cover
Contact Name
M Ali Rusdi
Contact Email
alirusdibedong@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diktum@stainparepare.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota pare pare,
Sulawesi selatan
INDONESIA
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
ISSN : 16931777     EISSN : 25488414     DOI : -
DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Jurusan Syariah sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare Fokus pada kajian Studi Ilmu Syariah, Hukum Islam, dan Ekonomi Islam meliputi: Ruang Lingkup Ibadah, Hukum tentang keluarga atau hukum badan pribadi (ahkam al-ahwal al-syakhshiyyah, Hukum tentang kebendaan (al-ahkam al-madaniyyah, Hukum pidana (al-ahkam al-jinaiyayah), Hukum acara (al-ahkam al-murafa’at), Hukum ketatanegaraan (al-ahkam al-dusturiyyah), Hukum internasional (al-ahkam al-dauliyyah), dan Hukum ekonomi dan keuangan (al-ahkam al-iqtishadiyyah wa al-maliyyah). Etika Publikasi
Arjuna Subject : -
Articles 359 Documents
URGENSI PEMIKIRAN IBNU AL-QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG PERUBAHAN HUKUM TERHADAP PERKEMBANGAN SOSIAL HUKUM ISLAM DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA WILAYAH SULAWESI SELATAN Basri, Hj. Rusdaya
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 16 No 2 (2018): Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.135 KB) | DOI: 10.28988/diktum.v16i2.618

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang urgensi pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum  Islam di lingkungan Peradilan Agama wilayah Sulawesi Selatan. Pemikiran Ibnu al- Qayyim al- Jauziyyah tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam yaitu perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi dan niat serta adat. Kemaslahatan sebagai asas untuk merubah fatwa hukum menurut perubahan waktu, tempat, keadaan, dan adat kebiasaan yang berlaku di suatu tempat, sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan yang dinginkan pembuat syariat. Teori hukum Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah pada umumnya sudah terimplementasikan pada putusan atau penetapan hukum di lingkungan Peradilan Agama wilayah Sulawesi Selatan. Teori tersebut tidak tersurat dipakai, tetapi secara tersirat tetap dipakai. Hakim memutuskan  perkara dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat.
HUKUMAN DAN KEDUDUKAN HAK WARIS BAGI PELAKU EUTHANASIA Anwar, Wirani Aisiyah
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 16 No 2 (2018): Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (489.215 KB) | DOI: 10.28988/diktum.v16i2.619

Abstract

Euthanasia adalah suatu istilah yang digunakan dalam ilmu Kedokteran (medis), kegiatan yang dilakukan untuk mempercepat kematian si pasien yang sudah dianggap tidak mampu bertahan hidup lagi. Dengan kecanggihan dunia modern sekarang euthanasia dianggap sebagai kebutuhan, sedangkan euthanasia dalam hukum Islam disamakan hukumnya dengan pembunuhan. Pembunuhan dikategorikan dalam tiga bentuk, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Dan euthanasia terbagi menjadi dua, yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Dalam hukum Islam euthanasia aktif dianggap sama dengan pembunuhan sengaja sehingga pelakunya dikenakan hukuman qishash, diat dan bagi ahli waris atau pemohon euthanasia tidak dapat dikatakan ahli waris lagi (tidak menerima warisan si korban euthanasia), sedangkan euthanasia pasif diperbolehkan dalam hukum Islam.
PEMIKIRAN EKONOMI IBNU QAYYIM TENTANG KONSEP TAS’IR Wahyu, A. Rio Makkulau
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 16 No 2 (2018): Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (583.498 KB) | DOI: 10.28988/diktum.v16i2.620

Abstract

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah merupakan seorang pemikir Islam yang mengkaji berbagai persoalan termaksud bidang ekonomi yang tertuang dalam berbagai karyanya seperti yang termuat dalam kitab At-Thuruq Hukmiyah fi As-Siyasat Asy-Syariyah. Kitab tersebut menjelaskan mengenai sebuah pedoman pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan negara. Ibnu Qayyim dalam kitabnya ini membagi tas’ir menjadi dua bagian yakni tas’ir yang adil dan dihalalkan dan juga tas’ir yang zalim dan diharamkan. Studi ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian pustaka dengan tujuan untuk mendeskripsikan pemikiran Ibnu Qayyim tentang konsep tas’ir. Hasil analisis didapatkan bahwa tas’ir yang adil dalam mekanisme pasar telah menjadi pegangan yang mendasar dalam setiap transaksinya. Penetapan harga yang adil oleh pemerintah sangat diajurkan ketika situasi dalam pasar mengalami kekacauan sehingga menimbulkan mudarat bagi pelaku pasar, inilah peran pemerintah sebagai wilayatul hisbah dalam menetapkan harga yang berlaku dalam pasar demi terwujudnya kemaslahatan.
SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM MENURUT AL-MAWARDI DAN APLIKASINYA DI INDONESIA Rahmawati, Rahmawati
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 16 No 2 (2018): Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.715 KB)

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang sistem pemerintahan Islam menurut al-Mawardi dan aplikasinya di Indonesia. Diawali dengan kajian sejarah pemerintahan awal sejarah politik Islam sejak Nabi membangun Negara Madinah hingga mengalami perkembangan sampai pada masa dinasti Abbasiyyah. Al-Mawardi yang hidup pada abad pertengahan dimana situasi politik pada saat itu sangat tidak stabil dan mengarah pada masa kemunduran dinasti Abbasiyyah telah melahirkan sebuah konsep sistem pemerintahan yang didasarkan realitas politik pada zamannya. Pemikiran politik Imam al-Mawardi kemudian dituangkan dalam karya al-Ahkam al-Sulthaniyyah dan menjadi konsep dasar bagi pengembangan pemikiran politik dan penerapannya di era modern termasuk di Indonesia. Penerapannya di Indonesia tampak pada teori al-Mawardi mengenai kontrak sosial yang menjelaskan hubungan antara ahl al-halli wal aqdi dengan ahl Imamah. Konsep ini kemudian diejawantahkan dan dikembangkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia menjadi 3 lembaga, yaitu: lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif.
SISTEM PENGELOLAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN MANDIRI KOTA PAREPARE Semaun, Syahriyah; Juneda, Juneda
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 16 No 2 (2018): Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.7 KB) | DOI: 10.28988/diktum.v16i2.622

Abstract

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penelitian ini membahas bagaimana sistem akad pada BPJS Kesehatan Mandiri, bagaimana mekanisme pengumpulan iuran pada BPJS Kesehatan Mandiri, dan bagaimana mutu jaminan BPJS Kesehatan di Kota Parepare terhadap pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan Mandiri. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, dengan analisis hukum ekonomi Islam di Kantor BPJS Kesehatan Kota Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akad pada BPJS Kesehatan Mandiri di Kota Parepare sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam dan Meknisme pengumpulan iuran peserta BPJS Kesehatan Mandiri belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Mutu jaminan BPJS Kesehatan di Kota Parepare terhadap pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan Mandiri sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam.
POLA DAN PERILAKU KONSUMSI RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KOTA MAKASSAR Supatminingsih, Tuti
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 16 No 2 (2018): Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (624.251 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas pola dan perilaku konsumsi rumah tangga dalam perspektif ekonomi Islam di kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis konsumsi rumah tangga di Kota Makassar, didominasi oleh pengeluaran untuk nonfood. Pendapatan, pendidikan, jumlah anggota keluarga, jumlah anggota keluarga, tabungan, kredit, status pekerjaan kepala rumah tangga secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Perilaku konsumsi rumah tangga keluarga di Kota Makassar berdasarkan perspektif ekonomi Islam, pertama, pembelian barang-barang makanan dan non-makanan sesuai dengan konsep kebutuhan, yang merupakan kebutuhan untuk lebih memprioritaskan dan telah memperhatikan ajaran agama Islam; kedua, mashlahah yang dicapai dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan bukan makanan adalah perolehan utilitas dan berkah dalam mengkonsumsi makanan dan non makanan, ketiga, manfaat yang diperoleh tidak hanya di dunia tetapi di akhirat juga, karena dalam pengeluaran konsumsi masih ada aspek sosial, seperti zakat, infaqandsedakah, sehingga kegiatan konsumsi yang dilakukan didasarkan pada nilai-nilai agama
KAJIAN FILOSOFI AQIQAH DAN UDHIYAH (PERSPEKIF ALQUR'AN DAN SUNNAH) Hj. Nurnaningsih, Hj. Nurnaningsih
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 11 No 2 (2013): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (747.775 KB) | DOI: 10.35905/diktum.v11i2.161

Abstract

Aqiqah and Udhiyah which is a keyword in this paper are described by a system of philosophy, using descriptive qualitative method that aims to provide an understanding of all aspects related to the need for its implementation Syar’i and the conditions specified in the legal basis for al qur'an, Sunnah and ijma 'Ulama. There are several views about the need for the implementation of Aqiqah and Udhiyah so that in principle it can be said is a guidance Worship categorized in "Muakkad Sunnah, as well as benefit to be gained by doing that and instill a sense of piety and solidarity to make sense of sharing, especially among the poor in and orphans and also built the relationship on the other hand by eating sacrificial meat / aqiqah in unity with a view to get closer to Allah in achieving his Rida.
REFORMASI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM Sulaeman, Budiman
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 11 No 2 (2013): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (407.585 KB) | DOI: 10.35905/diktum.v11i2.162

Abstract

Muslim community is very much dependant upon classic fiqh books, so that they are fiqh-minded. They assume that the product of fiqh in classic books is identical with Divine law. It is this phenomenon of sacralization that that makes Islamic law stagnant in Muslim counties.This problem must be overcome by inserting the understanding that Islamic law in its normative level should be present as a solution to actual social problems. In this regard, the methodology of classic Islamic legal theory (ushûl fiqh) and fiqh should be considered as a historical response towards their contemporary situations.
AKTUALISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Idealitas dan Realitas Hukum Pidana Islam) Saidah, Saidah
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 11 No 2 (2013): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.922 KB) | DOI: 10.35905/diktum.v11i2.164

Abstract

Islamic law as national law in Indonesia growing and developing normative values of islamic law has been applied to full conciousness by Islam society. Different from the judicial islamic law has not been any material including islamic criminal law is formulated through the legislative process in the form of legislation or other regulatory laws. The reality Indonesia is not law state or sekularism state, then fighting islamic with values integration approach seems more promising approach especially islamic crimanal law. Therefore, a serious effort is needed to exploreas much as possible and socialization of noble values embodied in islamic law.
PROBLEM HUKUM ATAS KELEMBAGAAN DAN OPERASIONAL BANK SYARIAH Rusnaena, Rusnaena
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 12 No 2 (2014): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.413 KB) | DOI: 10.35905/diktum.v12i2.212

Abstract

Islamic Bank in Indonesia is still very experienced legal problems because it is still plagued with some of the Banking Act that exist, so the Islamic Bank is not free to develop their products, these problems include institutional and legal problems of legal problems operational, operational and legal problems, among others, taxation problems as well as problems of liquidity management. Hence the need for affirmation of the law against such things. Islamic banks operating in Indonesia as a country of law, must be adapted to the provisions in force in the territory of Indonesia based on Pancasila and the Constitution of 1945. Similarly Islamic Bank in Indonesia also have to meet the requirements set by Bank Indonesia tela as in Indonesia's Central Bank issued the Banking Act.

Filter by Year

2010 2020


Filter By Issues
All Issue Vol 18 No 1 (2020): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Vol 17 No 2 (2019): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Vol 17 No 1 (2019): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Vol 16 No 2 (2018): Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 16 No 2 (2018): Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 16 No 1 (2018): Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 16 No 1 (2018): Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 15 No 2 (2017): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 15 No 2 (2017): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 15 No 1 (2017): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 15 No 1 (2017): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 14 No 2 (2016): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 14 No 2 (2016): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 14 No 1 (2016): Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 14 No 1 (2016): Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 13 No 2 (2015): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 13 No 2 (2015): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 13 No 1 (2015): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 13 No 1 (2015): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 12 No 2 (2014): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 12 No 2 (2014): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 12 No 1 (2014): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 12 No 1 (2014): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 11 No 2 (2013): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 11 No 2 (2013): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 11 No 1 (2013): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 11 No 1 (2013): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 10 No 2 (2012): DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Vol 10 No 2 (2012): DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Vol 10 No 1 (2012): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 10 No 1 (2012): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 9 No 2 (2011): DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Vol 9 No 2 (2011): DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Vol 9 No 1 (2011): DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Vol 9 No 1 (2011): DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Vol 8 No 2 (2010): DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Vol 8 No 2 (2010): DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Vol 8 No 1 (2010): DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Vol 8 No 1 (2010): DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM More Issue