cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
AL-HUKAMA´
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 20897480     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Hukama': Jurnal Hukum Keluarga Islam di Indonesia diterbitkan oleh Prodi Hukum Keluarga Islam (ahwal As-Syakhsiyyah) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Jurnal ini memuat tentang kajian yang berkaitan dengan seluruh aspek Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jurnal ini terbit dua kali setahun: bulan Juni dan Desember. p-ISSN: 2089-7480 , e-ISSN: 2548-8147
Arjuna Subject : -
Articles 343 Documents
 4   5   6   7   8 
ASAS MONOGAMI TERBUKA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA Sam’un, Sam’un
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 5 No 1 (2015): Juni 2015
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The existence of the effort of the Islamic family law reform in a number of Muslim countries in the 20th century has resulted a number of Islamic law, which has been conceived and began to change, though many of the changes are not so radical. One of the changes is the emergence of the open principle of monogamous as manifested in Undang-Undang No. 1 year 1974 about marital contract. It is mentioned that the original principle of marriage is monogamous. However, in the next article, Undang-Undang about marital contract is likely to open a way for husband to do polygamy which is then called an open principle of monogamous. In fact, there is a similarity between understanding of classical jurisprudence and Undang-Undang of marital contract, it is allowing conducting polygamy. However, Undang-Undang of marital contract initiates that every husband who wants to be polygamous must gain the permission from religion court. This permission is the intersection between both since it is a manifestation of one of the conditions that must be met by a husband when he is about polygamy, which is fair to all wives. The purpose of all above considerations is indeed to minimize the chance of conducting polygamy that is in line with the purpose of the renewal of Islamic law itself, namely the improvement of the woman’s status.Abstrak: Adanya usaha pembaharuan Hukum Keluarga Islam di sejumlah negara Muslim pada abad ke-20 ini mengakibatkan sejumlah pokok-pokok Hukum Islam yang selama ini dipahami, mulai mengalami perubahan, meskipun banyak dari perubahan tersebut tidak begitu radikal (mendasar). Salah satu perubahannya adalah munculnya asas monogami terbuka dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa asas perkawinan itu monogami. Akan tetapi, pada pasal selanjutnya, UU Perkawinan tersebut masih membuka jalan bagi para suami yang ingin berpoligami. Inilah yang dinamakan asas monogami terbuka. Pada dasarnya, pemahaman dalam fikih klasik dan pemahaman dalam UU Perkawinan tidaklah berbeda, yakni sama-sama membolehkan poligami. Hanya saja, UU Perkawinan berinisiatif agar setiap suami yang hendak berpoligami, harus melalui izin pengadilan. Izin pengadilan inilah yang menjadi titik temu antara UU perkawinan dan fikih klasik, karena dalam izin pengadilan mangandung manifestasi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh suami tatkala hendak berpoligami, yakni adil terhadap semua istri. Tujuan daripada semua ketentuan tersebut adalah mempersempit peluang terjadinya poligami sehingga berbanding lurus dengan tujuan pembaharuan Hukum Islam itu sendiri, yakni peningkatan status wanita di abad ini.Kata Kunci : Asas Monogami, Perundang-undangan, Fikih Klasik
PEMBAGIAN WARIS HARTA PUSAKA ‎RENDAH TIDAK BERGERAK DALAM ‎MASYARAKAT MINANGKABAU ‎KANAGARIAN KURAI husni, alfi
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 6 No 2 (2016): Desember 2016
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.649 KB)

Abstract

Abstract: This study examines the practice of lower division of inheritance for the immovable goods within the inheritance system of Minangkabau, Kanagarian. It is then analyzed with the inheritance system in Islam. Data are obtained by interview and documentation. Interview is conducted to public figures, customs, and religion in Kanagarian Kurai. The collected data are then analyzed with descriptive-deductive mindset. The research finds that the practice of lower division of inheritance for the immovable goods within the inheritance system of Minangkabau- Kanagarian is still strongly influenced by the old custom that only prioritizes the female line. This influence can be seen from the implementation of the inheritance of immovable property such as land or house that are only given to girl. The boy does not take his part because of his embarrassment to the people around who consider that he has not right to take the estate and for the reason to avoid family dispute. In addition, the inheritance system in Kanagarian Kurai, the division of the estate that often delay leads to the mixing of the estate with the other property divisions of inheritance. The practice of lower division of inheritance for the immovable goods within the inheritance system of Minangkabau-Kanagarian is not in accordance with the provision of the Islamic inheritance system which clearly specifies each heir.Abstrak:Penelitian ini mengkaji praktik pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak dalam kewarisan Minangkabau di Kanagarian Kurai. Pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak di kanagarian Kurai ini kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan ketentuan waris dalam Islam. Data diperoleh dengan metode wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan kepada tokoh masyarakat, adat dan agama di kanagarian Kurai. Setelah terkumpul, data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Penelitian ini menemukan bahwa, pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak di Kanagarian Kurai masih sangat dipengaruhi adat lama yang mewariskan harta hanya pada jalur perempuan saja. Pengaruh ini dapat dilihat dari pelaksanaan warisan harta tidak bergerak seperti tanah atau rumah yang hanya diberikan kepada anak perempuan. Anak laki-laki tidak mengambil bagian mereka karena malu kepada masyarakat sekitar yang menganggap tidak patut mengambil harta warisan dan karena untuk menghindari perselisihan keluarga. Selain itu, dalam kewarisan di Kanagarian Kurai, pembagian harta waris yang ditunda-tunda sering menyebabkan tercampurnya harta warisan dengan harta lainnya. Pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah tidak bergerak di Kanagarian Kurai ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kewarisan Islam yang secara jelas menentukan bagian masing-masing ahli waris secara pasti dan bersifat ijbāri.Kata Kunci: waris, harta pusaka rendah tidak bergerak, masyarakat Minangkabau
ANALISIS KOMPARASI TENTANG LARANGAN PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HINDU Wafa, Ahmad Zainul
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 1 No 1 (2011): Juni 2011
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.716 KB)

Abstract

Penelitian pustaka ini sejak awal didesain untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana ketentuan hukum Islam dan Hindu tentang larangan pernikahan, serta persamaan dan perbedaannya pada kedua hukum? Hasil penelitian menemukan bahwa hukum Islam mengatur masalah larangan perkawinan yang lebih ditekankan kepada kurun waktu berlakunya larangan tersebut, adakalanya larangan tersebut berlaku untuk selamanya (muabbad), dan adakalanya pula hanya berlaku untuk sementara waktu sampai hal-hal yang menyebabkan pelarangan tersebut berakhir (muwaqqat). Sedangkan dalam hukum Hindu ketentuan larangan pernikahan lebih ditekankan pada subyek atau pelaku hukum itu sendiri. Hal ini dilatar belakangi adanya pembagian fungsi, hak dan tanggung jawab manusia dalam masyarakat yang diwujudkan dalam sistem warna (Brahmana, Ksatriya, Waisya, dan Sudra) sehingga pelarangan tersebut lebih ditekankan berdasarkan golongan warna. Termasuk dalam larangan untuk selamanya (muabbad) pada hukum Islam adalah pelarangan karena nasab, adanya hubungan musaharah, dan hubungan susuan. Sedangkan larangan sifatnya muwaqqat termasuk di dalamnya larangan pernikahan karena mengumpulkan dua orang bersaudara, terikat oleh hak orang lain, musyrik, wanita yang telah dicerai tiga kali, dan menikahi lebih dari empat orang wanita. Sedangkan dalam Hindu ketentuan berdasarkan golongan ini dibagi menjadi larangan untuk golongan Dwijati (larangan Assapinda dan larangan berdasarkan warna) dan larangan untuk semua golongan (larangan jenis keluarga, kategori wanita, larangan berdasarkan warna). 
PENGASUHAN ANAK JALANAN DI SANGGAR ALANG-ALANG SURABAYA Firmanuddin, Moch.
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 4 No 2 (2014): Desember 2014
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This article discusses the practice of deserted children by Sanggar Alang-Alang Surabaya, a civil society institution which focuses on the welfare of abandoned children in Surabaya. This institution opens formal education such as preschool, literacy program of Paket A (Equivalent to elementary school), Paket B (equivalent to Junior High School) as well as non-formal education. In addition it also provides religious instruction, social and health welfare, life skill as well art training. . In Islamic perspective, this institution has conducted a very noble function in accordance to the Quranic injunction, especially Chapter 17:31 which guarantee the rights of children to live and develop and become. Likewise, Quran Chapter 8:27 also ordains the protection of children. From the perspective of state, theLaw No 23/2002 on Children Protectionhas sanctioned that the state is responsible for the welfare of all deserted children. Thus, this this Sanggar Alang-Alang has performed one of the state’s function and therefore, it should be supported. Abstrak: Artikel ini membahas tentang Penerapan Pengasuhan Anak Jalanan di Sanggar Alang-Alang Surabaya. Dalam penerapan pengasuhan anak jalanan di sanggar alang-alang Surabaya, sanggar melaksanakan pendidikan formal seperti PAUD, program kerja paket A (setara SD) dan program kejar paket B (setara SMP) dan pendidikan non formalnya berupa semua pembinaan yang dilakukan di sana. hal ini di tunjang dengan beberapa program unggulan, yakni: pembinaan agama, pembinaan sosial, pembinaan kesehatan, pembinaan keterampilan, dan pembinaan kesenian. Hal ini sesuai dengan surat al-isra’ ayat 31 yang menjelaskan anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 juga menghendaki adanya perlindungan anak, hal ini sesuai dengan ketentuan surat al-anfal ayat 27. Penerapan pengasuhan anak di sanggar alang-alang sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh hukum Islam, hal ini dapat dilihat dari beberapa program yang dicanangkan. adapun pembinaan yang dilakukan oleh sanggar alang-alang sebenarnya sudah sesuai dengan hukum Islam, namun tidak sesuai dengan undang-undang no. 23 tahun 2002 yang berlaku yang seharusnya anak jalanan dipelihara oleh negara. Untuk itu diharapkan pemerintah dapat memberikan sumbangsihnya dalam pelaksanaan undang-undnag no. 23 tahun 2002 oleh lembaga non pemerintah
KAWIN MISYAR DI SURABAYA DALAM ‎PERSPEKTIF DRAMATURGI ERVING ‎GOFFMAN Nasiri, Nasiri
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 6 No 1 (2016): Juni 2016
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.961 KB)

Abstract

This is a qualitative research about misyar marriage which is largely conducted by many single women in Surabaya. The main case to focus is the background of misyar marriage conducted by many single women in Surabaya as well as how they play two roles-as a single woman and a bride at the same time. This research is conducted by interviewing several women who are directly involved in this type of marriage. The data extracted from the interview is then analyzed through Erving Goffman’s dramaturgical theory. This research concludes two important things: first, the existence of misyar marriage provides solution for the busy women when they do not have time to think about marriage. They, in the busyness, can obtain the pleasure of marriage. It is because in this kind of marriage, husband and wife do not have to live in one house, so a wife can do her activity as she could do before and so can a husband. Second, on the perspective of dramaturgical theory, the practice of misyar marriage in Surabaya concludes that the perpetrators of misyar marriage in Surabaya are an average upper middle women either from the economic or educational aspect. They are smart and agile women to play the two roles at once: when at home, she looks like a single woman, but when at the inn or hotel, she is as a bride. When she is in a quiet place or a bed, she is a bride. However, she claims as a single when doing her activities or joining with other single women.  Tulisan ini merupakan laporan penelitian kualitatif tentang kawin misyar  yang marak dilakukan wanita-wanita single di kota Surabaya. Persoalan utama yang dikaji adalah mengenai hal-hal yang melatarbelakangi (motif) pemilihan kawin misyar bagi para wanita karier di Kota Surabaya serta bagaimana mereka menjalani dua peran –sebagai wanita single dan bersuami-- dalam waktu bersamaan. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai beberapa wanita yang terlibat langsung dalam jenis perkawinan ini. Data yang digali dari hasil wawancara itu kemudian dilihat melalui teori dramaturgi Erving Goffman. Penelitian ini menyimpulkan dua hal penting, yaitu: pertama, keberadaan model kawin misyar ini memberikan solusi bagai para wanita yang sibuk dan tidak sempat memikirkan perkawinan. Mereka, di tengah-tengah kesibukan, dapat merasakan nikmatnya perkawinan. Sebab dalam perkawinan ini, suami-istri tidak harus tinggal dalam satu rumah, sehingga istri beraktifitas sebagaimana dia sebelum melakukan perkawinan. Begitu juga dengan sang suami. Kedua, praktik kawin misyar di Kota Surabaya dalam perspektif teori dramaturgi, menyimpulkan bahwa para pelaku kawin misyar di kota pahlawan ini adalah rata-rata para wanita menengah ke atas. Baik dalam segi ekonomi maupun dari segi pendidikan. Mereka cerdas dan lincah dalam memerankan dua peran sekaligus: ketika di rumah layaknya seperti wanita single, tetapi ketika di penginapan atau hotel, maka dia wanita bersuami. Ketika dia berada di tempat sepi atau tempat tidur, maka dia bersuami, tetapi ketika dia berktifitas atau bergabung dengan para wanita lajang, maka dia pun mengaku masih lajang.Kata Kunci: misyar, dramaturgi.
قراءة قانون الوصية الواجبة) قانون احوال الشخصية العراقية) Syafaát, Abd. Kholiq
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 3 No 2 (2013): Desember 2013
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (587.344 KB)

Abstract

الملخص: ان قانون احوال  الشخصية العراقية قد تعدل عدة مرات من قبل الدشرعنٌ العراقينٌ وذلك لدراعة مصافٌ الشعب  ,ويعدل الدشرعون العراقيون لاستجواب شارع العراق الذين يريدون العدل والدساواة في توزيع الارث، ويراعي الدشرعون العراقيون في  تعديل قانون احوال  الشخصية العراقية خصوصا فيما يتعلق  بحكم الوصية الواجبة على عدة امور ابرازىا : ا- العدل طبقا لقولو تعالى  :ان الله يأمر بالعدل والاحسان ب- قانون احوال  الشخصية في بعض الدول العربية التي تم  تطبيقها مسبقا قبل قانون احوال الشخصية العراقية ج- اراء ومذاىب الفقهية التي تنسجم مع عرف وعادة الدواطننٌ العراقينٌ ،وعند جمهور الاصولينٌ ان قاعدة العرف مستخدمة في استنباط الاحكام الشرعية
PANDANGAN PAKAR MEDIS RSUD DR. SOETOMO SURABAYA TENTANG PERKAWINAN BEDA RHESUS GOLONGAN DARAH Taufik, Rinna
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 5 No 2 (2015): Desember 2015
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This research is a bibliographical research to uncover the opinion of the medical experts of Dr. Soetomo Hospital about marriage with different type of blood rhesus and the Islamic law analysis on the view of the medical experts of Dr. Soetomo Hospital about marriage with different type of blood rhesus. The research shows the views of the medical experts of Dr. Soetomo Hospital that a marriage with different type of blood rhesus has two versions. The first opinion, marriage with different type of blood rhesus is not permissible since it may contain any risks on fetus. The second opinion, marriage with different type of blood rhesus may cause any risks on fetus, such as kidney failure, brain damage, to death. This study concludes that the provision of Islamic law on the views of the medical experts about the marriage with different type of blood rhesus shall be closed as in accordance with the division of the third sadd al-dhari’ah, it is originally reserved for things that are permissible and is not intended for cases lead to destruction. However, the damage of wasilah can sometime be greater than the kindness.Abstrak: Penilitian ini adalah penelitian lapangan untuk mengungkap pendapat pakar medis RSUD Dr. Soetomo Surabaya tentang perkawinan beda rhesus golongan darah, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan pakar medis RSUD Dr. Soetomo Surabaya tentang perkawinan beda rhesus golongan darah. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dari beberapa pandangan pakar  medis RSUD Dr. Soetomo Surabaya tentang perkawinan beda rhesus golongan darah ada dua pendapat. Pendapat pertama, perkawinan beda rhesus boleh karena tidak mengandung resiko apapun terhadap janin. Pendapat kedua, perkawinan beda rhesus golongan darah tidak boleh karena banyak mengandung banyak resiko terhadap janin, seperti gagal ginjal, kerusakan otak, hingga meninggal. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan hukum Islam terhadap pandangan pakar medis tentang perkawinan beda rhesus golongan darah wajib ditutup karena sesuai dengan pembagian al-dhari’ah yang ke tiga yaitu wasilah yang semula diperuntukkan untuk perkara yang mubah, tidak diperuntukkan untuk perkara yang membawa kepada kerusakan, namun terkadang wasilah tersebut membawa kepada kerusakan, yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya. Kata kunci:
HUKUM PENGGUNAAN SOCIAL MEDIA OLEH WANITA YANG DALAM MASA ‘IDDAH Muchidah, Izzatul
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 3 No 1 (2013): Juni 2013
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.239 KB)

Abstract

Abstract : This is a field research on the use of social media of women in the waiting period (case study in Gunung Anyar, Surabaya) in the perspective of Islamic law. This study aims to determine how the use of social media by women in the waiting period in Gunung Anyar-Surabaya is and whether it is in accordance with the provision of Islamic law. The technique of collecting data in this study is a direct interview from women who are in the waiting period using social media. The collected data are then analyzed by descriptive-deductive method. This study concludes that based on the provision of Islamic law, the use of social media by women in the raj’i waiting period in Gunung Anyar-Surabaya as a mean to entertain is legally permitted, moreover it has become one of the means of supporting their everyday business. However, if it is used to begin a new relationship with the opposite sex in order not to be known by public and moreover it can affect khitbah, this is not certainly in line with the provision of Islamic law since the raj’i divorced woman is still bounded within the marital contract with her husband. It is better for woman in the raj’i waiting period to have a feasible understanding related to both of the waiting period and its wisdom.   Kata Kunci: hikmah, ‘iddah,  raj’i dan social media. 
PEMENUHAN NAFKAH BAGI PASANGAN IDIOT DI KARANGPATIHAN BALONG PONOROGO JAWA TIMUR Susanti, Linna Susanti
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 4 No 1 (2014): Juni 2014
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This article discusses about the implementation of compliance for idiot couples’ living in village Karangpatihan, Balong, Ponorogo within the perspective of Islamic law. Fulfillment of the idiot husband living in village Karangpatihan, Balong, Ponorogo obtained by working odd job with wages of around Rp. 6.000, - up to Rp. 20.000, per day. But the most commonly accepted salary is Rp. 6.000, -. This earning is only able to meet the food need to taste with the advanced food and snack for the children. This minimal income is deemed sufficient by his wife and idiot family, because they understand the limitation of their clothing. Idiot husband never buys clothes for his wife and children. It is their brothers who buy clothes for them. For residence, the idiot couple is still alive with their parents and brother. The implementation of a living fulfillment of the idiot husband to his family is not prohibited by Islamic law that ordered husband to provide a living according to his ability. Husband provides a living by taking into account to his family circumstance adapted to the ability of the husband and his family economic condition.Abstrak: Artikel ini membahas tentang pelaksanaan pemenuhan nafkah bagi pasangan suami istri idiot di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo perspektif hukum Islam. Pemenuhan nafkah suami idiot di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo didapat dengan kerja serabutan, dengan artian bukan pekerjaan yang pasti, sehingga penghasilannya tidak menentu, dengan upah  sekitar Rp. 6.000,- sampai Rp. 20.000,- , namun gaji yang paling sering diterima  adalah Rp. 6.000,-. Penghasilan ini hanya bisa memenuhi kebutuhan makan secukupnya dengan mengedepankan makanan dan jajan bagi anaknya. Penghasilan yang minim ini sudah dianggap cukup oleh sang istri idiot dan keluarga, karena mereka memahami keterbatasan yang mereka sandang. Suami idiot tidak pernah membelikan baju bagi istri dan anak-anaknya, sehingga saudaranyalah yang membelikan baju bagi mereka. Untuk rumah kediaman, pasangan idiot masih hidup bersama orang tuanya dan saudaranya. Pelaksanaan pemenuhan nafkah suami idiot kepada keluarganya tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam yang memerintahkan suami untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Suami memberikan nafkah dengan mempertimbangkan keadaan keluarga, kemampuannya dan dengan kadar cukup bagi istrinya yang juga disesuaikan dengan kemampuan suami dan kondisi perekonomian keluarganya.
METODE ISTINBATH HAZAIRIN TENTANG HUKUM WARIS Saoki, Saoki
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 5 No 1 (2015): Juni 2015
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study focuses to answer the two fundamental questions. First, how is the legal reasoning method used by Hazarin in classifying heirs? and how is the contribution of Hazarin in the Islamic law renewal in Indonesia? This study uses a legal reasoning approach of Islamic law. Through this approach, it can be seen the methodology of legal reasoning used by Hazairin. The study concludes that the legal reasoning method which is used by Hazarin in classifying heirs: first, there is a tendency to use the principles of the legal maxim. They are the bayani and ta’lili method; second, the contributionn of Hazairin’s methodology of the legal reasoning in grouping heirs to the Islamic law is his attempt to uplift the grandson from the lineage of women as heirs who are entitled to participate in the division of inheritance through the institution of substitute heirs. It is according to some Muslim scholars is called zawu al-arham and they do not distinguish about the shape brother.Abstrak: Penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan mendasar. Pertama, bagaimana metode penalaran hukum yang digunakan oleh Hazarin dalam mengklasifikasikan ahli waris? dan bagaimana kontribusi Hazarin dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia? Penelitian ini menggunakan pendekatan pertimbangan hukum dari hukum Islam. Melalui pendekatan ini, dapat dilihat metodologi penalaran hukum yang digunakan oleh Hazairin. Studi ini menyimpulkan bahwa metode penalaran hukum yang digunakan oleh Hazarin dalam mengklasifikasikan ahli waris: pertama, ada kecenderungan untuk menggunakan prinsip-prinsip ushul fiqh. Ada penggunaan metode bayani dan metode talili; kedua, kontribusi Hazairin dalam metodologi penalaran hukum, yaitu pengelompokan ahli waris dalam hukum Islam dengan upaya untuk mengangkat cucu dari garis keturunan perempuan sebagai ahli waris yang berhak untuk berpartisipasi dalam pembagian waris melalui lembaga ahli waris pengganti. Hal ini menurut sebagian ulama disebut sebagai zawu al-arham dan mereka tidak membedakan antara jenis saudara

Page 6 of 35 | Total Record : 343

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2011 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2023): June Vol. 12 No. 2 (2022): Desember Vol. 12 No. 1 (2022): Juni Vol. 11 No. 2 (2021): Desember 2021 Vol. 11 No. 1 (2021): Juni 2021 Vol. 10 No. 2 (2020): December 2020 Vol. 10 No. 1 (2020): June 2020 Vol 9 No 01 (2019): Juni 2019 Vol 9 No 01 (2019): Juni 2019 Vol. 9 No. 2 (2019): December 2019 Vol. 9 No. 1 (2019): June 2019 Vol 8 No 2 (2018): Desember 2018 Vol. 8 No. 2 (2018): Descember 2018 Vol 8 No 2 (2018): Desember 2018 Vol 8 No 1 (2018): Juni 2018 Vol. 8 No. 1 (2018): Juni 2018 Vol. 7 No. 2 (2017): Desember 2017 Vol 7 No 2 (2017): Desember 2017 Vol 7 No 1 (2017): Juni 2017 Vol. 7 No. 1 (2017): Juni 2017 Vol. 6 No. 2 (2016): Desember 2016 Vol 6 No 2 (2016): Desember 2016 Vol. 6 No. 1 (2016): Juni 2016 Vol 6 No 1 (2016): Juni 2016 Vol 5 No 2 (2015): Desember 2015 Vol. 5 No. 2 (2015): Desember 2015 Vol. 5 No. 1 (2015): Juni 2015 Vol 5 No 1 (2015): Juni 2015 Vol 4 No 2 (2014): Desember 2014 Vol. 4 No. 2 (2014): Desember 2014 Vol 4 No 1 (2014): Juni 2014 Vol. 4 No. 1 (2014): Juni 2014 Vol 3 No 2 (2013): Desember 2013 Vol. 3 No. 2 (2013): Desember 2013 Vol. 3 No. 1 (2013): Juni 2013 Vol 3 No 1 (2013): Juni 2013 Vol 2 No 2 (2012): Desember 2012 Vol. 2 No. 2 (2012): Desember 2012 Vol. 2 No. 1 (2012): Juni 2012 Vol 2 No 1 (2012): Juni 2012 Vol 1 No 2 (2011): Desember 2011 Vol. 1 No. 2 (2011): Desember 2011 Vol. 1 No. 1 (2011): Juni 2011 Vol 1 No 1 (2011): Juni 2011 More Issue