasal-pasal yang diteliti dalam Kapita Selekta Anotasi UUPPLH ini dibungkus melalui tema-tema yang menjadi pokok dari UUPPLH.Melalui Kapita Selekta Anotasi UUPPLH, pembaca akan lebih mudah memahami pokok pikiran dan struktur UUPPLH.Â Kapita Selekta Anotasi UUPPLH juga memberikan penjelasan bagi beberapa ketentuan pasal yang sering menjadi perdebatan dan menimbulkan multitafsir seperti Pasal 90 yang ketentuannya membuat Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tidak dapat mengajukan gugatan secara sendiri-sendiri.Â Selain itu, Kapita Selekta Anotasi UUPPLH menampilkan sejarah pembahasan UUPPLH yang memudahkan pembaca mendapat informasi munculnya pasal-pasal di UUPPLH.

Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila) Sujadi, Suparjo
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 4, No 2 (2018): Februari
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

ASPEK HUKUM DALAM PELESTARIAN SUMBER DAYA GENETIK LAUT: KEBUTUHAN DAN TANTANGAN Fatimah, Isna
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 2, No 2 (2015): DESEMBER
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

AbstrakPelestarian sumber daya genetik laut (SDG laut) merupakan kegiatan yang meliputi upaya-upaya pemanfaatan dan pelindungan SDG laut sebagai investasi potensial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sebagai negara yang dianugerahi kemewahan wilayah laut kepulauan, seharusnya perhatian terhadap SDG laut sudah mengemuka. Sayangnya, Indonesia belum mempunyai kerangka hukum yang komprehensif dalam mengatur pelestarian SDG laut. Tulisan ini bermaksud memberikan gambaran tentang kebutuhan dan tantangan Indonesia dalam mengatur pelestarian SDG laut. Fokus penulisan dibatasi pada aspek hukum dalam manajemen pemanfaatan dan pelindungan SDG laut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menelaah perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia, berkenaan dengan hukum laut dan keanekaragaman hayati, serta beberapa peraturan nasional lain yang terkait. Adapun berbagai teori dan informasi pendukung diperoleh melalui data dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan sekaligus menjadi tantangan dalam membangun kerangka hukum pelestarian SDG laut meliputi: (1) pembuatan kerangka kebijakan integratif tentang penguasaan negara dan hak masyarakat atas pemanfaatan SDG laut; (2) penguatan koordinasi antar instansi yang mengemban fungsi terkait pelestarian SDG laut; dan (3) penguatan dan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan terkait pelestarian SDG laut.Â AbstractThe scope of preserving marine genetic resources (MGRs) shall involve the act of utilization and protection towards sowing potential benefits to reach sustainable development. Privileged by its archipelagic form, Indonesia should have been in the forefront in valuing the importance of MGRs. Unfortunately, comprehensive regulations on the preservation of MGRs are not yet exist in Indonesia. This article aims to give description on the needs and challenges to regulate preservation of MGRs in Indonesia. This article is focusing on legal aspect in the management of utilization and protection of MGRs. Method conducted for this research is normative approach by analyzing ratified international agreements regarding law of the sea and biodiversity and other relevant national regulations. Meanwhile, supporting theories and information are obtained through secondary data and literature of laws. The research shows that needs as well as challenges in designing legal framework on MGRs requires: (1) creating integrative policy on Stateâ€™s sovereignty and peopleâ€™s right over MGRs utilization; (2) strengtening coordination among institutions; and (3) strengthening and harmonizing regulations related to MGRs.

Mengatasi Persoalan Institusional Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA): Pembelajaran dari Kasus Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo (RETN) di Provinsi Riau Kartodihardjo, Hariadi; Muhammad, Chalid
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 5, No 2 (2019): April
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Perkembangan Pengaturan Kualitas Udara di Indonesia: dari Pendekatan Tradisional Atur dan Awasi ke arah Bauran Kebajikan Aminudin, Cecep
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3, No 1 (2016): JULI
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan perkembangan pengaturan kualitas udara sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Uraian dilakukan berdasarkan hasil analisis yuridis normatifterhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berhasil diinventarisasi.Perkembangan pengaturan dibagi dalam 5 kurun waktu.

Page 7 of 23 | Total Record : 222

5 6 7 8 9

Filter by Year

2014 2024

Filter By Issues

All Issue Vol 11 No 1 (2024): Oktober Vol 10 No 2 (2024): April Vol 10 No 1 (2023): Oktober Vol 9 No 2 (2023): April Vol 9 No 1 (2022): Oktober Vol 8 No 2 (2022): April Vol 8 No 1 (2021): Oktober Vol 7 No 2 (2021): April Vol 7 No 1 (2020): Oktober Vol 6 No 2 (2020): April Vol 6, No 2 (2020): April Vol 6, No 1 (2019): October Vol 6 No 1 (2019): Oktober Vol 5, No 2 (2019): April Vol 5 No 2 (2019): April Vol 5 No 1 (2018): Oktober Vol 5, No 1 (2018): October Vol 4, No 2 (2018): Februari Vol 4 No 2 (2018): Februari Vol 4 No 1 (2017): SEPTEMBER Vol 4, No 1 (2017): September Vol 3, No 2 (2017): Maret Vol 3 No 2 (2017): MARET Vol 3 No 1 (2016): JULI Vol 3, No 1 (2016): JULI Vol 2 No 2 (2015): DESEMBER Vol 2, No 2 (2015): DESEMBER Vol 2, No 1 (2015): MEI Vol 2 No 1 (2015): Mei Vol 1 No 2 (2014): Juli Vol 1, No 2 (2014): Juli Vol 1, No 1 (2014): Februari Vol 1 No 1 (2014): Februari More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta selatan, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA